Dengan maraknya isu pandemi COVID-19 dan gerakan-gerakan protes di Amerika Serikat yang saat ini tengah memenuhi berita-berita di media global, pemerintah Tiongkok justru semakin meningkatkan peran dan kekuatannya di Laut Cina Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu jalur distribusi terpadat di dunia tersebut menjadi lokasi perebutan wilayah antara negara-negara di sekitarnya antara lain Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Konflik yang tidak kunjung menemui solusi dan penyelesaian tersebut kemudian juga menjadi lokasi persaingan antara dua kekuatan besar dunia yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik ini berupaya untuk membentuk aliansi yang terkuat untuk memeroleh wilayah yang lebih besar.

Baru-baru ini, Tiongkok mengumumkan kebijakan barunya untuk melarang para nelayan mencari ikan secara sepihak. Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pemerintah Vietnam dan Filipina menolak untuk patuh. Menurut Tuoi Tre, salah satu media lokal Vietnam, kebijakan ini telah menyebabkan sejumlah insiden dengan kapal nelayan dari Vietnam. Insiden yang terbaru terjadi di Kepulauan Parcel, tepatnya di dekat Pulau Lincoln. Pulau tersebut berukuran kecil dan sejatinya sama-sama telah diklaim oleh Tiongkok dan Vietnam, meski untuk sementara ini masih berada di bawah kendali Tiongkok. Kapten kapal nelayan tersebut yang bernama Nguyen Loc mengatakan bahwa ketika sedang berlayar, secara tiba-tiba sebuah kapal Tiongkok dengan nomor seri 4006 mendekati kapalnya hingga menabraknya, menyebabkan 16 awak kapal terjatuh ke air karena guncangan yang keras.

Ia juga menambahkan bahwa kemudian, kapal Tiongkok segera merapat dan sejumlah awak kapal Tiongkok mulai memukulinya ketika ia menolak untuk menandatangani dokumen yang mewajibkannya untuk menyerahkan sebagian harta miliknya di kapal tersebut. Pada akhirnya, kapal Tiongkok tersebut merampas banyak ikan tangkapan Loc dan peralatan memancing yang bernilai sekitar 21.000 dolar. Tidak lama kemudian, beberapa kapal nelayan asal Vietnam lain datang untuk membawa kapal Loc kembali ke pantai. Merujuk pada tangkapan gambar satelit, di sekitar wilayah tersebut juga terdapat kapal pengawas Tiongkok yang sedang bertugas, namun belum diketahui keterlibatannya dalam insiden tersebut.

Pemerintah Vietnam mengatakan bahwa dalam isu ini, Tiongkok telah mengancam nyawa, merusak properti serta kepentingan nelayan Vietnam di Laut Cina Selatan. Namun pemerintah Tiongkok membantah hal ini dengan mengatakan bahwa kapal Vietnam tenggelam dengan sendirinya tak lama setelah bertabrakan dengan kapal Tiongkok. Sedangkan pada bulan April, pemerintah Vietnam juga menemui insiden lain ketika kapal pengintai maritim Tiongkok menenggelamkan kapal Vietnam di dekat Kepulauan Paracel. Di bulan yang sama, pemerintah Vietnam juga mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap berita bahwa Tiongkok telah mendirikan dua distrik administratif baru di Laut Cina Selatan – di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang juga menjadi area perebutan Tiongkok dan Vietnam.

Menurut Radio Free Asia, sebelumnya Tiongkok juga telah mengeluarkan kebijakan pelarangan memancing sebagaimana kebijakan baru ini, namun belum terlaksana sepenuhnya. Namun tahun ini, tindakan-tindakan dari Kementerian Agrikultur Tiongkok mengindikasikan kesungguhannya dalam menjalankan kebijakan yang disebut juga sebagai operasi flashing sword 2020 ini. Sementara itu, pihak-pihak lain khususnya negara-negara barat termasuk Inggris dan Amerika Serikat menolak dengan tegas klaim Beijing atas wilayah Laut Cina Selatan dan telah mengirimkan beberapa kapal sebagai bentuk kebebasan navigasi di wilayah tersebut.

Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat memang mengalami penurunan yang cukup drastis akibat isu Hong Kong, COVID-19, dan perang dagang. Amerika telah mengancam untuk menghapus status spesial Hong Kong jika pemerintah Tiongkok terus melanjutkan hukum keamanan barunya yang dapat mengurangi kekuatan otonomi Hong Kong. Hukum baru tersebut juga dipandang telah melanggar sistem one country, two systems yang menjadi basis penyerahan Hong Kong oleh Inggris di tahun 1997. Selain itu, Amerika Serikat utamanya Presiden Trump sendiri telah menuduh Tiongkok sebagai penyebab terjadinya COVID-19 di dunia.

Referensi:

Bickerton, James. 2020. “South China Sea CRISIS: Beijing Boat Accused of Ramming Viatnamese Vessel – Tensions SPIKE” [online] tersedia dalam https://www.express.co.uk/news/world/1295568/South-China-Sea-news-Chinese-Vietnamese-Beijing-Paracel-Islands-Flashing-Sword [diakses 15 Juni 2020]

New Straits Times. 2020. “Vietnam Protests China’s Laying of Undersea Cable” [online] tersedia dalam https://www.nst.com.my/world/region/2020/06/600207/vietnam-protests-chinas-laying-undersea-cable [diakses 15 Juni 2020]

Williams, Zachary. 2020. “China’s Tightening Grasp in the South China Sea: A First-Hand Look” [online] tersedia dalam https://thediplomat.com/2020/06/chinas-tightening-grasp-in-the-south-china-sea-a-first-hand-look/ [diakses 15 Juni 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti