Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel mengumumkan rencana pengetatan kebijakan 14 hari karantina bagi orang-orang yang masuk ke Inggris – termasuk warga Inggris sendiri – baik penumpang yang datang dengan menggunakan transportasi udara, darat, maupun laut mulai 8 Juni mendatang. Segera setelah tiba di Inggris, mereka diwajibkan untuk mengisi formulir terkait lokasi karantina yang dipilih dan kontak yang dapat dihubungi jika terjadi penyebaran virus lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa dalam kebijakan ini, terdapat beberapa kategori penumpang yang dibebaskan dari karantina antara lain pekerja angkutan jalan untuk memastikan pengiriman barang berjalan dengan lancar, tenaga medis professional yang bepergian untuk membantu mengatasi virus COVID-19, dan para petani musiman yang akan melakukan karantina di wilayah tempat mereka bekerja. Selain itu, pengecualian juga diterapkan untuk orang-orang yang berangkat dari Irlandia, Kepulauan Channel dan Isle of Man karena wilayah-wilayah tersebut dianggap sebagai “common area”.

Pengetatan kebijakan dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang kedua penyebaran virus di Inggris, setelah sebelumnya telah terdapat lebih dari 36.000 angka kematian akibat COVID-19. Patel mengatakan bahwa kebijakan ini bersifat wajib dan akan dikenakan denda sebesar £1,000 bagi mereka yang melanggar. Para petugas perbatasan juga akan melakukan pemeriksaan serta berhak untuk menahan dan memulangkan warga asing yang menolak untuk melakukan karantina setelah tiba di Inggris. Selain itu, pemeriksaan secara acak juga akan dilakukan oleh petugas medis di rumah-rumah karantin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Dengan jumlah transmisi yang semakin menurun dan meningkatnya jumlah pendatang, pemerintah Inggris memandang bahwa terdapat resiko penularan yang besar dari orang-orang yang datang dari luar negeri, sehingga wajib karantina penting untuk diterapkan.

Akan tetapi, kebijakan ini tidak lepas dari sejumlah kritik sejak pertama kali diumumkan. Beberapa pihak menganggap kebijakan pengetatan perbatasan seharusnya dilakukan sejak tiga bulan pertama dalam penyebaran virus. Sejatinya, sejak awal pandemik pemerintah Inggris telah menerapkan kebijakan karantina mandiri untuk pendatang dari Tiongkok, Iran, Korea Selatan, dan Italia. Namun, kebijakan tersebut dihentikan sejak 13 Maret. Keputusan ini diikuti oleh pernyataan badan penasihat ilmiah untuk pemerintah, SAGE, bahwa jumlah kasus yang berasal dari luar negeri terhitung tidak signifikan jika dibandingkan dengan kasus domestik – sekitar 0,5% saja – sehingga pengetatan perbatasan dipandang tidak terlalu mendesak. Namun, beberapa pihak termasuk Gabriel Scally, ahli kesehatan masyarakat di Bristol University masih menyayangkan tindakan pemerintah Inggris dan berpendapat bahwa jika diterapkan lebih awal, ia yakin bahwa kebijakan tersebut dapat menyelamatkan banyak orang dari kematian.

Selain itu, kritik juga datang dari sektor bisnis di Inggris, khususnya yang beroperasi secara internasional. Mereka menganggap bahwa kebijakan ini menunjukkan sikap isolasionis dan dapat memberi dampak negatif bagi perekonomian Inggris yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemik. Meski pemerintah menegaskan bahwa Inggris tidak akan menutup perbatasannya bagi warga asing melainkan hanya mewajibkan karantina selama 14 hari, namun para pebisnis tetap menganggap bahwa seharusnya pemerintah melakukan pendekatan yang lebih terarah dan melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang memiliki tingkat infeksi yang rendah. Juru bicara Abta yang merepresentasikan suara para agen pariwisata dan penerbangan mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri, kesehatan publik memang sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Akan tetapi, kebijakan wajib karantina 14 hari untuk semua penumpang akan sangat memengaruhi industri pariwisata di Inggris – yang merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar bagi masyarakat Inggris. Oleh karenanya, mereka berharap pemerintah akan terus mengkaji ulang efektivitas kebijakan ini serta mempertimbangkan penambahan daftar kategori pendatang yang bebas karantina.

Respon serupa juga datang dari pemerintah Prancis yang menyatakan “penyesalan” terkait kebijakan Inggris dan akan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan timbal balik terhadap kedatangan dari Inggris. Sementara itu, pemerintah Inggris menyatakan akan terus memantau perkembangan kebijakan ini setiap tiga minggu sekali dan terus bersikap terbuka atas semua kemungkinan yang ada. Patel sendiri menyatakan bahwa kebijakan ini bukanlah kebijakan yang pasti diterapkan dalam jangka panjang karena melalui evaluasi-evaluasi yang akan dilakukan, pemerintah akan terus mempertimbangkan langkah yang tepat sesuai anjuran dari para ahli.

Referensi:

Grierson, Jamie. 2020. “UK Quarantine Plan: What will it Mean for Travellers?” [online] tersedia dalam https://www.theguardian.com/world/2020/may/22/uk-quarantine-plan-what-will-it-mean-for-travellers [diakses 23 Mei 2020]

Pickard, Jim dan Steer, George. 2020. “Priti Patel Sets Strict UK QuarantineRules” [online] tersedia dalam https://www.ft.com/content/5f96ab3a-5804-422e-afc8-1ee0b374884d [diakses 23 Mei 2020]

The New York Times. 2020. “UK to Quarantine All Incoming Air Travellers; a Chinese Coronavirus Vaccine Shows Promise” [online] tersedia dalam https://www.nytimes.com/2020/05/22/world/live-coronavirus-world-cases.html [diakses 23 Mei 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti