Secara istilah, nasionalisme berasal dari kata “nation” yang menyebabkan nasionalisme dianggap merupakan turunan langsung dari konsep bangsa itu sendiri. Hal ini merujuk pada adanya keterikatan perasaan antar individu dalam suatu bangsa dan adanya rasa bangga terhadap negara bangsanya. Menurut Conversi (2000: 2), pada awalnya, literatur-literatur yang membahas mengenai nasionalisme menggunakan istilah ethnonationalism atau nasionalisme etnis untuk menjelaskan fenomena keterikatan individu dengan bangsanya. Istilah ini merujuk pada baik kesetiaan individu pada suatu bangsa sekaligus kesetiaan terhadap kelompok etnis yang di dalam suatu negara bangsa. Dengan kata lain, nasionalisme etnis memiliki jangkauan yang lebih luas dari nasionalisme sendiri karena dapat diartikan sebagai kesetiaan pada etnis individu maupun pada kelompok etnis dalam ruang lingkup negara bangsa. Akan tetapi, Conversi (2000: 3) memaparkan lebih lanjut bahwa istilah nasionalisme etnis mendapat kritik karena dianggap terlalu luas dan subjektif. Etnisitas yang dimaksud dalam penjelasan nasionalisme etnis juga dianggap bias, mengandung unsur favoritisme, dan hanya bergantung pada nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur-leluhur terdahulu. Hal ini didasarkan pada Connor dalam Conversi (2000: 3) yang memandang bahwa dengan demikian, pemahaman mengenai nasionalisme tidak didasari oleh fakta dan realita namun persepsi dari masing-masing individu.

Lebih lanjut, pada masa itu tantangan untuk mendefinisikan nasionalisme belum menemui solusi karena ambiguitas masih ditemui. Conversi (2000: 4) menyebutkan bahwa ambiguitas dalam definisi nasionalisme melahirkan berbagai istilah-istilah berbeda seperti sub-nasionalisme, nasionalisme micro, nasionalisme etnis, parochialisme, regionalism, atau navitisme linguistik. Menghadapi hal ini, para penstudi Modernisme kemudian berupaya untuk membedakan istilah bangsa atau etnis dengan negara yang terdiri atas struktur hirarkis sebagaimana yang dikenal sejak Perjanjian Westphalia. Definisi-definisi nasionalisme kemudian mengalami pergeseran dan penyempurnaan mengikuti dinamika dunia sebagaimana dijelaskan oleh Lachneicht dan Heinsohn (2009) yang mendefinisikan nasionalisme sebagai perasaan cinta tanah air yang dapat memberi dorongan bagi masyarakat untuk melakukan suatu pengabdian bagi kebaikan negara yang menjadi tempat tinggal mereka sehingga masyarakat rela untuk melakukan hal-hal krusial bagi negaranya meski tidak memeroleh imbalan. Sedangkan Helmers (2014) mengutarakan bahwa nasionalisme merupakan wujud moral yang membuat masyarakat mampu untuk memiliki pemahaman terhadap peran dan kewajiban yang mereka miliki sebagai bagian penting dalam pencapaian tujuan suatu negara. Namun, tidak semua penstudi menyusun definisi yang benar-benar berbeda dari pandangan nasionalisme etnis sebelumnya, seperti Barrington (2006: 6) yang memandang bahwa konsep yang dikenal kini merupakan pengembangan dari ethnonationalism, yang mana kumpulan etnis dalam suatu negara dapat bersatu atas dasar otonomi wilayah, kemerdekaan, dan perlindungan dari serangan luas.

Jika dikorelasikan lebih lanjut maka mnasionalisme memiliki tiga peranan utama yakni pertama, nasionalisme sebagai identitas nasional yang penting dimiliki setiap individu sebagai penanda diri khas, alat pemersatu bangsa, sekaligus upaya preventif oleh komunitas masyarakat dari terjadinya disintegrasi. Kedua, sebagai ideologi yang termasuk ke dalam hak negara untuk menentukan nasibnya sendiri, sekaligus sebagai kewajiban yang didasarkan pada tradisi dan ide sejarah yang dimilikinya. Terakhir, nasionalisme sebagai pergerakan yang disebut dengan self determination (Halliday, 1997: 3). Akan tetapi, menguatnya penyebaran konsep ini pasca terbentuknya negara-negara bangsa juga dapat menimbulkan efek negatif, kekhawatiran, dan insecurity antar negara bangsa. Menurut Calhoun (2008: 428), kekhawatiran tersebut dapat mengancam keharmonisan antar negara bangsa dan dapat menyebabkan adanya peningkatan yang signifikan dalam nasionalisme. Peningkatan yang tidak terkontrol juga dapat menimbulkan dampak negatif dan justru melahirkan permasalahan-permasalahan baru seperti munculnya cauvinisme dan ultranasionalisme, yang berpotensi untuk memunculkan konflik baik di dalam maupun di luar ruang lingkup negara bangsa. Di sisi lain, proses self determination dalam nasionalisme juga dapat mendorong self determination di tingkat subnasional hingga dapat menyebabkan upaya-upaya pemisahan diri atau separatisme, seperti yang terjadi di Timor-Timor dari Indonesia pada akhir tahun 1990-an hingga 2000-an. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nasionalisme memiliki peranan yang penting dalam sebuah negara, namun juga dalam beberapa hal dapat menyebabkan konflik dan permasalahan tersendiri.

Berkaitan dengan paragraf di atas, terdapat pandangan yang menganggap bahwa jika dipahami secara mendasar, nasionalisme dan kosmopolitanisme merupakan dua hal yang saling berkontradiksi satu sama lain. Hal ini ditunjukkan dalam prinsip dasar yang dimiliki keduanya yakni nasionalisme menggunakan satuan unit di tingkat nasional sebagai acuan pandangannya dan menekankan aspek kolektivitas di dalamnya, sedangkan kosmopolitanisme lebih menekankan prinsip-prinsip dasarnya pada aspek individualitas sebagai pusat pandangan filosofisnya. Merujuk pada Voronkova (2010: 4), dalam pemikiran nasionalis, perasaan saling memiliki yang terdapat dalam komunitas dalam negara dianggap dapat menyatukan pemikiran dan mendorong nilai-nilai kolektivitas, meski terdapat keberagaman yang dapat bertolak belakang di dalamnya. Secara sederhana, nasionalisme mendorong rasa cinta tanah air, rasa bangga, dan eksklusivitas identitas di tingkat nasional. Sedangkan dalam perspektif kosmopolitanisme, inklusivitas adalah aspek yang ditonjolkan dengan menjunjung tinggi rasa toleransi, non diskriminasi, solidaritas individu, hingga mengedepankan kepentingan masyarakat global. Sebagaimana dijelaskan oleh Calhoun (2008: 428), kosmopolitanisme memandang dunia sebagai suatu sistem unit menyeluruh dan tidak hanya terpaku pada satu nilai lokal atas kelompok tertentu di dalamnya seperti dalam perspektif nasionalisme, sehingga keduanya sulit untuk disandingkan. Selain itu, tujuan terbentuknya didasari oleh urgensi untuk mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat dalam suatu wilayah dari ancaman luar hingga membentuk identitas baru, sedangkan kosmopolitanisme berupaya untuk menghilangkan praktik-praktik diskriminatif dari politik identitas sebagai hasil dari nasionalisme itu sendiri. Oleh karenanya, Calhoun (2008: 428) menegaskan bahwa konsep ini dapat melemahkan kosmopolitanisme karena dapat memecah belah masyarakat dunia dan mendorong terjadinya konflik antar negara, sedangkan sebaliknya kosmopolitanisme dapat melemahkan nasionalisme karena lebih mengutamakan nilai-nilai universal hingga mengaburkan batas-batas negara.

Akan tetapi, hubungan keduanya tidak selalu diartikan sebagai hubungan yang negatif namun saling mendukung. Held dan Pogge dalam Voronkova (2010) menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur utama dalam kosmopolitanisme yakni individualisme, universalisme, dan generalitas. Kosmopolitanisme menggabungkan dua konsep utama yakni globalisasi dan multikulturalisme, namun hal ini tidak berarti menghilangkan nasionalisme. Kosmopolitanisme dianggap sebagai jalan tengah di antara nasionalisme dan multikulturalisme, sehingga keduanya tidak bertentangan melainkan sejalan dengan pandangan nasionalisme liberal yang fokus pada self determination pada nilai-nilai politik dan nilai-nilai kolektif (Kymlicka dalam Conversi, 2000: 4). Dengan kata lain, keduanya tidak saling melemahkan namun merupakan dua konsep yang dapat berjalan dengan beriringan. Sebagaimana dijelaskan oleh Calhoun (2008: 430), kondisi ini ditunjukkan dengan realita bahwa secara politis, negara masih merupakan tingkat otoritas utama, sementara kosmopolitanisme lebih merujuk pada semangat dan obligasi moral sosial oleh individu di tingkat global. Sebagai contoh, dalam sistem internasional yang terdiri atas negara-negara, dapat diterapkan prinsip kosmopolitanisme yang mengedepankan permasalahan global. Negara-negara kemudian tidak hanya fokus pada kepentingan nasionalnya saja namun juga kepentingan global hingga bekerjasama dan membentuk organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengentaskan masalah-masalah kemanusiaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nasionalisme merupakan sebuah konsep yang merujuk pada penggunaan negara sebagai satuan unit identitas yang dimiliki tiap-tiap individu. Meski terdapat tantangan-tantangan tersendiri untuk mendefinisikannya, namun di era kontemporer nasionalisme merujuk pada rasa cinta tanah air masyarakat terhadap negaranya dan pembentukan identitas nasional yang mempersatukan berbagai kelompok etnis dalam wilayah teritorial tertentu untuk meminimalisir kekhawatiran terhadap ancaman dari luar. Jika dimaknai secara positif, nasionalisme memegang peranan penting dalam suatu negara karena kesetiaan masyarakat dapat memajukan negara hingga dapat mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan negara tersebut. Namun jika nasionalisme tidak terkontrol juga dapat menyebabkan efek-efek negatif seperti cauvinisme, ultranasionalisme, rasisme, dan sebagainya, hingga dapat menimbulkan pergesekan dan konflik antar negara. Sedangkan jika dikaitkan dengan kosmopolitanisme yang inklusif, fokus pada individu, dan universal, nasionalisme dapat dianggap memiliki nilai-nilai yang kontradiktif karena mengedepankan nilai eksklusivitas dan kolektivitas. Akan tetapi, pada kenyataannya kedua konsep tersebut tidak selalu berkontradiksi melainkan dapat berjalan secara beriringan, terlebih di era globalisasi. Dalam hal ini, negara sebagai otoritas legal mendorong nasionalisme untuk terus berkembang di masyarakat namun prinsip-prinsip kosmopolitanisme juga dapat diterapkan seperti mengedepankan masalah-masalah global dan bersikap non diskriminatif.

Referensi:

Barrington, Lowell. 2006. “Nationalism and Independence” dalam After Independence: Making and Protecting the Nation in Postcolonial and Postcommunist States. University of Michigan Press, pp. 3-30

Calhoun, Craig. 2008. “Cosmopolitanism and Nationalism” dalam Nations and Nationalism, Vol. 14, No. 3, pp. 427-448

Conversi, Daniele. 2000. Conceptualizing Nationalism: An Introduction to Walker Connor’s Work

Halliday, J. 1997. “Nationalism” dalam Baylis, John & Smith, Steve (eds.), The Globalization of World Politics, Oxford University Press, pp. 440-455

Helmers, Rutger. 2014. Not Russian Enough? Nationalism and Cosmopolitanism in Nineteenth Century Russian Opera. Boydell & Brewer Publication Group.

Lachneicht, Susanne & Heinshohn, Kirsten. 2009. The Diaspora Identities: Exile, Nationalism, and Cosmopolitanism in Past and Present. Campus Verlag.

Voronkova, Anastasia. 2010. “Are Nationalism and Cosmopolitanism Compatible” dalam E-International Relations [online] tersedia dalam https://www.e-ir.info/2010/11/25/are-nationalism-and-cosmopolitanism-compatible/ [diakses 20 April 2019]