Selama ini, Eropa dikenal sebagai kawasan yang mengutamakan diversitas sebagai salah satu nilai dasarnya. Hal ini kemudian juga memunculkan konsep multikulturalisme sebagai salah satu karakteristik masyarakat Eropa. Chin (2017) menjelaskan bahwa multikulturalisme di Eropa pertama kali terbentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II di akhir tahun 1940-an hingga awal 1970-an akibat masuknya imigran pekerja yang dibutuhkan untuk membangun kembali kota-kota di Eropa yang rusak akibat perang serta mengisi kekosongan tenaga kerja akibat kemerosotan ekonomi. Melalui peristiwa ini kemudian banyak imigran yang memilih untuk menetap di wilayah Eropa, sehingga mulai terbentuk masyarakat Eropa yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, dan budaya. Maka dari itu, periode ini dipandang sebagai suatu masa transisi yang fundamental dari masyarakat Eropa yang sebelumnya homogen menjadi lebih heterogen (Chin, 2017).

Namun, dijelaskan lebih lanjut bahwa sejatinya sebelum perang pun, masyarakat Eropa tidak sepenuhnya homogen karena telah terdapat gesekan-gesekan sosial antara kelompok indigenous dengan pendatang seperti masuknya masyarakat Belgia dan Italia ke Prancis di akhir abad ke-19 dan masuknya kelompok Schleswig-Holstein dari Denmark dan Alsace-Lorraine dari Prancis ke wilayah Jerman (Chin, 2017). Dengan demikian, penulis memandang bahwa diversitas etnis bukanlah hal yang baru di Eropa dan telah berlangsung sejak masa awal pembentukan negara-negara Eropa itu sendiri. Namun pada periode pasca Perang Dunia II, jumlah imigran yang masuk lebih besar dan tidak hanya berdampak pada satu negara saja melainkan Eropa secara keseluruhan, mengingat perang telah memberi dampak dan kerusakan yang signifikan pada sebagian besar wilayah Eropa. Sehingga, sejak masa itu terjadi perubahan demografi yang signifikan di Eropa dan para imigran yang menetap kemudian mulai menjadi bagian dari tingginya diversitas dalam masyarakat Eropa itu sendiri.

Lebih lanjut, dalam perkembangan multikulturalisme di Eropa, Prancis memiliki sejarah dan dinamika yang menarik untuk dibahas lebih dalam. Menurut Jennings (2000), selama ini Prancis dikenal sebagai negara yang menolak nilai multikulturalisme dan lebih menggunakan asimilasi dalam proses integrasinya. Hal ini diawali oleh Republikanisme Prancis dan prinsip laicite yakni pemisahan kegiatan religius dengan kegiatan sipil sebagai bentuk sekularisme. Pada dasarnya, model Republikanisme merujuk pada pandangan kebebasan dan universalisme bagi setiap individu melalui proses asimilasi. Dengan kata lain, masyarakat Prancis mengidentifikasi dirinya sebagai satu kesatuan terlepas dari agama dan etnis yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya, hal ini dapat memberi dampak negatif sejak masuknya imigran dalam jumlah yang banyak pasca Perang Dunia. Beaman (2016) menjelaskan bahwa muncul ketakutan dari masyarakat Prancis bahwa para imigran khususnya para fundamentalis Islam dapat membawa masuk nilai-nilai religius yang dapat mengubah tatanan sosial dan budaya domestik Prancis yang didasarkan pada prinsip laicite.

Melanjutkan pemaparan di atas, ketakutan tersebut telah memunculkan diskriminasi terhadap para imigran yang pada umumnya beragama Islam dan berasal dari Afrika Utara. Beaman (2016) menjelaskan bahwa para imigran yang telah menetap lama di Prancis mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan prinsip Republikanisme agar dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat, yang disebut dengan istilah “Muslim kultural”. Dengan kata lain, agama, etnis, dan identifikasi diri lainnya menjadi hal yang dikesampingkan dalam kehidupan bermasyarakat karena tuntutan asimilasi dan integrasi menjadi suatu kesatuan masyarakat Prancis. Namun, pandangan ini berbeda dengan May (2016) yang menyatakan bahwa model Republikanisme seharusnya dapat melihat prinsip multikulturalisme dari negara lain seperti Amerika Serikat yang berintegrasi menjadi suatu kesatuan masyarakat tanpa menghilangkan identifikasi kelompok-kelompok etnis dan kultur yang berbeda. Model Republikanisme yang sebelumnya dipandang sebagai terobosan baru terkait keadilan sosial dan kebebasan individu kini mulai mendapat kritik atas tindak diskriminasi dan pembatasan identifikasi diri individu sebagai bagian dari suatu kelompok tertentu. Chin (2017) kemudian menyimpulkan bahwa masa depan multikulturalisme di Eropa secara keseluruhan akan bertumpu pada nilai-nilai liberalisme, meski masih terdapat perdebatan internal terkait perbedaan dan persamaan hak-hak imigran dan hak-hak masyarakat Eropa.

Selanjutnya, isu besar terkait multikulturalisme di Eropa adalah isu pengungsi atau refugee wave yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan urgensi karena terjadinya peperangan di negara-negara tetangga Eropa. Menurut Aiyar et al (2016), jika ditinjau secara ekonomi, pada dasarnya kedatangan para imigran dapat meningkatkan perekonomian nasional jika diskriminasi dihilangkan dan terjadi integrasi imigran dengan penduduk asli. Dengan kata lain, para imigran dapat membawa dampak-dampak positif seperti pemenuhan tenaga kerja, mendorong ekspansi investasi dan bisnis, serta membantu mengatasi efek fiskal dari populasi lanjut usia. Aiyar et al (2016) juga mendukung adanya kemudahan mobilitas dan tarif standar bagi imigran pekerja agar integrasi lebih cepat tercapai. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya jumlah pengungsi yang membutuhkan tempat singgah telah menyebabkan permasalahan baru bagi masyarakat Eropa karena tidak semua negara bersedia untuk menampung pengungsi-pengungsi tersebut.

Menghadapi hal tersebut, Uni Eropa kemudian mengadakan perjanjian dengan Turki di tahun 2015 untuk bersama-sama mengatasi krisis pengungsi dan berbagi tempat agar tidak terjadi penumpukan di bagian Eropa Selatan yakni Yunani. Sebagai balasannya, Eropa memberi komitmen untuk membuka lembar negosiasi baru dengan Turki, memberikan izin visa Schengen untuk masyarakat Turki pada Oktober 2016, dan memberi tiga milyar euro untuk membantu pengungsi Suriah di Turki (Adam, 2016). Namun, perjanjian ini dipandang tidak berjalan dengan maksimal karena sebagian pengungsi telah mendaftar sebagai asylum seeker untuk Uni Eropa sehingga tidak dapat dikirimkan ke Turki. Meski demikian, perjanjian ini telah memenuhi tujuan awalnya yakni untuk mengurangi jumlah pendatang di Yunani secara signifikan dan mencegah adanya pergerakan baru di masa depan (Weber, 2017). Terkait hal ini, penulis memandang bahwa isu pengungsi merupakan isu kolektif yang hanya dapat diselesaikan bersama-sama, sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya integrasi Eropa. Merujuk pada kasus perjanjian Uni Eropa dan Turki yang telah dijelaskan sebelumnya, Uni Eropa telah bersatu untuk membantu Yunani yang mendapat arus pengungsi paling banyak. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat mengurangi ketegangan antar negara Uni Eropa yang menemui ketidaksepakatan perihal pembagian pengungsi dalam jumlah yang sama bagi setiap negara karena terdapat negara-negara dengan closed door policy yang menolak datangnya pengungsi.

Dapat disimpulkan bahwa meski memiliki tingkat diversitas etnis, ras, dan agama yang cukup tinggi, namun multikulturalisme masih merupakan salah satu perihal yang tidak lepas dari kritik dan dampak-dampak negatif di wilayah Eropa. Hingga kini, masih ditemui adanya diskriminasi, xenophobia, dan rasisme di negara-negara Eropa, meski masyarakatnya memegang teguh nilai kebebasan individu di dalamnya. Meningkatnya arus imigrasi sejak 2015 ke wilayah Eropa kemudian memunculkan perdebatan mengenai kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk mengatasi isu tersebut. Namun, meski terdapat perbedaan pendapat di antara negara-negara Eropa, isu imigrasi tetap merupakan isu kolektif yang hanya dapat diselesaikan secara bersama-sama melalui integrasi Eropa yang lebih dalam. Akhir kata, penulis memandang bahwa rasa bangga dan superior atas kejayaan bangsa Eropa di masa lampau tidak dapat benar-benar dihilangkan dari identifikasi diri masyarakat Eropa, sehingga konsep “self” dan “other” masih ada hingga saat ini dalam cara masyarakat Eropa memandang para imigran. Akan tetapi, hal ini bukanlah sesuatu yang dibenarkan oleh penulis karena pada dasarnya keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia tetap harus diutamakan, terlepas dari latar belakang etnis, ras, atau agama.

Referensi:

Adam, Laura. 2016. “The Refugee Card in the EU and Turkey Relations: A Necessary but Uncertain Deal” dalam Working Paper 14, Brussel: European Parliament

Aiyar, Shekhar, Bergljot Barkbu, Nicoletta Batini, Helge Berger, Enrica Detragiache, Allan Dizioli, Christian Ebeke, Huidan Lin, Linda Kaltani, Sebastian Sosa, Antonio Spilimbergo, dan Petia Topalova. 2016. The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, IMF: January

Beaman, J. 2016. “As French as Anyone Else: Islam and the North African Second Generation in France” dalam International Migration Review, 50 (1), pp. 41-69

Jennings, Jeremy. 2000. “Citizenship, Republicanism and Multiculturalism in Contemporary France” dalam British Journal of Political Science, 30 (4), pp. 575-597

May, P. 2016. “French Cultural Wars: Public Discourses on Multiculturalism in France (1995-2013)” dalam Journal of Ethnic and Migration Studies, 42 (8), pp. 1334-1352

Weber, Bodo. 2017. The EU-Turkey Refugee Deal and the Not Quite Closed Balkan Route, Berlin: Friedrich Erbert Stiftung

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com