Wilayah Asia Tenggara, merupakan wilayah yang seringkali dikategorikan sebagai wilayah Dunia Ketiga, dimana negara-negara di dalamnya termasuk dalam kategori negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II. Praktik penjajahan di Asia Tenggara sendiri baru berakhir pada tahun 1984 ketika Brunei Darussalam mendapatkan kemerdekaan dari Inggris Raya. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa terjadi penjajahan di hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara oleh bangsa-bangsa Eropa sebelumnya. Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk serta proses penjajahan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penjajahan yang terjadi di Asia Tenggara, perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai definisi dari kolonialisme dan imperialisme sebagai istilah yang sering diidentikkan dengan penjajahan. Menurut Horvath (1972), baik kolonialisme maupun imperialisme memiliki konsep dasar yang sama yaitu dominasi. Keduanya merupakan bentuk dominasi kelompok yang bersifat intergroup, yaitu dominasi yang dilakukan di masyarakat yang bersifat heterogen. Kolonialisme kemudian didefinisikan sebagai bentuk dominasi intergroup dimana masyarakat dominannya membentuk sebuah koloni yang menetap secara permanen dalam jumlah besar. Sementara itu, imperialisme didefinisikan sebagai bentuk dominasi intergroup dimana masyarakat dominannya sedikit atau bahkan tidak menetap secara permanen di wilayah dominasi tersebut. Berkaitan dengan perbedaan tersebut, maka tidak layak negara-negara di wilayah Asia Tenggara dikatakan sebagai negara yang mengalami kolonisasi. Menurut Horvath (1972), wilayah-wilayah seperti Amerika, Australia, dan Selandia Baru merupakan yang pantas disebut mengalami kolonisasi, dan wilayah Asia Tenggara dan Afrika disebut mengalami imperialisasi oleh bangsa Eropa.

Berkaitan dengan hal tersebut, bangsa Eropa memiliki motif-motif tertentu bagi mereka untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Menurut Wright (1970), salah satu penyebab bangsa Eropa melakukan kolonialisme dan imperialisme didasari oleh penjelajahan lautan untuk mendapatkan tiga hal, yaitu harta, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani. Berawal dari tujuan tersebut, sebagian dari bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, memilih untuk menetap dan membentuk koloni di wilayah tersebut selama proses untuk mendapatkan tiga hal di atas. Namun, dengan adanya kekuatan militer serta persenjataan yang lebih bagus dibandingkan penduduk asli wilayah jelajahnya, tindakan bersifat koersif dirasa lebih menguntungkan bagi mereka untuk mendapatkan harta serta kejayaan dengan cara mendirikan wilayah jajahan di kawasan tersebut. Munculnya pola pikir ekspansif menyebabkan adanya tendensi untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan cara eksploitasi sumber daya wilayah jajahan.

Selain itu, terdapat beberapa alasan lain mengapa bangsa Eropa memilih untuk melakukan tindakan ekspansif melalui kolonialisme dan imperialisme. Menurut Tarling (1999), pada dasarnya bangsa Eropa memiliki kapabilitas untuk menciptakan pengaruh di wilayah Asia Tenggara meskipun jarak antara wilayah jajahan dan negara penjajah relatif jauh. Pertama, adanya industrialisasi di Eropa yang menyebabkan munculnya tendensi untuk memperkuat sektor ekonomi dan politiknya melalui eksploitasi serta penguasaan wilayah di Asia. Kedua, perkembangan komunikasi serta transportasi memudahkan koordinasi antara wilayah jajahan dan negara penjajah. Ketiga, tiap-tiap negara Eropa memiliki kemampuan untuk memerintah secara baik. Keempat, adanya persaingan di antara negara-negara Eropa dalam hal politik luar negeri. Kelima, persaingan yang sebagaimana disebut di faktor keempat menyebabkan negara-negara terpaksa untuk terus melakukan tindakan ekspansif dan membatasi opsi-opsi kebijakan yang lain. Keenam, karena wilayah-wilayah sekitar Asia Tenggara seperti India dan Tiongkok mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga wilayah Asia Tenggara dirasa strategis untuk dikuasai.

Dalam menjalankan praktik imperialismenya di Asia Tenggara, bangsa Eropa memiliki pola-pola dan perkembangan tertentu. Dalam perkembangan awalnya, bangsa Eropa hanya melakukan perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara seperti Filipina, Malaka, dan Timor. Seiring berjalannya waktu, bentuk kerjasama perdagangan berubah menjadi pembentukan wilayah kekuasaan imperialisme. Menurut Tarling (1999), dalam menjalankan kekuasaannya di Asia Tenggara, bangsa Eropa tidak mengubah struktur politik dan kebudayaan secara drastis di wilayah jajahannya. Mereka memanfaatkan model administrasi serta pemerintahan otentik wilayah setempat guna memudahkan kontrol di wilayah jajahannya.

Dari sepuluh negara di Asia Tenggara, Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah mengalami bentuk penjajahan baik berupa kolonialisme maupun imperialisme hingga saat ini. Menurut Mursahima (1988), Thailand mendapatkan rasa nasionalisme lebih dini dibandingkan wilayah Asia Tenggara lain yang diadaptasi dari nasionalisme Barat. Thailand juga menerapkan konsep negara berdaulat yang digagas oleh cendikiawan Thailand yang belajar di negara-negara Barat dengan menentukan dengan jelas batasan-batasan wilayah Thailand. Hal ini menyebabkan Thailand mendapatkan perlakuan yang berbeda dari bangsa Barat yang mengakui konsep kedaulatan negara dibandingkan wilayah Asia Tenggara lain yang belum menggunakan konsep negara berdaulat. Selain itu, Thailand melakukan nasionalisasi dengan cara mewajibkan penggunaan bahasa Thai sebagai bahasa sehari-hari serta melakukan sentralisasi di wilayah Bangkok. Hal tersebut memudahkan bangsa Barat untuk melakukan praktik diplomasi karena telah terdapat standar-standar yang jelas serta keberadaannya yang setara sebagai sesama negara berdaulat. Saat ini, penulis berpendapat bahwa terdapat dua isu krusial yang terdapat di Thailand yaitu konflik politik serta tingginya angka korupsi di Thailand dan maraknya perdagangan manusia, terutama perdagangan anak-anak.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Secara garis besar, kolonialisme merupakan bentuk dominasi dan membentuk koloni permanen di wilayah jajahan, sementara imperialisme merupakan bentuk dominasi tanpa membentuk koloni permanen. Motif bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme secara umum adalah untuk mendapatkan harta, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani. Selain itu, terdapat setidaknya enam faktor yang mendukung bangsa Eropa untuk melakukan imperialisme di kawasan Asia Tenggara. Imperialisme di Asia Tenggara diawali oleh kerjasama perdagangan yang kemudian berujung pada imperialisme dengan menggunakan struktur politik dan kebudayaan wilayah jajahannya. Thailand sebagai satu-satunya negara yang tidak mengalami kolonialisme maupun imperialisme menggunakan strategi menasionalisasi negaranya secepat mungkin agar berkedudukan sama dengan negara-negara Barat.

Referensi:

Horvath, Ronald, (1972). A Definition of Colonialism. Current Anthropology, Vol. 13 No. 1, hal. 45-57.

Murashima, Eiji, (1988). The Origin of Modern Official State Ideology in Thailand. Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 19 No. 1, hal. 80-96.

Tarling, Nicholas, (1999). The Cambridge of Southeast Asia Vol. Three, From 1800 to the 1930. Cambridge University Press.

Wright, Louis, (1970). Gold, Glory, and the Gospel: The Adventurous Lives and Times of the Renaissance Explorers. Atheneum.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.