Kosmopolitanisme, nasionalisme, dan fundamentalisme merupakan tiga konsep yang esensial di era globalisasi saat ini. Jika mengacu pada penjelasan sebelumnya, ketiga konsep tersebut memiliki distingsi tersendiri dalam pengertian, prinsip-prinsip, hingga nilai dasar yang dimilikinya seperti kosmopolitanisme yang erat kaitannya dengan multikulturalisme dan pluralisme, nasionalisme yang erat kaitannya dengan kesamaan identitas sipil di suatu wilayah yang sama, dan fundamentalisme dengan dasar pandangannya terhadap krusialitas nilai-nilai fundamental sebagai dasar norma dan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Namun, meski terdapat perbedaan yang dibawa oleh ketiga bentuk paham tersebut, sejatinya tidak menutup kemungkinan bagi ketiga konsep tersebut untuk saling bersinggungan dan dapat berjalan secara beriringan. Terlebih di era globalisasi saat ini ketika terdapat tingkat interkonektivitas yang tinggi antar kelompok masyarakat, maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait posisi, peran, dan hubungan di antara paham kosmopolitanisme, nasionalisme, dan fundamentalisme. Dengan demikian, tulisan ini akan menganalisis lebih jauh relasi antara kosmopolitanisme, nasionalisme, dan fundamentalisme di era globalisasi melalui dua jenis relasi yakni divergensi dan konvergensi.

Divergensi Kosmopolitanisme, Nasionalisme, dan Fundamentalisme

Menurut (Gannaway, 2009: 3), kosmopolitanisme dapat dipahami sebagai suatu pandangan dengan dua prinsip utama yang mengindikasikan adanya toleransi terhadap perbedaan, yaitu persatuan dalam pluralitas dan kebebasan dalam menyampaikan kritik terkait isu-isu global. Kata “kosmo” dalam kosmopolitanisme itu sendiri menunjukkan bahwa kehidupan manusia harus menjunjung adanya harmoni di tengah perbedaan yang ada. Untuk mencapai harmoni tersebut, penting bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam upaya menciptakan keteraturan tatanan politik global. Melalui konsep kosmopolitanisme, terlepas dari status kewarganegaraan yang dimilikinya, semua orang dapat berpartisipasi atas nama kemanusiaan. Lebih lanjut, kosmopolitanisme menitikberatkan pembahasannya pada individu sebagai aktor utama karena sejatinya, setiap individu dipandang memiliki identitas sebagai warga dunia sehingga terdapat tanggung jawab egaliter dan keadilan bagi semua masyarakat dunia. Di era globalisasi, masyarakat kosmopolitan dapat digambarkan sebagai masyarakat sipil global, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) transnasional baru, komunitas hak asasi manusia, multikulturalis, dan sebagainya. Kosmopolitanisme melibatkan komitmen terhadap HAM, mengambil padangan bahwa sipil, hak-hak politik dan sosial tidak dapat dipisahkan. Jones (dalam Kaldor, 2000: 6) mendefinisikan sudut pandang kosmopolitan sebagi ‘tidak memihak, universal, individualis dan egaliter’ dan mengemukakan sistem keadilan global berdasarkan pada moral kosmopolitan. Moral kosmopolitanisme disini adalah tatanan moral global yang didasarkan pada kemanusiaan bersama (Gannaway, 2009: 4).

Jika dikontraskan dengan kosmopolitanisme, nasionalisme memiliki nilai-nilai dasar yang berbeda yakni lebih fokus pada persatuan kelompok yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu seperti wilayah dan sejarah. Calhoun (2008: 430) mendefinisikan nasionalisme sebagai perasaan bangga dalam suatu komunitas yang didalamnya menerapkan kebebasan dan memiliki perasaan setia dan terikat terhadap tanah airnya. Sementara itu, Connor dalam (Conversi, 2002: 2) menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk menggunakan istilah “etnonasionalisme” dibandingkan “nasionalisme” karena kesetiaan manusia terhadap bangsanya lebih besar dibandingkan dengan negaranya. Terlepas dari perbedaan Terlepas dari perbedaan penggunaan istilah tersebut, konsep nasionalisme merupakan sebuah bentuk identifikasi diri yang mampu menyentuh aspek psikologis seseorang dan bersifat teritorial. Selain itu, nasionalisme juga bersifat sangat subjektif. Kesamaan latar belakang sejarah yang dialami oleh sekelompok orang adalah yang menjadi pondasi dari munculnya nasionalisme dan rasa solidaritas intra kelompok.

Konsep terakhir adalah fundamentalisme yang dapat ditandai dengan adanya keberadaan suatu hukum tertinggi yang berasal dari kitab-kitab dan naskah-naskah suci keagamaan maupun dokumen-dokumen buatan manusia yang berkaitan (Losurdo, 2004: 3). Sehingga, baik dalam konteks keagamaan maupun sekuler, hukum-hukum tertinggi yang dimaksud menjadi pedoman bagi kaum fundamentalis secara harfiah, tidak kontekstual, dan menekankan kemurnian dari teks-teks tersebut (Saint Charles Borromeo Catholic Church, 1999). Hal ini sesuai dengan tulisan Choueiri dalam Losurdo (2004: 4) memaparkan bahwa fundamentalisme dapat dipahami sebagai klaim terhadap prinsip-prinsip politik yang bersumber dari tulisan sakral, untuk kemudian digunakan sebagai alat legitimasi atas norma secular yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Shupe dan Hadden (1989: 11) mengartikan fundamentalisme sebagai tindakan untuk memeroleh kewenangan kembali yang berdasarkan pada tradisi sakral, guna menyelamatkan kehidupan masyarakat yang dianggap “sesat”. Kelompok fundamentalis lantas berupaya untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu sebagai respon atas proses globalisasi, dengan tujuan untuk mensakralkan kembali nilai-nilai dasar yang dianggap telah hilang dalam masyarakat. Singkatnya, kaum fundamentalisme merupakan orang-orang yang memiliki kepercayaan besar terkait suatu hukum tertinggi yang dianutnya, serta berusaha untuk mempertahankan eksistensi dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada kehidupan bermasyarakat.

Konvergensi Kosmopolitanisme, Nasionalisme, dan Fundamentalisme

Berkaitan dengan pemaparan di atas yang menyatakan bahwa kosmopolitanisme, nasionalisme, dan fundamentalisme mengandung perbedaan dan distingsi mendasar pada prinsip-prinsipnya, namun dalam beberapa sisi sejatinya ketiga konsep tersebut memiliki beberapa kesamaan elemen antara satu dengan lainnya hingga terdapat unsur konvergensi yang dapat dianalisis lebih dalam. Pertama, konvergensi dapat ditemukan dalam keterkaitan konsep kosmopolitanisme dan nasionalisme. Beck (2002: 18) memaparkan bahwa perspektif nasionalisme memiliki unsur imajinasi monologis yang tidak mengandung esensi otherness of the other atau dengan kata lain hanya berfokus pada identitas nasional yang dimilikinya saja, sedangkan perspektif kosmopolitanisme memiliki unsur imajinasi alternatif sebagai way of life dan basis rasionalitas, serta tidak hanya mementingkan identitasnya sendiri namun juga identitas asing. Dalam hal ini, kosmopolitanisme kemudian berperan untuk menegosiasikan kultur-kultur kontradiktif yang memberi pengaruh pada kehidupan bermasyarakat seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan sosial. Bowden (2003: 240) menambahkan bahwa kosmopolitanisme dan nasionalisme tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan memiliki hubungan yang komplementer karena tanpa adanya identitas nasional yang berbeda di dunia, maka konsep kosmopolitanisme juga tidak dapat berkembang. Dengan kata lain, pemahaman mengenai identitas nasional sendiri dari masing-masing individu merupakan hal yang krusial untuk dapat benar-benar memahami global consciousness.

Lebih lanjut, Immanuel Kant dalam (Beck, 2002: 18) menginterpretasikan kosmopolitanisme sebagai citizen of two worlds yakni cosmos atau dunia dan polis atau negara. Dijelaskan lebih lanjut bahwa konsep kosmopolitanisme berkaitan erat dengan lokalisme karena kosmopolitanisme berupaya untuk mengkaji ulang batasan dalam masyarakat. Batasan tersebut tidak hanya berhenti pada batasan teritorial namun juga batasan imajiner seperti kultur yang sejatinya tidak given namun dinamis dan interpretatif, serta harus dikaji ulang dari waktu ke waktu. Kosmopolitanisme hadir di ranah nasional untuk melibatkan kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan dan mendistribusikan prinsip-prinsip kultur lokal (Beck, 2002: 20). Globalisasi kemudian tidak hanya membahas interkonektivitas antar negara, namun juga dinamika politik, ekonomi, dan sosial masyarakat yang disebut dengan istilah internalized globalization atau kosmopolitanisasi. Lebih lanjut, Voronkova (2010) juga beranggapan bahwa kosmopolitanisme dan nasionalisme memiliki hubungan komplementer karena terdapat identitas yang overlap, sehingga dengan pandangan kosmopolitanisme, seorang individu dapat melakukan kritik dan refleksi membangun terhadap kulturnya sendiri maupun kultur asing tanpa harus melepaskan identitas nasionalnya. Selain itu, di era kontemporer, Guibernau (2013) menyatakan bahwa hubungan nasionalisme dan kosmopolitanisme menjadi semakin menguat karena semakin kompleksnya isu-isu global yang tidak dapat diselesaikan di tingkat nasional, sehingga dibutuhkan penyelesaian secara kolektif seperti bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hubungan konvergensi kedua dapat dilihat antara konsep nasionalisme dengan fundamentalisme. Menurut Friedland (2002: 383), fundamentalisme agama dan nasionalisme memiliki hubungan yang tidak oksimoron. Nilai-nilai fundamentalisme agama dalam masyarakat tidak hanya berperan sebagai doktrin dan mitos imajiner namun juga ruang institusional bagi nasionalisme religius untuk memberi kontribusinya di dunia. Agama dipandang sebagai aspek yang sejatinya paling dekat dengan kehidupan manusia, serta dapat menyentuh aspek multidimensional lintas ras, etnis, dan kelas sosial. Buktinya, agama sebagai jaringan kemanusiaan juga membentuk pusat-pusat kemasyarakatan, organisasi, lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya. Terkait hal ini, pandangan nasionalisme religius tidak bertujuan untuk mengubah representatif kolektif dari pandangan kaum nasionalis murni, namun hanya mengubah kontennya dengan menggunakan basis identitas religius dalam pelaksanaan kebijakan dan perilaku kenegaraannya (Friedland, 2002: 387). Sebagai contoh, American Christian Right adalah kelompok nasionalis yang berbasis agama. Contoh lain adalah kelompok militan Islamis yang memiliki ambisi transnasional, sejatinya juga mencari tatanan Islamis di negaranya sendiri seperti di Turki, Algeria, dan Palestina. Dijelaskan dalam Juergensmeyer (1993: 91), penganut nasionalis religius adalah individu-individu dengan kepentingan politik sekaligus agama. Orang-orang tersebut kemudian menyikapi situasi politik yang ada dengan pendekatan keagamaan, tidak semata menolak ide nation state meski seringkali dianggap sekuler. Pada dasarnya kelompok ini berupaya untuk menguatkan identitas nasional dengan basis-basis legitimasi dari ideologi religius dan politik dipandang sebagai suatu obligasi religius (Friedland, 2002: 388).

Bentuk konvergensi ketiga terdapat pada konsep kosmopolitanisme dan fundamentalisme. Secara kasat mata, kosmopolitanisme dan fundamentalisme memiliki nilai dasar yang saling berkontradiksi satu sama lain. Ferguson (1996: 19) memaparkan bahwa dalam Islam khususnya aliran Sufisme, terdapat elemen-elemen dasar kemanusiaan dan pendekatan individualistik dalam kehidupan yang lebih terbuka terhadap sinergi kultural. Dalam hal ini, fundamentalisme dipandang dapat menjadi partner dialog yang signifikan di dunia modern karena menawarkan konstelasi pemikiran dengan nilai intelektual sekaligus tradisi moral yang kental. Fundamentalisme dapat membatasi nafsu manusia untuk terus berkompetisi, yang mana dalam hal ini, manusia dipandang tidak akan mendapat kepuasan atas kesuksesannya tanpa adanya prinsip-prinsip egaliter dan persamaan. Pembentukan hubungan baik antar manusia melalui kesadaran akan citizen of the world dari paham kosmopolitanisme kemudian juga memberikan akar yang kuat bagi iman dan solidaritas manusia bagi kaum fundamentalis. Contohnya adalah terjadinya tekanan ekstrim “pembersihan” etnis agama di Bosnia, yang mana orang-orang religius rela mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu membebaskan penganiyaan orang-orang dari agama lain. Hal tersebut mengekspresikan logika dasar pemeliharaan perdamaian sosial. Selain itu, Ferguson (1996: 7-8) juga mencontohkan nilai-nilai kosmopolitanisme dalam Sufisme, yakni penghormatan terhadap tradisi lokal dan individualism dalam Islam seperti tidak dibenarkannya penghancuran gereja untuk membangun masjid. Dengan kata lain, baik kosmopolitanisme maupun fundamentalisme pada dasarnya mencari kebenaran yang sama, nemun melalui formulasi verbal yang berbeda saja.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi divergensinya, kosmopolitanisme, nasionalisme, dan fundamentalisme memiliki prinsip dasar dan nilai yang berbeda satu sama lain. Dari sisi divergensi, ketiga konsep tersebut berkembang ke tiga cabang yang berbeda melalui paham yang kontras dan cenderung kontradiktif satu sama lain. Meski demikian, pada sisi konvergensi, ketiga konsep tersebut ternyata juga dapat saling bersinggungan dan berjalan secara beriringan tanpa harus melemahkan satu sama lain. Utamanya di era globalisasi saat ini ketika interkonektivitas antar wilayah menjadi semakin mudah dilakukan, maka ketiga paham di atas juga saling bertemu. Penulis memandang bahwa meski ketiganya memiliki prinsip-prinsip yang benar-benar berbeda, pada dasarnya baik kosmopolitanisme, nasionalisme, dan fundamentalisme digunkaan untuk menggambarkan bagaimana manusia melakukan identifikasi dirinya terhadap suatu kelompok melalui aspek-aspek tertentu dalam tingkatan-tingkatan tertentu pula. Aspek-aspek tersebut dapat berupa ideologi, sejarah, etnis, bahasa, atau bahkan kemanusiaan.

Kata Kunci: Kosmopolitanisme, Nasionalisme, Fundamentalisme, Konvergensi, Divergensi

Referensi:

Beck, Ulrich. 2002. “The Cosmopolitan Society and its Enemies” dalam Theory, Culture, & Society, Vol. 19, No. 2 pp. 17-44

Bowden, Brett. 2003. “Nationalism and Cosmopolitanism: Irreconcilable Differences or Possible Bedfellows?” dalam National Identities, Vol. 5, No. 3, pp. 235-249

Calhoun, Craig. 2008. Cosmopolitanism and Nationalism. Nations and Nationalism , Vol. 14 , No. 3, pp. 427–448.

Conversi, Daniele, t.t. Conceptualizing Nationalism: An Introduction to Walker Connor’s Work

Ferguson, R. James. 1996. “Meeting on the Road: Cosmopolitan Islamic Culture and the Politics of Sufism” dalam CEWCES Research Papers, Paper 3

Friedland, Roger. 2002. “Money, Sex, and God: The Erotic Logic of Religious Nationalism” dalam Sociological Theory, Vol. 20, No. 3, pp. 381-425

Gannaway, Adam. 2009. “What is Cosmopolitanism” dalam MPSA Conference Paper

Guibernau, Montserrat. 2013. Nationalism versus Cosmopolitanism: A Comparative Approach. UK: London E1 4NS.

Juergensmeyer, Mark. 1993. “Why Religious Nationalists are not Fundamentalists” dalam Religion, Vol. 23, pp. 85-92

Losurdo, Domenico. 2004. “What is Fundamentalism” dalam Nature, Society, and Thought, Vol. 17, no. 1, pp. 5-46

Shupe, Anson dan Jeffrey K. Hadden. (1989). “Is There Such a Thing as Global Fundamentalism?” dalam Secularization and Fundamentalism Reconsidered. New York: Paragon House.

Voronkova, Anastasia. 2010. “Are Nationalism and Cosmopolitanism Compatible?” [online] tersedia dalam https://www.e-ir.info/2010/11/25/are-nationalism-and-cosmopolitanism-compatible/ [diakses 27 Mei 2019]