Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi dalam era globalisasi memengaruhi pola tatanan dan strategi yang diimplementasikan dalam hubungan internasional. Kemudahan yang didapat dari akses terhadap media tradisional dan elektronik menyebabkan peningkatan intensitas hubungan antar negara sehingga muncul urgensi bagi negara-negara untuk mengembangkan sarana media komunikasinya. Pemanfaatan tenologi tersebut digunakan sebagai sarana penyebaran informasi dalam situasi-situasi tertentu yang umumnya berkaitan dengan tujuan politik masing-masing negara dalam menjaga perdamaian dunia. Kemajuan dan kesuksesan bagi suatu negara kemudian tidak hanya didapatkan melalui kontak fisik dan penggunaan militer namun juga berasal dari dukungan masyarakat atau opini publik. Maka dari itu, perebutan persepsi masyarakat menjadi hal yang mendasari penggunaan media sebagai sarana penyebaran informasi dan komunikasi khususnya bagi negara-negara besar. Joseph Nye (2008) dalam tulisannya yang berjudul menjelaskan lebih lanjut mengenai dinamika penggunaan sarana media komunikasi sebagai sumber soft power dalam era kontemporer.

Power sebuah negara dapat didistribusikan melalui tiga cara yakni ancaman koersif, pembayaran, dan daya tarik. Dalam era kontemporer, penggunaan soft power menjadi lebih banyak digunakan karena perdamaian dunia dan demokratisasi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem global. Soft power adalah kemampuan untuk membuat suatu pihak bertindak seperti yang diinginkan pihak tertentu melalui daya tarik yang bergantung kepada kultur, nilai, dan kebijakan yang dimilikinya (Nye, 2008). Arthur Schlesinger dalam Nye (2008) mengatakan bahwa figur-figur politik seperti Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, dan Kennedy paham akan pentingnya kemampuan untuk memengaruhi seseorang sebagai element of power. Strategi penggunaan power yang baik disebut juga dengan smart power yaitu penggabungan yang seimbang dan efisien dari soft power dan hard power. Didalam soft power, terdapat aspek-aspek yang intangible seperti kepribadian yang menarik, nilai-nilai politik dan budaya, serta adanya peran institusi dan kebijakan. Dengan melihat kapabilitas yang dimiliki, suatu negara dapat memproduksi soft power dalam nilai-nilai yang ditunjukkan melalui budaya, praktek-praktek internal dan hubungan dengan negara lain (Nye, 2008). Bagi sebuah negara, diplomasi publik adalah cara yang dapat digunakan untuk mempromosikan soft power dan merupakan hal yang esensial khususnya dalam masa Perang Dingin. Diplomasi publik berperan sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk berkomunikasi dan menarik perhatian publik. Diplomasi publik yang baik adalah adanya pemahaman terkait peran kredibilitas, refleksi diri, dan masyarakat sipil yang membentuk soft power itu sendiri. Sedangkan tujuan utama soft power adalah untuk mengubah preferensi masyarakat terhadap suatu isu dengan cara yang tidak memaksa (Nye, 2008).

Menilik lebih dalam, pemerintah dapat mencari perhatian sumber-sumber potensial melalui siaran, subsidi pertukaran kultural, dan sebagainya. Namun terkait penyebaran informasinya, nilai-nilai yang disebarkan dapat menjadi bumerang bagi negara itu sendiri bila tidak sesuai dengan masyarakat yang ditargetkan. Hal ini kemudian dapat mendorong kemunculan repulsi negatif dari masyarakat dan pemberontakan terhadap pemerintah seperti reaksi sebagian masyarakat dunia yang kontra terhadap istilah War on Terror yang disebarkan Amerika Serikat. Lebih lanjut, perkembangan radio di tahun 1920-an menyebabkan pemerintah mulai memasuki arena siaran asing dan pada tahun 1930-an kaum komunis dan fasis bersaing untuk mempromosikan ideologinya kepada dunia (Nye, 2008). Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang semakin meningkatkan penggunaan informasi sebagai sarana diplomasi, dapat dilihat dari didirikannya Office of Wartime Information untuk menyebarkan berita yang dianggap benar. Selain itu, terdapat pula dukungan pemerintah terhadap Hollywood untuk menyebarkan paham Amerika Serikat melalui pemutaran film secara global. Kondisi ini terus berlangsung hingga masa Perang Dingin yang mana media digunakan untuk kepentingan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun pasca Perang Dingin, peran soft power menurun dan Amerika Serikat tidak banyak menginvestasikan dananya untuk kepentingan diplomasi publik lagi (Nye, 2008).

Keberhasilan soft power mulai berkembang kembali pasca peristiwa 9/11 yang mana Presiden Amerika Serikat, George Bush, menggunakan diplomasi publik terkait perang melawan terorisme untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Di era kontemporer saat ini, demokratisasi negara-negara menyebabkan opini publik menjadi sama pentingnya dengan hubungan diplomatik antar pemimpin negara pada hubungan tradisional. Namun, kemudahan akses internet menyebabkan adanya ledakan informasi yakni banyaknya aliran informasi yang bebas dan tidak terkontrol (Nye, 2008). Banyaknya informasi yang beredar menyebabkan perhatian masyarakat semakin terpecah dan tidak terfokus. Maka dari itu, kredibilitas dan reputasi menjadi hal yang penting dalam mencari informasi yang benar adanya. Politik kemudian tidak lagi selalu difokuskan kepada keberhasilan militer dan ekonomi, namun menjadi kontes persaingan kredibilitas dalam penyebaran informasinya. Informasi yang dianggap sebagai propaganda, bentuk arogansi, dan tidak mementingkan kepentingan publik akan mengancam kredibilitas dan soft power suatu negara (Nye, 2008).

Diplomasi publik yang efektif dilakukan secara dua arah yakni mendengar dan berbicara. Maka pertukaran budaya dan nilai-nilai dianggap lebih efektif dilakukan jika dibandingkan dengan siaran satu arah (Nye, 2008). Hal ini disebabkan oleh adanya nilai-nilai budaya yang berbeda di berbagai wilayah sehingga akan ada filter kultural yang dapat melahirkan banyak persepsi dan interpretasi yang berbeda. Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet dapat memudahkan negara untuk mempromosikan soft powernya karena dapat melakukan siaran sekaligus mendapat feedback langsung dari masyarakat. Selain itu, internet dapat digunakan untuk menargetkan kelompok tertentu dan dapat menembus barikade pemerintah yang melarang penggunaan media tradisional. Namun, hal ini juga dapat menjadi kelemahan karena kurangnya kontrol yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap informasi yang tersebar (Nye, 2008). Tidak hanya internet, perusahaan-perusahaan domestik dan militer juga dapat berperan penting dalam penyebaran soft power suatu negara. Representatif dan merk dari perusahaan domestik dapat menjadi sponsor pemerintah, sedangkan militer dapat melakukan pertukaran petugas, latihan bersama, dan program asistensi dengan negara lain pada kondisi damai (Nye, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa dalam era kontemporer, demokratisasi negara-negara menyebabkan peran opini publik menjadi penting sehingga soft power merupakan salah satu cara efektif yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mendukung persebaran yang memadai ke berbagai wilayah dan kalangan masyarakat di seluruh dunia. Soft power memiliki serangkaian nilai-nilai penting terkait asset-aset intangible seperti kepribadian yang menarik, kultur, nilai-nilai politik, serta adanya peran institusi dan kebijakan. Diplomasi publik kemudian menjadi cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan kredibilitas dan reputasi bagi soft power sebuah negara. Penulis beropini bahwa dalam penyebaran informasi itu sendiri, budaya berperan sebagai filter yang dapat membentuk pandangan dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu. Maka dari itu, kredibilitas informasi merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari subjektivitas dalam masyarakat itu sendiri.

Referensi:

Nye, Joseph S. 2008. “Public Diplomacy and Soft Power” dalam Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol 616, pp. 94-109