Konflik etnis merupakan salah satu macam konflik yang seringkali terjadi di kawasan Asia Tenggara karena diversitas yang terdapat baik secara demografis, kependudukan, geografis, hingga keadaan sosial budaya. Brown (1988) dalam tulisannya yang berjudul From Peripheral Community to Ethnic Nations: Separatism in Southeast Asia menjelaskan keadaan, proses, sebab dan akibat gerakan separatisme yang terjadi di Asia Tenggara dengan memberi tiga contoh kasus utama yakni kasus muslim Moro yang terdapat di Filipina, etnis Pattani Malays di Thailand, serta Shan dan karen di Myanmar. Ketiga kasus tersebut dipilih karena dianggap dapat mewakili penjelasan mengenai diversitas Asia Tenggara melalui latar belakang dan tujuan yang berbeda. Kemudian ia juga menjelaskan hubungan gerakan separatis tersebut dengan peran pemerintah masing-masing negara yang dipandang sebagai salah satu alasan utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan separatis.

Gerakan separatisme yang dilandasi oleh nasionalisme etnis sebagai ideologinya dapat disebabkan oleh dua faktor yakni pandangan bahwa pembelaan dari suatu etnis terhadap budaya dan nilai-nilai primordialnya, dan anggapan bahwa kondisi sosial dan politik yang ada mendorong masyarakat untuk menumbuhkan kesetiaannya pada etnis dan bukan negara. Melihat dari sejarah gerakan separatis di Asia Tenggara, Brown (1988) cenderung mendukung anggapan kedua karena kelompok separatis yang ada pada umumnya memiliki konflik tertentu dengan pemerintah. Brown (1988) menganggap bahwa analisis yang menggunakan landasan teori terlalu deterministik jika digunakan untuk menjelaskan situasi Asia Tenggara yang kompleks. Dengan kata lain, masing-masing konflik dan fenomena yang terjadi di Asia Tenggara adalah unik dan tidak dapat digeneralisasi sehingga cara terbaik untuk menganalisisnya adalah dengan melihat kondisi yang sesungguhnya. Namun, Brown (1988) juga menganggap bahwa dalam serangkaian kasus-kasus yang ada, dapat ditarik benang merah dan pola kejadian yang terulang-ulang seperti persamaan-persamaan pada karakter yang dimiliki pemerintahan tertentu. Maka dari itu, diambil tiga contoh yakni gerakan separatisme di Filipina, Myanmar, dan Thailand.

Meski ketiga negara yang dibahas adalah negara yang multietnis, namun di era kontemporer ketiganya justru mengidentifikasi identitasnya dengan etnis mayoritasnya. Dengan kata lain, etnis minoritas dianggap berbeda dan berada diluar keanggotaan negara secara keseluruhan baik dalam monopoli sruktur pemerintahan, maupun karakter ideologi yang dimiliki seperti bahasa, agama, pakaian, dan budaya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya istilah nasionalisme etnis dimana kesetiaan masyarakat tergantung kepada etnis dan bukan negara. Negara kemudian secara tidak langsung menjadi monoetnis karena keseluruhan kegiatan pemerintah diarahkan untuk menggunakan budaya etnis mayoritas saja dan mengabaikan keberagaman yang dimiliki oleh etnis-etnis minoritas. Namun, Brown (1988) berpendapat bahwa keadaan tersebut tidak akan terjadi jika pemerintah dapat membuat kebijakan yang secara efektif ditujukan pada wilayah peri-peri sehingga terdapat keadilan bagi seluruh warga negaranya. Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan tersebut hanya dapat diimplementasikan jika pertimbangan strategi dan ekonomi negara memang ditujukan untuk membantu dan berpihak kepada entitas-entitas yang dimarginalkan.

Selanjutnya, Brown (1988) berpendapat bahwa negara-negara di Asia Tenggara cenderung memiliki karakter asimilasionis yakni terdapat usaha pemerintah untuk menerapkan budaya dari suatu etnis tertentu untuk semua warga negaranya. Terlebih dengan sistem pemerintahan negara-negara yang militeristik dan otoriter seperti Myanmar karena asimilasi juga didukung oleh sistem administrasi pemerintahan yang terpusat. Lebih lanjut, kelompok-kelompok minoritas mulai merasakan adanya kekuatan dominan diatas mereka dan dianggap sebagai subjek kebijakan deprivasi pemerintah setempat. Maka dari itu, muncul adanya kesadaran komunal yang memupuk perkembangan rasa solidaritas orang-orang tersebut sebagai kelompok minoritas yang termarginalisasi (Brown, 1988). Dengan kata lain, kesadaran terhadap perpecahan di tingkat negara lah yang menyebabkan munculnya persatuan diantara kelompok-kelompok tersebut. Namun Stothart (2014) memiliki pernyataan yang bertolak belakang yakni aksi koersif yang dilakukan negara justru disebabkan oleh munculnya aktor-aktor non negara yang memberontak yang mana di era globalisasi saat ini, aktor non negara memiliki peran yang lebih besar dari sebelumnya sehingga pemerintah merasa terancam. Hal tersebut kemudian menyebabkan negara membuat kebijakan yang melindungi kepentingan nasional dari kelompok-kelompok yang dianggap ingin menggulingkan pemerintah dan mengambil alih kekuasaan.

Permasalahan lain yang disorot oleh Brown (1988) adalah deprivasi ekonomi yang mana kelompok-kelompok separatis yang ada, pada umumnya adalah kelompok paling miskin di negaranya. Pemerintah juga dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap hal ini karena kebijakan-kebijakan yang menghalangi akses kelompok tersebut terhadap Sumber Daya Alam, diskriminasi kelompok minoritas, dan hasil kegiatan ekonomi yang menguntungkan pemerintah. Dalam kasus lain, kesadaran etnis minoritas tersebut bisa memunculkan etnis baru dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang mana distingsi dialek dan budaya yang sebelunya menjadi perbedaan kemudian berkembang menjadi variasi minor dalam kelompok yang lebih luas (Brown, 1988).

Berdasarkan paparan diatas dapat dilihat bahwa Brown (1988) cenderung menganggap bahwa gerakan separatisme disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang adil dan dapat menguntungkan semua pihak dalam negaranya. Namun terdapat pemikiran lain yang menjelaskan bahwa konflik separatisme tidak hanya disebabkan oleh pemerintah, melainkan juga faktor eksternal dan internal. Shu (2017) memandang bahwa globalisasi dapat memberi pengaruh kepada keadaan masyarakat di suatu negara. Dengan mudahnya arus informasi dan komunikasi di era kontemporer, solidaritas dapat muncul lintas batas negara dan tidak hanya berdasarkan etnis namun juga agama. Selain itu, peristiwa yang terjadi di suatu negara juga dapat berpengaruh terhadap negara lain. Sebagai contoh, peristiwa 9/11 di Amerika Serikat menimbulkan adanya sentimen anti Islam di berbagai negara di dunia sehingga muncul diskriminasi dan konflik etnis khususnya di negara dimana Islam adalah agama minoritas. Selain itu, Bowman (2005) menganggap bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas dapat berakar dari masa kolonialisme dimana para penjajah menggunakan keadaan yang multietnis untuk mengadu domba sehingga timbul perpecahan internal seperti yang terjadi pada kelompok Moro, Aceh, dan Thai-Malay.

Referensi:

Bowman, Capt Robin L. 2005. Constructing “The Other”: Ethno-Religious Identity in Separatist Movements in Southeast Asia. US Air Force Academy: Institute for National Security

Brown, D. 1988. From Peripheral Communities to Ethnic Nations: Separatism in Southeast Asia. Pacific Affairs, pp. 51-77

Stothart, Colonel Wade. 2014. Nation-States, Separatist Movements and Autonomy Arrangements: Between War and Independence – What Options Does the Nation-State Have?. Australia: Centre for Defence and Strategic Studies

Shu, Min. 2017. Domestic Security: Separatism and Terrorism. Waseda University

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti