Secara umum, globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika kehidupan manusia di dunia. Hadirnya globalisasi menyebabkan terjadinya berbagai perubahan dan pergeseran di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi yang seringkali diidentikkan dengan proses integrasi antar kelompok masyarakat hingga menciptakan dunia tanpa batas atau borderless world, kemudian dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya yang terdapat pada masyarakat di wilayah tertentu. Tidak hanya itu, globalisasi juga dianggap dapat menciptakan masalah-masalah baru karena munculnya aktor-aktor baru, perkembangan teknologi dan komunikasi, dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut yang kemudian menyebabkan lahirnya berbagai studi-studi kontemporer yang mengkaji dampak serta strategi lebih lanjut untuk menghadapi globalisasi agar dapat menciptakan kebaikan bersama, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Terkait paragraf di atas, kosmopolitanisme dianggap sebagai sebuah upaya solutif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan globalisasi dengan mengedepankan universalitas tanpa melepaskan sifat-sifat asli pada setiap individu untuk dapat mewujudkan masyarakat dunia yang damai dan saling menghormati identitas masing-masing. Meski paham kosmopolitanisme telah hadir sejak masa Yunani Kuno, namun prinsip-prinsip dasar dan nilai luhur yang dimiliki kosmopolitanisme seperti rasa toleransi tanpa batas dan pemahaman terkait citizens of the world yang dianggap dapat menciptakan keharmonisan antar identitas yang berbeda. Oleh karenanya, kosmopolitanisme kemudian dapat digunakan sebagai landasan cara berpikir manusia di era globalisasi yang mendukung komunikasi dan perpindahan manusia lintas batas wilayah kenegaraan sehingga dapat menciptakan kebaikan bersama, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut keterkaitan antara globalisasi dan kosmopolitanisme serta bagaimana upaya kosmopolitanisme untuk menciptakan kondisi kebaikan bersama, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Merujuk pada definisi George Ritzer (2007: 1), globalisasi merupakan serangkaian proses yang ditandai dengan adanya arus atau pergerakan yang lebih besar hingga dapat menciptakan peningkatan integrasi dan interkonektivitas antar wilayah di dunia. Jika membahas mengenai dampak yang ditimbulkan globalisasi, perdebatan masih berlangsung di antara para penstudi. Beberapa beranggapan bahwa globalisasi membawa dampak positif karena dapat meningkatkan integrasi lintas batas wilayah kenegaraan, namun juga terdapat pandangan lain bahwa globalisasi justru membawa dampak negatif karena dapat menciptakan ketimpangan dan konflik-konflik baru. Berdasarkan pernyataan tersebut, kosmopolitanisme dianggap penting untuk digunakan sebagai acuan nilai-nilai persatuan untuk menyeimbangkan kembali ketimpangan akibat globalisasi. Pieterse (2006: 399) menjelaskan bahwa kosmopolitanisme menawarkan beberapa regulasi dan pengaturan untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis antara lain dengan mendirikan institusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum, mengakui keberadaan komunitas diaspora, migran, pengungsi, yang secara tidak langsung membawa konektivitas antar masyarakat dunia.

Lebih lanjut, Beck (2002: 19) memaparkan bahwa hubungan antara kosmopolitanisme dan globalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses internalisasi nilai dari dalam. Kosmopolitanisme menggunakan istilah “kosmopolitanisasi” yakni serangkaian nilai-nilai yang menjadi titik awal pemahaman manusia terkait penerimaan otherness of other dan memandang bahwa identitas adalah suatu hal yang fleksibel dan dapat berubah tiap waktu sehingga membutuhkan suatu sifat inklusif oleh masing-masing individu. Maka, jika didasarkan pada hal tersebut, di era globalisasi, kosmopolitanisme berperan sebagai acuan cara berpikir dengan tujuan untuk saling menghormati identitas dan tidak dibatasi oleh identitas nasional, kesukuan, dan ras, namun juga identitas sebagai warga dunia. Penjelasan tersebut diuraikan kembali oleh Pieterse (2006: 407) yang menyatakan bahwa hubungan kosmopolitanisme dan globalisasi dapat ditinjau dari dua hal. Pertama, kosmopolitanisme sebagai dasar berperilaku dalam cakupan globalisasi. Kosmopolitanisme memiliki nilai-nilai yang menentang ketimpangan yang diakibatkan oleh globalisasi. Kedua, kosmopolitanisme sebagai nilai untuk mendorong penyeimbangan kembali terkait globalisasi sosial, politik, dan badan hukum secara emansipatif.

Terkait pemaparan di atas, kosmopolitanisme hadir sebagai nilai yang memastikan bahwa globalisasi dapat mengevaluasi dan memperbaiki ketimpangan yang ada. Dalam hal ini, kosmopolitanisme menawarkan regulasi dua arah yakni regulasi top down dan bottom up (Pieterse: 2006: 1250). Regulasi top down dapat diimplementasikan melalui pendirian institusi independen di luar jangkauan pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip universal. Namun, regulasi ini seringkali dipandang terlalu rumit untuk benar-benar diterapkan karena banyaknya kepentingan dari berbagai pihak yang sulit mencari titik temunya. Sedangkan dalam regulasi bottom up, kosmopolitanisme memandang pentingnya komunitas non pemerintah yang memegang prinsip-prinsip kosmopolitanisme seperti World Social Forum (WSF) yang bertujuan untuk memfasilitasi forum terbuka dan memberikan toleransi atas komposisi negara dalam forum tersebut (Pieterse, 2006: 411).

Jika membahas mengenai upaya kosmopolitanisme dalam mewujudkan kebaikan bersama, kesejahteraan, dan keadilan sosial, Fraser (1996: 3) menyatakan bahwa globalisasi tidak lagi menyediakan proses asimilasi dan toleransi terhadap perbedaan. Rasa hormat akan perbedaan telah digantikan oleh penegasan kembali yang sengit terhadap nasionalisme, etnis, kesukuan, dan agama. Ketika dihadapkan pada permasalahan tersebut, kosmopolitanisme mulai mencari solusi untuk meningkatkan rasa toleransi dan praktik sosial demokrasi. Secara umum, solusi yang ditawarkan berupa kebijakan untuk rekonstruksi regulasi dan praktik pada organisasi internasional (PBB, World Bank, WTO dan lainnya) yang seringkali berat sebelah. Menurut Bradger (2015: 5-7), perlu adanya perbaikan dalam tubuh PBB. Pada awal pembentukkannya tahun 1945, PBB memiliki pandangan yang benar-benar kosmopolitik, yaitu memfasilitasi kerja sama dalam pencarian hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial, dan penanaman doktrin hak asasi manusia dengan harapan mewujudkan perdamaian dunia. Nilai-nilai seperti inilah yang menurut kosmopolit perlu disebarkan lagi, sehingga masyarakat telah menjadi komunitas universal yang berkembang ke titik di mana pelanggaran hukum di satu bagian dunia dirasakan seluruh lapisan (Kant, dalam Bradger, 2015: 4).

Selain menawarkan solusi tersebut, pembentukan regionalisme transnasional dianggap bisa mempermudah tercapainya keadilan global. Hal ini disampaikan oleh Misir (2011: 3) yang mendasari argumennya dengan proses integrasi Uni Eropa. Pendalaman integrasi Uni Eropa disertai dengan program deregulasi besar-besaran dan privatisasi banyak layanan sosial, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Pembangunan dan dialog antar negara yang memiliki perbedaan dalam implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk mendukung tercapainya sosial-demokrasi yang sempat hilang selama neoliberalisasi pasar. Selain mendukung terciptanya organisasi transnasional, kosmopolit juga menginginkan semangat toleransi itu tumbuh dari dalam masyarakat sendiri. Fraser (1996: 6) menjabarkan, bahwa cara itu bisa dilakukan dengan menghilangkan ketidaksetaraan dalam lingkungan sosial. Seperti pandangan seksis antara laki-laki dan perempuan, menjustifikasi orientasi seksual, melabeli ras atau etnis tertentu. Penjabaran ini kemudian dilihat oleh Holtug (2011: 149) sebagai proses untuk mencapai egalitarianisme global atau pandangan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan sama—adanya distribusi global yang sesuai.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi memiliki keterkaitan dengan globalisasi melalui dua hal. Pertama, kosmopolitanisme dapat menjadi acuan nilai dan cara berperilaku bagi setiap individu dengan menggunakan prinsip nilai-nilai universal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir konflik baru yang muncul akibat meningkatnya integrasi, komunikasi, hingga perpindahan penduduk lintas batas negara. Kedua, kosmopolitanisme berupaya untuk memperbaiki ketimpangan yang telah tercipta akibat globalisasi dengan cara menanamkan nilai toleransi tanpa batas dan rasa tanggung jawab bagi setiap individu atas sesamanya. Dengan demikian, ketimpangan yang terjadi terkait globalisasi sosial, politik, dan badan hukum dapat diseimbangkan kembali secara emansipatif. Penulis berpendapat bahwa upaya kosmopolitanisme untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan bersama kemudian dapat turut berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara seimbang karena terdapat keikhlasan untuk saling membantu sesama manusia sebagai bagian dari warga dunia. Hal ini pun kemudian juga dapat menciptakan keadilan sosial karena prinsip non diskriminasi kosmopolitanisme yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan identitas yang dimilikinya.

Referensi:

Badger, Keely. 2015. “Cosmopolitanism and Globalization: A Project of Collectivity,” dalam Master Art in Liberal Studies. [Online] Tersedia dalam: https://www.dartmouth.edu/~themalsjournal/pdf/winter14/badger.pdf (Diakses pada 9 Maret 2019)

Fraser, Nancy. 1996. “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation” disampaikan pada The Tanner Lectures on Human Values pada 30 April 30–2 Mei 1996. Stanford: Stanford University, pp. 1-67.

Holtug, Nils. 2011. “The Cosmopolitan Strikes Back: a Critical Discussion of Miller on Nationality and Global Equality” dalam Ethics and Global Politics, Vol. 4, No. 3, pp. 147-163.

Mc Grew, Anthony. 2004. “Cosmopolitanism and Global Justice,” dalam Ritsumeikan Annual Review of International Studies. Vol.3, pp. 1-17

Misir, Timothy. 2011. “The Struggle against Neoliberal Austerity and the Survival of the European Project” dalam Working Paper No. 4, November 2011. Singapore: EU Centre.

Pieterse, Edgar. 2006. “Blurring Boundaries: Fragments of an Urban Research Agenda” dalam Springer Netherlands, hal. 398-412.

Pieterse, Jan Nederveen. 2006. Emancipatory Cosmopolitanism: Towards an Agenda. Institute of Social Studies. Blackwell: Oxford

Ritzer, George, 2007. “Introduction”, dalam Ritzer, George (ed.), 2007. The Blackwell Companion of Globalization. Malden: Blackweel Publishing, hlm. 1-13.

Ditulis oleh: Divany Nadila R