Selama ini, Eropa dikenal sebagai kawasan yang memiliki tingkat integrasi kuat dengan Uni Eropa sebagai kerangka institusional yang menaungi negara-negara di Eropa. Oleh karenanya, pembahasan mengenai proses integrasi hingga sistem kooperasi didalamnya menjadi suatu bahasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jika ditinjau secara historis, Lelieveldt & Princen (2011) menjelaskan bahwa ide pembentukan Uni Eropa telah dimulai sejak pasca Perang Dunia II, ketika Eropa sedang mengalami dampak-dampak perang dan membutuhkan suatu bentuk kerjasama baru untuk membangun Eropa kembali. Proses integrasi dimulai di tahun 1950-an melalui pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC), European Atomic Energy Community (Euratom), dan European Economic Community (EEC). Kemudian dilanjutkan dengan serangkaian peristiwa-peristiwa lain hingga membentuk Perjanjian Maastricht yang menandai pendirian Uni Eropa secara formal di tahun 1990-an (Lelieveldt & Princen, 2011).

Lebih lanjut, untuk mempertahankan dan meningkatkan integrasinya, Uni Eropa memiliki strategi dan karakteristik khusus yang membedakannya dengan institusi di kawasan lain. Dijelaskan dalam Ganzle & Kern (2016) bahwa Eropa memiliki strategi makro regional yakni suatu integrasi yang dilakukan dengan menggunakan batas-batas yang fleksibel di luar batas-batas teritorial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kooperasi fungsional antar entitas negara maupun non negara di tingkat subnasional yang lebih menguntungkan dan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada melalui cara-cara yang komprehensif, terkoordinasi, dan lintas sektor. Sedangkan Eilsing (2015) memaparkan bahwa salah satu karakteristik dari Uni Eropa adalah multilevel governance yakni adanya struktur hirarkis atau lapisan-lapisan kekuasaan di tingkat berbeda yang berperan dalam proses pembuatan kebijakannya. Sehingga, arena politik yang terbentuk memiliki tingkat interkonektivitas yang tinggi dan melibatkan aktor-aktor nasional, subnasional, hingga transnasional.

Namun, berkaitan dengan paragraf di atas, Vesnic-Alujevic & Nacarino (2012) menyatakan bahwa Uni Eropa juga tidak terlepas dari kendala dan kritik. Dalam tulisannya, dijelaskan bahwa dalam sistem Uni Eropa masih terdapat masalah kurangnya demokrasi, yang mana pandangan ini terbentuk dari Euroskeptisme dan pandangan kaum federalis. Permasalahan demokrasi kemudian ditinjau dari dua badan Uni Eropa yakni European Commission dan European Parliament yang mana keduanya dipandang lemah dan tidak memiliki legitimasi yang kuat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa rendahnya legitimasi dan akuntabilitas dalam badan-badan yang terdapat di Uni Eropa disebabkan oleh apatisme dan penurunan partisipasi dari masyarakat Uni Eropa sendiri, akibat tidak adanya identitas individu sebagai warga Eropa. Dengan kata lain, masyarakat Eropa masih cenderung mengafiliasikan dirinya dengan identitas nasionalnya, sehingga proses pemilihan umum di tingkat Uni Eropa mengalami permasalahan (Vesnic-Alujevic & Nacarino, 2012).

Berdasarkan ulasan di atas, penulis memandang bahwa keempat penulis telah menjabarkan perkembangan integrasi Uni Eropa dari sudut pandang yang berbeda. Kelebihan dari penjelasan Lelieveldt & Princen (2011) terletak pada penggunaan konsep-konsep yang disertai dengan definisi di sampingnya, sehingga pemahaman dapat lebih mendalam. Akan tetapi, tulisan ini lebih banyak membahas mengenai sejarah pembentukan Uni Eropa dan tidak terlalu banyak memasukkan teori terkait alasan peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan untuk penjelasan Ganzle & Kern (2016), penulis memandang bahwa kelebihan dalam tulisan tersebut adalah penjelasan yang komprehensif dan disertai dengan sejumlah studi kasus sebagai penyeimbang teori. Namun, tulisan tersebut tidak membahas mengenai perbandingan regionalisasi di kawasan lain untuk menekankan distingsi regionalisasi makro di Eropa lebih lanjut. Kemudian, terkait penjelasan Eilsing (2015) dan Vesnic-Alujevic & Nacarino (2012), penulis menemukan adanya kelebihan yang sama yakni objektivitas tulisan karena keduanya membahas pula sisi negatif atau kekurangan dari Uni Eropa sebagai yang dipandang sebagai institusi supranasional yang ideal. Akhir kata, penulis sepakat bahwa untuk dapat memahami dinamika yang terjadi dalam Uni Eropa, penting untuk memperhatikan sejarah yang menyebabkan pendirian hingga pembentukan sistem di dalamnya. Akan tetapi, pendalaman mengenai jejak historis saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan pengembangan teori agar dapat kemudian diterapkan dan dievaluasi di kawasan-kawasan lain di dunia.

Referensi:

Eising, R. 2015. “Multilevel Governance in Europe” dalam J.M Magone (ed.), Routledge Handbook of European Politics. Oxon: Routledge

Ganzle, S & Kern, K. 2016. “Macro-regions, ‘Macroregionalization’ and Macroregional Strategies in the European Union: Towards a New Form of European Governance” dalam Ganzle, S & kern, K. (eds), A ‘Macro-Regional’ Europe in the Making: Theoretical Approaches and Empirical Evidence. Hampshire: Palgrave Macmillan

Lelieveldt, H. & Princen, S. 2011. “The Historical Development of the EU” dalam The Politics of European Union. Cambridge: Cambridge University {ress

Vesnic-Alujevic, L. & Nacarino, R.C, 2012. “The EU and its Democratic Deficit: Problems and (Possible) Solutions” dalam European View, Vol. 11, pp. 63-70

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com