Pada Rabu, 17 April 2019, telah dilakukan pesta demokrasi terbesar di Indonesia, serta di dunia. Pesta demokrasi ini adalah pelaksanaan pemilihan calon presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif dalam waktu yang bersamaan. Waktu yang bersamaan ini pun diartikan dengan satu hari yang sama, yaitu hari Rabu, 17 April 2019. Karena banyaknya calon yang dipilih pada hari yang sama ini, proses perhitungannya pun memakan waktu lebih dari sebulan. 18 April hingga 4 Mei 2019 penghitungan suara dari seluruh kecamatan. Lalu tanggal 22 April hingga 12 Mei 2019 dilakukan penghitungan serta rekap suara di kabupaten, kota dan provinsi (Hanifah, 2019). Akhirnya, dari tanggal 25 April hingga 22 Mei 2019 dilakukan penghitungan suara tingkat nasional, dengan tanggal 21 Mei menjadi hari pengumuman hasil pemilu 2019. Lucunya adalah pesta demokrasi yang idealnya menjadi ajang seluruh masyarakat di Indonesia berkontribusi terhadap pemilihan pemimpin serta wakil rakyatnya ini pun juga “disempurnakan” dengan kontribusi anggota KPPS yang bekerja total membantu pelaksanaan pemilu dan menghitung ratusan suara hingga meninggal dunia. Dengan pemilu serentak 2019 yang menelan ratusan korban jiwa ini, Jokowi menyebut petugas yang telah gugur ini sebagai “Pahlawan Demokrasi” (Kuwado, 2019). Perkataan Jokowi ini bertentangan dengan pendapat Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Atas dasar kemanusiaan, Said mengatakan bahwa pemilu serentak yang memakan ratusan korban jiwa ini merupakan pelanggaran HAM berat dalam demonstrasi (Inisiatifnewscom, 2019). Mencoba mengambil posisi dari dua pendapat yang berbeda terkait kasus ini, penulis lebih setuju pada Said Iqbal, yaitu bahwa pelaksanaan pemilu serentak yang menimbulkan ratusan korban jiwa ini merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

Argumen penulis ini terbentuk atas dasar analisis korban, penyebab, ide pemilu serentak, mekanisme pemilu, serta upaya yang dilakukan pemerintah. Berawal dari jumlah korban, berdasarkan data Kementrian Kesehatan, total yang sakit sekitar 11.239 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 527 orang. Sedangkan melihat banyaknya korban jiwa di tiap provinsi, terdapat 22 provinsi yang memiliki korban jiwa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan korban jiwa terbanyak , yaitu 177 jiwa. Provinsi kedua dengan korban jiwa terbanyak adalah Jawa Timur, yaitu 82 jiwa. Dengan banyaknya korban jiwa dan korban sakit dari anggota KPPS pada Pemilu 2019 ini, dilakukan lah berbagai penyelidikan, dari Kementerian Kesehatan hingga Universitas Gajah Mada. Berdasarkan data Kementrian Kesehatan, penyebab meninggalnya ratusan anggota KPPS ini dikarenakan anggota KPPS telah memiliki riwayat penyakit yang mana riwayat penyakit tersebut kambuh dengan lelahnya bekerja pada Pemilu 2019 ini. Jenis penyakit korban KPPS yang teranalisis oleh Kementerian Kesehatan ini ada 13 penyakit, yaitu meningitis, stroke, asma, koma hepatikum, TBC, diabetes mellitus, kegagalan multiorgan, infarct myocard, respiratory failure, hipertensi, gagal jantung, sepsis, dan gagal ginjal. Sedangkan sebagian korban yang meninggal berada dalam umur 50-59 tahun (Arnani, 2019). Apabila mengatakan bahwa korban yang gugur dalam pemilu serentak 2019 ini merupakan bentuk totalitas pahlawan demokrasi, angka korban “totalitas” yang mencapai ratusan ini tidak masuk akal. Apalagi, hampir seluruh penyebab kematian dikarenakan riwayat penyakit yang dimiliki anggota KPPS. Dengan banyaknya anggota  KPPS yang terkena penyakit namun tetap dipekerjakan, perlu dipertanyakan lagi seperti apa rekrutmen anggota KPPS ini. Belum lagi penyelenggara pemilu dan perekrut yang harus mengetahui resiko terlalu singkatnya pelaksanaan pemilu sehari dan penghitungan jutaan suara masyarakat Indonesia dalam waktu satu bulan.

Riwayat penyakit yang menyebabkan meninggalnya anggota KPPS ini tentu dipicu oleh jam kerja anggota KPPS yang terlalu panjang dan menyebabkan mereka sangat kelelahan. Argumen ini diperkuat dengan beberapa anggota KPPS yang juga mengutarakan bahwa mereka kelelahan atas ritme kerja yang berkepanjangan. Salah satu anggota, yaitu Budi Sulistiyo, anggota KPPS di TPS 07, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, menjelaskan bahwa Ia harus berada di TPS sejak pukul 06.00 pada Rabu 17 April 2019 hingga pukul 01.00 dini hari pada Kamis 18 April 2019. Setelah itu, hari-harinya menghitung suara pun dimulai dari jam 13.00 hingga 19.00 sambil berdiri.  Budi hanya bisa beristirahat pada waktu makan malam setelah jam 19.00. Budi pun juga mengatakan bahwa penghitungan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten membutuhkan waktu paling lama (Primastika, 2019). Selain Budi, anggota KPPS yang menceritakan pengalamannya adalah Suryadi, yang menjadi petugas KPPS di TPS 20,  Desa Tridadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan Suryadi, pemilu tahun ini lebih melelahkan dikarenakan pemilu tahun ini yang diadakan serentak dan dengan mekanisme kerja yang juga sama seperti Budi. Suryadi dengan enam anggota KPPS lain di TPS 20 harus menulis undangan secara manual dan mengantarnya ke 230 pemilih (Santoso, 2019). Perkataan langung dari anggota KPPS ini yang memperkuat dugaan penulis bahwa pemilu serentak 2019 ini merupakan kejahatan kemanusiaan dengan jam kerja anggota KPPS yang tidak manusiawi.

Argumen tidak manusiawinya penyelenggaraan pemilu serentak ini juga diperkuat dengan adanya laporan Darmawan Chatur selaku Ketua KPPS 72, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pada hari pemungutan suara, Chatur meminta istirahat dan ingin melanjutkan menghitung suara pada esok harinya. Namun, keinginan Chatur dan anggotanya diprotes keras oleh saksi partai. Chatur diprotes keras karena ingin membawa kotak suara di rumahnya dan dibawa lagi keesokan harinya untuk dihitung. Pihak partai protes dan mengancam akan melaporkan Chatur. Chatur sendiri mengatakan bahwa selama perhitungan suara Ia dan anggotanya sudah cukup tertekan dengan diawasi saksi partai. Selain itu, saksi dari partai juga meminta agar suara dihitung ulang ketika saksi tidak fokus memperhatikan. Hal tersebut pun dituruti Chatur dan anggotanya agar tidak dituduh melakukan kecurangan. Hasil dari mekanisme kerja pemilu di KPPS 72 ini menghasilkan salah seorang anggota KPPS 72 masuk rumah sakit setelah selesai pencoblosan hari Rabu 17 April 2019 (Thomas, 2019).

Pemilu 2019 ini dilaksanakan serentak atas ide akademisi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat. Effendi dan Koalisi Masyarakat berpikir bahwa menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif secara serentak dapat menghemat biaya dan waktu. Terkait biaya, Ferry Kurnia Rizkiansyah pun juga berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu serentak dapat menghemat anggaran sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun. Lalu, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Arief Wibowo, juga melakukan hitungan terkait anggaran yang akan keluar ketika pemilu diadakan serentak. Perhitungan tersebut membuktikan dana APBN dan APDB dapat terhemat sekitar Rp 150 triliun (CNN, 2019). Hal ini cukup miris dengan pemerintah yang hanya memikirkan penghematan anggaran dan berasumsi bahwa akan meningkatkan efisiensi dengan mempekerjakan anggota KPPS seperti robot. Uniknya, pemilu serentak ini justru malah menghabiskan biaya jauh lebih besar, yaitu menghabiskan biaya Rp 25,8 triliun dibandingkan dengan pemilu 2014 yang menghabiskan Rp 24,1 triliun.Terkait ide pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini pula, Kominisioner KPU, Pramono Ubaid Tantowi, mengatakan bahwa hanya 40 persen masyarakat memahami penyelenggaraan Pemilu Serentak ini (Indrawan, 2019). Dengan persentase yang kecil ini, penulis pun mengkhawatirkan anggota KPPS yang tidak mengantisipasi resiko dilaksanakannya pemilu serentak ini. Mereka kurang mengantisipasi bagaimana mekanisme kerja pemilu serentak 2019 ini akan berdampak pada kesehatan mereka.

Opini penulis pun tetap pada argumen bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Poin-poin penulis pun sudah disertakan dengan bukti-bukti seperti pemerintah yang hanya memikirkan penghematan anggaran dan efisiensi waktu dengan beranggapan anggota KPPS mampu bekerja seperti kuda. Efisiensi waktu diharapkan oleh pemerintah dengan penghitungan jutaan suara untuk presiden, wakil presiden dan legislatif dalam waktu satu bulan saja. Hal ini yang menjadikan jam kerja non-stop anggota KPPS hingga mereka yang memiliki riwayat penyakit semakin diperparah dengan kelelahan. Selain itu, rekrutmen anggota KPPS juga cacat dengan  tidak mempertimbangkan resiko kesehatan anggota KPPS dan membuat surat kesehatan massal dengan asumsi anggota KPPS semuanya sehat. Belum lagi perilaku saksi dari partai yang tidak manusiawi dengan melarang anggota KPPS beristirahat. Sangat janggal menyebut kematian ratusan anggota KPPS sebagai bentuk totalitas pahlawan demokrasi dengan tidak masuk akalnya jumlah kematian tersebut. Yang perlu diteliti dari kejanggalan kematian anggota KPPS dalam pemilu serentak 2019 ini adalah ide, perekrutan, serta mekanisme kerja yang memang tidak manusiawi.

Referensi:

Arnani, Mela. 2019. “6 Fakta Ratusan KPPS Gugur, Jumlah Korban hingga 13 Penyakit Penyebabnya”, [Online] Dalam: https://nasional.kompas.com/read/2019/05/13/15004911/6-fakta-ratusan-kpps-gugur-jumlah-korban-hingga-13-penyakit-penyebabnya?page=all [Diakses 31 Mei 2019]

CNN, 2019. “Pemilu Serentak, Bertaruh Nyawa demi Efisiensi Semu”, [Online] Dalam: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423135337-32-388910/pemilu-serentak-bertaruh-nyawa-demi-efisiensi-semu? [Diakses 31 Mei 2019]

Hanifah, Syifa. 2019. “Paling Ditunggu Pemilu 2019, Begini Proses Tahapan Penghitungan Manual KPU”, [Online] Dalam: https://www.merdeka.com/politik/paling-ditunggu-pemilu-2019-begini-proses-tahapan-penghitungan-manual-kpu/nasional.html [Diakses 31 Mei 2019]

Indrawan, Aditya Fajar. 2019. “KPU: Tak Sampai 40% Masyarakat Paham Pemilu Serentak 2019”, [Online] Dalam: https://news.detik.com/berita/3778902/kpu-tak-sampai-40-masyarakat-paham-pemilu-serentak-2019 [Diakses 31 Mei 2019]

Inisiatifnews.com, 2019. “KSPI Ancam Bawa Kasus Kematian KPPS dan Korban Tragedi 22 Mei ke Mahkamah Internasional”, [Online] Dalam: https://inisiatifnews.com/news/nasional/2019/05/28/57362/kspi-ancam-bawa-kasus-kematian-kpps-dan-korban-tragedi-22-mei-ke-mahkamah-internasional/ [Diakses 31 Mei 2019]

Kompas.com, 2019. “Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit”, [Online] Dalam: https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit [Diakses 31 Mei 2019]

Kuwado, Fabian Januarius. 2019. “Jokowi Sebut Orang-orang yang Gugur saat Mengawal Pemilu Sebagai Pahlawan Demokrasi”, [Online] Dalam: https://nasional.kompas.com/read/2019/04/22/22232281/jokowi-sebut-orang-orang-yang-gugur-saat-mengawal-pemilu-sebagai-pahlawan [Diakses 31 Mei 2019]

Santoso, Bangun. 2019. “Dilema Petugas KPPS: Kerja Tak Kenal Waktu, Honor Kecil Bayar Telat”, [Online] Dalam: https://www.suara.com/news/2019/04/26/080800/dilema-petugas-kpps-kerja-tak-kenal-waktu-honor-kecil-bayar-telat [Diakses 31 Mei 2019]

Thomas, Vincent Fabian. 2019. “KPPS Kelelahan Sempat Minta Istirahat, Tetapi Dilarang Saksi Parpol”, [Online] Dalam: https://tirto.id/kpps-kelelahan-sempat-minta-istirahat-tetapi-dilarang-saksi-parpol-dNgz [Diakses 31 Mei 2019]

Ditulis oleh: Dwijaya Shaviola, Universitas Airlangga, dwijayashaviola@gmail.com