Salah satu karakteristik era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini adalah semakin berkembangnya peran Multinational Corporations (MNC) serta Non Governmental Organization (NGO) di dalam tatanan ekonomi dan politik internasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dimulainya sistem pasar bebas kemudian menyebabkan MNC dan NGO semakin mendapat perhatian khusus dari masyarakat dunia. Bersamaan dengan hal tersebut, muncul kebutuhan untuk mengatur dan meregulasi perilaku serta kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku di dunia internasional. Global Compact kemudian muncul sebagai suatu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan kolektif dalam kegiatan ekonomi internasional melalui prinsip-prinsip, kebijakan, dan aksi tertentu. Williams (2004) dalam tulisannya yang berjudul The UN Global Compact: the Challenge and the Promise menjelaskan tujuan, realisasi, hambatan, dan prospek yang ingin dicapai oleh program Global Compact lebih lanjut.

Global Compact dapat dipahami sebagai serangkaian nilai dan prinsip kolektif yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1999 dalam the Davos World Economic Forum yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas diantara perusahaan-perusahaan global (Williams, 2004). Selain untuk menciptakan stabilitas di ranah internasional, Global Compact juga bertujuan untuk menciptakan jaringan lokal antar perusahaan dan organisasi agar bisa berkomunikasi dan mendiskusikan isu yang ada dengan lebih jelas. Rezim ini terdiri dari sepuluh prinsip yang meliputi aspek-aspek kemanusiaan seperti Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak pekerja, lingkungan, dan korupsi yang ditambahkan pada tahun 2004. Global Compact merupakan program yang bersifat sukarela, sehingga jika sebuah perusahaan ingin bergabung, maka perusahaan tersebut diharuskan untuk menyusun pernyataan resmi yang mendukung Global Compact dan menyertakan laporan tahunan yang menunjukkan bahwa kinerjanya telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimilikinya (Williams, 2004).

Williams (2004) menjelaskan bahwa hambatan utama yang dimiliki oleh Global Compact adalah akuntabilitas yang mana hal tersebut menyebabkan hanya sebagian kecil perusahaan Amerika Serikat yang bersedia bergabung. Kritik pertama mengatakan bahwa dalam Global Compact tidak terdapat sebuah badan atau pihak yang bertugas untuk memonitor para anggota sehingga legitimasi menjadi sebuah hal yang dipertanyakan. Lebih lanjut, kritik berikutnya berargumen bahwa dibutuhkan sebuah struktur yang jelas agar prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya dapat berjalan lancar dan tidak merugikan pihak manapun. Kedua kritik tersebut juga mempengaruhi protes masyarakat negara-negara berkembang terhadap globalisasi ekonomi yang mana perusahaan dianggap hanya fokus pada keuntungan dan kekayaannya saja dan mengabaikan persoalan distribusi (Williams, 2004). Oleh karenanya, Global Compact kemudian juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan stabilitas dan pengurangan kesenjangan yang ada diantara perusahaan-perusahaan. Maka dari itu, NGO seperti Amnesti Internasional dan Oxfam sebagai organisasi yang bergerak untuk kebaikan bersama kemudian banyak bergabung untuk menekan perusahaan-perusahaan agar mematuhi norma yang ada (Williams, 2004).

Lebih lanjut, kritik selanjutnya berkaitan dengan istilah “bluewash” yang dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk pencitraan dan pengembalian reputasi. Dengan kata lain, PBB dianggap telah dipermainkan oleh perusahaan yang bergabung hanya untuk mengembalikan citranya di mata dunia (Williams, 2004). Pembentukan the Global Report Initiative (GRI) kemudian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan membentuk standar dan indikator laporan tahunan untuk dipenuhi oleh para perusahaan anggota Global Compact. Hambatan lain adalah menentukan sejauh mana tanggung jawab moral perusahaan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan dunia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dan kebingungan diantara pihak-pihak yang terlibat. Para pemikir kemudian mengemukakan bahwa suatu perusahaan memiliki tanggung jawab yang terbatas untuk isu-isu sosial di negara berkembang khususnya, yang mana batasan tersebut bergantung kepada kapabilitas masing-masing perusahaan saja (Williams, 2004). Sebagai contoh, sebuah perusahaan farmasi tidak berkewajiban untuk memberi obat secara cuma-cuma bagi penderita AIDS di Afrika, namun harus menyediakan obat-obat tersebut dalam harga yang adil.

Dapat disimpulkan bahwa Global Compact yang terdiri atas serangkaian prinsip dan norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya memiliki peran penting untuk mewujudkan stabilitas dalam ekonomi internasional. MNC dan NGO kemudian banyak bergabung untuk mendapatkan jaringan yang lebih luas dan meningkatkan partisipasinya dalam penanggulangan isu-isu sosial yang ada. Namun, hambatan besar yang dimiliki oleh Global Compact adalah akuntabilitas dimana tidak terdapat struktur legitimasi yang jelas didalamnya sehingga perilaku perusahaan tidak dapat diprediksi dan tidak terdapat sanksi-sanksi tertentu atas pelanggaran yang mungkin dilakukan. Penulis beropini bahwa meski Global Compact belum dapat menggabungkan seluruh MNC dan NGO yang ada di dunia, namun rezim ini memiliki potensi besar untuk dapat menyatukan pandangan pihak-pihak yang terlibat untuk tujuan kemanusiaan, terlebih karena berada dibawah naungan PBB yang hampir diikuti oleh semua negara di dunia.

Referensi:

Williams, Oliver F. 2004. “The UN Global Compact: the Challenge and the Promise” dalam Business Ethics Enquiry, Vol. 14, Issue 4, pp. 755-774