Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dari pembangunan setiap negara adalah perkembangan ekonomi karena sangat berkaitan erat dengan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam negara tersebut. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Robbins (1952) bahwa ekonomi pembangunan adalah kemajuan dari proses sejarah yang menjelaskan analisis ekuilibrium yang membawa pembaruan melalui adanya keseimbangan ketersediaan jasa dan barang untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, kawasan Asia Tenggara yang termasuk memiliki posisi strategis bagi Amerika Serikat kemudian mulai menggunakan prinsip-prinsip liberalisme untuk memajukan perekonomian domestik dan meningkatkan eksistensinya di ranah internasional. Myanmar merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang menarik untuk dibahas karena perkembangan ekonominya banyak disebabkan oleh sejarah sosial dan politiknya yang dinamis. Maka dari itu, pada tulisan ini tim penulis akan menjelaskan mengenai kapasitas ekonomi dan posisi Myanmar baik antar negara-negara Asia Tenggara maupun internasional, kemudian sejarah singkat dan pandangan Myanmar terhadap liberalisme, isu-isu yang memengaruhi perkembangan ekonomi domestiknya, dan produk utama terkait devisa utama yang didapatkan Myanmar.

Dalam kawasan Asia Tenggara, Myanmar termasuk salah satu negara paling dominan dari segi ekonomi karena kaya baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kesuksesan Dinasti Pagan, Tungoo, Ava, dan Konbaung telah mengantarkan Myanmar untuk meluaskan pengaruhnya di kawasan hingga diteruskan di masa sekarang. Setelah melalui sejarah yang panjang dan isolasionis, Myanmar mulai mengarahkan ekonominya kearah perdamaian, harmoni, dan kesejahteraan. Dijelaskan dalam Kyi et al (2000), kemajuan ekonomi Myanmar disebabkan oleh beberapa faktor esensial antara lain yang pertama, adanya keuntungan geografis karena berada diantara dua negara dengan GDP besar yakni Tiongkok dan India serta memiliki pelabuhan dan jalur darat yang modern. Kedua, alasan sejarah Myanmar yang telah mengalami lima dekade sebagai negara isolasionis, mulai membangkitkan semangat rakyat Myanmar untuk melakukan reformasi dan perkembangan lebih lanjut. Ketiga, Myanmar merupakan negara dengan jumlah populasi yang cukup besar sehingga memiliki tenaga kerja yang cukup, dan keempat, faktor adanya kekayaan sumber daya alam yang melimpah berupa minyak, gas, dan mineral. Lebih lanjut, dalam beberapa tahun terakhir pasca reformasi demokratis, perekonomian Myanmar telah mencapai pertumbuhan rata-rata 5,9 persen per tahun. Tidak hanya itu, Myanmar telah menjadi salah satu pasar investasi dan bisnis yang dominan di Asia Tenggara. Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan bahwa ekonomi Myanmar akan mencapai laju pertumbuhan sebesar 9,5 persen dan pendapatan perkapita juga akan naik kira-kira 5.000 dolar Amerika Serikat di tahun 2030. International Monetary Fund (IMF) juga menilai bahwa dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tenaga kerja muda dan posisi geografis yang strategis, Myanmar memili syarat kondusif untuk bisa berkembang menjadi negara maju yang menghubungkan India, Tiongkok, dan Asia Tenggara.

Menilik lebih dalam, pembangunan ekonomi, demokratisasi, dan HAM memiliki sebuah keterkaitan utamanya pada bagaimana suatu pemerintahan dalam kawasan Asia Tenggara yang mayoritas negaranya pernah mengalami masa-masa kedekatan atau afiliasi dengan paham komunisme Soviet pada Perang Dingin. Namun, derasnya arus liberalisasi semakin kuat mengalir dalam Asia tenggara utamanya pasca kemenangan Amerika Serikat menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, tidak terkecuali Myanmar. Akan tetapi, banyak negara yang menolak implikasi nilai-nilai liberalisme dan kapitalisme sebagai dasar ekonominya secara fundamental, terlepas dari kesuksesan paham tersebut melebur dengan sistem ekonomi yang sudah ada. Oleh karenanya, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Myanmar mendukung adanya upaya untuk melakukan peleburan nilai-nilai liberalisme, kapitalisme, dan nilai-nilai lokal yang telah menjadi pedoman masyarakat ASEAN menjadi suatu paradigma serta norma baru yakni ASEAN Value (Christi, 1998). ASEAN Value adalah suatu nilai baru yang dicetuskan dan dirumuskan oleh negara-negara Asia Tenggara yang memiliki beberapa nilai serupa namun tak sepenuhnya sama dengan ideologi liberalisme klasik. Beberapa perbedaan yang ada antara lain adalah apabila pada liberalisme klasik masyarakat diberi obligasi untuk berdemokrasi yang distandarisasi secara universal, maka pada ASEAN Value masyarakat diberi kebebasan individu untuk melaksanakan dan mengaplikasikan demokrasi yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dari negaranya masing-masing (Christi, 1998). Selain itu, terdapat pola-pola liberalisme layaknya keterbukaan ekonomi, kooperasi, serta keberadaan sistem ekonomi kapitalistik yang memiliki signifikansi terhadap efektivitas perkembangan pasar turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan negara, utamanya dalam bidang ekonomi.

Perbedaan antara liberalisme klasik dan ASEAN Value tersebut memunculkan adanya stigma dari negara-negara Barat terhadap Asia Tenggara bahwa demokrasi yang diimpelementasikan saat ini merupakan demokrasi liberal. Munculnya stigma tersebut bukan merupakan suatu hal yang tanpa alasan namun berkat latar belakang histories Asia Tenggara yang pernah cenderung otoritarian. Akan tetapi, masa lalu yang cenderung otoriter tersebut telah banyak bergeser karena mayoritas negara di Asia Tenggara telah menerapkan asas demokrasi dengan mengutamakan HAM serta adanya kebebasan individu dalam batas wajar. Kebebasan dan demokratisasi tersebut dapat dilihat melalui implementasi pemilu, praktik-praktik good governance dan transparansi negara serta utamanya pada hak-hak individu untuk mendirikan badan usaha privat di suatu negara. Hal tersebut didasarkan oleh pandangan bahwa pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama jika dibandingkan dengan liberalisasi dalam aspek politik maupun sosial.

Akan tetapi, konisi dan kehidupan masyarakat Myanmar utamanya dalam berdemokrasi tidak selalu searah dengan prinsip HAL yang disebarkan oleh negara Barat. Hal tersebut memengaruhi implementasi demokrasi di Myanmar sehingga tidak dapat berlangsung lama yakni hanya 14 tahun dan tidak dapat diimplementasikan secara penuh. Dalam dinamikanya, pemerintahan Myanmar yang diambil alih oleh Jenderal Saw Maung dari tangan Ne Win yakni pada tanggal 18 September 1988 mendirikan State Law and Order Restoration Council (SLORC). Akan tetapi, pendirian SLORC tidak merubah sistem pemerintahan Ne Win yang cenderung militeristik. Keberadaan SLORC tetap menekan kaum pro-demokrasi yang menginginkan Myanmar yang lebih demokratis dan bebas dari pemerintahan tirani militer Myanmar. Lebih lanjut, Jenderal Saw Maung sebagai pemimpin SLORC sangat mengandalkan kekuatan militernya dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pemerintahan ini dikenal sebagai pemerintahan Militer Junta Myanmar. Akan tetapi, pemerintahan yang dimulai pada tahun 1988 tersebut memberi kebebasan pada pendirian partai politik hingga menghapus sistem partai tunggal. Kemudian pada tanggal 27 Mei 1990, Saw Maung melalui pemerintahan SLORC mengadakan pemilihan umum pertama kali di Myanmar. Pemilu ini menggambarkan adanya demokratisasi dan liberalisasi yang berjalan di Myanmar walaupun tidak dapat dilaksanakan secara penuh.

Menilik lebih dalam, pada kenyataannya pembangunan ekonomi yang dilakukan juga menemui hambatan dan permasalahan yang signifikan. Sebagai salah satu negara agraris di kawasan Asia Tenggara, Mereka mengedepankan sektor pertanian sebagai jantung pergerakan ekonominya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memaksimalkan potensi di sektor pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah  tersebut adalah reformasi pertanian. Reformasi tersebut mulai diperkenalkan sejak masa pemerintahan Thein Sein yang mengadakan pelatihan nasional bagi masyarakat Myanmar terkait cara-cara yang dianggap penting dan efektif untuk meningkatkan sektor pertanian. Namun, reformasi tersebut sempat terhenti oleh adanya rezim militer yang sempat memerintah dengan menetapkan sistem pemerintahan yang lebih membatasi perdagangan dengan negara lain (Turnell & Bradford, 2013). Di sisi lain, pembatasan yang dilakukan oleh rezim militer di Myanmar pada saat itu juga membawa dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi internal. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah dengan adanya pembatasan perdagangan tersebut, terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah, sehingga wilayah kronis yang hampir terabaikan juga mulai dibangun setara dengan wilayah lain. Setelah adanya upaya liberalisasi, upaya terkait penegakan reformasi pertanian mulai diangkat kembali. Terkait upaya ini, pemerintah menerapkan international best practices sebagai pedomannya, yang mana prinsip tersebut berisi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan dan berhasil di negara-negara lain sehingga Myanmar dapat menggunakan prinsip tersebut dengan mengajak beberapa badan internasional seperti Bank Dunia, USAID, dan badan-badan PBB lainnya (Turnell & Bradford, 2013).

Lebih lanjut, dijelaskan didalam Turnell dan Bradford (2013) bahwa terdapat beberapa cara lain yang dilakukan untuk mencapai reformasi pada sektor pertanian. Pertama adalah menghentikan sistem lisensi untuk pengadaan ekspor yang membatasi perdagangan luar negeri, yang mana sudah mulai berorientasi kembali untuk menjual hasil pertanian mereka ke luar negeri. Dengan demikian, masyarakat dapat memotivasi diri mereka masing-masing untuk dapat menjual hasil pertanian berkualitas tinggi. Kedua adalah peningkatan distribusi hasil panen yang dihasilkan kepada wilayah-wilayah yang kekuranga hasil panen, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara merata. Ketiga adalah membebaskan para petani untuk menanam tanaman yang mereka inginkan, yang mana pemerintah kemudian memberikan kesempatan bagi para petani untk memproduksi segala jenis komoditas pertanian. Hal tersebut dilakukan karena negara ini sudah lama mengatur para petani untuk menanam beras sebagai komoditas utamanya. Keempat, adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait situasi pasar, yang mana pemerintah juga menekankan pada masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi yang dapat menunjang penjualan hasil produksi mereka. Kelima adalah dengan menguatkan nilai tukar mata uang mereka guna menaikkan pendapatan dari penjualan hasil pertanian. Keeam adalah mereglasi sistem asuransi pertanian yang ditujukan untuk menjaga pendapatan para petani jika suatu saat terjadi fluktuasi harga dan kegagalan produksi. Terakhir adalah menciptakan sistem perbankan di daerah pedesaan Myanmar untuk menciptakan aliran arus modal bagi para petani dengan mudah.

Menilik lebih dalam, selain dalam bidang agrikultur, Myanmar juga memiliki potensi ekonomi dalam bidang lain. Dalam perkembangannya, perekonomian berada pada titik paling rendah di tahun 1987 ketika perekonomian dianggap setara dengan negara-negara terbelakang seperti Chad, Ethiopia, dan Haiti (Dayley & Neher, 2013). Hal tersebut disebabkan oleh produk utama dari Myanmar yang digunakan sebagai komoditas ekspor yakni beras, mengalami penurunan dari 28 persen menjadi 2 persen. Usaha Myanmar dalam meningkatkan devisa kemudian diupayakan melalui investasi-investasi MNC. Selain itu, upaya industrialisasi juga telah dilakukan Myanmar dalam meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan devisa negara. Penghasilan devisa telah dilakukan Myanar dengan meningkatkan fokus pada industri tekstil, manufaktur, dan investasi asing. Meski begitu, pada kenyataannya Myanmar masih belum dapat bersaing dengan negara-negara Asia lainnya (Dayley & Neher, 2013). Fenomena tersebut membuat Myanmar kemudian kembali pada kekuatannya sebelum 1987 yakni pada bidang sumber daya alam. Mereka kemudian berfokus untuk mengembangkan industri ekstraktif dan sektor energi. Permintaan yang cukup tinggi pada sektor industri ekstraktif kemudian menghasilkan penghasilan devisa yang tinggi bagi Myanmar (Dayley & Neher, 2013). Salah satu penghasilan terbesar mereka pada sektor energi sendiri adalah gas alamnya. Melalui gas alam Myanmar, devisa negara menjadi semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat melalui naiknya pertumbuhan ekonomi hingga 2-3 persen di tahun 2008 hingga kemudian Myanmar menjadi pengekspor utama di kawasan Asia Tenggara (Dayley & Neher, 2013).

Selain itu, Myanmar juga memiliki penghasilan devisa besar pada produksi biodiesel. Hal tersebut membuat pemerintah negara Myanmar gencar mengagendakan tanaman-tanaman biodiesel berupa kacang hitam. Besarnya keuntungan yang didapat Myanmar kemudian mengubah 8 juta hektar dari tanah pertanian menjadi produksi kacang hitam. Signifikansi perdagangan biodiesel tersebut kemudian semakin tersebar dengan bantuan Tiongkok yang kemudian bisa mencapai Timur Tengah (Dayley & Neher, 2013). Lebih lanjut, gas dan minyak tetap menjadi devisa tertinggi yang dimiliki Myanmar karena sumber daya yang dimiliki dan kemampuan untuk mengolahnya. Platform yang mendukung pengolahan gas dan minyak bumi di Myanmar sendiri adalah Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) yang kemudian dapat memaksimalkan industri sumber daya. Tidak hanya itu, Myanmar juga memiliki sektor penting lain seperti perikanan, agrikultur, dan pariwisata (Sejati et al, 2014). Perikanan sendiri menempati posisi ketiga dari total pendapatan devisa negara Myanmar. Garis pantai Myanmar yang sepanjang 3000 km kemudian menjadi lahan yang sangat menguntungkan bagi sumber devisa Myanmar. Kemudian, sektor agrikltur pada pertanian beras yang telah diterapkan sejak zaman kolonial juga memegang peranan penting karena 35 persen dari total wilayah Myanmar digunakan untuk lahan pertanian. Hal tersebut menyebabkan Myanmar menjadi salah satu negara eksportir tebesar di dunia (Sejati et al, 2014). Salah satu buktinya adalah Myanmar kerap diminta untuk bekerjasama dengan negara-negara lain sebagai pasokan beras utamanya. Terakhir, tentunya sektor pariwisata yang mana jumlah turis di Myanmar semakin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut secara khusus diimplementasikan melalui sektor perhotelan (Sejati et al, 2014).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Myanmar mengalami perkembangan ekonomi yang pesat sejak masa liberasi dan pemerintahan-pemerintahan setelahnya. Saat ini, Myanmar telah berkembang menjadi salah satu negara paling dominan di Asia Tenggara karena memiliki pertumbuhan GDP tertinggi di Asia Tenggara hingga saat ini. Selain itu, Myanmar juga termasuk kedalam salah satu negara pengekspor terbesar di dunia, khususnya dalam sektor agrikultur yakni beras. Di era kontemporer sejak tahun 1990-an, Myanmar mulai memasukkan paham liberalisasi dan demokratisasi ke dalam pemerintahan yang sebelumnya bernuansa militer. Myanmar telah mengadakan pemilihan umum berbasis demokratis, menghapus sistem partai tunggal, meregulasi peraturan media, dan membebaskan tahanan-tahanan politiknya. Lebih lanjut, demokratisasi ini juga berpengaruh terhadap perdagangan internasional Myanmar yang sebelumnya dibatasi pergerakannya. Hal ini kemudian menjadi salah satu isu yang dihadapi Myanmar dalam usahanya untuk memajukan perekonomian domestiknya. Demokratisasi yang dilakukan kemudian dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Di Myanmar sendiri terdapat berbagai sektor yang dapat digunakan sebagai potensi ekonominya yakni sektor agrikultur, energi, biodiesel, perikanan, dan pariwisata.

Referensi:

Christie, Kenneth 1998. “Liberal Democracy, Modernisation, and Southeast Asia” dalam Theoria: A Journal of Social and Political Theory, No. 91 pp. 102-118

Dayley, Robert A. & Neher, Clerk D. 2013. Southeast Asia in the New International Era. Colorado: Westview Boulder

Kyi, Khin Maung., Findlay, Ronald., Maung, Sundrum Mya., Nyunt, Myo, & Oo, Zaw. 2000. Economic Development of Burma. Sweden: Olof Palme International Centre

Robbins, Lionel. 1952. The Theory of Economic Policy in English. London School of Economic

Sejati, A. F., Timardjono, D., Budianto, H. & Rusmihaty, E., 2014. Buletin Komunitas ASEAN , s.1: Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI

Turnell, Sean & Bradford, Wylie. 2013. Prioritising Agricultural Reform in Myanmar. Japan: Kyoto Review