Regionalisasi yang terjadi di Eropa merupakan proses integrasi berbagai aspek yang awalnya hanya berfokus pada aspek ekonomi namun kemudian menggalami spillover hingga kemudian melibatkan aspek politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, dan aspek-aspek lain. Salah satu integrasi yang telah dialami ialah integrasi moneter. Integrasi moneter dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan inflasi agar tetap rendah. Namun, dapat ditempuh juga cara lain yang salah satunya ialah penerapan rezim-rezim internasional. Integrasi moneter memiliki peluang dan hambatan tersendiri mengingat dampaknya meliputi perekenomian seluruh region Eropa dan dapat ditinjau dengan pendekatan unilateral, multilateral, dan integratif.

Menurut Pierson (1996, 128), integrasi moneter Eropa merupakan bentuk nyata dari sentralisasi kedaulatan. Namun, diperlukan kerelaan negara-negara Eropa untuk mengurangi kedaulatannya dalam mengatur kondisi perekonomiannya secara independen. Hal ini terlihat dari terselenggaranya European Monetary System (EMS) pada tahun 1979. Karena tingginya tingkat ketergantungan ekonomi, dilihat dari perdagangan intraregional Eropa yang mencapai 60%, maka diperlukan tindakan untuk menjaga kestabilan ekonomi Eropa (Sandholtz 1993, 13). Dengan adanya EMS, suku bunga negara-negara Eropa harus dijaga serta nilai tukar mata uang setiap negara tidak boleh mengalami perubahan drastis dengan pergerakan mata uang maksimal berkisar 2,25%. Oleh sebab itu, negara-negara Eropa harus merelakan kedaulatannya karena terikat aturan EMS tersebut. Integrasi moneter Eropa pun berlanjut dalam bentuk-bentuk lain seperti pembentukan European Currency Unit (ECU) dan Economic and Monetary Union of European Union (EMU) yang kemudian berhasil membentuk mata uang Euro. Hilangnya mata uang nasional tiap-tiap negara serta kepatuhan terhadap kebijakan European System Central Bank (ESCB) juga mengindikasi berkurangnya kedaulatan negara (Sandholtz 1993, 11).

Pendekatan unilateral memandang bahwa di satu titik tertentu, dalam mengatur segala kebijakan makro ekonomi dan moneter, tidak dibutuhkan sebuah rezim yang memberikan fixed exchange rate atau integrasi ekonomi (Sandholtz 1993, 11). Dipandang dari pendekatan unilateral, negara-negara di Eropa menganggap bahwa dirinya telah memiliki kredibilitas ekonomi yang baik, sehingga kedua hal tersebut dianggap bukan sesuatu yang krusial. Menurut Sandholtz (1993, 11-2), kredibilitas ekonomi sendiri dapat terlihat dari institusi struktural yakni bank sentral yang dimiliki suatu negara. Pertama, bank sentral menjadi bank utama dan bersifat independen. Berbagai kebijakan moneter bank sentral yang bebas dari kepentingan politik dinilai mampu memberikan peluang bagi negara untuk menekan angka inflasi. Kedua, bank sentral yang dianggap memiliki komitmen. Komitmen tersebut didapat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan demi mencapai tujuan seperti menjaga nilai tukar, mendukung kebijakan ekonomi pemerintah, serta menjaga kestabilan harga pasar sehingga perekonomian menjadi stabil. Ketiga, bank sentral sebagai lembaga yang menjaga nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing. Oleh karena itu, kredibilitas moneter negara yang bersangkutan terjaga di mata dunia internasional.

Menurut pendekatan multilateral, integrasi moneter Eropa didasari oleh ketergantungan ekonomi negara-negara di dalamnya. Intensitas mobilisasi antar negara Eropa dalam perdagangan, tenaga kerja, serta perpindahan-perpindahan fiksal menciptakan peluang bagi negara-negara ini untuk menciptakan integrasi moneter. Pendekatan multilateralisme memandang bahwa European Community (EC) dapat menggunakan EMS sebagai alternatif dalam memajukan perekonomian Eropa. Dalam sistem EMS, penjagaan suku bunga serta nilai mata uang tiap negara agar tetap stabil dalam posisi bands fluctuations merupakan indikasi bahwa integrasi moneter memerlukan peran aktif setiap negara Eropa (Sandholtz 1993, 13). EMS yang menggunakan sistem vis-‘a-vis dengan pembebasan kurs memiliki dua manfaat. Manfaat pertama, seperti ditunjukkan dalam sistem Bretton-Woods, ialah adanya fluktuasi nilai tukar di bawah instruksi rezim dari floating rates sebagai gerakan spekulatif dan tidak terkait dengan perubahan fundamental ekonomi. Arus perdagangan internasional yang jauh lebih besar dibanding dengan arus perdagangan berdampak pada nilai tukar secara independen. Manfaat kedua ialah adanya fluktuasi nilai tukar yang membebankan negara dengan biaya tinggi. EC kemudian memberlakukan hubungan dagang terbatas untuk melindungi pergeseran nilai tukar besar secara absolut. Stabilisasi nilai tukar oleh EMS memungkinkan terjadinya penyesuaian untuk perbedaan ekonomi secara riil. Jika terjadi anomali dalam kebijakan moneter suatu negara setelah integrasi moneter berlangsung, maka dampaknya akan mencapai keseluruhan integrasi moneter Eropa dan menggganggu stabilitas perekonomian Eropa (Sandholtz 1993, 13-4). Hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah Italia untuk mendevaluasi Lira hingga 7% pada tahun 1992 yang berakibat pada fluktuasi mata uang Eropa lainnya hingga 3,5%.

Pendekatan integratif melihat adanya keutuhan region dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan pendekatan ini, intergrasi moneter seharusnya berdampak baik bagi EC karena adanya stabilitas nilai tukar mata uang yang permanen serta penyatuan mata uang. Segala kebijakan moneter ESCB yang diperkuat hukum akan menjaga stabilitas harga. Pemberlakuan mata uang tunggal juga menekan nilai inflasi karena menghilangkan risiko nilai tukar dan biaya transaksi pertukaran mata uang dalam pasar EC. Harga-harga pasar yang stabil pun mendorong meningkatnya investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Selain itu, terdapat kemudahan yakni kebijakan bailing out atau pemberian bantuan untuk negara anggota yang sedang mengalami defisit sehingga terjadi keseimbangan ekonomi. Namun, bailling out dapat pula mengancam keseimbangan region sehingga negara-negara harus siap dengan antisipasi jika bailing out terjadi. Meskipun intergrasi moneter Eropa mampu menangani beberapa permasalahan, tidak semua permasalahan dalam bagian yang lain juga dapat teratasi. Seperti upah dan fleksibilitas harga, peningkatan mobilitas faktor ekonomi, serta pertumbuhan investiasi publik dan swasta (Shandoltz 1993, 14).

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi moneter merupakan usaha Eropa untuk menjaga agar nilai inflasi tetap rendah. Dilihat dari pendekatan unilateral, negara-negara di Eropa menganggap bahwa dirinya telah memiliki kredibilitas ekonomi yang baik untuk menjalankan integrasi moneter. Dilihat dari pendekatan multilateral, integrasi moneter Eropa didasari oleh ketergantungan ekonomi negara-negara di dalamnya atas satu sama lain. Sedangkan dilihat dari pendekatan integratif, penyatuan aspek-aspek moneter serta sentralisasi pengambilan keputusan membantu stabilisasi moneter. Integrasi moneter Eropa memanfaatkan ESCB sebagai bank supranasional sentral yang mengatur segala kebijakan moneter Eropa. Selain itu, terdapat penyatuan mata uang sehingga mengurangi biaya transaksi dan risiko pertukaran mata uang. Integrasi ini berdampak pada perkembangan ekonomi karena membuka peluang investasi, mobilisasi barang dan jasa, serta memudahkan perdagangan. Namun, kekurangan dari integrasi moneter adalah jika salah satu negara mengalami downfall maka dampaknya akan mencapai seluruh Eropa. Karenanya, diberlakukan kebijakan bailing out untuk negara-negara yang mengalami defisit sebagai stimulus untuk memperbaiki keadaan moneternya sehingga krisis negara tersebut tidak tersebat dan ikut menyeret negara-negara lain.

Referensi:

Pierson, Paul. 1996. The Path to European Integration: A Historical Institutionalist Analysis. Comparative Political Studies 29 (2), pp. 123-163.

Sandholtz, Wayne. 1993. Choosing Monetary Politics and Maastricht. International Organization 47 (1), pp. 1-39.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.