Secara umum, era globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan dan pergeseran pada interaksi yang terjadi antar individu di dunia. Hal ini juga kemudian berdampak pada meningkatnya kebutuhan dan urgensi dari strategi dan tata kelola baru di dunia untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem yang tradisional. Tidak hanya hal-hal tersebut, namun globalisasi juga meningkatkan integrasi antar negara hingga mengaburkan batas-batas kenegaraan. Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya pertanyaan terkait relevansi pemerintah negara bangsa di era globalisasi. Terdapat beberapa anggapan yang memandang bahwa pemerintah nasional mulai kehilangan legitimasinya sebagai otoritas sentral dan utama di kalangan masyarakat karena beberapa masalah sudah tidak dapat diselesaikan lagi di tingkat nasional, sehingga dibutuhkan suatu otoritas baru yang lebih inklusif dan fleksibel. Kosmopolitanisme sebagai suatu perspektif yang memiliki prinsip-prinsip utama seperti toleransi dan non-diskriminatif kemudian menawarkan suatu bentuk tata kelola global yang dianggap dapat meningkatkan efektivitas tata kelola yang sebelumnya sudah ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat nasional. Tata kelola global juga dapat digunakan sebagai alat atau metode untuk menyebarkan nilai-nilai kosmopolitanisme di dunia. Oleh karenanya, tulisan ini akan membahas lebih lanjut definisi, karakteristik, serta relevansi global governance khususnya di era globalisasi. Selain itu, tulisan ini juga akan memperdalam relevansi tata kelola global dengan kewarganegaraan global yang merupakan salah satu elemen penting dalam kosmopolitanisme.

Pada dasarnya, pengkajian konsepsi mengenai global governance dapat dipahami secara terpisah terlebih dahulu yakni dengan melihat definisi dan pemahaman dari global dan governance. Menurut Dingwerth dan Pattberg (2006: 185), konsepsi “global” dapat merujuk pada dua arah pemahaman yang berbeda yakni pertama, sebagai tingkatan tertinggi dan terluas dari aktivitas manusia, dan kedua, sebagai lapisan atau dimensi yang telah mencakup seluruh aktivitas manusia yang ada di dunia. Sehingga, hal ini menjadi perbedaan mendasar global governance dengan national governance karena cakupannya tidak terbatas pada negara bangsa saja namun lintas batas dan universal. Sedangkan konsepsi “governance” atau “tata kelola” menurut Finkelstein (1995: ) adalah konsepsi yang muncul akibat keterbatasan manusia untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi atau keadaan yang nyata adanya namun tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Akan tetapi hal ini kemudian dibantah oleh Dingwerth dan Pattberg (2006: ) yang menyatakan bahwa tata kelola bukanlah suatu konsepsi yang hanya datang dari ketidakpedulian dan ketidakmampuan manusia semata, hingga kemudian menggunakan definisi milik Gerry Stoker yakni upaya aktivitas manusia untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan serta aktivitas kolektif tanpa memerlukan suatu sistem hirarkis tertentu. Dengan kata lain, tata kelola dapat dipahami sebagai serangkaian regulasi kolektif yang lahir dari hubungan sosial antara masyarakat sipil, regulasi aktor publik dan swasta, serta regulasi otoritatif melalui pemerintah negara (Stoker dalam Dingwerth dan Pattberg, 2006: 187).

Terkait paragraf di atas, global governance sendiri memiliki beberapa definisi yang pada dasarnya masih fleksibel dan diperdebatkan hingga kini. Secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah proses governing without sovereignty (Finkelstein, 1995: 369) atau governing without government (Dingwerth dan Pattberg, 2006: 186) Dengan kata lain, perbedaan mendasar global governance dengan national governance adalah ketiadaan struktur hirarkis di bawah batas-batas nasional sehingga dapat beroperasi dengan lebih fleksibel. Global governance juga tidak memiliki otoritas penuh karena di dalamnya masih terdapat institusi internasional yang memiliki rezimnya sendiri seperti International Monetary Fund (IMF) dan Global Environment Facility (Finkelstein, 1995: 365). Menurut Dingwerth dan Pattberg (2006: 189), selain sebagai sebuah konsep analitis, istilah ini juga dapat dipahami sebagai dua hal lain yakni sebagai fenomena nyata yang dapat diobservasi lebih lanjut dan sebagai sebuah program politik atau diskursus hegemon.

Pada era globalisasi saat ini, global governance kemudian menjadi konsep yang relevan dan mengalami peningkatan urgensi karena era globalisasi sangat mendukung signifikansi aktor-aktor non negara seperti NGO dan TNC. Jika mengacu pada Bexell et al (2010: 88), salah satu tantangan krusial dalam institusi internasional adalah defisit demokrasi, yang mana hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan efektivitasnya di dunia melalui dua elemen utama yakni partisipasi dan akuntabilitas. Dengan menggunakan sistem global governance, norma dan aturan baru dapat berlaku secara global sebagai bentuk upaya demokratisasi dan upaya untuk menyebarkan perdamaian (Norris, 2000: 4). Terkait hal ini, Bexell et al (2010: 92) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pencari keuntungan pribadi, aktor-aktor non negara seperti NGO dan masyarakat sipil global lebih dapat diandalkan sebagai agen demokratisasi dan cenderung lebih mementingkan kebaikan bersama dan keadilan sosial dalam agenda operasinya. Oleh karenanya, global governance dengan prinsip inklusivitasnya menaruh perhatian besar pada aktor-aktor tersebut untuk mewujudkan keteraturan dan menyelesaikan masalah-masalah global.

Lebih lanjut, global governance kemudian muncul sebagai perspektif baru dalam memahami politik dunia. Dingwerth dan Pattberg (2006: 196) memaparkan bahwa terdapat empat perbedaan mendasar antara studi Hubungan Internasional yang dapat dikatakan tradisional dengan konsep ini. Pertama, Hubungan Internasional cenderung hanya fokus pada dinamika perpolitikan antar negara, sedangkan global governance tidak fokus pada struktur hirarkis yang ada namun lebih inklusif dan melihat pentingnya aktor-aktor non negara seperti Non Governmental Organization (NGO), Transnational Company (TNC), aktor supranasional, aktor judisial, dan aktor di bidang ilmiah. Kedua, Hubungan Internasional memandang bahwa interaksi internasional dapat dianalisis terpisah dari interaksi dalam tingkat sosial yang lain, sedangkan global governance memandang politik sebagai suatu sistem multilevel yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga, Hubungan Internasional pada umumnya melihat relasi power antar negara yang didasarkan pada kepentingan nasional dan adanya peran norma di tingkat nasional, sedangkan global governance berasumsi bahwa sejatinya bentuk pemerintahan yang berbeda-beda dapat berjalah dengan berdampingan dan terdapat pluralitas mekanisme yang secara horizontal dapat menghubungkan aktivitas antar aktor yang terlibat. Terakhir, dalam Hubungan Internasional, kajian difokuskan pada fenomena otoritas dan legitimasi dalam kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya, sedangkan global governance juga memerhatikan jangkauan baru di luar otoritas independen dari negara seperti isu-isu kemanusiaan, lingkungan, dan sebagainya (Dingwerth dan Pattberg, 2006: 198).

Implementasi regulasi global governance diperankan oleh global citizen yang ditujukan bagi setiap individu yang memiliki nilai-nilai kosmopolitanisme. Global citizen dimaknai melalui karakteristiknya seperti masyarakat yang berasal dari ideologi dan budaya yang berbeda namun tetap berkooperasi dan bertoleransi, adanya keunikan tersendiri dari karakter, pluralitas, dan heterogenitas dan adanya nilai-nilai maupun tujuan yang dijunjung bersama (McGrew, 1992: 471). Mengenai eksistensi dari global citizen terdapat pandangan optimis dan skeptis yang ditujukan dalam konsepsinya. Optimisme dinyatakan oleh Stuart Mill, Anthony Giddens dan lainnya yang melihat bahwa probabilitas kemanusiaan yang diperjuangkan melampaui batas negara menghasilkan identitas baru sebagai komunitas dunia, hal ini turut meningkatkan kesadaran akan manfaat dari kerjasama transnasional dalam asosiasi regional serta institusi internasional, sehingga esensi dari global governance dapat terealisasikan (Norris, 2000: 6).

Merujuk pada paragraph di atas, dapat terlihat perbedaan pada pandangan Anthony Smith yang memiliki rasa skeptis terhadap global citizen dengan realitas yang ada karena komunitas yang ada masih jaub dari konsepsi komunitas global, yang disebabkan fenomena inklusifitas identitas yang bervariasi tetapi juga dapat memperkuat adanya identitas nasional sebagai konsekuensi dari globalisasi (Norris, 2000: 13). Disamping pandangan optimis dan skeptis dari global citizen dari para peneliti, global citizen merupakan salah satu aktor yang berperan dalam global governance dan mampu mewujudkannya karena kedua konsep ini memiliki prinsip yang sama yakni menganggap bahwa batasan negara sudah pudar dan tidak relevan lagi dan berada dalam relevansi konsep kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme dalam memandang global governance diungkapkan sebagai dasar dari komunitas poitik dan budaya secara ekslusif. Dengan ini nilai-nilai kosmopolitanisme meresap kedalam pembentukan rezim internasional pada organisasi internasional melalui konsepsi global governance (McGrew, 1992: 475).

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan pandangan kosmopolitanisme, maka identitas yang dimiliki oleh setiap individu terdiri atas berbagai lapisan dan dimensi. Global citizen kemudian tidak hanya dapat menjadi salah satu lapisan dalam identitas manusia namun juga dapat menjadi mindset atau dasar pemikiran setiap individu, sehingga demokratisasi dan proses menuju global governance menjadi lebih efektif untuk dilakukan. Oleh karenanya, didalamnya tidak memiliki struktur hirarkis dan pemerintahan global yang memiliki otoritas tertinggi atau berada di atas negara bangsa, namun lebih melibatkan dan mengakui peran-peran penting dari masyarakat sipil global dan organisasi-organisasi non negara di dunia.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsepsi mengenai global governance secara sederhana merupakan bentuk pemerintahan tanpa adanya otoritas berdaulat yang melampaui pemerintahan nasional sehingga sifat prakteknya fleksibel jika dibandingkan dengan regulasi lainnya yang dilakukan oleh nation-state. Global governance muncul beriringan dengan kompleksitas isu-isu globalisasi yang dirasa tidak mampu diselesaikan oleh negara, sehingga implementasi regulasinya tidak berbentuk struktur hirarkis melainkan diperankan oleh banyak aktor dan salah satunya adalah global citizen. Dalam hal ini global citizen menempatkan diri sebagai penggerak global governance dengan asumsi bahwa fenomena yang terjadi di dunia internasional merupakan tanggung jawab masyarakat global. Penulis berpendapat bahwa konsepsi ini masih dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang utopis bagi sebagian penstudi, namun hingga kini telah cukup banyak ditemui bentuk-bentuk global governance sebagai suatu metode atau proses untuk mencapai inklusivitas dan mendukung perkembangan aktor-aktor negara sekaligus aktor-aktor non negara di era globalisasi saat ini. Sehingga, pada dasarnya global governance berupaya untuk menciptakan suatu tatanan internasional yang inklusif dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar kosmopolitanisme, serta bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu kontemporer yang tidak dapat diselesaikan di tingkat nasional.

Referensi:

Bexell, Magdalena et. al., 2010. “Democracy in Global Governance: the Promises and Pitfalls of Transnational Actors”, Global Governance, 16 (1): 81-101.

Dingwerth, Klaus and Philipp Pattberg. 2006. Global Governance as a Perspective on World Politics. Global Governance 12 (2006), pp. 185–203.

Finkelstein, Lawrence S., 1995. What Is Global Governance?. Global Governance, Vol. 1, No. 3, Sept.–Dec. 1995, pp. 367-372.

Kahler, Miles. 2003. Global Governance Redefined. Paper presented at The Conference on Globalization, the State, 74 and Society. Washington University School of Law, St. Louis, 13-14 November 2003.

McGrew, A. 1992. “A global society?” dalam Modernity and its futures, Polity Press, pp. 467-500.

Norris, Pippa. 2000. “Global Governance & Cosmopolitan Citizens”, dalam Nye, Joseph S dan Elaine Kamarck, Globalization and Governance. Chapter 8, pp. 1-27.

Ditulis oleh: Divany Nadila R