Fenomena-fenomena yang berkaitan dengan aksi kekerasan dan tindakan radikalisme di era kontemporer kerap kali dikaitkan dengan paham fundamentalisme pada masyarakat global yang dilandaskan pada dasar-dasar religius dari agama atau etnis tertentu. Hal ini menyebabkan lahirnya tindakan-tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok agama atau etnis tertentu dengan tidak memandang apakah kelompok tersebut memang pelaku tindak kekerasan atau tidak, sehingga muncul ketidakadilan dan persepsi buruk di kalangan masyarakat. Pada dasarnya hal ini dapat dikatakan sebagai suatu hal yang wajar karena tindak-tindak kekerasan yang terjadi telah membunuh banyak korban tidak bersalah dan seringkali secara eksplisit mengatasnamakan dirinya sebagai representatif dari kelompok agama atau etnis tertentu kemudian menyebabkan timbulnya dugaan negatif dan rasa ketidaksukaan masyarakat terhadap kelompok yang disebutkan. Meski demikian, pada kenyataannya pelaku tindak kekerasan tersebut tidak dapat disebut sebagai representatif dari suatu kelompok secara keseluruhan karena mereka hanya merupakan sebagian kecil dan tidak pula merepresentasikan prinsip-prinsip dasar dari agama maupun etnis mana pun. Selain itu, sejatinya konsep fundamentalisme tidak selalu dipahami sebagai tindakan-tindakan ekstrimis dan militan seperti yang umum diketahui di masyarakat saat ini. Oleh karenanya, pemahaman mengenai konsep dan prinsip dasar dari fundamentalisme menjadi hal yang penting dan relevan untuk dikaji khususnya di era kontemporer saat ini ketika gerakan-gerakan radikal mulai banyak terjadi di dunia. Dalam bagian pertama tulisan ini, penulis akan menjelaskan definisi mendasar dari konsep fundamentalisme, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai tipe-tipe fundamentalisme yang ada serta perbedaan di antaranya, dan terakhir akan membahas mengenai keterkaitan antara fundamentalisme dengan globalisasi.

Definisi dan Prinsip-Prinsip Dasar Fundamentalisme

Selama ini, fundamentalisme dipandang sebagai konsep yang berkaitan dengan Timur Tengah dan Islam. Namun, pada kenyataannya konsep fundamentalisme lahir dan muncul pertama kali di Amerika Serikat untuk menggambarkan gerakan umat Protestan yang mulai berkembang sejak awal tahun 1900-an (Gang dan Epstein, 2004: 2). Pada masa itu, terjadi gerakan oleh umat Protestan yang dilakukan sebagai bentuk respon atas serangan kritik rasionalis oleh kaum intelektual asal Jerman yang berniat untuk merusak kepercayaan kaum Protestan terhadap Alkitab dan berupaya menggantikannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Sehingga, fundamentalisme di masa ini seringkali disebut dengan Fundamentalisme Alkitab yakni literalisme kaku yang mencakup seluruh ajaran agama atau kepercayaan yang bersangkutan (Anon, 1999: 2). Alkitab tersebut berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk memeroleh prinsip-prinsip yang dapat melegitimasi norma sekuler kuno dan menilai kepatuhan atau penyimpangan yang dilakukan berdasarkan bacaan yang tercantum kasus per kasus (Choueiri dalam Losurdo, 2004: 1). Seiring dengan perkembangan zaman, konsep fundamentalisme kemudian tidak hanya berhenti pada negara-negara Barat saja namun juga berkembang hingga ke wilayah Timur seperti Peradaban Islam dengan prinsip-prinsip kepercayaan yang mendasar.

Mengacu pada pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pemahaman mengenai konsep fundamentalisme berkaitan dengan pandangan politik yang mendasarkan preskripsi-preskripsi norma pada interpretasi dari kitab-kitab suci dari suatu agama. Pada dasarnya, fundamentalisme ditandai dengan adanya pandangan mengenai keberadaan suatu hukum tertinggi yang berasal dari kitab-kitab dan naskah-naskah suci keagamaan maupun dokumen-dokumen buatan manusia yang berkaitan (Losurdo, 2004: 3). Sehingga, baik dalam konteks keagamaan maupun sekuler, hukum-hukum tertinggi yang dimaksud menjadi pedoman bagi kaum fundamentalis secara harfiah, tidak kontekstual, dan menekankan kemurnian dari teks-teks tersebut (Saint Charles Borromeo Catholic Church, 1999). Hal ini sesuai dengan tulisan Choueiri dalam Losurdo (2004: 4) memaparkan bahwa fundamentalisme dapat dipahami sebagai klaim terhadap prinsip-prinsip politik yang bersumber dari tulisan sakral, untuk kemudian digunakan sebagai alat legitimasi atas norma secular yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Shupe dan Hadden (1989: 11) mengartikan fundamentalisme sebagai tindakan untuk memeroleh kewenangan kembali yang berdasarkan pada tradisi sakral, guna menyelamatkan kehidupan masyarakat yang dianggap “sesat”. Kelompok fundamentalis lantas berupaya untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu sebagai respon atas proses globalisasi, dengan tujuan untuk mensakralkan kembali nilai-nilai dasar yang dianggap telah hilang dalam masyarakat.

Singkatnya, kaum fundamentalisme merupakan orang-orang yang memiliki kepercayaan besar terkait suatu hukum tertinggi yang dianutnya, serta berusaha untuk mempertahankan eksistensi dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, kaum fundamentalis dapat menganggap orang lain diluar kelompoknya sebagai orang-orang yang memerlukan pemahaman lebih terkait nilai-nilai yang dianggap penting tersebut, sehingga muncul tindakan-tindakan yang dapat bersifat memaksa bahkan cenderung radikal. Dengan kata lain, kaum fundamentalis cenderung mengabaikan keberagaman dalam masyarakat dan menganggap kelompok-kelompok yang berbeda sebagai musuh. Sebagai contoh, kelompok-kelompok seperti Zionis, Komunis, dan Salibis yang berkonspirasi untuk menghancurkan Islam (Losurdo, 2004: 6). Namun, tidak hanya berkaitan dengan agama, fundamentalisme juga dapat berkaitan dengan etnis dan kultural, sebagaimana dicontohkan dalam Losurdo (2004: 19) pada upaya-upaya Jermanisasi terhadap unsur-unsur kebudayaan seperti agama, penggunaan nama, sistem pemerintahan, dan moralitas oleh pemikir-pemikir seperti Fichte. Di sisi lain, bangsa Yahudi juga menggunakan identitas keagamaan dan identitas etnis untuk membentuk negara Israel sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai fundamentalisme.

Tipe-Tipe Konsep Fundamentalisme

Menurut Lasurdo (2004: 1-2), dalam konteks keagamaan, fundamentalisme dapat dibagi berdasarkan beberapa jenis. Pertama, Fundamentalisme Yahudi yang merujuk pada kesucian negara Israel yang menggunakan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan bermasyarakat serta menolak supremasi yang berkaitan dengan penerapan hukum tertinggi, yang mana hal ini sebagai fokus utama dari kaum Yahudi kemudian menyebabkan kelompok fundamentalisme itu sendiri telah melawan institusi politik yang sebelumnya telah ada. Kedua, Fundamentalisme Islam yang merujuk pada pendudukan tinggi penerapan hukum Syariah yang mana segala tindakan umat Islam harus sesuai dengan hukum Syariah tersebut dan menempatkannya sebagai landasan hukum dalam institusi kenegaraan. Selain itu, Fundamentalisme Islam juga berupaya untuk melakukan usaha perlindungan atau menghindari intervensi dari luar seperti doktrin agama lain dengan melakukan usaha pembersihan kultural yang menolak segala pemikiran Barat mulai dari liberalisme hingga komunisme. Ketiga, fundamentalisme Katolik yang berasumsi bahwa pemikiran global merupakan salah satu faktor pendukung adanya delegitimasi hukum, sehingga hal ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan anti-modernitas di dunia untuk melawan arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Sedangkan menurut Green (2003: 2), fundamentalisme tidak hanya berhenti pada konteks keagamaan saja namun juga pada aspek etnis dan kultural. Pertama, terdapat Fundamentalisme Nasionalis yang meyakini bahwa konsep yang dimiliki oleh suatu bangsa merupakan hal yang fundamental karena memiliki nilai-nilai sosial yang menjadi akar suatu bangsa. Fundamentalisme Nasionalis dapat dikatakan identic dengan pergerakan anti modernisasi karena hal tersebut dianggap dapat mengancam identitas bangsa itu sendiri. Dan kedua, terdapat Fundamentalisme Kultural yang merupakan bentuk penolakan terhadap dampak perubahan yang disebabkan oleh arus globalisasi yang menyebabkan adanya benturan identitas. Pada umumnya, Fundamentalisme Kultural telah terkonstruksi secara historis dan menitikberatkan pada persamaan identitas. Tipe ini juga seringkali berkaitan dengan prinsip self determination yang ditunjukkan dalam upaya-upaya untuk bebas dari segala pertentangan yang ada (Green, 2003: 4). Suatu kelompok kultural tertentu lantas berusaha untuk menegaskan eksistensinya dalam masyarakat melalui suatu “penggambaran batas” guna menentukan pihak self dan others.

Selanjutnya, Gang dan Epstein (2004: 10) memaparkan bahwa fundamentalisme juga dapat dibedakan berdasarkan nilai-nilai ekonomis yang secara tidak langsung berada di dalamnya. Pertama, terdapat Fundamentalisme Sektarian yang seringkali disamakan dengan tipe mopolistik ketika pemimpin kelompok akan meningkatkan tingkat ketaatan menjadi tingkat yang optimal. Namun, seringkali fundamentalisme dalam kelompok ini mengalami penurunan penganut karena untuk meningkatkan ketaatan linear akan membutuhkan peningkatan biaya dalam menjalani keyakinan itu sendiri. Kedua, terdapat fundamentalisme yang masih memiliki opsi di luar kelompok tersebut atau masih memiliki akses tidak terbatas terhadap sumber-sumber informasi yang ada sehingga terdapat dua kemungkinan yakni pengikut dapat meningkatkan ketaatan saat opsi eksternal rentan akan biaya transaksi yang tinggi atau pengikut dapat menurunkan ketaatan ketika opsi eksternal justru menunjukkan efisiensi biaya transaksi. Ketiga, terdapat pula fundamentalisme yang saling bersaing satu sama lain. Penganut dalam tipe fundamentalisme ini akan mengalami peningkatan ketaatan ketika penganut tidak yakin bahwa ada pemimpin lain yang memiliki kredibiltas dan kapabilitas yang setara dengan pemimpinnya saat ini, serta adanya peningkatan toleransi antara pemimpin kelompok dengan anggota karena ada ketakutan akan hilangnya pengikut.

Keterkaitan Fundamentalisme dan Globalisasi

Di era kontemporer, aksi fundamentalis seringkali dimaknai sebagai aksi-aksi radikal yang terjadi antar kelompok kepercayaan di dunia. Hal ini menyebabkan munculnya konotasi dan persepsi negatif terhadap kelompok-kelompok fundamentalis itu sendiri. Jika ditilik lebih dalam, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pada dasarnya fundamentalisme memang memiliki nilai-nilai yang bertolak belakang dengan globalisasi. Dapat ditunjukkan dalam globalisasi yang menciptakan bentuk komunikasi baru, kemudian dapat berdampak pada integrasi masyarakat dan mengaburkan batas-batas kewilayahan, sehingga nilai-nilai yang ada juga dapat bercampur dan tidak murni seperti dahulu. McNeill (1993: 12) memaparkan bahwa globalisasi telah menghasilkan tekanan dan kesukaran dalam masyarakat yang seringkali diwujudkan melalui pergerakan fundamentalis, guna melawan ketidakpastian hidup yang mengacu pada kitab suci atau hukum tertinggi yang dianutnya. Kelompok-kelompok fundamentalis tersebut lantas berupaya untuk merekruit masyarakat agar menjadi anggota kelompoknya dan menjaga eksistensi dari paham yang dianutnya. Sebagai contoh, Mormon polygamists dan Jewish haredi lebih memprioritaskan anak-anaknya untuk diangkat sebagai anggota, sedangkan Pantecostalists of Guatemala lebih memilih untuk melakukan rekruitmen di masyarakat (McNeill, 1993: 12). Dijabarkan lebih lanjut bahwa fundamentalisme sendiri bersifat reaktif, yang mana perubahan sekecil apapun dalam periode waktu yang terlalu singkat dapat menimbulkan konflik dan pertentangan dalam masyarakat. Green (2003: 5) menyimpulkan bahwa fundamentalisme dapat dikatakan sebagai antithesis dari konsep pluralitas dan secara otomatis memiliki prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kosmopolitanisme.

Sementara itu, Losurdo (2004: 10) berpendapat bahwa konsep fundamentalisme adalah tindakan pra-modern yang melawan fenomena modernitas sebagai sebuah kesalahan. Hal ini dikarenakan penafsiran fundamentalisme sebagai penolakan terhadap dunia modern tidaklah tepat untuk menggambarkan fundamentalisme di era kini, karena pada dasarnya kaum fundamentalis tidak melihat bahwa modernitas sebagai suatu hal yang selalu buruk namun akan melakukan tindakan-tindakan pembelaan terhadap kepercayaannya ketika nilai-nilai dasar yang ada di masyarakat mengalami pergeseran dan tidak lagi murni seperti sediakala. Sebagai contoh, Iran merupakan salah satu negara modern di Timur Tengah baik dalam aspek politik maupun sosial-ekonomi, namun pada kenyataannya berbagai tindakan fundamentalis sering terjadi di kawasan tersebut, utamanya berasal dari kelompok agama tertentu (Losurdo, 2004: 8).

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya prinsip fundamentalisme tidak selalu berkaitan dengan gerakan-gerakan ekstrimis dan militan yang mengandung tindak kekerasan di masyarakat. Fundamentalisme pada dasarnya merujuk pada sekelompok orang dengan kepercayaan terhadap konteks keagamaan, etnis, atau kultural yang sama dan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang dianutnya tersebut sebagai hukum tertinggi serta sudah selayaknya digunakan pula di masyarakat. Seringkali hal ini kemudian menimbulkan pemaksaan nilai pada masyarakat di luar kelompoknya dan dapat menyebabkan konflik dan pertentangan. Namun sejatinya hal ini ditujukan untuk meminimalisir adanya pergeseran nilai akibat modernisasi dan integrasi sosial yang ada pada era globalisasi dan merupakan suatu bentuk pertahanan eksistensi nilai-nilai tersebut di masyarakat. Penulis memandang bahwa fundamentalisme dapat dikatakan membawa pengaruh negatif ketika terjadi tindakan-tindakan ekstrim dan agresif yang kemudian memicu pertikaian di masyarakat bahkan sampai membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Sedangkan di sisi lain, paham fundamentalisme juga dapat membawa pengaruh positif untuk menyatukan masyarakat dengan kepercayaan yang sama untuk semakin memperkuat hubungan antar sesamanya tanpa harus merugikan pihak lain yang memiliki kepercayaan yang berbeda.

Kata Kunci: Fundamentalisme, Fundamentalisme Agama, Fundamentalisme Etnis, Fundamentalisme Kultural, Globalisasi

Referensi:

Anon. 1999. “What is Fundamentalism?”. Saint Charles Borromeo Catholic Church.

Gang, Ira N dan Gil S. Epstein. 2004. “Understanding the Development of Fundamentalism” dalam Discussion Paper Series, No. 1227, July 2004, pp. 1-28

Green, Joyce A. 2003. Cultural and Ethnic Fundamentalism: The Mixed Potential for Identity, Liberation, and Oppression. Public Lecture at the Saskatchewan Institute of Public Policy

Losurdo, Domenico. 2004. “What is Fundamentalism?” dalam Nature, Society, and Thought, Vol. 17, No. 1, pp. 5-46

McNeill, William H. 1993. “Fundamentalism and the World of the 1990s” dalam Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 47, No. 3, Dec. 1993

Shupe, Anson dan Jeffrey K. Hadden. (1989). “Is There Such a Thing as Global Fundamentalism?” dalam Secularization and Fundamentalism Reconsidered. New York: Paragon House.