Tulisan ini merupakan critical review dari artikel berjudul “Conflict Resolution and Peacekeeping: Critiques and Responses” yang ditulis oleh Tom Woodhouse dan diterbitkan oleh Routledge pada tahun 2000. Secara garis besar, artikel ini membahas tiga kritik yang dikemukakan oleh David Shearer, Christopher Clapham, dan Mark Duffield terkait resolusi konflik dan relevansinya bagi komunitas internasional. Artikel ini dibagi menjadi dua bagian utama yakni bagian penjelasan mengenai ketiga kritik dan bagian kedua yakni hubungan atau pelajaran yang bisa diambil dari program PBB peacekeeping beserta resolusi konfliknya, peran pihak ketiga, dan dinamika dari peacebuilding. Penulis akan mencoba menganalisis pemaparan yang diberikan oleh Woodhouse dengan membahas lebih lanjut program PBB terkait peace settlement yang meliputi peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding dengan memberikan rujukan dari literatur lain dan studi kasus yang relevan. Tulisan ini akan dibagi menjadi dua bagian yakni penjelasan teoritis mengenai peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding dan bagian kedua yang mengulas tiga kritik dalam artikel Woodhouse.

Konflik-konflik di dunia senantiasa mengalami perkembangan dan dinamikanya sendiri. Pada dasarnya menurut pandangan realism, manusia merupakan entitas egois yang akan selalu berkonflik satu sama lain. Sehingga, dapat dikatakan bahwa konflik merupakan hal tidak dapat benar-benar dihindari, namun konflik menjadi krusial dan negatif ketika melibatkan kekerasan di dalamnya sehingga diperlukan adanya sebuah resolusi konflik agar perdamaian dapat terwujud. Pada tahun 2000, PBB memiliki tiga objektif utama terkait penciptaan perdamaian yakni peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding  (Sens, 2004). Peacekeeping dapat dipahami sebagai sebuah bentuk intervensi yang dilakukan ketika konflik telah melibatkan kekerasan dan terjadi secara berlarut-larut. Peacekeeping setidaknya memiliki dua fungsi yakni sebagai sarana pemisahan kedua pihak agar terdapat ruang gerak bagi keduanya untuk menghentikan konfrontasi dan kedua, berguna sebagai upaya peacebuilding yang mengembangkan komunikasi dan regenerasi sosial, politik, dan ekonomi (Fetherson, 2000). Pada awalnya, peacekeeping masih terbatas pada penggunaan militer yang minim dan hanya bertindak sebagai mediator atau peninjau dalam penyelesaian konflik karena mengutamakan dua pilar utama dalam Perjanjian Westphalia yakni kedaulatan negara dan integritas wilayah. Namun sejak tahun 2001, dibentuk program Responsibility to Protect (R2P) yang menggeser makna kedaulatan sebagai hak negara untuk mengontrol, menjadi kedaulatan sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan kemanusiaan (Pattison, 2006). Dengan demikian, disepakati bahwa ketika negara tidak berhasil menyelesaikan permasalahan kemanusiaan dalam batas teritorinya, maka kewajiban untuk melindungi masyarakat akan diserahkan kepada komunitas internasional.

Selanjutnya peacemaking merupakan cara dan tindakan yang dilakukan pihak yang berkonflik melalui cara-cara yang damai (Sens, 2004). Apabila kedua pihak tidak dapat menemukan solusi yang tepat bagi konfliknya, maka PBB akan diminta untuk bertindak sebagai mediator dan representatif institusi politik. Dengan kata lain, tindakan peacemaking yang dilakukan oleh PBB dapat dikatakan sebagai cerminan dari upaya pihak yang berkonflik untuk berdamai satu sama lain. Sedangkan peacebuilding dapat dipahami sebagai bentuk akhir dari usaha peace settlement karena dilakukan setelah konflik berhasil diredakan. Peacebuilding merupakan usaha untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan mencegah terjadinya konflik berkelanjutan dengan cara melakukan upaya-upaya restrukturisasi dan pemulihan psikologis (Sens, 2004). Dapat dikatakan bahwa komunitas internasional seperti PBB tidak hanya berusaha menyelesaikan konflik, namun juga meembangun perdamaian dan stabilitas wilayah agar konflik tidak terulang kembali.

Namun, usaha-usaha PBB tersebut tidak terlepas dari kritik dan saran dari berbagai pihak. Woodhouse (2000) mengulas tiga kritik terkait peacekeeping yang dikemukakan oleh David Shearer, Christopher Clapham, dan Mark Duffield. Pertama, kritik David Shearer menjelaskan upaya-upaya resolusi konflik pasca Perang Dingin. Di masa sekarang, resolusi konflik lebih menekankan pada penyelesaian konflik secara multitrack melalui negosiasi, konsensus, dan kompromi, sedangkan sebelumnya, konflik cenderung didasarkan pada kebijakan Barat saja. Akan tetapi, Shearer meragukan keefektifan negosiasi dalam pemakaiannya pada semua kasus, bahkan menentang beberapa asumsi dasar resolusi konflik karena dianggap tidak efektif, kurang preskriptif, dan dapat menjadi berbahaya jika tidak dilakukan secara hati-hati (Woodhouse, 2000). Kedua, kritik Christopher Clapham yang mengacu pada peningkatan peran komunitas internasional dalam resolusi konflik global melalui analisis kasus genosida di Rwanda. Dengan kemenangan Amerika Serikat dan runtuhnya Uni Soviet, maka lahir aktor-aktor baru. Clapham memandang bahwa terdapat bentuk resolusi konflik baru yakni strategi gencatan senjata yang memberikan jeda untuk melaksanakan negosiasi, yang mana hal ini dipengaruhi oleh paham demokrasi dan liberalisme Amerika Serikat (Woodhouse, 2000). Clapham menganggap pendekatan tersebut terlalu mekanistik, berdasarkan sudut pandang Barat, dan mengabaikan kebutuhan atas perjanjian yang didukung oleh aktor-aktor kunci.

Kritik ketiga, dikemukakan oleh Mark Duffield yang berpendapat bahwa alih-alih merupakan sebuah fenomena yang menyimpang dan irasional, perang internal kontemporer hanya sebuah bentuk formasi sosial baru yang menyesuaikan dinamika ekonomi global. Meski tidak semua konflik demikian, namun terkadang warga sipil dipandang sebagai suatu bentuk sumber daya yang dapat dijarah atau dibersihkan dengan ditangkap, disandera, dan dibunuh (Woodhouse, 2000). Pada intinya, Duffield mengkritik resolusi konflik kontemporer sebagai model yang memengaruhi sosio-psikologis masyarakat dan tatanan Barat sebagai bentuk imperialisme baru. Berdasarkan tiga kritik diatas, penulis memandang bahwa tatanan distribusi power yang ada di dunia memiliki pengaruh dalam penyelesaian konflik di dunia. Di era globalisasi yang lebih terbuka dan demokratis, negara-negara pada dasarnya memiliki otoritas yang lebih tinggi untuk melindungi negaranya sendiri dan tidak terkekang oleh kekuatan hegemon. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam PBB sendiri, distribusi power masih membawa ketidakadilan dan preferensi tertentu dalam pilihan kebijakan melalui penggunaan hak veto, sehingga penciptaan perdamaian yang benar-benar adil dan demokratis penulis rasa masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa artikel Woodhouse telah disusun dengan baik dan tidak berbelit-belit sehingga penulis dapat memahami isi dan dapat mengaitkan kritik-kritik tersebut dengan pandangan resolusi konflik global pada umumnya. Adapun kritik yang diberikan oleh ketiga tokoh yang dipilih oleh Woodhouse mengacu pada peristiwa empiris yang relevan sehingga penulis dapat memahami korelasinya dengan teori resolusi konflik global. Namun, penulis tidak menemukan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam artikel sehingga dibutuhkan literatur lain untuk menjelaskan batasan-batasan penggunaan istilah tersebut. Akhir kata, artikel ini telah memaparkan sisi lain dari program peace settlement yang dilakukan oleh PBB dan berguna untuk analisis akademik yang netral dan tidak memihak.

Referensi:

Fetherson, A.B. 2000. “Peacekeeping, Conflict Resolution and Peace Building: A Reconsideration of Theoritical Framework”

Pattison, James. 2006. “Whose Responsibility to Protect? The Duties of Humanitarian Intervention” dalam Journal of Military Ethics, Vol. 7, No. 4, hal. 262-283

Sens, Allen G. 2004. “From Peace-Keeping to Peace Building: The United Nations and the Challenge of Intrastate War” dalam Richard M Price & Mark W. Zacher (eds), The United Nations and Global Security. Hampshire: Palgrave Macmillan

Woodhouse, Tom. 2000. “Conflict Resolution and Peacekeeping: Critiques and Responses” dalam International Peacekeeping, Vol 7, No. 1, hal. 8-26

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com