Selama ini, Uni Eropa dipandang sebagai organisasi supranasional yang memiliki tingkat integrasi tersukses di dunia. Sehingga, seringkali Uni Eropa digunakan dalam kajian utama dan menjadi role model oleh para akademisi terkait pembangunan integrasi antar negara di dunia. Namun, pada bulan Juni di tahun 2016, terjadi salah satu peristiwa yang telah menggoyangkan dan menjadi tantangan besar dalam integrasi Eropa, yakni dikeluarkannya referendum terkait pengajuan untuk pemisahan diri Britania Raya dari Uni Eropa, dengan jumlah suara setidaknya 51% dari keseluruhan responden (Henderson et al, 2016). Proses dinamika keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa ini seringkali disebut dengan istilah Brexit, yang mana dalam prosesnya telah mengalami tiga kali perpanjangan waktu oleh keputusan parlemen Britania Raya, dengan yang terakhir adalah penetapan tenggat waktu hingga bulan Januari tahun 2020. Hal ini merupakan fenomena yang baru di Uni Eropa dan telah menjadi salah satu fokus penting bagi dunia internasional pula, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait motif dilakukannya Brexit oleh Britania Raya sendiri, sekaligus respon Uni Eropa dalam menghadapi hal ini dan dampak bagi keduanya di masa depan.

Jika membahas mengenai alasan dikeluarkannya Brexit dan kegigihan Britania Raya untuk tetap memasukkan Brexit dalam agenda kebijakannya hingga kini, penulis memandang berdasarkan bacaan-bacaan yang ada bahwa hal ini merupakan suatu hal yang kompleks dan memiliki beberapa faktor yang memengaruhinya. Menurut Gibbins (2014), Brexit didominasi oleh alasan kuatnya identitas Britania yang kemudian berpengaruh terhadap hubungannya dengan Eropa. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa Britania memiliki identitas yang telah dinaturalisasi, istimewa, dan global. Dengan kata lain, terdapat nilai global dan self function sebagai kekuatan universal yang kemudian memandang Eropa sebagai suatu penghalang geografis dengan politik yang terlalu kaku dan ekonomi yang terlalu birokratis. Lebih lanjut, Gibbins (2014) memandang bahwa sejak bergabungnya Britania Raya dalam Uni Eropa, ia telah berfungsi sebagai kekuatan Eropa transnasional. Hal ini merujuk pada fakta bahwa Britania Raya telah menjadi penghubung Eropa dengan dunia luar, serta membawa pengaruh globalisasi dan modernisasi bagi negara-negara Eropa yang lain.

Bagi Eropa, Britania Raya telah membawa pengaruh besar yang dipandang telah menjadi counterbalance kekuatan Franco-German melalui penyebaran nilai-nilai kosmopolitanisme kultural, liberalisasi ekonomi, dan asosiasi berbasis perdagangan (Gibbins, 2014). Meski dapat dikatakan bahwa Britania Raya memiliki peran yang besar sebagai katalis dan penggerak Uni Eropa, yang mana hal ini selaras dengan nilai-nilai dasar dari identitasnya, namun hal ini tidak kemudian menyebabkan adanya dukungan penuh dari masyarakat Britania Raya sendiri. Gibbins (2014) telah menguraikan bahwa dalam beberapa hal, Eropa dipandang telah mengancam kedaulatan yang dimiliki oleh Britania Raya. Contohnya terjadi pada penolakan Britania Raya untuk menggunakan Euro pasca Perjanjian Maastricht karena dianggap sebagai simbol penyerangan terhadap batasan-batasan nasional negara bangsa. Baginya, kedaulatan bukanlah suatu hal yang sempit dan inward looking, serta tidak seharusnya mencegah negara untuk bekerjasama dan membentuk aliansi dengan pihak eksternal.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa sejatinya Britania Raya memiliki prinsip dan dasar identitas yang berbeda dari Eropa. Oleh karenanya, hal ini kemudian menjadi beban tersendiri baginya, mengingat dirinya telah berkontribusi besar bagi Uni Eropa, namun masih seringkali tidak dipandang sebagai pemimpin di Eropa dan justru semakin terbebani dengan aturan-aturan yang dipandang dapat melemahkan kedaulatannya. Kendati demikian, penulis melihat bahwa hingga kini Britania Raya masih terlihat ragu dengan keputusannya untuk melakukan Brexit, yang mana hal ini didasarkan pada sejumlah perpanjangan waktu yang telah dilakukannya sejak 2016. Jika ditelusuri lebih dalam, Henderson et al (2016) menjelaskan bahwa kompleksitas Brexit sejatinya berasal dari dinamika internal antar negara-negara dalam Britania Raya sendiri. Jika ditinjau secara historis, terdapat pergeseran tren dukungan negara-negara Britania Raya terhadap Uni Eropa. Pada tahun 1975, Inggris merupakan negara Britania Raya yang paling antusias untuk bergabung dengan EEC jika dibandingkan dengan Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Pada dasarnya, bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa dilandasi oleh kepentingan ekonomi, mengingat kondisi Inggris pasca perang membutuhkan pembangunan ekonomi jangka panjang (Chopin & Lequesne, 2016). Akan tetapi, sejak Perjanjian Maastricht di awal tahun 1990-an, mulai muncul serangkaian kekecewaan terhadap Uni Eropa dan kebijakan ekonominya, sehingga kelompok-kelompok Euroskeptis yang kemudian menjadi pelopor kebijakan Brexit (Henderson et al, 2016).

Lebih lanjut, menurut analisis Henderson et al (2016), adanya perpecahan suara dalam masyarakat Britania Raya disebabkan oleh identitas asli yang mendasarinya. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa dalam masyarakat Britania Raya terdapat beberapa tingkat identitas antara lain yang pertama, identitas eksklusif yang hanya terasosiasi dengan satu negara saja seperti identitas sebagai orang Inggris, dan kedua, identitas yang lebih luas seperti identifikasi tidak hanya sebagai orang Inggris saja melainkan juga bagian dari Britania Raya secara keseluruhan. Eksklusivitas yang terdapat dalam identitas nasional baik masyarakat Inggris, Wales, Skotlandia, maupun Irlandia, kemudian dipandang memiliki keterkaitan dengan penolakan terhadap Uni Eropa. Dengan kata lain, semakin kuat identitas nasionalnya, semakin memungkinkan pula untuk memunculkan pandangan bahwa keanggotaan Uni Eropa adalah hal yang merugikan (Henderson et al, 2016). Hal inilah yang kemudian menyebabkan Brexit menjadi suatu hal yang kompleks karena di satu sisi, terdapat perihal-perihal kultural yang memisahkan Britania Raya dan Uni Eropa, namun di sisi lain, permasalahan ekonomi juga menjadi faktor pertimbangan bagi Britania Raya untuk tidak meninggalkan Eropa.

Peristiwa Brexit dan kompleksitasnya kemudian menjadi suatu permasalahan yang krusial bagi Uni Eropa. Chopin & Lequesne (2016) menyatakan bahwa Brexit bukanlah suatu hal yang dapat diprediksi di Uni Eropa karena merupakan suatu fenomena yang baru dan tidak diperkirakan sebelumnya. Terlebih, keluarnya Britania Raya sebagai salah satu pemain penting dalam Uni Eropa kemudian juga memunculkan kekhawatiran terkait efek disintegrasi di masa depan. Dalam hal ini, menangnya suara “tidak” dalam referendum Brexit dipandang dapat melegitimasi keinginan partai-partai Euroskeptis hingga dapat memengaruhi dan memobilisasi gerakan serupa di negara-negara anggota yang lain (Chopin & Lequesne, 2016). Terlebih dengan tidak adanya kepemimpinan yang kuat di Uni Eropa menyebabkan hal tersebut menjadi dapat terjadi. Oleh karenanya, dalam beberapa hal, Uni Eropa berupaya untuk menerima negosiasi-negosiasi ulang dari Britania Raya untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, sebagaimana ditemui dalam pemenuhan permintaan David Cameron, Perdana Menteri Inggris, pada 18-19 Februari 2016 terkait kesejahteraan, ekonomi, dan kekuatan parlemen (Chopin & Lequesne, 2016).

Meninjau pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kompleksitas Brexit dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang dan titik fokus analisis, sebagaimana yang dapat ditemui dalam tiga bacaan di atas. Penulis memandang bahwa tulisan Gibbins (2014) lebih merujuk pada latar belakang Britania Raya yang kemudian dapat dikaitkan dengan alasan dikeluarkannya Brexit. Dengan kata lain, Brexit bukanlah suatu hal yang tidak berdasar dan hanya dilandasi oleh skeptisisme terhadap Uni Eropa saja, melainkan juga faktor identitas yang memengaruhi pola pikir masyarakat Britania Raya hingga saat ini. Hal ini kemudian diperjelas oleh tulisan Henderson et al (2016) yang menunjukkan bahwa di era kontemporer sekali pun, identitas masih dasar pemikiran masyarakat Britania Raya, meski pada kenyataannya, faktor ekonomi dan rasionalitas juga menjadi pertimbangan yang menambah kompleksitas Brexit itu sendiri. Sedangkan Chopin & Lequesne (2016) kemudian semakin melengkapi tulisan ini dengan penjelasan mengenai konsekuensi yang dapat diterima oleh Uni Eropa akibat Brexit, yakni tidak hanya memengaruhi dan mengancam hubungan Uni Eropa dengan Britania Raya di masa depan, namun juga ancaman terhadap disintegrasi Uni Eropa itu sendiri. Penulis beropini bahwa jika ketiga bacaan di atas dikaitkan dengan kajian mengenai integrasi Eropa, dapat dilihat bahwa dalam integrasi yang begitu dalam pun, terdapat faktor identitas dan kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan negara-negara. Terkait hal ini, Brexit kemudian menjadi pengingat bagi Uni Eropa bahwa wilayah Eropa adalah wilayah yang dinamis dan penting untuk tidak hanya menaruh perhatian pada ekspansi melalui enlargement saja, namun juga penyempurnaan aturan-aturan institusionalnya untuk mencegah upaya-upaya “Brexit” lain di masa depan.

Referensi:

Chopin, T. & Lequesne, C. 2016. “Differentiation as a Double-edged Sword: Member States’ Practices and Brexit” dalam International Affairs, 92 (3): 531-545

Gibbins, J. 2014. “Accounting for Change: The Evolution of British National Identities” & “Conclusion: Post-Lisbon and British National Identity” dalam Britain, Europe, and National Identity: Self and Other in International Relations. Hampshire: Palgrave Macmillan

Henderson, A. et al. 2016. “England, Englishness, and Brexit” dalam The Political Quarterly, 87 (2): 187-199