Dalam tatanan internasional, setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Hal inilah yang kemudian mendorong adanya konflik antar negara karena adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran konflik, dari yang tradisional atau konvensional menjadi kontemporer.  Konflik yang terjadi di era kontemporer memiliki perbedaan dengan perang konvensional yang sering dicirikan dengan kuatnya pengaruh tujuan politik dan ideologi di balik terjadinya perang tersebut. Konflik kontemporer sendiri mengacu pada konflik-konflik yang terjadi setelah berakhirnya era Perang Dingin (Miall et.al., 1999). Berbeda halnya dengan perang konvensional seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang melibatkan kontak senjata dan perebutan wilayah, konflik yang terjadi setelah Perang Dingin didominasi oleh konflik yang berkaitan dengan isu-isu etnisitas, agama, dan ekonomi. Tidak jauh kaitannya dengan isu ekonomi, permasalahan seperti sumber daya alam saat ini mulai menjadi salah satu isu yang dapat memicu terjadinya konflik.

Suatu negara dikatakan kaya apabila memiliki sumber daya alam melimpah yang terkandung di dalam tanah negaranya. Sebut saja, Rusia yang memiliki kandungan gas alam berlimpah sehingga menjadi eksportir gas alam utama di kawasan Eropa. Selain itu juga terdapat Iran yang memiliki sumber daya minyak yang terkandung di dalam wilayahnya. Kelimpahan sumber daya alam ini memberi keuntungan bagi Iran, yang mana dapat mempengaruhi harga minyak dunia. Meskipun kepemilikan sumber daya alam memberi keuntungan, dilain sisi juga memberi kerugian. Adanya kandungan sumber daya alam di suatu wilayah, menarik perhatian bagi berbagai aktor untuk dapat menguasai sumber daya alam tersebut. Hal ini lantas menimbulkan kompetisi untuk memperebutkan sumber daya alam itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan sumber daya alam, lekat dengan terjadinya konflik. Tidak hanya itu, konflik juga dapat timbul dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut, hingga menyebabkan munculnya civil war.

Beberapa konflik yang terjadi di tahun 1990-an seperti konflik yang terjadi di Angola, Chiapas, Congo, Indonesia, Liberia, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan sebagian besar merupakan konflik yang dipicu oleh keinginan untuk mengendalikan sumber daya alam yang vital (Klare, t.t.). Konflik yang dikarenakan oleh isu sumber daya alam tidak hanya melingkupi internal suatu negara namun juga dapat menjadi sengketa di antara dua negara atau lebih. Konflik sumber daya yang selama ini dipahami sebagai bentuk keluhan dari golongan masyarakat tertentu harusnya lebih dipahami melalui pendekatan “keserakahan”. Pendekatan dari aspek keserakahan ini memperlihatkan keterkaitan antara sumber daya alam dan konflik yang terlihat dari keuntungan yang diberikan oleh sumber daya tersebut dalam memenuhi kebutuhan kelompok pemberontak (Aspinall, 2007).

Konflik sumber daya alam merupakan konflik mengenai kekayaan dan sumber daya alam yang secara sistematis dieksploitasi dan diperdagangkan dalam konteks sengketa yang dalam praktiknya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran humaniter internasional, atau pelanggaran kriminal di bawah hukum internasional (Global Policy Forum, 2007). Secara sederhana, konflik sumber daya alam ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan eksploitasi sumber daya alam di suatu daerah konflik tertentu yang hasil penjualannya nanti digunakan untuk membiayai kebutuhan kelompok pemberontak. Edward Aspinall (2007) dalam tulisannya yang berjudul “The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict” mengangkat kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sebagai contoh mengenai konflik sumber daya alam yang terjadi di Indonesia. Kemunculan GAM dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan perkembangan daerah yang ada antara Jakarta dan Aceh yang salah satunya disebabkan oleh keberadaan industri Liquefaction Natural Gas  atau LNG di Lhokseumawe, Aceh Utara. Hasil eksploitasi gas di Aceh ini menyumbang 30% dari total ekspor gas alam Indonesia ke luar negeri di tahun 1980-an (Aspinall, 2007). Akan tetapi, Aceh sebagai daerah produsen penyumbang gas alam terbesar di Indonesia ini tidak mendapatkan timbal balik yang sesuai sehingga memicu munculnya kelompok-kelompok pemberontak yang menyerukan kesetaraan dan keadilan.

Dengan adanya fakta ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan baru, dalam kondisi seperti apakah masalah sumber daya alam ini bisa mengakibatkan konflik? Menurut Aspinall (2007), terdapat beberapa perspektif yang memandang mengenai mengapa permasalahan sumber daya alam dapat menjadi faktor pemicu konflik dalam suatu wilayah. Secara kontekstual, Aspinall (2007) berfokus membahas konflik di kawasan Aceh dengan aksi pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka yang dikaitkan dengan berkembangnya produksi gas alam dalam karya tulisnya. Perspektif pertama adalah perspektif klasik, yang memandang bahwa terjadinya konflik di suatu wilayah didasari oleh faktor-faktor ekonomi. Dalam beberapa kasus, wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam tidak mendapatkan hasil atau benefit yang dinilai sepantas. Dalam konteks Aceh, konflik muncul akibat beberapa golongan merasa bahwa sumber daya alam Aceh diambil bukan untuk kepentingan Aceh melainkan kepentingan Jawa (Aspinall, 2007). Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan beberapa kelompok di Aceh sehingga kelompok pemberontak muncul untuk menghentikan penyerapan sumber daya alam tersebut. Perspektif kedua adalah perspektif yang mengatakan bahwa sumber daya alam berpotensi akan menjadi masalah ketika tatanan sosial poltiknya terganggu akibat aktivitas yang terkait dengan sumber daya alam (Aspinall, 2007). Aktivitas eksplorasi serta eksploitasi sumber daya alam umumnya akan menimbulkan beberapa perubahan signifikan, seperti adanya polusi serta perpindahan penduduk untuk kepentingan produksi. Dalam kondisi di Aceh, tidak hanya polusi yang ditimbulkan akibat produksi gas alam, namun beberapa wilayah leluhur warga Aceh juga diambil alih untuk kepentingan ekonomi (Aspinall, 2007).

Lebih lanjut, hal ini tentunya bertentangan dengan kesepakatan historis antara Kesultanan Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia pada awal-awal kemerdekaannya, yang menempatkan wilayah Aceh sebagai wilayah khusus. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara janji politik pemerintah status quo dengan realita yang ada, sehingga konflik dapat muncul untuk mengembalikan prestis politik dan sosial sebagaimana yang diinginkan. Perspektif ketiga adalah perspektif yang menyatakan bahwa justru perusahaan sumber daya alamlah yang menimbulkan adanya konflk (Aspinall, 2007). Perusahaan sumber daya alam berusaha untuk mengambil keuntungan semaksimal mungkin dengan membiayai gerakan separatis, sehingga apabila negara baru berhasil terbentuk perusahaan dapat mendapatkan privilege tersendiri di negara tersebut. Dalam konteks konflik Aceh, Aspinall (2007) menyebutkan bahwa ada perusahaan gas alam yang menyuplai Gerakan Aceh Merdeka. Isu-isu yang diutarakan sebagaimana perspektif pertama dan kedua hanya digunakan sebagai isu pemicu agar gerakan pemberontakan dapat terjadi.

Senada dengan Espinal (2007), Paul Collier dan Anke Hoeffler (2000, dalam Humphreys, 2005) menyatakan bahwa konflik yang muncul berasal dari kelompok yang serakah atau yang mengeluh. Kedua kelompok ini melakukan pemberontakan dalam perdagangan sumber daya alam yang kemudian mengakibatkan terjadinya konflik. Selanjutnya Collier dan Hoeffler (2000, dalam Humphreys, 2005) menjelaskan terdapat enam poin yang memperlihatkan adanya keterkaitan atara komoditas dan terjadinya konflik. Pertama, the greedy rebels mechanism yang menjelaskan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh adanya kelompok ilegal yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam negara. Aktifitas pemberontakan ini dapat mengarahkan pada hilangnya kontrol negara dalam mendapatkan sumber daya alam, sehingga negara dikuasai oleh kelompok pemberontak. Kedua, the greedy outsiders mechanism yang menjelaskan bahwa konflik terjadi karena hadirnya aktor dari luar yang berusaha untuk menguasai sumber daya alam. Aktor tersebut dapat berupa negara lain atau perusahaan yang ikut campur dalam mendapatkan keuntungan sumber daya alam suatu negara. Ketiga, the grievance mechanism yang menjelaskan bahwa konflik dapat muncul dari keadaan negara tidak stabil. Misalnya, negara yang ekonominya bergantung pada sumber daya alam cenderung lebih rawan mengalami trade shock, yang selanjutnya menimbulkan konflik di masyarakat. Keempat, the feasibility mechanism yang menjelaskan bahwa sumer daya alam dimanfaatkan untuk membiayai kelompok pemberontak dalam melakukan konflik. Kelima, the weak states mechanism yang menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika sturktur negara mengenai sumber daya alam lemah. Keenam, the spare network mechanism yang menjelaskan bahwa kepentingan sumber daya alam dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari, serta berdampak pada sifat masyarakat itu sendiri (Humphreys, 2005).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seiring berkembangnya waktu dan beragamnya kepentingan yang mendasari sebuah negara maka kekayaan sumber daya alam negara bisa menjadi bumerang bagi negaranya sendiri. Adanya kandungan sumber daya alam di suatu wilayah, menarik perhatian bagi berbagai aktor untuk dapat menguasai sumber daya alam tersebut. Hal ini lantas menimbulkan kompetisi untuk memperebutkan sumber daya alam itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan sumber daya alam, lekat dengan terjadinya konflik. Tidak hanya itu, konflik juga dapat timbul dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut, hingga menyebabkan munculnya civil war. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa konflik sumber daya alam merupakan konflik mengenai kekayaan dan sumber daya alam yang secara sistematis dieksploitasi dan diperdagangkan dalam konteks sengketa yang dalam praktiknya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran humaniter internasional, atau pelanggaran kriminal di bawah hukum internasional. Kondisi yang bisa mengakibatkan konflik sendiri terbagi ke dalam beberapa perspektif: (a) perspektif klasik, terjadinya konflik didasari oleh faktor ekonomi; (b) konflik terjadi ketika tatanan sosial politiknya terganggu akibat aktivitas yang terkait dengan sumber daya alamnya; (c) perusahaan sumber daya alamlah yang menimbulkan adanya konflik. Sumber lain menjelaskannya ke dalam tiga jenis: (a) the greedy rebels mechanism yang menjelaskan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh adanya kelompok ilegal yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam negara; (b) the greedy outsiders mechanism yang menjelaskan bahwa konflik terjadi karena hadirnya aktor dari luar yang berusaha untuk menguasai sumber daya alam; (c) the grievance mechanism yang menjelaskan bahwa konflik dapat muncul dari keadaan negara tidak stabil. Penulis beropini bahwa negara yang memiliki sumber daya alam yang besar harus mampu mempertahankan sumber daya alamnya tanpa ada kepentingan pihak tertentu di dalamnya.

Referensi:

Aspinall, Edward, 2007. “The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict” dalam Journal of Conflict Resolutions, Vol. 51, No. 6.

Global Policy Forum, 2007. Definition of Conflict Resources. [online] tersedia dalam https://www.globalpolicy.org/home/198-natural-resources/40124-definition-of-conflict-resources.html [diakses pada 9 Oktober 2016].

Humpreys, Macarthan. 2005. Natural Resources, Conflict and Conflict Resolution. Vol 49. Journal of Conflict Resolution

Klare, Michael, t.t. Resorce Conflict. [online] tersedia dalam https://www.hampshire.edu/pawss/resource-conflict [diakses pada 9 Oktober 2016].

Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver, dan Woodhouse, Tom, 1999. Contemporary Conflict Resolution.. Cambridge: Polity Press.

Ditulis oleh:
Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com,
Garnis Yoga Pratama,
Bella Fokker,
Ni Komang Yulia