Diskursus akan gender sendiri pada dasarnya didasari oleh konsep mengenai sistem, peran, dan relasi laki-laki dan wanita di luar konteks biologis (INSTRAW, 1996). Dalam hal ini, gender lebih membahas dalam topik-topik sosial, politik, dan ekonomi sesuai dengan pola pikir sistemik antara maskulin dan feminim. Pendekatan gender sendiri melihat bagaimana pola pemikiran maskulin dan feminim terhadap isu-isu tersebut. Selain itu, pendekatan gender berusaha untuk melihat bagaimana pola pemikiran maskulin maupun feminim berpengaruh terhadap interaksi-interaksi yang ada di dunia. Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan mengenai peran gender dalam upaya resolusi konflik global.

Menurut Guhathakurta (2004), konflik seringkali diidentikkan dengan gender maskulin yang dapat dilihat dari persepsi akan laki-laki yang dianggap sebagai kaum yang kuat secara fisik, sementara wanita dianggap sebagai kaum yang secara fisik lemah. Hal ini kemudian membentuk pandangan umum masyarakat yang menyatakan bahwa laki-lakilah yang menyebabkan konflik sementara wanita yang berusaha untuk menghindari konflik. Guhathakurta (2004) sendiri menyebutkan bahwa terdapat tiga teori yang berusaha untuk menjelaskan peran wanita dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Teori pertama menyebutkan bahwa men make war, women make peace yang memberikan fokus akan peran wanita sebagai pencipta kedamaian. Dalam konteks perang tradisional, persepsi laki-laki sebagai penyebab perang dapat dilihat dari peran laki-laki dalam peperangan sebagai jendral maupun tentara yang memberikan kematian, sementara wanita sebagai dokter atau perawat yang memberikan kehidupan. Teori kedua yaitu victimization vs women’s agency yang berusaha untuk menjelaskan persepsi yang menyatakan bahwa wanita hanya merupakan objek atau korban perang, sehingga membatasi peran wanita sendiri untuk menciptakan perdamaian. Teori ketiga yaitu cause not consequences yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berdampak buruk bagi masyarakat tidak serta merta merupakan hasil dari konflik, melainkan berdasarkan aksi-aksi maskulin yaitu militerisasi, struktur masyarakat, dan lebih menekankan tentang penyebab konflik itu sendiri dari pada hasil dari konflik.

Umumnya, terdapat dua pandangan mengenai peran wanita yang memiliki sifat feminim dalam konflik atau lebih spesifik lagi dalam konteks peperangan (Guhathakurta, 2004). Peran pertama dan yang paling sering dijumpai adalah pandangan mengenai wanita sebagai korban dari suatu konflik. Umumnya wanita dipandang sebagai objek yang menderita akibat peperangan yang tidak diikutinya. Hal ini didasari dari pandangan mengenai wanita sebagai korban perang yang mengalami kekerasan ataupun pemerkosaan selama peperangan. Sementara itu, terdapat pandangan kedua yang menyebut bahwa wanita merupakan subjek yang tidak memiliki kepentingan politik terkait dengan konflik tersebut atau yang disebut sebagai political innocents. Dalam konteks ini, wanita dianggap memiliki keistimewaan dengan tetap melakukan aksi-aksi sosial dan ekonomi sesuai dengan persepsi wanita yang menjaga anak dan keluarganya. Maka dari itu, wanita dianggap sebagai sosok yang cocok untuk menjalankan proses negosiasi perdamaian dalam sebuah konflik antara pihak-pihak yang bertikai yang terbebas dari kepentingan-kepentingan politik dan lebih berfokus pada penyelesaian masalah dan penciptaan kedamaian.

Di luar konsep konflik dalam konteks peperangan, pendekatan gender juga berusaha untuk melihat bagaimana keamanan dapat tercipta. Konsep keamanan yang dimaksud lebih berkaitan pada aspek-aspek yang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan lebih berorientasi pada interaksi-interaksi elit politik. Kondisi aman sendiri dapat tercapai apabila tidak ada kontak fisik senjata maupun momen ketika perjanjian perdamaian telah disetujui oleh pihak-pihak yang berdamai atau yang disebut sebagai kondisi negative security. Namun, pembahasan lebih lanjut tidak hanya seputar berhentinya kontak fisik senjata melainkan lebih dalam lagi berkaitan dengan budaya kekerasan itu sendiri. Menurut Turshen dan Twagiramariya (1998), jumlah kekerasan terhadap wanita justru bertambah ketika peperangan telah selesai. Dalam hal ini, pendekatan gender berusaha untuk melihat mengenai penyenbab dari pola interaksi yang demikian. Selain itu, pendekatan gender juga penting untuk mencari solusi paling tepat untuk tidak hanya menghentikan konflik secara fisik naming juga budaya kekerasan itu sendiri.

Untuk menjalankan pola pemikiran feminim, Guhathakurta (2004) melihat bahwa terdapat tiga dimensi bagi wanita untuk berkontribusi aktif dalam upaya mencapai perdamaian dunia. Pertama, yaitu women’s political awareness yang berusaha untuk memberikan kesadaran politik bagi wanita dalam isu-isu yang selama ini tertutup bagi kaum wanita. Dengan demikian, pendekatan-pendekatan baru dalam upaya penyelesaian konflik dapat muncul akibat pola pemikiran feminim yang berbeda dengan pola pemikiran maskulin yang selama ini digunakan. Kedua, yaitu women negotiating everyday conflict yaitu upaya bagi wanita untuk untuk mulai menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari. Dengan dimulai dari resolusi konflik sederhana, maka isu-isu konfliktual yang sepele dapat terhindarkan akibat pola pemikiran feminim yang menghindari kekerasan dapat terjalin sehingga upaya lebih besar dapat dikerahkan ke isu-isu yang lebih penting pula. Ketiga, yaitu organized activism yang menjelaskan bahwa wanita dapat mengorganisir gerakan-gerakan aktivis. Hal ini berbeda dengan gerakan aktivsi yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, gerakan aktivis wanita lebih bersifat anti-kekerasan dan berupaya untuk menyelesaikan masalah dari akar-akarnya, termasuk permasalahan kultural.

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa permasalahan gender merupakan hal yang relevan untuk dibahas dalam upaya resolusi konflik global. Persepsi mengenai gender maskulin yang konfliktual dan feminim yang damai menunjukkan akan pentingnya peran wanita sebagai abstraksi dari feminisme dalam penciptaan perdamaian dunia. Penulis berpendapat bahwa diskursus gender dalam resolusi konflik global berperan untuk menciptakan pola-pola pemikiran baru dari pola pemikiran yang sudah ada. Pola pemikiran maskulin cenderung mengedepankan penyelesaian masalah secara jangka pendek dan didasari oleh kepentingan individu, sementara perspektif feminim berusaha untuk menyelesaikan masalah dari akarnya serta bersifat jangka panjang.

Referensi:

Guhathakurta, Meghna, (2004). The Chittagong Hill Tracts (CHT) Accord and After: Gendered Dimensions of Peace. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development.

INSTRAW, (1996). Gender Concepts in Development Planning: A Basic Approach. Santo Domingo: INSTRAW.

Turshen, Meredith dan Twagiramariya, Clotilde, (1998). What Women do in Wartime: Gender and Conflict in Africa. London: Zed Books.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.