Salah satu karakteristik globalisasi ditunjukkan dalam perkembangan teknologi, komunikasi, hingga transportasi yang membentuk dunia yang borderless atau keadaan ketika batas-batas negara seolah melebur. Perkembangan tersebut kemudian menyebabkan semakin terbukanya peluang bagi meningkatnya mobilitas manusia untuk bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Mobilitas tersebut seringkali disebut sebagai migrasi yang dilakukan oleh penduduk antar negara baik secara permanen maupun sementara atau diaspora yang merupakan kondisi tersebarnya masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain dan lebih menekankan pada orang-orang yang memiliki tempat asal yang sama serta memiliki sense of belonging yang kuat hingga dapat diselaraskan dengan konsep “imagined community” oleh Benedict Anderson (Nnaemeka, 2007). Dengan meminjam istilah milik Appadurai dalam Nnaemeka (2007), kini terdapat pergerakan globalisasi grassroot yang dimulai dari mobilitas individu hingga membentuk masyarakat sipil global yang terintegrasi dan menyeluruh. Sehingga, semakin fleksibelnya mobilitas manusia dianggap sebagai hal yang krusial memiliki pengaruh yang signifikan di era globalisasi. Hal-hal tersebut kemudian akan dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini terkait dampak-dampak yang ditimbulkan oleh mobilitas manusia di era globalisasi dalam aspek ekonomi, fenomena brain drain, hingga integritas sosial di dalam suatu negara.

Menurut Groenhout (2012), tingginya arus mobilitas manusia memiliki faktor pendorong dan penarik yang kuat. Dari sisi pendorong, para pelaku diaspora umumnya berasal dari negara yang memberi upah rendah, tidak stabil secara politik, dan kurangnya akses terhadap sumber daya. Sedangkan faktor penarik dari negara yang dituju meliputi upah yang tinggi dan kondisi kerja yang lebih layak. Kedua faktor tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai dampak migrasi dan diaspora terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara asal maupun negara yang dituju. Docquier dan Rapoport (2012) memaparkan bahwa di satu sisi, terdapat pandangan positif yang menilai bahwa bagi negara asal, mobilitas penduduk dapat meningkatkan pendapatan negara melalui remittance, dapat meningkatkan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan kebaikan internasional, serta berpotensi untuk mendapat efek trickle down dari pertumbuhan ekonomi global. Sedangkan bagi negara tujuan, mobilitas penduduk dapat berkontribusi untuk membantu pembangunan dalam negeri dan mengisi pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan dengan upah yang cenderung lebih rendah.

Sementara di sisi lain, terdapat pula pandangan negatif yang menganggap bahwa bagi negara asal, mobilitas penduduk justru meningkatkan ketimpangan karena mayoritas penduduknya yang bekerja di luar negeri hanya mengirimkan sedikit remittance sehingga tidak membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri (Docquier dan Rapoport, 2012). Selain itu, negara asal juga semakin terbelakang dan tidak maju karena kekurangan tenaga ahli dan orang-orang berpendidikan. Sedangkan bagi negara tujuan, mobilitas penduduk dianggap merugikan karena meningkatkan kompetisi dengan penduduk lokal dan menimbulkan konflik-konflik baru yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dalam negeri. Terkait hal ini, penulis dapat berkomentar bahwa arus mobilitas yang tidak terkontrol dapat berakibat negatif bagi pertumbuhan ekonomi khususnya bagi negara asal karena mengalami kekurangan kapital manusia untuk menjalankan fungsi-fungsi ekonomi yang dimilikinya. Sehingga, negara membutuhkan kebijakan imigrasi yang dapat membatasi mobilitas penduduk agar tetap berada di batasan yang tidak merugikan bagi negara baik di bidang ekonomi maupun bidang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Mitsilegas (2012), kebijakan imigrasi dibutuhkan untuk melindungi negara dari dampak-dampak negatif globalisasi, termasuk di dalamnya transnational organizational crime, terorisme, dan sebagainya.

Lebih lanjut, penjelasan di atas juga berkaitan erat dengan fenomena brain drain yang umumnya dirasakan oleh negara-negara berkembang. Menurut Groenhout (2012), brain drain dapat dipahami sebagai fenomena perpindahan pekerja high skilled dan berpendidikan dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Nnaemeka (2007) menambahkan bahwa pada dasarnya, tempat, memori, dan waktu memiliki keterkaitan yang erat dalam identitas manusia. Sehingga istilah brain drain diharapkan dapat menyadarkan para imigran yang lupa akan tempat asalnya dan telah nyaman di negara asing yang ditempatinya. Menurut Groenhout (2012), fenomena ini disebabkan oleh ketidakmampuan negara asal untuk menciptakan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang layak hingga dapat mendorong masyarakat untuk mencari prospek kehidupan yang lebih baik di negara-negara tujuan. Docquier dan Rapoport (2012) memandang bahwa brain drain tidak hanya ditandai oleh perpindahan tenaga kerja ahli, namun juga dapat berawal dari mobilitas pelajar antar negara untuk mengenyam pendidikan di luar negeri, yang mana setelah lulus kemudian pelajar-pelajar tersebut cenderung memilih untuk bekerja di negara yang ditempatinya saat itu. Terkait hal ini, penulis memandang bahwa fenomena brain drain meliputi aspek kesadaran diri dari masing-masing individu untuk setia pada tempat asalnya dan berupaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan di dunia. Argumen tersebut didukung oleh Groenhout (2012) yang menggunakan istilah pendekatan “ethics of care” yang dibutuhkan oleh masing-masing individu untuk saling bekerjasama dan tidak hanya mementingkan kepentingan individu namun juga kepentingan bersama.

Masih berkaitan dengan mobilitas penduduk, dampak lain yang ditimbulkan adalah terkait integritas sosial. Dijelaskan dalam Groenhout (2012), mobilitas penduduk dapat dikaitkan dengan pandangan kosmopolitanisme yang menganggap bahwa setiap individu memiliki lapisan identitas sebagai penduduk dunia. Hal ini menyebabkan terdapat kesadaran dan tanggung jawab dari masing-masing individu untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain, sehingga integrasi sosial dapat terwujud dan ketimpangan dapat diminimalisir. Brock (2010) menambahkan bahwa kosmopolitanisme menganggap bahwa migrasi dapat membentuk masyarakat global yang terintegrasi dengan masing-masing individu sebagai unit moral yang memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai warga dunia. Pembukaan batasan migrasi kemudian menjadi bentuk usaha masyarakat global untuk saling membuka kesempatan bagi orang-orang untuk mencari prospek kehidupan yang lebih baik dari tempat asalnya. Dengan kata lain, mobilitas penduduk tidak menjadi masalah ketika masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang tinggi untuk tidak terpaku pada identitas asalnya saja namun juga identitas universal yang melekat pada tiap individu. Namun di sisi lain, terdapat anggapan bahwa tingginya mobilitas penduduk justru dapat menyebabkan disintegrasi sosial yang ditunjukkan dalam kasus-kasus terkait konflik penduduk lokal dengan pendatang. Serta munculnya praktek-praktek diskriminasi, rasisme, hingga xenophobia yang berakibat pada perselisihan antar kelompok dalam masyarakat suatu negara.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa mobilitas penduduk di era globalisasi memiliki dampak yang luas dan saling berkaitan satu sama lain. Meninjau dari pendekatan pro dan kontra yang terdapat pada masing-masing pendekatan di atas, penulis mengambil posisi bahwa yang pertama, terkait dampak mobilitas penduduk terhadap ekonomi, sejatinya globalisasi memberikan efek keuntungan bayangan bagi negara-negara berkembang dan cenderung lebih menguntungkan negara maju. Hal ini ditunjukkan dalam lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang akibat perbedaan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Alienasi dan ketimpangan semakin terasa dengan perpindahan tenaga kerja ahli ke negara maju yang tidak diimbangi dengan kompensasi dan bantuan teknis terhadap negara-negara pengirim. Penulis juga menilai bahwa remittance yang dikirimkan oleh pekerja-pekerja imigran tidak dapat mengentaskan kemiskinan di negara berkembang karena hanya ditujukan pada keluarga dan kerabat secara mikro, sedangkan pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi makro lainnya tidak mendapat pengaruhnya. Kedua, brain drain merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena merupakan kehendak pribadi dari masing-masing individu untuk mencari prospek hidup yang lebih baik, namun sebaiknya diikuti dengan kesadaran untuk kembali dan membangun negara asalnya agar ketimpangan dapat teratasi. Dan ketiga, berkaitan dengan integrasi sosial, penulis memandang bahwa mobilitas penduduk tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan konflik-konflik baru, namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu untuk mengatasi hal ini dengan mningkatkan kesadaran atas kondisi masyarakat di seluruh dunia dan dapat menyebabkan adanya integrasi sosial untuk membangun dunia yang lebih baik dan damai.

Referensi:

Brock, Gillian, 2010. “Immigration and Global Justice: What Kind of Policies Should a Cosmopolitan Support?” dalam Etica and Politica / Ethics and Politics, XII, 2010, 1, pp. 362-376

Docquier, Frederick dan Hillel Rapoport. 2012. “Globalization, Brain Drain, and Development” dalam Journal of Economic Literature, Vol. 50, No. 3, pp. 681-730

Groenhout, Ruth. 2012. “The Brain Drain Problem: Migrating Medical Professionals and Global Health Care” dalam International Journal of Feminist Approaches to Bioethics, Vol. 5, No. 1, pp. 1-24

Mitsilegas, Valsamis. 2012. “Immigration Control in an Era of Globalization: Deflecting Foreigners, Weakening Citizens, and Strengthening the State” dalam Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 19, No. 1, pp. 3-60

Nnaemeka, Obioma. 2007. “Reimagining the Diaspora: History, Responsibility, and Commitment in an Age of Globalization” dalam Dialectical Anthropology, Vol. 31, pp. 127-141

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com