Sejak pekan lalu, telah terjadi kerusuhan dan tindak kekerasan antara kelompok Hindu dan Muslim di India –salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Setidaknya 47 orang telah meninggal dunia dan lebih dari 350 orang luka-luka akibat peristiwa tersebut. Wilayah New Delhi bagian Timur laut seperti Karawal Nagar, Seelampur, Maujpur, Bhajanpura, Vijay Park, Jafrabad, Chandbagh, Mustafabad, dan Yamuna Vihar menjadi titik-titik terparah dan mulai menyebar ke wilayah-wilayah populasi muslim lainnya. Meski Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan damai, namun aksi-aksi kekerasan dan kerusuhan masih saja terjadi di wilayah-wilayah tersebut.

Perselisihan yang terjadi sejatinya diakibatkan oleh undang-undang kemasyarakatan atau the Citizenship Amendment Act (CAA) oleh pemerintah yang dipandang mendiskriminasi masyarakat Muslim di india. Undang-undang tersebut memberikan jalan yang memperbolehkan masyarakat minoritas –Hindu, Parsis, Sikh, Budda, Jains, dan Kristen– dari negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Pakistan, atau Afghanistan yang telah berada di India sebelum 31 Desember 2014 untuk mengajukan kewarganegaraan India, namun tidak memasukkan masyarakat Muslim didalamnya. Kritik yang diterima pemerintah adalah undang-undang ini dianggap sebagai sebuah gerakan anti-Muslim yang bertujuan untuk menciptakan negara Hindu Nasionalis dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang terdapat dalam artikel 14 dan 15 dalam Konstitusi India. Sejak kemenangannya tahun lalu, pemerintahan Modi juga telah mencabut hak otonomi daerah Kashmir –wilayah satu-satunya yang didominasi oleh penduduk Muslim di India – dan Jammu karena ingin melakukan pendaftaran warga negara secara nasional untuk menyingkirkan penyusup. Tuduhan bias terhadap masyarakat Muslim pun ditolak sepenuhnya oleh pihak pemerintah.

Sejak Desember lalu, sejumlah aksi protes damai telah dilakukan oleh komunitas-komunitas Muslim di India yang menyorot dan mengingatkan pemerintah akan  adanya kedekatan antar masyarakat yang berbeda agama di India, sehingga undang-undang yang diskriminatif terhadap kaum Muslim kemudian dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai toleransi dan harmoni antar kepercayaan. Akan tetapi, aksi-aksi tersebut cenderung diacuhkan oleh pemerintah dan justru mendapat ancaman dari Kapil Mishra, pemimpin Bharatiya Janata Party (BJP) –partai pemerintahan saat ini– yang menyatakan dalam pidatonya bahwa jika para pendukung gerakan anti-CAA tidak kunjung menghentikan protesnya, maka akan ada tindakan lanjutan yang tidak menyenangkan dari para pendukung BJP. Pidato ini dilakukan sesaat setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump meninggalkan India setelah melakukan kunjungannya dan menyatakan bahwa kasus ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah India dan ia juga kagum terhadap kemampuan Modi  untuk menciptakan lingkungan bebas beragama di India.

Jumlah kematian yang kian meningkat menunjukkan bahwa hingga kini, pemerintah masih belum dapat menyelesaikan konflik ini. Kerusuhan dimulai ketika terjadi penyerangan terhadap aksi-aksi protes damai oleh masyarakat Muslim hingga berakhir pada baku hantam dengan menggunakan pistol, pisau, kapak, dan barang-barang berbahaya lainnya. Konflik semakin melebar ketika wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat Muslim mulai menjadi target serangan kelompok masyarakat Hindu yang menyerang siapa pun yang telah teridentifikasi maupun yang terlihat Muslim serta menghancurkan bangunan-bangunan sembari menyerukan slogan-slogan yang berbunyi Jai Shri Ram (glory to Lord Rama) dan Hinduon ka Hindustan (India for Hindus). Kerusuhan yang terjadi juga dipenuhi oleh lemparan-lemparan batu dan molotov cocktails.

Masyarakat India sendiri baik yang Muslim maupun Hindu, telah mengajukan sejumlah protes terhadap undang-undang CAA. Hakim S. Muralidhar, salah satu hakim tinggi di Delhi, dengan tegas turut mengkritik tindakan para polisi dan memerintahkan para petugas untuk menginvestigasi politisi-politisi pemerintahan untuk tindak kekerasan yang terjadi. Tidak lama setelahnya, Muralidhar dipindahtugaskan ke pengadilan di kota lain secara mendadak. Menurut pernyataan Ravi Shankar Prasad, Menteri Hukum, mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah pemindahan rutin. Kongres dari pihak oposisi juga mengajukan penurunan Menteri Dalam Negeri, Shah, sebagai pihak yang mengontrol barisan kepolisian di India karena dianggap telah membantu kelompok-kelompok Hindu, meski hal ini telah dibantah oleh pihak kepolisian.

Sejumlah respon dan ekspresi kekhawatiran juga telah ditunjukkan oleh masyarakat internasional. Kelompok pemuda Muslim di Malaysia, the Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM) mengatakan bahwa situasi di India saat ini telah merefleksikan ketidakmampuan pemerintah India untuk melindungi masyarakatnya serta mempertanyakan kapabilitas penjaga keamanan disana. ABIM kemudian mendesak komunitas internasional untuk mendesak pemerintah India agar menghentikan tindakan-tindakan opresinya terhadap masyarakat Muslim. Mereka juga mendesak Perdana Menteri Sementara Malaysia, Mahathir Mohamad untuk segera mengambil tindakan dalam isu ini.

Referensi:

Bisht, Akash. 2020. “What do we do now?: Delhi carnage survivors recount horror” [online] tersedia dalam https://www.aljazeera.com/indepth/features/delhi-carnage-survivors-recount-horror-200228054452150.html [diakses 3 Maret 2020]

Ellis-Petersen, Hannah. 2020. “Inside Delhi: Beaten, Lynced, and Burned Alive” [online] tersedia dalam https://www.theguardian.com/world/2020/mar/01/india-delhi-after-hindu-mob-riot-religious-hatred-nationalists [diakses 3 Maret 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com