Dalam konteks pembahasan mengenai dinamika Uni Eropa, keamanan merupakan salah satu aspek terpenting dan berkaitan erat dengan kebijakan luar negeri Uni Eropa beserta negara-negara anggotanya. Menurut Lucarelli dan Manners (2006), pembentukan kebijakan luar negeri Uni Eropa dilandaskan pada serangkaian nilai dan prinsip yang telah terbentuk dari konstruksi masyarakat Eropa sejak dahulu. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain perdamaian, hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas, serta nilai-nilai yang lebih modern seperti good governance dan suitable development. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa meski nilai-nilai tersebut tidak sepenuhnya unik dan hanya terdapat di Eropa saja, namun nilai-nilai tersebut memiliki peran besar sebagai penentu arah kebijakan luar negeri Uni Eropa karena saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Akan tetapi, dalam prosesnya kebijakan luar negeri Uni Eropa juga tidak lepas dari hambatan-hambatan seperti adanya inkonsistensi, standar ganda, efisiensi, multilateralisme, dan masalah struktural. Lebih lanjut, jika hambatan-hambatan tersebut dikaitkan dengan nilai dan prinsip dasar Uni Eropa, dapat dilihat bahwa masyarakat Eropa sejatinya memiliki landasan nilai dan prinsip yang sama namun visi yang berbeda (Lucarelli dan Manners, 2006). Penulis sepakat dengan hal ini karena jika meninjau faktor historis dan kultural dari masyarakat Eropa, maka terdapat persamaan nilai-nilai inti yang terbentuk dan melekat pada masyarakat Eropa sehingga hal ini dapat menjadi penentu arah gerak kebijakan Uni Eropa. Namun tak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan perkembangannya, setiap negara memiliki dinamika, kebutuhan, dan kepentingan nasional yang berbeda-beda sehingga perbedaan pendapat di dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa tentu dapat terjadi.

Lebih lanjut, Sasse (2007) kemudian memaparkan keterkaitan kebijakan luar negeri dengan isu keamanan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam kerjasama negara-negara Uni Eropa hingga saat ini. The European Neighbourhood Policy (ENP) menjadi suatu upaya untuk membentuk pendekatan terkait hubungan eksternal Uni Eropa utamanya terkait tiga aspek yakni stabilitas politik, implikasi eastward enlargement, dan alternatif untuk negara-negara tetangga, serta keterkaitannya dengan Common Foreign and Security Policy (CFSP). Dalam dokumen-dokumen yang membentuk ENP dijelaskan konsep new neighbourhood bagi Uni Eropa dan membuka potensi enlargement bagi negara-negara di bagian timur. Sasse (2007) memaparkan bahwa dimensi keamanan memiliki peran penting dalam hal ini karena Uni Eropa memiliki kekhawatiran terhadap masalah-masalah seperti migrasi ilegal, tindakan kriminal, non-proliferasi senjata berat, masalah lingkungan, dan konflik etnis lintas batas. Oleh karenanya, melalui ENP kemudian Uni Eropa mendefinisikan ulang batasan-batasannya dan menjadi bagian dari program CSFP yang lebih besar terkait hubungan eksternal Uni Eropa.

Pengimplementasian ENP kemudian dapat dilihat dalam hubungan dinamis Uni Eropa dengan Rusia, yang terbagi ke dalam tiga periode tingkatan dan waktu. Pada periode pertama di tahun 1990-an, Eropa dan Rusia memiliki hubungan yang asimetris dan kerjasama di antara keduanya cenderung memihak pada kepentingan Eropa. Masa ini seringkali disebut dengan istilah the honeymoon between Russia and the West karena keduanya memiliki hubungan yang baik dengan strategi yang non-konfrontasional dan tingkat kompetisi yang rendah. Sedangkan pada periode kedua di tahun 2004-2013, kedudukan kedua pihak dapat dikatakan simetris, yang mana hal ini meningkatkan tingkat kompetisi di antara Rusia dan Eropa. Hal ini ditunjukkan dalam penolakan Rusia terhadap intervensi Uni Eropa dalam urusan-urusan domestiknya. Pada akhirnya, yang terjadi adalah kondisi balancing di antara keduanya yang disertai dengan pandangan-pandangan kecurigaan bahwa setiap langkah yang diambil oleh masing-masing pihak merupakan suatu bentuk strategi power dan influence (Cassier, 2016).

Melanjutkan pemaparan di atas, penulis cenderung memandang bahwa meningkatnya kompetisi antara Rusia dan Uni Eropa sebagai hal yang positif bagi keduanya. Hal ini didukung dalam tulisan Barysch (2004) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2004, Rusia dan uni Eropa melanjutkan pembicaraan mengenai the Partnership and Co-operation Agreement (PCA) yang menjadi basis hubungan bilateral keduanya sejak tahun 1997. Melalui PCA kemudian muncul pembahasan mengenai kesepakatan enlargement, proteksi terhadap minoritas Rusia di negara-negara Baltik, hingga aksesi WTO bagi Rusia. Kerjasama strategik di antara keduanya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang positif karena di satu sisi, Uni Eropa merupakan mitra bisnis Rusia yang terpenting dan berperan dalam lebih dari separuh perdagangan eksternal Rusia, namun di sisi lain Uni Eropa juga memiliki ketergantungan energi terhadap Rusia serta kedekatan geografis yang berkaitan dengan keamanan nasional, sehingga dibutuhkan common neighbourhood yang stabil dan makmur. Meski demikian, Cassier (2016) melanjutkan bahwa pada periode ketiga, kompetisi antara Rusia dan Uni Eropa mulai mengarah pada konflik yang berpotensi pada konfrontasi langsung satu sama lain. Utamanya terkait konflik Ukraina di tahun 2013, seringkali dipandang sebagai suatu perang proxy Rusia dan Uni Eropa karena keduanya memiliki kepentingan yang besar di wilayah tersebut.

Selanjutnya, di sisi lain Giegerich (2007) menjelaskan dinamika hubungan Uni Eropa dengan NATO yang secara garis besar disebabkan oleh dinamika internal dari Uni Eropa itu sendiri. Dijelaskan bahwa kebijakan Uni Eropa terhadap NATO digerakkan oleh tiga kuasa negara besar di Uni Eropa yakni Inggris, Jerman, dan Perancis. Inggris yang termasuk ke dalam kelompok Atlanticist, melihat kerjasama European Security and Defence Policy (ESDP) dengan NATO sebagai suatu potensi keamanan di kawasan Atlantik yang signifikan bagi Uni Eropa. Selanjutnya, Perancis termasuk ke dalam kelompok Europeanist yang cenderung lebih skeptis dalam hubungan ESDP dengan NATO karena dipandang dapat melemahkan legitimasi Uni Eropa dan meningkatkan potensi NATO untuk mengintervensi Uni Eropa. Sedangkan Jerman berupaya untuk menjadi jalan tengah bagi kedua pihak, namun pada akhirnya justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dipandang ambigu. Pada akhirnya, adanya perbedaan pendapat di antara kedua kelompok menyebabkan ambivalensi pada kebijakan-kebijakan Uni Eropa serta menyebabkan pihak Amerika menyaring ulang kepentingan-kepentingannya di Uni Eropa (Giegerich, 2007).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jika membahas kepentingan keamanan dalam Uni Eropa, maka tidak dapat dilepaskan dari kebijakan luar negeri dan hubungan Uni Eropa dengan negara-negara tetangganya. ENP sebagai salah satu kebijakan luar negeri Uni Eropa kemudian berupaya untuk bergerak di dalam kerangka CSFP dengan mendefinisikan ulang batasan-batasan wilayah Uni Eropa serta menimbang ulang hubungan eksternal Uni Eropa khususnya dengan negara-negara tetangga di sebelah timur seperti negara-negara Baltik dan Rusia. Selain itu, hubungan Uni Eropa dengan NATO juga membutuhkan kajian lebih lanjut karena terdapat perbedaan posisi dalam negara-negara anggota Uni Eropa, yang mana kemudian berakibat pada sulitnya penentuan arah kebijakan luar negeri dari Uni Eropa sendiri. Akhir kata, penulis memandang bahwa negara-negara anggota Uni Eropa perlu menguatkan kembali komitmen, demokrasi, serta struktur institusionalnya agar terdapat kesepakatan dalam perumusan kebijakan luar negeri Uni Eropa yang dapat menguntungkan bagi semua anggota yang terlibat.

Referensi:

Barysch, Katinka. 2004. The EU and Russia Strategic Partners or Squabbling Neighbours?. London: the Centre for European Reform

Cassier, T. 2016. “From Logic of Competition to Conflict: Understanding the Dynamics of EU-Russia Relations” dalam Contemporary Politics, 22(3): 376-394

Giegerich, B. 2007. “European Positions and American Responses: ESDP-NATO Compatibility” dalam N. Casarini dan C. Musu (eds.), European Foreign Policy in an Evolving International System: the Road towards Convergence. Hampshire: Pargrave Macmillan

Lucarelli, S dan Manners, I. 2006. “Conclusion: Valuing Principles in European Union Foreign Policy” dalam S. Lucarelli dan I. Manners (eds). Values and Principles in European Union Foreign Policy. Oxon: Routledge

Sasse, G. 2007. “Conditionality-lite’: the European Neighbourhood Policy and the EU’s Eastern Neighbours” dalam N. Casarini dan C. Musu (eds.), European Foreign Policy in an Evolving International System: the Road towards Convergence. Hampshire: Pargrave Macmillan

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com