Myanmar sebagai salah satu negara bekas jajahan negara di Asia Tenggara, telah merdeka pada 4 Januari 1948. Dengan kemerdekaannya tersebut, Myanmar menjadi salah satu negara berdaulat dalam sistem international, sehingga pemerintah Myanmar mendapatkan otoritas secara penuh untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Myanmar dalam menjalankan beberapa kebijakan luar negeri banyak dinamika dalam perkembangannya (Kamalakaran, 2016). Pasca kemerdekaan Myanmar sebagai suatu negara yang berdaulat, kondisi dari sistem internasional pada saat itu masih diwarnai oleh ketegangan paska Perang Dunia II. Situasi politik internasional yang terjadi saat itu adalah munculnya dua negara besar pemenang Perang Dunia II, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mana masing-masing negara memiliki ideologi yang kuat hingga terjadilah Perang Dingin.

Latar belakang tersebut memunculkan dua blok dalam sistem internasional, yang selanjutnya menjadi landasan dalam terciptanya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Melihat kondisi hal tersebut, Myanmar memilih untuk tidak mengikuti salah satu pihak atau blok dalam Perang Dingin. Burma yang dulu pada awal Perang Dingin dipimpin oleh Aung San yang cenderung sosialis bahkan komunis karena ia mendirikan partai komunis di Burma pada tahun 1947. Namun, masyarakat Burma sendiri sebenarnya adalah netral dan tidak ingin terlibat dalam aliansi mana pun, sehingga muncul ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintah dan Aung San. Aung San kemudian terbunuh di tahun yang sama dan digantikan oleh U Nu yang bersikap netral. Di bawah U Nu, pemerintah tetap menghadapi permasalahan dengan kaum komunis yang telah berkembang di Burma. U Nu dalam kepemimpinannya tetap berusaha untuk bersikap netral. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya U Nu menggagas Konferensi Asia Afrika bersama tokoh-tokoh dari negara lain, yang mana dalam Konferensi Asia Afrika sendiri muncul ide-ide terkait gerakan non-blok (Brown, 1996).

Upaya yang dilakukan oleh Myanmar dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya saat itu dipengaruhi oleh beberapa konflik internal yang menjadi akar masalah dalam dinamika kehidupan politik di Myanmar. Konflik-konflik internal yang terjadi di Myanmar seringkali dilatarbelakangi oleh adanya isu-isu pemberontakan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau masyarakat etnis minoritas di Myanmar. Selain itu, pemerintah Myanmar juga dipersulit degan menjamurnya paham komunisme di Myanmar, sehingga juga didapati banyaknya kudeta yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok komunis. Dinamika politik yang terjadi di Myanmar saat itu berada di titik puncak ketika berhasilnya kudeta yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam struktur pemeritahan Myanmar, yang ditandai dengan diangkatnya Ne Win menjadi pemimpin Myanmar (Kamalakaran, 2016). Ne Win merupakan salah satu tokoh sosialis di Myanmar yang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok dan Uni Soviet, namun Ne Win tidak mau untuk dikatakan sebagai tokoh komunis. Dengan diangkatnya Ne Win, haluan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Myanmar cenderung untuk condong ke Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Brown, 1996).

Pemerintahan Myanmar di bawah kepemimpinan Ne Win dinilai telah melanggar prinsip demokrasi. Dengan demikian, muncul Aung San Suu Kyi sebagai salah satu tokoh yang berusaha menegakkan demokrasi di Myanmar dengan mengusulkan dibentuknya People’s Consultative Committee. Namun usaha Suu Kyi dalam mewujudkan hal tersebut gagal dengan adanya kudeta yang dilakukan State Law and Order Restoration Council (SLORC), yang mana merupakan junta militer yang dapat menggulingkan pemerintahan. Hingga saat ini, SLORC yang berubah nama menjadi State Peace and Development Council, memegang kekuasaan di Myanmar dengan sistem oligarki militer (Hack & Wade, 2009).

Di sisi lain, Uni Soviet yang menjalin relasi yang baik dengan Tiongkok pada awalnya menganggap wilayah Asia Tenggara sebagai wilayah yang tidak terlalu penting. Namun, perlahan-lahan Tiongkok mulai menyebarkan pandangannya dan mengintervensi negara-negara di Asia Tenggara sehingga dapat memberikan dampak baik secara ekonomi maupun politik, tidak terkecuali di Burma atau Myanmar. Di sisi lain, penyebaran paham komunisme yang semakin meluas tersebut menjadi masalah dan menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat beserta aliansinya dengan negara-negara Barat juga mulai mendatangi wilayah Asia Tenggara untuk memastikan komunisme tidak menyebar.

Secara garis besar, Burma merupakan negara yang netral atau tidak memihak pada pihak manapun dalam Perang Dingin. Namun, seiring dengan pergantian kepemimpinan yang terjadi beberapa kali pada masa itu, kedekatan Burma baik dengan kubu Barat maupun Timur mengalami dinamikanya sendiri. Pada Blok Timur, usaha-usaha Partai Komunis Burma mewarnai dinamika politik sebagai isu yang panas pada periode-periode pemerintahan. Melihat hal ini, Amerika Serikat mulai menaruh perhatiannya terhadap Burma karena Burma merupakan salah satu pengekspor beras terbesar saat itu sehingga akan sangat merugikan bila Burma jatuh ke tangan komunis (Clymer, 2015). Selain itu, pada tahun 1950, pasukan nasionalis Tiongkok yang disebut dengan Kuomintang (KMT) kalah dari Komunis dalam perang sipil dan singgah di Burma. Hal ini semakin mendorong Amerika Serikat untuk datang ke Burma dan menjadikannya negara aliansi.

Amerika Serikat kemudian mulai melakukan berbagai tindakan untuk melakukan pendekatan dengan Burma. Pertama, Amerika mulai membantu Burma dalam memerangi kaum komunis domestik dengan memberi bantuan senjata dan tentara. Kemudian, Amerika juga mendukung KMT dengan memberi suplai senjata dan makanan. Namun, untuk bertahan hidup di Burma, KMT melakukan perdagangan heroin dan obat-obatan terlarang di bagian utara Burma. Hal ini kemudian membuat pemerintah Burma tidak menaruh simpati terhadap KMT dan akhirnya Amerika Serikat melakukan evakuasi total dengan memindahkan kelompok KMT ke Kamboja dan Laos. Lebih lanjut, untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan Burma, Amerika mengadakan kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dan Burma yang mana Amerika akan memberikan bantuan ke Burma baik dalam bentuk dana maupun aliansi militer (Clymer, 2015). Lebih lanjut, Tiongkok terus mengirimkan ancaman terhadap Burma sehingga Ne Win, salah satu tentara Burma mengambil alih kekuasaan pemerintah dan membasmi seluruh kaum komunis yang ada di Burma. Lalu pada saat U Nu kembali memerintah, Burma mengadakan Perjanjian Persahabatan dengan Tiongkok. Hal tersebut menunjukkan bahwa Burma tetap merupakan negara independen yang tidak memihak kubu mana pun di Perang Dingin.

Masyarakat Myanmar pada masa Perang Dingin pada faktanya cenderung apatis terhadap intervensi dan problematika luar negeri yang banyak terjadi di sekitarnya. Apatisme masyarakat Myanmar terhadap berbagai intervensi negara luar terhadap Myanmar tersebut disebabkan oleh adanya konflik-konflik internal yang kerap terjadi di Myanmar. Masalah-masalah tersebut apabila dipaparkan secara historis dimulai pada era pasca kemerdekaan Myanmar yang merupakan hadiah dari Britania Raya di tahun 1948, dinamika politik domestik di Myanmar cenderung tidak stabil dan mengalami pasang surut yang nyata.

Tidak hanya sampai disitu, bahkan di tahun-tahun berikutnya Perang Sipil yang terjadi di wilayah Tiongkok juga menciptakan suatu efek samping ke pemerintahan Myanmar yakni munculnya dua kubu utama dalam tubuh pemerintahnya yakni Official Socialist Central Government dan Communist Domestic Group. Kemunculan dua kubu yang masing-masingnya cenderung mengara pada kekuatan poros timur atau kubu komunis cukup membuat Amerika Serikat yang selama era Perang Dingin berusaha membendung persebaran komunisme cukup kewalahan. Akhirnya, hal tersebut membuat Amerika Serikat semakin intens dalam memberikan bantuan baik secara ekonomi maupun militer kepada negara-negara di Asia Tenggara tidak terkcuali terhadap Myanmar dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai liberalisme dan membendung persebaran komunisme yang menyasar pada negara-negara berkembang.

Salah satu bentuk nyata dari intevensi negara-negara eksternal terhadap urusan domestik Myanmar adalah pada saat Pasukan Militer Myanmar yang dibawahi oleh Official Socialist Central Government sebagai pemerintahan yang legal melancarkan perang gerilya terhadap Tiongkok pada tahun 1950 yang mendapat bantuan dari badan Central Intelligence Agency (CIA). Disaat yang bersamaan, Tiongkok juga turut campur tangan dan menyokong pasukan yang dibawahi communist domestic group hingga akhirnya, hal tersebut menimbulkan perselisihan yang cukup intens dalam tubuh pemerintahan Myanmar. Perselihan itu kemudian menimbulkan perpecahan di tubuh Myanmar menjadi kelompok komunis yang disokong oleh Tiongkok dan kelompok sosialis yang disokong oleh Amerika Serikat namun mengatasnamakan militer Myanmar. Singkat cerita, perselisihan di tubuh pemerintahan Myanmar dimenangkan oleh pihak militer dan dilanjutkan dengan pendirian The Socialist Republic of the Union Burma yang kemudian dikuasai oleh militer Myanmar.

Namun demikian, timbul kembali permasalahan dengan munculnya pemerintahan militeristik yang terlalu otoriter dan bersifat tirani serta dipimpin oleh seorang diktator dari pihak militer Myanmar. Hal tersebut membuat Aung San merasa tergerak dan berusaha menanamkan prinsip-prinsip demokrasi dalam perpolitikan Myanmar serta mengembalikan Myanmar pada jalan sosialisme yang sesungguhnya. Akan tetapi, hal tersebut terbuang sia-sia karena Aung San yang dibunuh sebelum mimpinya terwujud dan dalan dibalik pembunuhannya diduga merupakan para tokoh militer yang merasa terancam posisinya oleh perjuangan Aung San. Meski begitu, mimpi Aung San tetap hidup dan berhasil diwujudkan oleh putrinya yaitu Aung San Suu Kyi yang berhasil menanamkan nilai demokrasi dan menyelenggarakan pemilihan demokratis pertama di Myanmar pada tahun 2015.

Di bawah pemerintahan Ne Win yang berlatarbelakang kemiliteran tersebut kemudian memunculkan adanya pemberontakan atas tuntutan pemerintahan yang demokrasi. Perjuangan tersebut dipimpin oleh Aung San Suu Kyi meski berujung pada kegagalannya yang kemudian menjadi tahanan negara (Hack & Wade, 2009). Pemerintahan di Myanmar pada saat itu pun bersifat oligarki yang berbasis militer dengan keberagaman suku serta etnis di dalamnya. Keberagaman tersebut kemudian mendorong pemerintah di Myanmar untuk menghapuskan nama Burma sebagai nama negara dan secara resmi menggunakan nama Myanmar sebagai usaha selain mengatasi juga mencegah perpecahan yang mungkin terjadi. Selain itu, dengan menggunakan nama Myanmar sejak tahun 1989 pemerintah berharap bahwa masyarakat tidak merasa dikucilkan oleh negara dan sebagai gantinya, mereka memiliki jiwa nasionalis serta loyalitas yang tinggi terhadap negara (Hack & Wade, 2009).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa Myanmar memiliki dinamika yang siginifikan pada era Perang Dingin. Pergantian pemimpin dari Aung Sang, U Nu, kemudian Ne Win menjadi sorotan yang penting karena siginfikansi dari dua pengaruh besar di era Perang Dingin, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Burma sendiri sebenarnya memilih sikap netral dan tidak ingin terlibat dalam aliansi mana pun. Namun, seiring berkembangnya waktu muncul berbagai pemerontakan pada isu kaum minoritas dan komunis sehingga membawa perubahan struktur di Myanmar. Berbagai isu tersebut menarik perhatian dua kekuatan besar, salah satunya Amerika yang kemudian mengintervensi dengan memberi bantuan senjata pada KMT. Respon yang terjadi kemudian menciptakan suatu perpecahan di Myanmar, namun dimenangkan oleh pihak militer dan dilanjutkan dengan pendirian The Socialist Republic of the Union Burma yang kemudian dikuasai oleh militer Myanmar. Pemerintahan oligarki berbasis militer tersebut kemudian menjadi latar belakang digantinya Burma menjadi Myanmar untuk mencegah perpecahan di kemudian hari.

Referensi:

Brown, David. 1996. “Reconstructing Ethnic Politics in Southeast Asia”. Asia Reseach Centre,    Working Paper No 61, Australia: Murdoch University.

Clymer, Kenton. 2015. A Delicate Relationship: The United States and Burma/Myanmar since 1945. Cornell University Press.

Hack, Karl & Wade, Geoff. 2009. “The Origins of the Southeast Asian Cold War” [online] dalam https://www.jstor.org/stable/27751580?seq=1#page_scan_tab_contents Diakses pada tanggal 5 Maret 2018.

Kamalakaran, Ajay. 2016. “How Russia Supported Burma’s Independence Struggle” [online] dalam http://rbth.com/arts/history/2016/04/05/how-russia-supported-burmas-independence-struggle_581631. Diakes pada tanggal 5 Maret 2018.

John W. Young, & John Kent, 2013. International Relations Since 1945. Oxford: Oxford University Press.

Preceden.cc., t.t. Burma (Myanmar) During the Cold War Era [Online] Tersedia dalam: https://www.preceden.com/timelines/290135-burma–myanmar–during-the-cold-war-era [diakses 7 Maret 2018].