Selama ini, negara-negara Eropa dikenal sebagai kawasan negara-negara maju dengan eksistensi politik dan tingkat kesejahteraan ekonomi yang baik. Namun, pada kenyataannya permasalahan domestik seperti isu-isu separatisme juga kerap kali ditemukan di beberapa negara Eropa seperti kasus Skotlandia di Inggris dan Catalonia di Spanyol. Dalam hal ini, Dore (2014) menjelaskan bahwa Eropa memiliki batasan-batasan teritorial dan kenegaraan yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan adanya program ekspansi sekaligus pemisahan wilayah di beberapa bagian, sehingga isu self determination dalam kerangka demokratis bukanlah suatu hal yang baru di Eropa. Namun, berbeda dengan kasus separatisme di wilayah lain yang umumnya melibatkan kekerasan dan berakar dari adanya penindasan etnis dan kultural sebagaimana terjadi di negara-negara bekas jajahan kolonial,  kasus separatisme di Skotlandia dan Catalonia tidak mengandung unsur kekerasan melainkan timbul dalam situasi yang damai dan kehidupan yang layak dalam negara induknya masing-masing. Lantas, hal ini menyebabkan kasus separatisme yang terjadi dalam dua wilayah tersebut menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut, bahkan dianggap dapat menjadi model baru dalam dinamika sistem internasional.

Dijelaskan dalam Waters (2016), peristiwa ketika Skotlandia berupaya untuk memeroleh kemerdekaannya dari Britania Raya ditandai dengan dikeluarkannya referendum bagi masyarakat Skotlandia pada tanggal 18 September 2014. Namun, hasil dari referendum tersebut menunjukkan bahwa sekitar 55% masyarakat Skotlandia memilih untuk tidak meninggalkan Britania Raya dan 45% sisanya memilih untuk memisahkan diri. Meski dipandang tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat domestiknya, proses upaya separatism yang dilakukan Skotlandia tetap menarik untuk dibahas karena memiliki distingsi unik jika dibandingkan dengan kasus-kasus di negara lain yakni pihak Britania Raya mengakui adanya kemungkinan terjadinya pemisahan wilayah dengan Skotlandia dan menjaga kondisi agar tetap stabil tanpa diikuti dengan konflik kekerasan sebagaimana terjadi di Kosovo, Timor Timur, dan Sudan Selatan (Waters, 2016).

Menilik lebih dalam, Waters (2016) memaparkan bahwa Skotlandia memiliki sejarah yang panjang sebagai sebuah unit politik. Sejak bergabungnya Skotlandia dalam integrasi Britania Raya di abad ke-18, sejatinya Skotlandia telah diakui sebagai sebuah unit yuridis yang terpisah dari negara lain seperti Inggris. Dengan kata lain, Skotlandia memiliki sistem pemerintahannya sendiri dalam hal-hal seperti pendidikan dan finansial, yang mana hal ini tumbuh menjadi identitas nasional masyarakat Skotlandia. Hal ini kemudian diperkuat dengan dibentuknya Holyraad di tahun 1999 yang memiliki otoritas untuk mengatur masalah-masalah sosial dan ekonomi di Skotlandia. Namun pembicaraan mengenai pemisahan diri dari Britania Raya mulai muncul di tahun 2007 ketika Scottish National Party (SNP) menjadi mayoritas dalam Holyraad, yang mana hal ini kemudian diantisipasi oleh Britania Raya dengan pemberian opsi ekspansi devolusi melalui peningkatan pengaturan pajak Skotlandia sebesar 10% (Waters, 2016). Meski demikian, proposal referendum masih tetap diupayakan melalui negosiasi Edinburgh dengan Britania Raya, meski terdapat hambatan-hambatan politik dan hukum dalam prosesnya seperti kerumitan negosiasi antara kedua pihak yang berbeda interpretasi terkait bagaimana referendum tersebut seharusnya dilaksanakan.

Menurut Waters (2016), kegigihan Skotlandia didasarkan pada dua hal yakni identitas dan kepentingan, yang mana keduanya membangun self determination dalam masyarakat Skotlandia. Namun, kenyataan bahwa hasil referendum dimenangkan oleh pilihan masyarakat untuk tetap bertahan dalam Britania Raya menunjukkan bahwa kemerdekaan juga memiliki resiko tersendiri dan lebih mengarah pada keinginan untuk memperjuangkan identitas dan memerintah kalangannya sendiri, bukan didasarkan pada penderitaan. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa hal ini merupakan pilihan yang sulit bagi Skotlandia namun pada akhirnya tetap dapat diselesaikan secara rasional karena meski memiliki suara yang terbagi dalam jumlah yang relatif setara, masyarakat Skotlandia tidak hanya mempertimbangkan kebutuhannya untuk merdeka dan memegang kendali atas negaranya sendiri namun juga mempertimbangkan konsekuensi dan dampak yang dapat terjadi di masa depan, utamanya terkait keberlangsungan hidup mereka.

Sementara itu, dalam kasus Catalonia, Serrano (2013) menjelaskan bahwa Catalonia seringkali disebut sebagai nation without state yang ditandai dengan pentingnya identitas ganda dengan mengutamakan nasionalisme sipil dan klaim terhadap non-pemerintah dan non-seccessionist. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Catalonia memiliki kesetiaan ganda terkait self government dan self determination. Hal ini disebabkan oleh munculnya ketidakadilan politik berdasarkan etnis dan kurangnya kesejahteraan masyarakat Catalonia, sehingga timbul adanya keinginan untuk memisahkan diri dan mendapatkan kemerdekaannya. Lebih lanjut, penulis memandang bahwa terdapat garis merah yang menghubungkan kasus Skotlandia dan Catalonia, yang mana meski keduanya tidak sepenuhnya berada dalam situasi yang sama, namun dapat dilihat bahwa keduanya memiliki dilema yang sama. Serrano (2013) menyebutkan bahwa sebagaimana dalam kasus Catalonia, isu kesejahteraan dan identitas juga dapat ditemui di Skotlandia.

Melanjutkan pemaparan di atas, identitas menjadi penggerak utama dari keinginan untuk merdeka, namun kesejahteraan menjadi hal yang lebih realistis untuk dipikirkan, sehingga ekonomi dan kesejahteraan menjadi pertimbangan juga dalam keputusan masyarakat Skotlandia dan Catalonia. Maka dari itu, penulis memandang meski kemerdekaan menjadi suatu hal yang tetap menjadi salah satu fokus masyarakat terkait self determination-nya, namun keuntungan tetap dirasa lebih banyak didapat jika keduanya tetap bersatu dengan negara induknya masing-masing, mengingat pada akhirnya itulah yang menjadi keputusan referendum oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Bourne (2014), sejatinya pemisahan diri adalah hal yang dapat dilakukan baik oleh Skotlandia maupun Catalonia, namun penting bagi para pendukung kemerdekaan untuk membuktikan bahwa keadaan dapat segera membaik melalui kemerdekaan.

Lebih lanjut, adanya upaya-upaya separatisme sebagaimana dijelaskan di atas tentu juga mendapat perhatian dari Uni Eropa. Requijo & Nagel (2017) memaparkan bahwa hal ini termasuk ke dalam kategori internal seccession yakni upaya pemisahan diri yang terjadi dalam negara-negara anggota Uni Eropa. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan terkait sikap Uni Eropa, serta apakah Uni Eropa akan menerima entitas-entitas baru tersebut sebagai anggota Uni Eropa. Menurut Dore (2014), Uni Eropa tidak dapat langsung memasukkan anggota baru tanpa mengikuti prosedur dan pemenuhan kriteria yang ada, sehingga negara-negara baru harus dapat meyakinkan bahwa dirinya pantas untuk masuk ke dalam Uni Eropa serta dapat memberi kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan keamanan. Ketidakpastian untuk langsung menjadi anggota Uni Eropa pasca merdeka kemudian juga berkaitan dengan hilangnya hak-hak dan kemudahan ekonomi yang selama ini didapatkan dari negara induknya, sebagai anggota Uni Eropa. Sehingga, Dore (2014) menyatakan bahwa meski pergerakan di Skotlandia dan Catalonia dapat menginspirasi kelompok-kelompok lain di Eropa untuk melakukan hal yang sama, namun kasus keduanya masih belum cukup kuat karena masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti hutang ekonomi yang tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa kasus separatisme dan self determination merupakan salah satu isu penting di wilayah Eropa. Namun berbeda dengan wilayah lain, kasus separatisme yang terjadi di Eropa tidak didasari oleh adanya penderitaan yang diikuti dengan isu-isu kekerasan dan koersif, melainkan lebih banyak terkait identitas dan kesejahteraan. Dalam hal identitas, terdapat keinginan untuk mendapat hak otonomi dan memerintah wilayahnya sendiri, yang mana hal ini berkaitan dengan eksklusivitas identitas dalam masyarakat yang telah terbangun sejak lama. Sedangkan dalam hal kesejahteraan, terdapat upaya untuk mendapat keadilan terkait penyaluran sumber daya dan pengelolaan pajak dalam batasan wilayahnya. Penulis memandang bahwa kasus-kasus separatisme di Eropa baik di Skotlandia maupun Catalonia sebagaimana dijelaskan di atas, masih belum memiliki urgensi yang begitu tinggi dan kurangnya minat terhadap kemerdekaan, sehingga masih terjadi perbedaan opini yang cukup seimbang dalam masyarakat domestiknya. Hal ini dapat merujuk pada argumen Dore (2014) bahwa kelompok pendukung kemerdekaan seharusnya dapat menunjukkan keuntungan yang dapat diperoleh melalui kemerdekaan, namun selama ini yang dilakukan justru alienasi kelompok-kelompok yang tidak sepemahaman dengannya sehingga hal ini tidak kemudian menambah frustasi masyarakat.

Referensi:

Bourne, A.K, 2014. “Europeanization and Secession: The Cases of Catalonia and Scotland” dalam Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 13 (3): 94-120

Dore, G.M.D, 2014. “Will Scottish Independence Create a Bandwagon Effect?” [online] The American Interest, September 17, tersedia dalam http://www.the-american-interest.com/2014/09/17/will-scottish-independence-create-a-bandwagon-effect/ [diakses 6 November 2019]

Requijo, Ferran & Nagel, Klaus-Jurgen, 2017. “Democracy and Borders: External and Internal Secession in the EU” dalam Euborders Working Paper, 14 September 2017

Serrano, I. 2013. “Just a Matter of Identity? Support for Independence in Catalonia” dalam Regional & Federal Studies, 23 (5): 523-545

Waters, T.W. 2016. “For Freedom Alone: Seccession After the Scottish Referendum” dalam Nationalities Papers, 44 (1): 124-143

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com