Sistem perekonomian dan kebijakan moneter di dunia internasional merupakan proses yang dinamis dan selalu mengalami perkembangan. Fenomena Depresi Besar yang terjadi pada tahun 1929 merupakan sebuah tantangan yang telah mempengaruhi dan menyebabkan krisis di hampir semua negara di dunia. Konsep Keynesian dan Fordisme kemudian muncul sebagai jawaban dan solusi atas permasalahan yang ada. Keynesian menekankan pada prinsip intervensi pemerintah terhadap kegiatan pasar, sedangkan Fordisme menekankan pada efisiensi kerja dengan assembly line dan pemberian upah tinggi pada buruh. Keduanya menjadi prinsip yang cukup sukses diterapkan sejak akhir Great Depression namun mulai melemah pada tahun 1970-an yang ditandai dengan rendahnya tingkat pertumbuhan dan memasuki periode ketidakpastian, krisis, dan perubahan. Globalisasi dan perkembangan teknologi yang muncul pada era ini pada kenyataannya tidak selalu membawa keuntungan dan peningkatan pertumbuhan namun justru sebaliknya. Maka, terjadi perubahan tatanan baru dalam perekonomian dunia yang harus mampu menyesuaikan diri dalam era globalisasi agar tetap dapat mempertahankan eksistensi dan mampu bersaing dalam pasar internasional.

Globalisasi merupakan fenomena yang menandai awal masa modern dan terus berlangsung hingga sekarang. Baylis (2001) mengartikan globalisasi sebagai suatu proses yang termasuk didalamnya perluasan, pendalaman, dan percepatan dari keterkaitan antar negara. Dengan kata lain, globalisasi dapat dipandang sebagai suatu bentuk integrasi antar bangsa baik dalam hal ekspansi finansial, komunikasi, maupun produksi. Globalisasi kemudian dikaitkan dengan tingginya arus liberalisasi di dunia yang menyebabkan terjadinya peningkatan peran Multinational Cooperations (MNC) untuk melakukan investasi asing dalam pasar internasional. MNC dipandang sebagai bukti bahwa globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dikendalikan karena MNC memiliki perusahaan-perusahaan yang lintas batas negara (Thun, 2008). Hal tersebut kemudian mempengaruhi tatanan perekonomian yang sudah ada dimana sebelumnya aktor ekonomi internasional yang paling dominan adalah negara saja. Meski begitu, dalam era globalisasi negara masih memegang peranan yang penting karena berperan sebagai pembuat kebijakan terkait dengan hambatan-hambatan perdagangan bagi negaranya yang harus dipatuhi oleh MNC. Maka negara dapat memandang MNC sebagai potensi untuk mencari keuntungan, atau justru dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan dan perekonomian domestiknya.

MNC kemudian memiliki kekuatan untuk mengontrol global value chain yang dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang mengkombinasikan teknologi dengan pemasukan material dan tenaga kerja, kemudian dipasarkan dan didistribusikan (Gereffi et al dalam Thun, 2008). Pada awalnya, perusahaan-perusahaan melakukan produksi secara vertikal dimana sumber daya alam didapatkan dari negara peri-peri, kegiatan manufaktur dilakukan di negara asalnya, dan hasil produksi dipasarkan secara global. Namun pada abad ke-20, negara-negara sudah mulai melakukan usaha proteksionisme dan memasang hambatan perdagangan sehingga produksi secara horizontal yakni kapabilitas manufaktur diduplikasi di berbagai negara sehingga perusahaan tetap dapat memanfaatkan pasar di negara-negara tersebut. Maka dari itu, kemudian terjadi peningkatan produksi global karena dua faktor yakni liberalisasi pasar dan penemuan teknologi (Thun, 2008). Keduanya dapat mempengaruhi produktivitas global karena modularitas yang dihasilkan dapat menghemat waktu dan biaya, dapat meningkatkan inovasi, serta menciptakan fleksibilitas untuk memenuhi permintaan pembeli.

Lebih lanjut, Castells (1996) memaparkan bahwa tahun 1970-an menandai dimulainya era informasional, global, dan terhubung, yang didasari oleh revolusi teknologi informasi. Dengan kata lain, informasi kemudian tidak hanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan hasil produksi, namun juga dapat menjadi hasil produksi itu sendiri. Namun, pandangan bahwa evolusi teknologi akan selalu menyebabkan peningkatan produktivitas pada kenyataannya tidak terjadi pada teknologi informasi karena sejak perkembangannya tahun 1970-an, tingkat produktivitas global justru mengalami penurunan. Castells (1996) menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh terdapat kesulitan dalam statistika ekonomi untuk dapat melihat pergerakan dari ekonomi informasi karena cakupannya yang luas dan berhubungan dengan perubahan organisasional. Oleh karenanya, sebenarnya produktivitas pada masa ini dapat mengalami pertumbuhan namun tidak dapat diukur secara statistik. Hal ini kemudian juga berkaitan dengan global value chain yang mana pada akhirnya pengukuran produktivitas pada era ini diukur dengan melihat bagaimana suatu perusahaan dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk melakukan produksinya secara horizontal dan terintegrasi. Dengan kata lain, era ekonomi baru ini kemudian memunculkan suatu lahan kompetisi baru yang menuntut perusahaan-perusahaan untuk dapat menggunakan teknologi dan aturan baru dalam pasar internasional (Castells, 1996).

Keberhasilan konsep Fordisme yang mengurangi pengangguran dengan memberi upah besar bagi pekerja dan penerapan spesialisasi kerja sebagai solusi atas fenomena Depresi Besar kemudian juga mengalami penurunan di tahun 1970-an dan disebut juga periode ketidakpastian, krisis, dan perubahan (Dunford, 2000). Dari sisi suplai, terdapat krisis pada prinsip Taylorisme yang kemudian menyebabkan penurunan pada tingkat produktivitas dan efisiensi kapital. Respon para kapitalis terhadap fenomena ini adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menempatkan ulang kegiatan produksinya dan melakukan restrukturisasi organisasi (Dunford, 2000). Krisis tersebut disebabkan utamanya oleh ketidakmampuan perusahaan untuk memberi upah tinggi pada pekerjanya sehingga solusi yang dapat digunakan adalah mengurangi anggaran upah pekerja dengan menanamkan investasi di wilayah-wilayah peri-peri. Lebih lanjut, masa ini menandai adanya internasionalisasi dari MNC yang kemudian menghasilkan sebuah sistem manajerial global. Masa posfordisme kemudian lebih fokus pada sisi permintaan, sehingga MNC mulai melakukan kegiatan produksi secara horizontal yang didukung pula dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi akibat globalisasi.

Dapat disimpulkan bahwa globalisasi dapat membawa dampak yang signifikan bagi kegiatan perekonomian dunia, khususnya sejak tahun 1970-an ketika konsep fordisme mengalami kemunduran dan dimulainya era posfordisme yang juga beriringan dengan munculnya revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Kemunduran konsep fordisme kemudian menyebabkan terjadinya liberalisasi pasar dimana negara-negara dapat menerapkan prinsip proteksionisme, sehingga MNC harus menanamkan investasi dan kegiatan produksi secara horizontal agar tetap dapat memasarkan produknya. Cara ini kemudian membutuhkan adanya teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan pasar yang mana hal ini kemudian menciptakan suatu tatanan kompetitif baru. Pada masa ini kemudian muncul istilah ekonomi informasi yang memandang bagaimana suatu perusahaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai strategi baru untuk mencari keuntungan di pasar internasional.

Referensi:

Castells, Manuell. 1996. “The Informational Economy and the Process of Globalization” dalam The Rise of Network Society. Oxford: Basil Blackwell Ltd., pp. 66-150

Dunford, Michael. 2000. “Globalization and Theories of Regulation”, dalam Palan, Ronen (ed.) Global Political Economy: Contemporary Theories. London: Routledge, pp. 143-167

Baylis, John, et al. 2001. “Introduction” dalam The Globalization of World Politics 2nd edition. Oxford: Oxford University Press

Thun, Eric. 2008. “The Globalization of Production” dalam Ravenhill, John. Global Political Economy. Oxford: Oxford University Press, pp. 346-372