UNESCO sebagai salah satu badan PBB yang terdiri atas negara-negara, memiliki peran dan sistem pelaksanaan yang kompleks dan diharapkan dapat menguntungkan bagi seluruh negara anggotanya. Keanggotaan yang sukarela juga menyebabkan UNESCO tidak seharusnya fokus pada kepentingan negara-negara tertentu saja namun dapat mengakomodasi keinginan dan tujuan negara-negara lainnya pula. Maka, kesalahan sistem struktural internal dapat menjadi isu yang memengaruhi suksesnya organisasi tersebut secara keseluruhan. Menurut Sack (1986), struktur UNESCO memiliki suatu situasi kontradiktif yang stabil dan terjadi dalam waktu yang relatif panjang, sehingga hal ini kemudian dapat berakibat pada krisis yang berkelanjutan. Oleh karenanya, tulisan ini akan membahas dua isu pokok terkait krisis manajemen dalam UNESCO yakni peran Amerika Serikat sebagai kontributor terbesar yang melakukan pengabaian secara tidak langsung terhadap UNESCO dan adanya kesalahan manajemen dari direktur jendralnya terkait masalah finansial, keanggotaan, dan operasional programnya.

Dalam sejarahnya, UNESCO berdiri pada tahun 1945 dengan berakhirnya Perang Dunia II dan dipelopori oleh negara-negara yang seringkali disebut dengan ”dunia yang bebas” atau pada umumnya berasal dari Amerika Utara dan Selatan, Eropa Barat, dan Asia (Sack, 1986). Maka, konstitusi UNESCO dibentuk sebagai refleksi nilai-nilai dari demokrasi liberal ala Barat yang muncul sebagai ideologi dominan pasca perang karena dapat menjelaskan bahaya intoleransi dan rasisme yang dapat menyebabkan perang itu sendiri. Dominasi oleh nilai-nilai demokrasi Barat kemudian menerapkan struktur organisasi pada Konferensi Umum, yang mana setiap anggota memiliki satu suara yang setara, sedangkan jumlah kontribusi finansial masing-masing negara berbeda karena didasarkan pada pendapatan per kapita negara (Sack, 1986).

Lebih lanjut, sistem ini kemudian menyebabkan negara-negara kecil seperti Rwanda akan mendapat hak pilih yang sama besar dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam penentuan kebijakan formal dan juga pemilihan direktur jendral yang dapat menentukan hasil dari Konferensi Umum itu sendiri. Akan tetapi, tidak demikian dengan sistem kontribusi finansial yang didasarkan oleh pendapatan per kapita tiap negara. Hal ini kemudian menyebabkan negara-negara memberikan rata-rata hanya 0,01% dari keseluruhan anggaran, sedangkan negara besar seperti Amerika Serikat harus memberi sekitar 25% (Sack, 1986). Maka, ada ketimpangan yang terjadi sehingga beberapa negara dapat merasa dirugikan karena kontribusi tidak merata dan tidak tercapainya kepentingan nasional.

Keadaan yang kontradiktif dan dipandang tidak adil tersebut kemudian membutuhkan perhatian khusus dalam sistem manajemennya dan tidak bisa disamakan dengan organisasi-organisasi umum lainnya. Dengan kata lain, sistem manajemen harus dicermati agar tidak berujung pada kehancuran institusi itu sendiri. Dengan memajukan aspek juridisial dan cenderung mengabaikan aspek material, maka UNESCO dapat mengangkat isu-isu prestis negara seperti fokus kepentingan dari negara-negara berkembang yang miskin dan sebelumnya pernah terjajah pada masa kolonial (Sack, 1986). Namun, kekuatan suara yang setara dalam sistem struktural UNESCO menyebabkan negara yang menentang pengangkatan isu-isu ini juga dapat mengubah haluan bahasan dan kepentingan organisasi, yang mana hal ini menjadi permasalahan baru.

Lebih lanjut, perilaku Amerika Serikat terhadap UNESCO dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tendensi untuk vakum, hingga kemudian secara resmi memutuskan untuk keluar dan berhenti menjadi anggota pada tahun 2019 lalu. Pertanda awal terhadap keinginan Amerika untuk keluar dapat dilihat dalam pemilihan delegasi Amerika Serikat yang umumnya hanyalah seorang politikus tanpa pengalaman apapun dalam organisasi internasional, hingga kemudian Amerika mulai menunjukkan keengganan untuk banyak terlibat dalam program-program UNESCO. Dengan kata lain, Amerika Serikat terlihat cenderung mengabaikan dinamika yang terjadi dalam UNESCO. Hal ini mengakibatkan UNESCO harus berjalan sendiri tanpa adanya usaha dari salah satu anggota untuk memimpin dan menentukan arah yang akan diambil. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai keinginan UNESCO untuk menyamakan peran semua negara anggotanya, namun di sisi lain, UNESCO tidak menyadari bagaimana sebenarnya politik Amerika dapat memengaruhi masa depan organisasi tersebut.

Menilik lebih dalam, Sack (1986) menjelaskan bahwa isu politisasi yang terdapat pada UNESCO bicara seputar dua hal yakni masuknya aspek ideologi kedalam perdebatan dan politik personal yang dijalankan oleh direktur jendral yang sedang menjabat. Keduanya dapat ditemukan dalam salah satu contoh nyata yakni evolusi dari divisi pendidikan dan finansialnya yang dikenal dengan the Unesco-World Bank Cooperative Program. Selain itu, beberapa ahli memandang bahwa keluarnya Amerika dari UNESCO juga disebabkan oleh isu bias anti-Israel yang beredar di antara negara-negara anggota yang lain. Merujuk pada tulisan Sack (1986), terdapat solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di UNESCO yakni dibutuhkan adanya sebuah lembaga konstituen yang bisa memantau partisipasi aktif dari masing-masing negara anggota khususnya Amerika Serikat. Delegasi dari masing-masing negara juga dipantau agar terdiri atas orang-orang yang ahli di bidangnya, serta memiliki keinginan untuk mendukung dan mengembangkan UNESCO.

Dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah organisasi internasional yang terdiri dari banyak negara dengan berbagai kepentingan dan kapabilitas yang berbeda, dibutuhkan sebuah sistem struktur yang efektif dan dapat menguntungkan semua negara anggota yang tergabung didalamnya. Dalam UNESCO sendiri, terdapat struktur yang kontradiktif karena di satu sisi diinginkan sebuah sistem yang adil tanpa melihat besar atau kecil sebuah negara sehingga dapat mengangkat isu-isu negara berkembang, namun di sisi lain sebenarnya peran Amerika Serikat sebagai negara dengan kontribusi terbesar dalam UNESCO juga dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Penulis beropini bahwa bagi seluruh negara anggota diperlukan adanya kesadaran untuk kebaikan bersama dan mengesampingkan kepentingan politik terlebih dahulu, mengingat UNESCO bukanlah institusi yang membahas masalah-masalah politik yang terjadi dalam sistem internasional. Maka, orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut juga bukanlah politikus yang membawa kepentingan negara namun orang-orang yang memiliki minat dan keinginan untuk mendukung jalannya UNESCO sebagai sebuah organisasi internasional.

Referensi:

Sack, Richard. 1986. “UNESCO: A Critical Evaluation” dalam Proceedings of the Academy of Political Science, Vol.24 no. 2 pp. 101-114