Didalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta pasar finansial global, permasalahan dan konflik di era globalisasi menjadi semakin mengglobal atau tidak sebatas dalam batas-batas negara saja. Di saat yang bersamaan muncul simpati dan kesadaran dari masyarakat dunia untuk menemukan solusi yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Akira Iriye dalam bukunya yang berjudul Global Community: The Role of International Organizations in the Making of Contemporary World menjelaskan fenomena konflik-konflik global sejak masa Perang Dingin hingga sekarang dimana berbagai organisasi internasional baik pemerintah maupun non pemerintah mulai dibentuk sebagai wadah kerjasama bagi entitas-entitas dunia untuk menyelesaikan konflik-konflik global dan menciptakan stabilitas tatanan global. Iriye (2002) menyatakan bahwa globalisasi sekaligus kemunculan konflik global dapat menyebabkan meningkatnya hubungan antar negara melalui organisasi internasional.

Tahun 1960-an dianggap sebagai periode waktu yang menandai terbentuknya kesadaran global ketika banyak terjadi konflik lintas negara seperti Perang Vietnam, Krisis Misil Kuba, dan merenggangnya hubungan Tiongkok dan Uni Soviet. Dunia kemudian terbagi menjadi dua kutub utama yakni Barat dan Timur sehingga tatanan dunia pada masa itu adalah bipolar. Pada umumnya kajian Hubungan Internasional banyak membahas konflik dan drama yang terjadi pada masa ini dan mengabaikan munculnya organisasi-organisasi regional dan internasional seperti European Community dan ASEAN di tahun 1967 (Iriye, 2002). Akan tetapi, muncul skeptimisme terhadap pemerintah yang pada masa ini diwarnai oleh konflik politik dan mengabaikan permasalahan sosial, sehingga mulai terdapat pembentukan organsisasi-organisasi internasional non-pemerintah. Dapat dilihat bahwa berdasarkan data Union of International Associations, jumlah organisasi internasional pada tahun 1966 telah meningkat dari 4.616 hingga 36.336. Lebih lanjut, program kemanusiaan kemudian menjadi fenomena penting pada masa ini seperti adanya asosiasi non pemerintah di Vietnam yang meski sedang berada pada keadaan perang, asosiasi tersebut tetap menggencarkan program pelatihan bagi sukarelawan untuk melakukan misi-misi kemanusiaan di Asia Tenggara. Dengan kata lain, konflik dan perang yang terjadi dapat memunculkan kesadaran global untuk melakukan pergerakan transnasional lintas batas negara melalui organisasi-organisasi internasional non-pemerintah.

Iriye (2002) memaparkan bahwa terdapat tiga konflik utama yang mendasari munculnya INGO pada masa itu yakni kemiskinan, tidak meratanya pembangunan, dan pelanggaran HAM. Lebarnya kesenjangan antar negara kemudian menyebabkan adanya kebijakan dari negara seperti Amerika Serikat yang membentuk Peace Corps untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan sukarelawan ke negara-negara miskin seperti Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Pada awalnya, kebijakan ini digunakan untuk mencari aliansi agar dapat memenangkan Perang Dingin, namun kemudian muncul organisasi non-pemerintah yang mendorong program ini dengan menargetkan pada masyarakat miskin di daerah pinggiran dan pengemis (Iriye, 2002). Selanjutnya, fokus pada kemiskinan dan kelaparan mulai bergeser pada fokus pembangunan bagi negara-negara berkembang yang dianggap sebagai solusi jangka panjang bagi ketimpangan ekonomi di dunia. Realisasi bantuan pembangunan dimulai oleh pembaruan badan PBB karena tuntutan negara-negara anggota yang merupakan negara berkembang sehingga membentuk the Committee on International Development, the Industrial Development Organization, dan the Capital Development Fund (Iriye, 2002).

Selain itu, terdapat kebijakan pemerintah terkait hal ini seperti kebijakan Kennedy dalam Alliance for Progress yang didukung oleh INGO dalam bidang misionaris, pendidikan, kesehatan, dan filantropis. Kemudian Iriye (2002) menjelaskan bahwa terdapat hubungan pembangunan di masa poskolonial dengan HAM yang menyebabkan terjadinya revolusi kultural di berbagai belahan dunia. Rasa simpati dan kepedulian terhadap hak-hak asasi memunculkan rasa solidaritas dari para internasionalis yang semakin terhubung akibat fenomena ini hingga kemudian terdapat gerakan-gerakan yang mengkombinasikan beberapa permasalahan yang ada seperti Greenpeace yang fokus pada isu linkungan sekaligus nuklir. Lebih lanjut, INGO yang terbentuk menerima anggota lintas negara sehingga dapat menjadi wadah kerjasama bagi masyarakat global. Dengan kata lain, meski era Perang Dingin khususnya pada tahun 1960-an menciptakan suasana tegang oleh perimbangan kekuatan antara dua kubu, namun di sisi lain juga menjadi jembatan agar negara-negara saling terhubung dan mengadakan kooperasi (Iriye, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa tahun 1960-an menandai era munculnya berbagai organisasi internasional non-pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat Perang Dingin. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah ketimpangan kekayaan atau kesenjangan ekonomi antar negara, ketimpangan pembangunan, dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pemerintah dan IGO telah disibukkan oleh kontestasi kekuasaan yang terjadi diantara dua kubu pada saat itu, sehingga muncul keinginan dan kesadaran dari masyarakat untuk membentuk INGO sebagai bentuk solidaritas global. Meski pemerintah tetap memegang peranan dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara berkembang, INGO juga memiliki peranan krusial karena dapat menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terjangkau oleh pemerintah, serta dapat memberikan bantuan secara langsung baik berbentuk barang maupun sukarelawan. Maka dari itu, meski Perang Dingin banyak menimbulkan konflik global seperti Perang Vietnam dan Krisis Misil Kuba, namun di sisi lain juga dapat meningkatkan konektivitas masyarakat global melalui kerjasama dalam INGO yang terbentuk.

Referensi:

Iriye, Akira. 2002. “More States, More Nonstate Actors” dalam Global Community: the Role of International Organization in the Making of the Contemporary World. Berkeley: University of California Press.