Setelah empat dekade berperan sebagai anggota dari blok Uni Eropa, mulai muncul keinginan Inggris untuk menjadi independen dan berkembang sendiri. Sejak 2016, referendum Brexit telah menyita perhatian masyarakat Eropa dan dunia terkait rencana Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Setelah melalui sejumlah ketidakpastian dan penundaan terkait Brexit, pada akhirnya pemerintah Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Januari 2020 lalu dan kini tengah memasuki masa transisi untuk 11 bulan ke depan. Salah satu berita BBC menuliskan bahwa pada masa ini, Inggris masih tetap tergabung dalam custom union dan single market Uni Eropa serta tetap mematuhi aturan-aturan Uni Eropa. Meski demikian, kini Inggris sudah tidak termasuk ke dalam institusi politik Uni Eropa sehingga tidak lagi dilibatkan dalam diskusi, pembuatan kebijakan, dan tidak pula mengirimkan perwakilan negaranya dalam forum Uni Eropa.

Untuk mencapai keputusan pemerintah Inggris untuk keluar dari Uni Eropa pada tanggal 31 Januari 2020 sejatinya telah melalui proses yang panjang. Pengajuan Brexit secara formal telah dilakukan sejak tahun 2017 di bawah Artikel 50 dari Perjanjian Lisbon yakni sebuah proses legal selama jangka waktu dua tahun, sehingga tanggal formal Brexit seharusnya terjadi pada tanggal 29 Maret 2019. Namun, terjadi penundaan ketika pihak Konservatif Inggris yang mendukung hard Brexit tidak sepakat dengan pengajuan Brexit oleh Theresa May yang dipandang akan menjebak Inggris dalam pasar Eropa. Menghadapi hal ini, Uni Eropa sepakat untuk menunda hingga tanggal 12 April. Meski demikian, pihak Inggris belum juga menemui kesepakatan sehingga terjadi penundaan kembali hingga tanggal 31 Oktober 2019.

Ketika Boris Johnson menjabat di bulan Juli, ia bersumpah akan mengeluarkan Inggris dari blok Eropa sebelum Oktober. Namun pihak oposisi dan pemberontak-pemberontak mulai mengambil kontrol dalam proses Brexit dan berpindah ke no deal Brexit yakni Inggris akan keluar tanpa menahan kerugian yang dapat terjadi. Hal ini mendorong Johnson untuk mencari ekstensi dan mendesak Uni Eropa untuk mengundur kembali proses Brexit menjadi tanggal 31 Januari 2020. Pada akhirnya, Mr. Johnson berhasil mengajak sejumlah pihak oposisi yang cukup untuk menyepakati pemilihan umum dan Brexit pun dapat terjadi.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah penentuan seberapa dekat hubungan yang ingin dijalani Inggris dan Uni Eropa. Mengingat kerjasamanya dengan Uni Eropa merupakan salah satu kerjasama yang paling menguntungkan bagi Inggris yakni menempati kurang lebih separuh dari keseluruhan ekspornya, Inggris membutuhkan strategi dan perhitungan yang tepat untuk dapat terhindar dari kerugian bisnis dan ekonomi. Menurut berita CNN dalam situsnya, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson berencana untuk melebarkan sayap negosiasinya dengan membuat kesepakatan-kesepakatan menguntungkan tidak hanya dengan Uni Eropa namun juga dengan blok lain seperti Amerika Serikat karena Inggris telah terbebas dari anggota blok Eropa. Namun meski demikian, di sisi lain situasi ini juga dapat menyulitkan Inggris untuk bekerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Jerman dan Perancis, yang mana hal ini dapat menghancurkan supply chain dan naiknya harga barang dan jasa yang berasal dari negara-negara tersebut.

Dituliskan lebih lanjut dalam berita tersebut bahwa adanya kesalahan perhitungan dalam kebijakan Inggris dapat menyebabkan kerugian yang fatal baik bagi Inggris sendiri maupun bagi Uni Eropa. Jika hingga akhir masa transisi kesepakatan masih belum juga ditemui, hard brexit dapat terjadi sehingga dapat memengaruhi perekonomian Inggris dan Uni Eropa. Hard brexit sendiri merujuk pada situasi ketika Inggris keluar dari Uni Eropa secara sepenuhnya termasuk dari single market dan customs union sehingga Inggris memperoleh lebih banyak kontrol terhadap batasan teritorial dan imigrasinya. Dengan kata lain, Inggris siap untuk menerima disrupsi jangka pendek khususnya dalam hal ekonomi yang disebabkan oleh kebebasannya untuk beroperasi secara independen.

Lebih lanjut, pengadaan kesepakatan dengan Amerika Serikat juga bukanlah hal yang mudah. Meski saat ini hubungan keduanya mengalami surplus, namun sulit bagi Amerika Serikat untuk memberi keringanan dan uang secara cuma-cuma pada Inggris. Akibatnya, permintaan produk agrikultur dapat meningkat dengan tajam dan dapat terjadi kenaikan harga obat-obatan. Jika Inggris tidak berhasil memenuhi permintaan-permintaan tersebut, perjanjian pasar bebas antara keduanya dapat terancam.

Dengan demikian, saat ini Inggris tengah memasuki masa transisi hingga tanggal 31 Desember yang sangat krusial untuk masa depannya. Masa ini akan dipenuhi dengan upaya-upaya kesepakatan antar kedua belah pihak dan upaya Mr. Johnson untuk merealisasikan janji-janjinya pada masyarakat Inggris. Baginya, setiap langkah memiliki resiko-resiko tersendiri karena di masih terdapat perdebatan terkait masa depan yang terbaik untuk Inggris. Selain itu, kesepakatan-kesepakatan tersebut juga harus dapat diselesaikan sebelum jangka waktu yang ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa masa ini merupakan masa yang krusial untuk Inggris dan Uni Eropa.

Referensi:

Mueller, Benjamin. 2020. “What is Brexit? And What Happens Next?” [online] tersedia dalam https://www.nytimes.com/interactive/2019/world/europe/what-is-brexit.html [diakses 11 Februari 2020]

Barnes, Peter. 2020. “Brexit: What Happens Now?” [online] tersedia dalam https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399 [diakses 11 Februari 2020]

Chaplain, Chloe. 2018. “What do ‘Hard Brexit’ and ‘Soft Brexit’ Mean and What is the Difference Between Them?” [online] tersedia dalam https://inews.co.uk/news/politics/brexit/hard-brexit-vs-soft-brexit-difference-meaning-what-consequences-202489 [diakses 11 Februari 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com