Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan dalam kurikulum dan pembahasan studi Kebijakan Publik di masa dahulu dan sekarang. Sebagai bagian dari ilmu sosial, studi Kebijakan Publik tidak memiliki sifat yang statis namun dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan zaman. Oleh karenanya, penting untuk menganalisis lebih dalam perkembangan studi Kebijakan Publik agar dapat merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien di masyarakat. Dalam tulisannya yang berjudul The Mission of Public Policy Programs: A Report on Recent Experience, Yates (1977) menyebutkan pokok-pokok bahasan yang penting untuk menjadi indikator pembanding dalam perkembangan studi Kebijakan Publik, antara lain latar belakang dari program-program Kebijakan Publik, pola perkembangan kurikulum, kebutuhan akan ahli analisis kebijakan di pemerintahan, penelitian metodologis dalam analisis kebijakan, dan dampak dari penelitian kebijakan substantif. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai pokok-pokok bahasan di atas dan dilengkapi dengan contoh desain inovasi kebijakan melalui studi kasus yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang terjadi saat ini yakni pentingnya pengembangan kualitas dan kesejahteraan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pertama, jika membahas mengenai latar belakang program Kebijakan Publik, maka analisis kebijakan dimulai sejak sistem analisis pada masalah-masalah pemerintahan dan teori ekonomi di tahun 1960-an yang meliputi aspek-aspek seperti analisis untung-rugi, teori mikro-makro, penggunaan statistika, dan analisis politik (Yates, 1977). Fleishman dalam Yates (1977) berkomentar bahwa evolusi program kebijakan publik memiliki beberapa poin penting seperti konsensus, perbedaan, dan ketidakpastian antar partisipan. Terdapat pandangan bahwa kurikulum yang digunakan sudah baik dan melahirkan siswa-siswa dengan kapabilitas yang sesuai ekspektasi, namun terdapat pula anggapan bahwa terdapat rivalitas dengan siswa studi Hukum. Thissen dan Walker (2013) memaparkan bahwa terdapat dua unsur ketidakpastian dalam studi Kebijakan Publik yang dapat berdampak pada ambiguitas pembelajaran yakni perbedaan lokasi dapat memengaruhi ketidakpastian analisis kebijakan dan perbedaan tingkat yang berkisar dari ilmu deterministik hingga ignorance. Kedua, terkait desain kurikulum, Allison dalam Yates (1977) menyatakan bahwa fungsi produksi dalam pembelajaran kebijakan adalah tidak pasti, khususnya terkait dampak apa yang dapat diberikan pada perkembangan siswa dan bagaimana pembelajaran harus disusun untuk menghasilkan skill dan output yang diinginkan. Oleh karenanya, secara konkret, pembelajaran Kebijakan Publik kemudian harus meliputi beberapa hal antara lain terkait metode analisis, analisis ekonomi, metode statistikal, analisis politik, dan workshop.

Ketiga, terdapat pertanyaan terkait jenjang karir yang dimiliki para penstudi Kebijakan Publik karena jumlah permintaan dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Hamilton dalam Yates (1977) menyatakan bahwa hal ini bukanlah masalah karena terdapat banyak posisi yang dapat ditempati oleh para lulusan Kebijakan Publik seperti di pemerintahan federal sebagai staff analitik sentral. Ia juga menambahkan bahwa analis kebijakan sudah mulai mendapat posisi di agensi-agensi kenegaraan untuk memberi rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk masyarakat. Keempat, terkait penelitian metodologis yang digunakan oleh analis kebijakan, Wolf dalam Yates (1977) memaparkan bahwa penelitian kebijakan berbeda dengan penelitian lain dalam beberapa aspek yakni subjeknya adalah masalah-masalah kebijakan publik yang konkret, normatif secara eksplisit karena bertujuan untuk mengembangkan program dan meningkatkan efisiensi, bersifat interdisipliner karena mengintegrasikan perspektif analisis yang berbeda, dan menaruh perhatian khusus pada hard science, teknik, dan teknologi. Terakhir, Wildavsky dalam Yates (1977) berargumen bahwa penelitian kebijakan dapat menemui limitasi-limitasi seperti ketidakmampuan untuk mengidentifikasi objektif kebijakan secara konkret, tidak mampu membawa perubahan besar pada perilaku manusia, menunjukkan keterbatasan pengetahuan, hanya dan menggeser tujuan dan cara namun tidak menghasilkan apa-apa. Singkatnya, kebijakan publik harus dapat dimaknai secara adaptif, self-evaluating, mampu menggunakan informasi dengan baik, dan mendeteksi kesalahan untuk dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat dan membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menilik lebih dalam, inovasi dalam pembuatan kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru dalam studi Kebijakan Publik. Chaminade et al (2009) menyatakan bahwa inovasi kebijakan adalah salah satu aspek krusial khususnya bagi negara berkembang karena inovasi dan pembelajaran dapat memengaruhi pertumbuhan dan tingkat kompetitif dalam kegiatan ekonominya. Inovasi sendiri dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai ide atau rumusan yang benar-benar baru di dunia, namun juga bisa diartikan sebagai hasil integrasi dan pemanfaatan dari perkembangan teknologi yang ada. Lebih lanjut, sistem inovasi di negara berkembang memiliki sifat heterogen karena tidak semua sistem dapat berlaku dengan efektif di semua negara (Chaminade et al, 2009). Sehingga, penting untuk mempertimbangkan aspek lokasi, permasalahan, dan kebutuhan-kebutuhan spesifik dari suatu wilayah ke dalam perumusan kebijakan.

Menurut Chaminade et al (2009), pembuatan inovasi kebijakan dapat dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat yang dapat berkaitan dengan komponen dalam sistem maupun dinamika sistem itu sendiri. Terkait hal ini, penulis akan mengangkat permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia sebagai pokok pembahasan. Menurut World Bank (2018), Indonesia menempati urutan sistem pendidikan ke-10 dari 14 negara Asia Pasifik. Tidak hanya itu, berdasarkan data World Bank (2018), hanya 55% siswa Sekolah Dasar (SD) di Indonesia yang melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia masih memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk diperbaiki. Penulis kemudian merumuskan inovasi kebijakan perubahan standar, pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan guru yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kualitas pendidikan dan pembelajaran siswa di Indonesia. Penulis memandang bahwa salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah kurangnya kreativitas dan tingkat kepedulian dari para pendidik untuk menggali potensi dan bakat siswa. Seringkali para pendidik hanya sekedar memberikan materi tanpa memerhatikan kebutuhan dan tidak merangsang perkembangan kreativitas siswa. Siswa juga tidak diberi kesempatan dan arahan untuk mengembangkan pemikirannya sendiri, melainkan hanya meniru dan menghafalkan materi yang diberikan. Hal ini juga disebabkan oleh kurikulum yang sentralistik sehingga tidak memerhatikan kebutuhan siswa dan pada akhirnya hanya melahirkan sedikit lulusan yang cerdas dan kreatif.

Lebih lanjut, selain aspek-aspek di atas, kualitas guru juga tergolong masih rendah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana namun dapat mengajar di tingkat SD hingga SMA, juga tidak mengajar sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Meski guru bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi tingkat pendidikan, namun proses belajar mengajar merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi siswa dan memberikan kontribusi besar terhadap output yang diinginkan. Namun, penulis juga menyadari bahwa rendahnya komitmen yang diberikan para pendidik terhadap pengembangan minat dan bakat siswa hingga menciptakan sistem belajar yang kreatif juga dipengaruhi oleh rendahnya kesejahteraan guru yang diberikan oleh pemerintah. Seringkali pendapatan guru terlalu rendah sehingga terpaksa mencari pekerjaan sampingan, yang mana hal ini penulis anggap dapat memengaruhi tingkat kepedulian guru terhadap siswa-siswanya. Oleh karena itu, inovasi kebijakan yang penulis rekomendasikan memiliki dua ujung yang seimbang yakni yang pertama, pengetatan standar penerimaan guru hingga pengembangan kualitas guru dan kedua, peningkatan kesejahteraan guru dan apresiasi untuk guru-guru berprestasi.

Pengetatan standar dapat dilakukan dengan cara mengkaji ulang standar penerimaan guru untuk masing-masing jenjang pendidikan serta mengevaluasi ranah disiplin ilmu yang sesuai. Selanjutnya, pengembangan kualitas guru dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru terkait sistem belajar mengajar hingga penanaman budi pekerti bagi siswa agar dapat melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Sedangkan kesejahteraan guru dapat ditingkatkan dengan menaikkan standar upah guru sebagai imbalan terhadap jasa dan tenaga yang telah diberikan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Penulis memandang bahwa hal-hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan yang akan diambil terkait pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia.

Referensi:

Chaminade, Christina, et al. 2009. “Designing Innovation Policies for Development: Towards a Systemic Experimentation-Based Approach” dalam 7th Globelics Conference, Dakar Senegal, 6-8 October 2009

Thissen, Will dan Walker, Warren. 2013. “Uncertainty in the Framework of Public Analysis” dalam Public Policy Analysis: New Development. International Series in Operations Research & Management Science.

World Bank, 2018. “World Bank and Education in Indonesia” [online] tersedia dalam http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia [diakses 1 Mei 2019]

Yates, Douglas T. 1977. “The Mission of Public Policy Programs: A Report on Recent Experience” dalam Policy Sciences, Vol. 8, pp. 363-373

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti