Dalam memahami pola interaksi aktor internasional, terdapat perilaku aktor yang dapat mengarah pada konflik atau kerjasama. Salah satu perilaku aktor internasional, kerjasama, dilakukan oleh aktor internasional untuk menghindari kemungkinan hasil pola interaksi aktor internasional yang lain, yaitu konflik. Kerjasama pada dasarnya merupakan upaya aktor internasional untuk mendapatkan kesepahaman dalam memahami perilaku aktor lain dengan cara membentuk koordinasi atau kolaborasi dalam menghadapi fenomena. Salah satu upaya yang dilakukan aktor internasional adalah dengan membentuk organisasi internasional. Organisasi internasional sendiri dapat dimaknai oleh Evans dan Newnham (1998) sebagai institusi formal yang terbentuk adanya perjanjian antar aktor-aktor di dalam hubungan internasional. Namun, organisasi internasional ini tidak dapat dipahami dalam satu pengertian. Menurut Barkin (2006), organisasi internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara yang terikat oleh perjanjian formal. Jadi, contoh bentuk organisasi internasional menurut Barkin (2006) adalah intergovernmental organization.

Mengambil contoh bentuk organisasi internasional menurut Barkin, intergovernmental organization merupakan organisasi yang dibentuk oleh negaara-negara berdaulat dalam bentuk koalisi, keanggotaan atau hanya diikat oleh persetujuan ad hoc dalam membahas isu-isu tertentu. Salah satu bentuk intergovernmental organization adalah organisasi regional. Organisasi regional merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara dalam satu kawasan sebagai upaya mengkomunikasikan kesepahaman negara-negara tetangga untuk membentuk kerjasama dalam bidang ekonomi, keamanan, budaya, serta bidang lainnya. Mengerucut pada pengertian organisasi internasional milik Barkin dengan menempatkan negara sebagai aktor fundamental, bentuk kerjasama organisasi internasional merupakan bentuk kerjasama multilateral. Pemahaman lebih lanjutnya dapat dilihat dalam pengertian multilateralisme menurut Bouchard dan Peterson (2011 dalam Zhong, 2012) juga menjelaskan kerjasama multilateralisme merupakan kerjasama yang dilandasi oleh adanya norma atau prinsip yang menjadikannya sebuah institusi kerjasama yang diikuti dan disetujui oleh hampir seluruh negara.  Selain itu, perlu diketahui juga bahwa urgensi pembentukan organisasi internasional ini dikarenakan adanya pendekatan rezim. Rezim memberikan dampak ingin membentuk suatu organisasi internasional pada aktor negara dengan bentuk prinsip, norma, aturan, serta prosedur pembuatan kebijakan dalam menghadapi isu-isu konvergen antar negara (Barkin, 2006).

Dalam kerjasama multilateral, terdapat berbagai tipe koordinasi, salah satunya adalah assurance. Assurance merupakan tipe koordinasi yang diadaptasi dari model koordinasi stag hunt. Model stag hunt merupakan bentuk strategi koordinasi dalam perumpanaan dua pemburu yang mempunyai pilihan untuk memburu rusa sebagai santapan besar yang memuaskan, atau memburu kelinci yang kurang mengeyangkan. Untuk mencapai kesuksesan memburu rusa, dua pemburu mempunyai pilihan untuk bekerja sama dalam menangkap rusanya, atau memburu rusa nya secara individual namun lebih sulit karena tingkat kesulitannya. Dalam kasus ini, koordinasi antara dua pemburu amat penting dalam mencapai keuntungan terbesar. Pemburu 1 dapat mengetahui bahwa pemburu 2 juga ingin menyantap rusa dan bisa bekerja sama menangkapnya dan membaginya. Apabila tidak ada koordinasi, pemburu 1 tidak akan tahu apabila pemburu 2 memang ingin memburu rusa juga, atau justru malah ingin memburu kelinci. Koordinasi dapat mencapai suatu equilibrium yang mana dua pemburu dapat bekerja sama memburu rusa atau memburu kelinci. Memang tidak dapat dikatakan juga apabila semua pemburu menginginkan rusa. Itulah pentingnya koordinasi, untuk mengetahui motif aktor lain serta mendapatkan keuntungan terbesar (Kai, 2014).

Dalam kasus kerjasama hubungan internasional, model stag hunt digunakan oleh Kenneth Waltz sebagai analogi untuk menjelaskan kompleksitas koordinasi antar negara dalam perpolitikan dunia meskipun tiap negara menyadari keuntungan besar dalam bekerja sama (Kai, 2014). Muncul pendekatan rezim dalam membantu menyatukan keinginan aktor negara dengan menawarkan informasi penting terkait motif negara. Kerjasama antar negara pun terbentuk dalam bentuk “asuransi” untuk menjamin perilaku aktor lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui (Stein, 1982).  Dalam kerjasama assurance ini, isu keamanan non-tradisional lebih masuk dalam model stag hunt. Terdapat dua faktor yang membentuk model assurance ini, yaitu tingginya ketidakpastian serta rendahnya konflik kepentingan. Dikaitkan dengan isu keamanan non-tradisional, model assurance ini lebih cocok karena isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, penyelundupan obat terlarang, serta kerusakan lingkungan memberikan suatu aktor negara ketidakpastian terkait apa yang akan dilakukan oleh aktor lainnya dalam menangani kasus tersebut. Namun, dari isu keamanan non-tradisional ini dibutuhkan suatu kerjasama dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional ini (Kai, 2014).

Dalam bentuk kerjasama model assurance ini, terdapat keuntungan dan kesulitan yang diberikan model ini dalam pengimplementasiannya. Keuntungan dari model ini adalah aktor yang berkooperasi mampu mendapatkan keuntungan terbesar apabila bekerja sama. Model ini efektif dalam menyelesaikan satu kasus spesifik dalam satu peristiwa.  Selain itu, apabila bekerja sama, aktor-aktor yang terlibat akan mengetahui motif perilaku aktor yang terlibat dalam upaya memperoleh tujuannya. Intinya adalah untuk menghindari kemungkinan terburuk dari bekerja secara individu dibandingkan dengan potensi suatu kerjasama.  Namun, terdapat kesulitan dalam mengimplementasi model assurance ini. Pertama, tidak mengetahui motif sebenarnya dari aktor-aktor yang terlibat (Martin, 1992). Dalam model assurance ini, pemikiran utama para aktor negara adalah menghindari resiko terbesar apabila melakukan usaha terbesar dalam mencapai suatu tujuan, karena aktor lain belum tentu akan melakukan usaha besar yang sama. Hal ini dapat menimbulkan bentuk kerjasama menjadi asimetri, dengan satu negara melakukan banyak upaya, sedangkan negara lain justru malah mengeluarkan upaya minimal, meskipun tujuan negara-negra tersebut lebih terjamin tercapai. Kedua, terdapat negara yang berperan menjadi aktor rasional atau aktor tunggal (Martin, 1992). Suatu aktor negara dapat justru berperilaku semaunya dengan alasan faktor nilai dianut yang berbeda dari tiap negara atau karena faktor domestik yang mempengaruhi. Hal ini kembali lagi pada faktor ketidakpastian dalam model assurance.

Masuk dalam studi kasus, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara ini juga membuat suatu perjanjian regional dalam menghadapi isu keamanan non-tradisional. Salah satunya adalah dengan membuat lembaga pengambil keputusan terkait menangani kejahatan transnasional dalam kawasan, yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). AMMTC ini dibentuk berlandaskan ASEAN Declaration on Transnational Crime 1997 di Manila, Filipina tahun 1997. Deklarasi ini merupakan bentuk partisipasi negara anggota ASEAN dalam peduli isu keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perdagangan obat terlarang secara ilegal, penyelundupan senjata, penucian uang, serta perdagangan manusia yang melanda Asia Tenggara (ASEAN, 2012) . AMMTC diselenggarakan tiap dua tahun sekali dengan mendiskusikan pertukaran dialog antar anggota negara ASEAN terkait upaya penanggulangan isu kejahatan transnasional dengan membagi area kerjasama menjadi tiga, yaitu working group, yaitu terorisme, perdagangan manusia, dan cybercrime (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, 2017). AMMTC pun mengkoordinasikan badan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD),   ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL) ASEAN Directors-General of Customs, dan ASEAN Directors-General of Immigration and Heads of Consular Division, Ministry of Foreign Affairs (DGCIM). Selain itu, deklarasi ini juga diwujudkan dengan membentuk ASEAN Centre on Transnational Crime (ACOT) untuk mengkoordinasikan upaya melawan kejahatan transnasional melalui harmonisasi kebijakan, serta pembagian informasi (ASEAN, 2012).

Dalam melihat kasus ini, bentuk lembaga pengambilan keputusan terkait kejahatan transnasional dalam kawasan Asia Tengggara seperti AMMTC ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam model assurance. Hal ini dikarenakan isu yang difokuskan dalam AMMTC ini merupakan isu  keamanan non-tradisional seperti fokus permasalahan model assurance yang identik dengan tinggi ketidakpastian dan rendahnya keinginan  berkonflik. Upaya penyelesaian konflik keamanan non-tradisional ini seperti rusa dalam model stag hunt (Kai, 2014). Upaya terbaiknya adalah dengan mengadakan kerjasama antar negara. Apabila isu keamanan non-tradisional hanya diselesaikan oleh negara secara individual, penyelesaian konflik tidak akan tercapai. Negara akan kesulitan berfokus pada permasalahan kejahatan transnasional dalam negaranya masing. Untuk itu AMMTC ini menjadi upaya pertukaran dialog dan pengambilan keputusan bersama agar negara-negara ASEAN mengetahui apa yang akan dilakukan oleh negara ASEAN lainnya dalam membantu menghadapi isu keamanan non-tradisional bersama. Institusi seperti ASEAN dapat dikatakan merupakan suatu landasan berbentuk organisasi formal yang mampu membantu transparansi antar anggota ASEAN sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Keanggotaan ASEAN dalam model assurance ini adalah sebatas bantuan tersebarnya informasi antar anggota. Hubungan antar negara di ASEAN tetap menjadi fokus penting dalam pemahaman isu kejahatan transnasional yang dilanda oleh masing-masing negara dalam skala domestik.

Dalam melihat keuntungan serta kesulitan dari model assurance ini dalam implementasi AMMTC,  salah satu keuntungannya adalah tercapainya keuntungan terbesar dalam upaya mendapatkan rusa, atau upaya “penanganan isu keamanan non-tradisional. Keuntungan ini tercapai dengan melakukan kerjasama bersama antar negara ASEAN karena menghadapi permasalahan kejahatan tranansional ini secara individual terbilang sangat kurang efektif. Selain itu, kerjasama dalam bentuk lembaga AMMTC ini merupakan upaya yang cukup baik dalam mengetahui motif negara-negara ASEAN dalam menghadapi permasalahan kejahatan transnasional. Hal ini dilakukan AMMTC dengan menyelenggarakan pertemuan kedua AMMTC pada tahun 1999 di Yangoon, Myanmar. Dalam pertemuan kedua ini, AMMTC mengadopsi  program lima tahun yang berfokus pada pertukaran informasi, legal matters, penegakan hukum, pelatihan, pembangunan kapasitas institusional serta kooperasi ektra-regional (The Jakarta Post, 2015).

Namun, seperti menemukan kesuiltan dalam implementasi model assurance, kesulitan ini pun dijumpai dalam implementasi AMMTC. Salah satu nya adalah terkait poin pertama kesulitan model assurance, yaitu tidak mengetahui motif sebenarnya aktor-aktor yang terlibat.Dalam model assurance yang terfokus pada isu keamanan non-tradisional  ini, lingkup kejahatan transnasional terlalu luas yang mana memberikan kesulitan dalam menghubungkan isu-isu perilaku domestik yang terjadi dalam negara-negara ASEAN. Salah satu contohnya adalah kurangnya AMMTC awas terhadap negara Myanmar dan Laos sebagai produsen obat terlarang, serta Thailand dan Filipina sebagai negara pengonsumsi narkotika (Emmers, 2002). Kurangnya mengetahui penanganan permasalahan dari pemerintah negara bersangkutan menyebabkan sulit diketahuinya motif atau apa yang dimiliki oleh anggota negara lain tersebut. Kedua, adanya aktor yang bekerja secara tunggal karena perbedaan hal fundamental antar negara yang menyebabkan sulitnya aktor tersebut diganggu. Salah satu contoh adalah saat terjadinya genosida terhadap warga Rohingya di Myanmar. Dalam kasus ini, AMMTC tidak mau mengigintervensi lebih lanjut karena permasalahan etnis dalam Myanmar sendiri (The Diplomat, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama assurance ini merupakan bentuk kerjasama yang mana negara-negara harus mau berkoordinasi untuk mencapai keuntungan bersama yang lebih besar. Pencapaian tujuan secara individu dapat dikatakan kurang efektif karena hal ini menjadikan sulitnya tujuan tersebut tercapai. Hal ini dapat dilihat dalam isu keamanan non-tradisional. Isu keamanan non-tradisional ini merupakan isu yang sangat kompleks karena sulitnya mengetahui motif dari tersangka-tersangka dalam melakukan aktivitas kejahatannya. Untuk itu, ASEAN membentuk lembaga seperti AMMTC dalam upaya pemyelesaian permasalahan keamanan non-tradisional secara bersama-sama. Kerjasama menangani permasalahan ini lebih efektif daripada negara-negara melakukan upaya penyelesaian sendiri-sendiri. Hal yang menjadi kesulitan dalam penyelesaian permasalahan dalam model assurance ini adalah karena kompleksitas isu yang dihadapi, sehingga koordinasi antarnegara benar-benar harus tercapai. Namun, yang menjadi kendala adalah kurangnya koordinasi penyelesaian yang dilakukan pemerintah domestik kepada negara-negara anggota sehingga penyelesaian secara regional menjadi kurang berhasil.

Referensi:

ASEAN, 2012. “ASEAN Declaration on Transnational Crime Manila, 20 December 1997” [Online] Dalam: https://asean.org/?static_post=asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997 [Diakses 6 Oktober 2018]

Barkin, J. Samuel. 2006. International Organization: Theories and Institutions. Hampshire: Palgrave Macmillan. Pp. 53-79

Emmers, Ralf. 2002. The Securitization of Transnational Crime. Singapore:  Institute of Defence and Strategic Studies

Evans, Graham dan Jeffrey Newnham. 1998. Dictionary of International Relations. Oxford Universit Press

Kai, He. 2014. “A Strategic Functional Theory of Institutions and Rethinking Asian Regionalism”, Asian Survey 56 (6). University of Copenhagen

Keling et al, 2011. “The Development of ASEAN from Historical Approach”. Asian Social Science. 7(7) .Canadian Center of Science and Education

Martin, Lisa L., 1992. “Interests, power, and multilateralism”, International Organization 46(4). Massachusetts Institue of Technology

Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, 2017. “ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime” [Online] Dalam: http://setnas-asean.id/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc [Diakses 6 Oktober 2018]

Stein, Arthur A., 1982. “Coordination and Collaboration: Regimes in an

Anarchic World”, International Organization 36(2). Massachusetts Institue of Technology

The Diplomat, 2017. “Why ASEAN Can’t Ignore the Rohingya Crisis” [online] Dalam: https://thediplomat.com/2017/05/why-asean-cant-ignore-the-rohingya-crisis/ [Diakses 6 Oktober 2018]

The Jakarta Post, 2015. “Quo vadis ASEAN’€™s war on transnational crime” [Online] Dalam: http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/20/quo-vadis-asean-s-war-transnational-crime.html [Diakses 6 Oktober 2018]

Zhong, Zhun. 2012. “Multiple Principles for Multilateral Interventions: The Ideational Divergences between EU and China” , GR:EEN – GEM Doctoral Working Paper Series, Vol. 31

Ditulis oleh: Dwijaya Shaviola, Universitas Airlangga, dwijayashaviola@gmail.com