Pemberontakan dan separatisme merupakan isu yang kerap ditemukan di salah satu negara Asia Tenggara, Myanmar. Dalam beberapa hari belakangan, setidaknya telah terdapat 32 masyarakat yang meninggal dan 71 luka-luka karena serangan udara dan penembakan di Provinsi Rakhine dan Chin yang terjadi antara kelompok pemberontak The Arakan Army (AA) – kelompok bersenjata pejuang otonomi Rakhine – dan tentara pemerintahan Myanmar yang disebut dengan nama the Tatmadaw. Menurut juru bicara UN Human Rights, Rupert Colville, operasi militer yang dilakukan di wilayah tersebut telah banyak menghasilkan korban wanita dan anak-anak, serta telah menghancurkan dan membakar sejumlah sekolah dan rumah-rumah warga. Namun, hal ini dibantah oleh juru bicara tentara Myanmar, Tun Tun Nyi, yang mengatakan bahwa berita tersebut tidak benar dan meski memang terjadi perkelahian, namun tidak ada korban jiwa dan penembakan yang disengaja. Sulitnya akses informasi menyebabkan para jurnalis belum mengetahui secara pasti, apakah korban meninggal disebabkan oleh penargetan yang disengaja atau terjadi saat terjadi baku hantam antara kelompok pemberontak dan tentara.

Terkait konflik yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun tersebut, beberapa negara besar termasuk Inggris dan Amerika Serikat serta beberapa organisasi internasional telah mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan pertempuran dan fokus melawan pandemik COVID-19. Sejauh ini, Myanmar telah melaporkan 85 kasus positif COVID-19 dan empat orang meninggal dunia. Menurut masyarakat Myanmar sendiri, tentara pemerintah belum melakukan upaya maksimal untuk menghentikan konflik. Naw Hser Hser, ketua the Women’s League of Burma, mengatakan bahwa negara seharusnya berjuang melawan COVID-19, namun justru meningkatkan tindakan ofensifnya terhadap kelompok-kelompok etnis bersenjata di Rakhine, Chin, Karen, dan Shan. Terlebih, kelompok Arakan Army telah mengajukan gencatan senjata pada tentara pemerintah selama satu bulan di bulan April karena situasi pandemik. Akan tetapi hal ini justru ditolak oleh pemerintah dengan dalih pada gencatan senjata sebelumnya, kelompok Arakan Army juga menolak bekerjasama.

Informasi terkait pertempuran dan situasi terbaru di Rakhine memang sulit didapatkan karena pemerintah Myanmar telah menutup akses internet secara sementara di beberapa bagian Myanmar – termasuk Rakhine – untuk menjaga keamanan nasional sejak awal Februari. Telenor, organisasi telekomunikasi asal Norwegia adalah pihak pertama yang mengetahui hal ini karena mereka tidak dapat menghubungi rekan mereka yang tinggal di Myanmar. Selama penutupan terjadi, terjadi sejumlah penangkapan terhadap orang-orang yang protes dan mengkritik pemerintah. Di Yangon, lima orang ditangkap pada tanggal 24 Februari atas tuduhan telah melanggar hukum Myanmar terkait protes damai. Pemerintah menganggap bahwa masyarakat di daerah-daerah tersebut memiliki kecenderungan untuk memihak kelompok pemberontak dan menyalahkan jaringan internet sebagai sumber penyebar informasi mereka sehingga pemutusan akses internet dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk menghindari konflik. Jenderal Mayor dari Komite Informasi Militer Myanmar, Soe Naing Oo, mengatakan bahwa penutupan akses akan terus dilakukan hingga konflik mereda.

Merespon kebijakan tersebut, sejumlah aktivis dan jurnalis mengatakan bahwa internet blackout adalah bagian dari pelanggaran pemerintah terhadap HAM dan meragukan pernyataan pemerintah bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan negara. Menutup akses internet berarti dengan sengaja mengisolasi mereka dari dunia dan melarang mereka berinteraksi dengan siapa pun di luar Myanmar. Selain itu, hal ini juga mempersulit media dan jurnalis untuk menulis terkait konflik ini karena mereka tidak dapat menghubungi narasumber, mengambil rekaman video, atau secara langsung melaporkan situasi di wilayah tersebut. Menurut Amnesty Interntional, upaya masyarakat untuk memperbaiki hal ini juga sulit dilakukan karena kritik dalam bentuk apa pun tidak akan diterima dan mereka yang melakukannya akan ditangkap oleh petugas pemerintah. Padahal, Presiden Myanmar, Aung San Suu Kyi sendiri sejatinya beberapa kali telah mendorong generasi muda Myanmar untuk turut berpartisipasi dalam politik, namun sekarang ia justru menangkap para pelajar yang menyuarakan pendapatnya.

Sedangkan terkait pandemik COVID-19, penutupan akses internet juga kemudian dapat menghambat arus informasi dan bantuan kemanusiaan yang berasal dari luar negeri. Saat ini, Myanmar memiliki sekitar 240.000 Internally Displaced Persons (IDPs) yang menurut laporan UN High Commissioner for Human Rights, sangat rentan terhadap virus corona. Sekitar 100.000 di antaranya terdapat di wilayah Kachin dan tersebar di 138 tempat pengungsian yang berbeda. Di beberapa tempat pengungsian tersebut, telah terdapat upaya-upaya untuk mencegah penyebaran dan melaksanakan himbauan menteri kesejatan seperti melarang acara perkumpulan kelompok, mendirikan ruang karantina untuk masyarakat yang selesai bepergian, dan mengubah beberapa gedung sekolah menjadi ruang ibadah individual.

Pada tanggal 24 Maret, media Myanmar mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun rencana nasional bagi para IDP yang kemudian baru dilaksanakan pada tanggal 14 April oleh menteri kesejahteraan sosial yang bekerjasama dengan sejumlah organisasi kemanusiaan. Beberapa kelompok gereja lokal juga membantu program pencegahan tersebut dengan melakukan sosialisasi terkait COVID-19 dan memberikan bantuan material seperti pos-pos cuci tangan, alat perlindungan personal, dan suplai alat-alat medis. Meski demikian, kerentanan IDP di Myanmar masih tergolong tinggi karena luas wilayah yang kecil dan ramai, jumlah toilet yang kurang, ketergantungan tinggi terhadap gaji harian, dan kurangnya makanan bernutrisi serta obat-obatan.

Referensi:

Al-Jazeera, 2020. “Children Killed as  Clashes Between Myanmar Army, Fighters Rage” [online] tersedia dalam https://www.aljazeera.com/news/2020/04/children-killed-clashes-myanmar-army-fighters-rage-200417134729901.html [diakses 19 April 2020]

BBC, 2020. “Rohingya Crisis: UN Reports Surge of Deadly Fighting in Myanmar” [online] tersedia dalam https://www.bbc.com/news/world-asia-52331129 [diakses 19 April 2020]

Nachemson, Andrew dan Mang, Lun Min. 2020. “Fighting in Rakhine, Chin States Rages as Myanmar Limits Internet” [online] tersedia dalam https://www.aljazeera.com/news/2020/03/fighting-rakhine-chin-states-rages-myanmar-limits-internet-200304033937563.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links [diakses 19 April 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti