Pasca berlakunya kebijakan keamanan di Hong Kong atas perintah dari pemerintah pusat Tiongkok, polisi Hong Kong telah diberi kewenangan baru seperti melakukan pemeriksaan dan razia tanpa surat tugas dan mengawasi tersangka secara diam-diam. Kewenangan semacam itu kemudian memungkinkan mereka untuk melakukan penyitaan properti yang terkait dengan pelanggaran keamanan nasiona  berdasarkan kebijakan baru, serta memperbolehkan polisi-polisi senior untuk menutup situs-situs daring yang dianggap melanggar hukum. Hukuman yang dapat diberikan untuk para pelanggar adalah berupa denda sebesar HKD $100.000 dan penjara selama dua tahun. Hukum ini juga mengizinkan polisi untuk mencari bukti pelanggaran tanpa surat tugas dan melarang masyarakat yang akan meninggalkan Hong Kong, serta mencari informasi secara paksa kepada organisasi-organisasi politik Taiwan dan asing terkait aktivitas di wilayah tersebut.

Kewenangan-kewenangan baru tersebut dinyatakan oleh pemegang otoritas di Hong Kong pada hari Senin dalam kerangka “aturan implementasi” kebijakan keamanan baru dan dengan cepat digunakan untuk mengurangi aksi-aksi demokratis seperti demonstrasi dan aksi protes. Ketua Pelaksana Dalam Kota, Carrie Lam, mengatakan bahwa orang-orang tersebut adalah para “radikal” yang telah membahayakan negara dan melanggar hukum sehingga hukumannya pasti akan berat. Sia menganggap sebelumnya sangatlah mudah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut karena tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Tidak hanya itu, ia juga memperingatkan para media dan kantor-kantor berita yang menurutnya telah mengumbar ketakutan di masyarakat karena menyebut hukum baru yang berlaku sebagai lambang kehancuran. Ia menegaskan bahwa hukum ini tidak mengurangi hak dan kebebasan masyarakat sehingga tidak ada apa pun yang perlu dikhawatirkan. Di saat yang sama, ia juga mengatakan bahwa beberapa bagian dalam implementasi hukum keamanan  baru tersebut tetap harus dijalankan secara rahasia oleh para komite yang telah diperintahkan untuk tidak merilis detail pelaksanaan kebijakan dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Terkait hal ini, badan legislative Hong Kong akan mengadakan diskusi panel terbuka pada haru Selasa mendatang.

Sehari sebelumnya, delapan orang telah ditangkap akibat aksi “silent protest” ketika para demonstrator mengangkat kertas putih polos di wilayah pusat perbelanjaan Kwun Tong. Mereka sejatinya tengah melakukan protes untuk mendukung gerakan-gerakan pro-kemerdekaan termasuk “bebaskan Hong Kong, revolusi pada masa kita”. Setelah hukum keamanan baru diterapkan, buku-buku yang mengandung unsur atau ditulis oleh figur-figur yang pro-demokrasi juga telah disita dari toko-toko buku dan perpustakaan. Buku-buku bacaan siswa di kurikulum sekolah juga harus segera diperhatikan agar tidak dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi pada siswa. Dinas pendidikan setempat menyatakan bahwa jika terdapat bahan bacaan yang memiliki isi yang belum diperbarui atau mengancung unsur empat kejahatan dalam hukum keamanan baru kecuali digunakan untuk mengajarkan siswa terkait kesadaran terhadap pentingnya keamanan nasional, harus dimusnahkan atau akan dianggap sebagai tindakan yang salah secara moral. Oleh karenanya, jika meninjau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pihak otoritas setempat, hukum keamanan baru tersebut telah banyak menuai kritik sebagai sebuah ancaman terhadap kebebasan dari kota semi-otonom tersebut.

Sedangkan pada hari Selasa lalu, harian kejaksaan resmi mengumumkan bahwa Tiongkok telah meluncurkan pasukan khusus untuk meningkatkan kebijakan politik terkait penjagaan stabilitas sosisla di Tiongkok.  Utamanya, mereka akan menindaklanjuti semua jenis inflitrasi, subversi, sabotase, kegiatan teroris, separatis etnik, dan kegiatan keagamaan yang ekstrem. Pada dasarnya, tanggung jawab utama dari gugus tugas tersebut adalah menjaga sistem politik Tiongkok karena berkaitan dengan keselamatan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Referensi:

Lung, Natalie dan Scott, Jason. 2020. “Hong Kong Grants Police Sweeping New Powers Under National Security Law” [online] tersedia dalam https://time.com/5863577/hong-kong-police-security-law-new-powers/ [diakses 7 Juli 2020]

Davidson, Helen. 2020. “Hong Kong Police Given Sweeping powers Under New Security law” [online] tersedia dalam https://www.theguardian.com/world/2020/jul/07/hong-kong-police-given-sweeping-powers-under-new-security-law [diakses 7 juli 2020]

Regan, Helen. 2020. “Hong Kong Schools Told to Remove books that Violates New law as Police Powers Extended” [online] tersedia dalam https://edition.cnn.com/2020/07/07/china/hong-kong-schools-national-security-intl-hnk/index.html [diakses 7 juli 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila R