Dewasa ini, dunia dihadapkan pada permasalahan kemanusian yang semakin luas. Kompleksnya dinamika kehidupan manusia saat ini membuat banyak orang dengan mudah melegalkan segala cara untuk dapat bertahan hidup. Situasi tersebut kemudian mendorong terjadinya kejahatan transnasional, beserta dengan jaringannya di seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa penyelundupan manusia yang kemudian juga diikuti dengan beberapa praktik perbudakan, prostitusi hingga perdagangan illegal organ manusia saat ini semakin sering ditemukan. Permasalahan tersebut tidak hanya ditemui di satu negara saja, namun beberapa oknum dari berbagai negara ikut terlibat dalam praktiknya. Sehingga, dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai penyelundupan manusia, perbudakan, prostitusi dan berfokus pada perdagangan illegal organ manusia serta implikasinya terhadap keamanan internasional.

Pada dasarnya, definisi dan jenis dari penyelundupan dapat dikatakan cukup luas. Salah satunya tercantum dalam Protokol Melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara yang menyebutkan bahwa penyelundupan migran berarti pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, manfaat finansial atau material lainnya, dari pemasukan ilegal seseorang ke suatu negara dan orang tersebut bukan penduduk nasional atau penduduk tetap dari negara tujuan (UN, 2000a). Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelundupan manusia ini merupakan pemindahan manusia ke suatu tempat secara illegal sehingga pelaku penyelundupan dapat memperoleh keuntungan pribadi dari praktik tersebut. Praktik penyelundupan ini sendiri pertama kali disadari terjadi di Inggris pada abad ke-13, dan terus berlanjut hingga saat ini. Selain praktik penyelundupan manusia, terdapat pula permasalahan lainnya yang kemudian timbul yakni perbudakan. Meskipun praktik perbudakan telah hilang sejak beberapa waktu yang lalu, di era modern ini muncul sebuah wajah baru dari perbudakan yang lebih dikenal sebagai perdagangan manusia, atau trafficking in person. Berbeda dengan penyelundupan manusia, perdagangan manusia ini dapat diartikan sebagai praktik perekrutan, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman atau bentuk pemaksaan lain seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan orang yang memiliki kendali atas orang lain, yang bertjuan untuk mengeksploitasi korban (UN, 2000b). Dari tujuan eksploitasi ini lah yang nantinya akan berujung pada praktik prostitusi dan juga penjualan organ dalam manusia.

Eksistensi isu-isu tersebut di dunia dapat menciptakan rasa ketidakamanan lintas batas karena beberapa alasan utama. Pertama, isu-isu tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan kriminal dan pelanggaran pada hukum dan tatanan. Umumnya, tindak penyelundupan manusia, organ, perbudakan, dan prostitusi dilakukan di luar radar pemerintah sehingga tidak terdeteksi dan sulit untuk menemukan data konkret terkait. Aturan dan regulasi yang mengatur akan hal ini juga tidak berjalan dengan efektif, bahkan di beberapa negara berkembang, isu penyelundupan manusia masih belum memiliki aturan hukum yang jelas. Territo dan Matteson (2012) berargumen bahwa hal ini dapat terjadi karena adanya tindak korupsi dari pihak-pihak yang berwenang demi keuntungan finansial semata. Dijelaskan lebih jauh bahwa kelompok-kelompok kriminal umumnya memiliki hubungan yang baik dengan petugas-petugas resmi dengan tujuan untuk memfasilitasi gerakan penyelundupan seperti memalsukan dokumen perjalanan dan lisensi kesehatan. Kedua, perdagangan manusia dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bermoral. European Union (2015) memaparkan bahwa  kegiatan penyelundupan manusia dapat merendahkan harga diri manusia sebagai individu yang bebas dengan memperlakukan manusia sebagai objek yang dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi. Terkait hal ini, umumnya target korban penyelundupan adalah orang-orang yang memiliki tingkat keputusasaan tinggi akibat masalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah di negara berkembang, sehingga cenderung mudah tertipu. Hal ini didukung oleh Territo dan Matteson (2012) yang menyatakan bahwa orang-orang yang berada di pasar gelap lebih banyak datang atas dasar penipuan, bukan paksaan.

Berlanjut pada bisnis gelap transplantasi organ lintas batas, yang dijelaskan oleh Bovenkerk (dalam Territo & Matteson, 2012) sebagai kejahatan terorganisir karena menyangkut perdagangan organ yang ditransplantasikan di rumah sakit swasta oleh staf medis internal, yang mana catatan medis tidak diperiksa oleh pemerintah dan sering kali transplanatasi dilakukan pada malam hari. Perdagangan organ membutuhkan jaringan yang terorganisir dengan baik karena sifat bisnis ini yang kompleks. Mekanisme operasi ini dijalankan dengan terkoordinir oleh jaringan profesional, terdiri dari brokers atau pialang, rekruiter lokal, dokter dan staf perawat spesialisasi. Terdapat kaitan erat antara kegiatan ilegal ini dengan polisi dan bea cukai, dan di beberapa negara terbuka untuk korupsi. Pertama, posisi pialang adalah sebagai pihak yang membuat keputusan stratejik untuk menjalankan jaringan ini, sehingga peran utama pialang adalah untuk menetapkan dan meregulasikan suplai organ terhadap penerima, menyalurkan pembayaran, dan memantau ketepatan logistik dengan potensi pemasok organ. Pialang dapat terlihat sebagai dokter atau ahli bedah atau direktur rumah sakit (Bos, 2015). Kedua, rekruiter lokal yakni individu atau kelompok yang ditugaskan untuk mencari atau mengidentifikasi penjual dan/atau pemasok organ yang aktual. Rektruiter atau pandu biasanya bertindak di dalam satu negara atau area geografis tertentu saja, namun transaksinya pasti di luar lintas batas. Rekruiter ini biasanya berupa petugas polisi lokal atau mantan penjual organ sebelumnya. Selanjutnya, aspek lain yang krusial bagi jaringan penjualan ilegal ini ialah kolaborasi dengan profesional medis dan rumah sakit atau laboratorium transplantasi lokal untuk melakukan pemindahan organ, sehingga ahli bedah, nefrologis atau hepatologis serta anaesthesiologis (Bos, 2015). Penjualan organ umumnya berjalan dari negara “miskin” ke negara “kaya”, terutama dari wilayah belahan Timur dan Selatan ke Barat. Hal tersebut terjadi karena orang-orang ingin meningkatkan taraf hidupnya, dan di sisi lain terdapat orang-orang yang memerlukan organ untuk mempertahankan hidupnya. Karakteristik transnasional dari penjualan organ ini di representasikan secara sistematis berupa empat moda pergerakan dari baik penerima dan pemasok organ yang berbeda di antar negara. Skemanya antara lain seperti ini, yakni moda pertama, penerima organ bepergian dari negara A ke negara B, yang mana merupakan lokasi pemasok organ dan pusat transplantasi. Moda kedua, pemasok organ berpergian dari negara A ke negara B, yang mana penerima dan pusat transplantasi berlokasi. Moda ketiga menunjukkan situasi dimana baik penerima maupun pemasok organ dari negara A berpergian ke negara B yang merupakan lokasi pusat transplantasi. Dan moda keempat ialah skema dimana penerima organ dari negara A dan pemasok organ dari negara B, keduanya bepergian menuju negara C dimana pusat transplantasi berada (Bos, 2015).

Jika ditarik garis merah diantara keempat isu diatas yakni penyelundupan manusia, perbudakan, prostitusi, dan perdagangan pasar gelap transplantasi organ, terdapat persamaan yang menonjol yakni isu-isu tersebut memanfaatkan manusia-manusia yang rentan dalam rangka untuk mendapat keuntungan finansial. Sebagaimana dalam kasus pasar gelap transplantasi organ, para makelar dan kelompok kriminal memanfaatkan kesengsaraan orang-orang miskin di dunia untuk bersedia mendonorkan organnya dengan imbalan uang (Territo & Matteson, 2012). Sementara pada kasus prostitusi, wanita-wanita sebagai individu yang dianggap lemah dikirim ke luar negeri untuk memuaskan keinginan orang-orang di negara maju dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional di negara periphery (Agathangelou, 2004). Dengan kata lain, manusia kemudian dianggap sebagai objek atau komoditas yang dapat ditawar, dieksploitasi, dan diperjualbelikan di seluruh dunia.

Salah satu contoh perdagangan organ dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi memiliki tingkat pengangguran yang juga tinggi karena jumlah lapangan kerja yang terbatas, sehingga tidak sedikit warga negara Indonesia yang memilih untuk bekerja ke luar yakni di negara lain. Mulai dari sinilah kasus perdagangan manusia terjadi, seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Perdagangan manusia banyak terjadi antara Indonesia dan juga Malaysia, yang mana dalam hal ini meliputi perdagangan tenaga kerja illegal dan transplantasi organ. Salah satu kasusnya seperti yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2015 lalu. TKI tersebut meninggal pada tahun 2015 di Malaysia dengan organ tubuh yang diperkirakan diambil untuk dijual, setelah hampir setahun merantau ke Malaysia. Dalam kasus ini terdapat 16 orang tersangka yang terlibat dan salah satunya terdapat mantan pegawai Kantor Imigrasi. Dan semua pelaku tersebut telah mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Indonesia (BBC Indonesia, 2017).

Lebih lanjut, PBB mengecam keras praktik perdagangan organ tubuh manusia, perbudakan, prostitusi, hingga penyelundupan manusia atau yang seringkali disebut dengan human trafficking tergolong sebagai kejahatan transnasional tersebut. Sebagai contohnya, menurut opini penulis adanya perilaku ilegal tersebut bertentangan dengan disusunnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satunya adalah mengenai perbudakan dan perdagangan manusia yang mana secara legal dilarang dalam Pasal 4 Deklarasi Universal HAM PBB, yang berbunyi “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang”. Selaras dengan pandangan PBB, penulis juga mengecam praktik human trafficking. Akan tetapi perlu diingat bahwa penyelundupan, perbudakan, dan perdagangan ilegal manusia masih gencar dilakukan oleh oknum-oknum tersebut dikarenakan masih lemahnya penegakan HAM di negara-negara di dunia. Sebagai salah satu contohnya, di Tiongkok sendiri adanya kasus perdagangan organ tubuh manusia, terutama organ ginjal dalam rata-rata dialami oleh anak dibawah umur yang diyakini oleh para oknum tersebut memiliki kualitas yang baik dan memiliki harga jual tinggi. Namun, kurangnya penegakan hukum yang kuat membuat mudahnya para oknum tersebut menjalankan misinya yang seringkali terjadi secara lintas batas, seringkali menjadikan warga negara asing sebagai sasaran penjualannya. Karenanya, penulis menilai perlunya hukum internasional yang lebih tegas, dan didukung oleh hukum nasional setiap negara, guna mencegah keterlibatan masyarakatnya sebagai pelaku dan korban penyelundupan tersebut.

Referensi:

Agathangelou, Anna M., 2004. The Global Political Economy of Sex: Desire, Violence, and Insecurity in Mediterranean Nations. United States of America: Palgrave Macmillan

BBC Indonesia, 2017. “Satu Kasus Perdagangan Manusia, 15 Orang Divonis Penjara di NTT”. [online]. Tersedia dalam: https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-40102948. [diakses 18 Maret 2019].

Bos, Michael, 2015. Trafficking in Human Organs. Belgium: European Parliament.

European Union, 2015. Trafficking in Human Organs. Belgia: Directorate-General for External Policies

Territo, L dan Matteson, R., 2012. The International Trafficking of Human Organs: A Multidisciplinary Perspective. Florida: CRC Press

UN, 2000a. Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. United Nations.

Ditulis oleh: Itta Afifa, Vidia Utami Fariinzi, Danika Ramadhani, Ida Ayu Laksmi D, Divany Nadila R, Devira Adventia P, Tamara Shidazhari