Regionalisme pada dasarnya merupakan hal yang tidak dapat dihindari, negara baik itu merupakan negara maju atau negara dunia ketiga memerlukan kerjasama dalam memajukan serta menjaga kehidupan masyarakatnya. Maka dari itu kerjasama diperlukan dan dimulai dengan negara-negara sekitar atau berbatasan langsung, namun dalam perkembangannya persamaan budaya dan nasib juga dapat membentuk regionalisme itu sendiri. Dinamika kawasan tidak luput dari perkembangan regionalisme negara-negara dalam wilayah lingkar Samudra, yaitu seperti Samudra Hindia dan Pasifik bagian selatan. Regionalisme dikawasan Samudra Hindia terdiri dari negara-negara di benua Asia bagian Selatan dan Afrika, sedangkan regionalisme dikawasan Pasifik bagian Selatan terdiri dari negara-negara di benua Oseania. Selain itu integrasi dalam kawasan Hindia dan Pasifik bagian selatan yang awalnya berfokus pada satu aspek, yaitu ekonomi mengalami spillover dengan aspek lainnya seperti aspek politik dan pertahanan.

Dalam kawasan Samudra Hindia regionalisme terbentuk paca Perang Dingin berakhir, selain itu secara umum dalam kawasan tersebut terdapat tiga jenis regionalisme antara lain yaitu: (1) regionalisme berdasar keamanan; (2) regionalisme berdasar ekonomi; (3) regionalisme berdasar keamanan dan ekonomi. Jenis pertama merupakan regionalisme berdasar keamanan, dengan kata lain regionalisme disini terbentuk untuk menciptakan dan menjaga keamanan dalam kawasan. Dalam regionalisme jenis ini terdapat satu regionalisme yang secara khusus dibentuk berdasar isu keamanan, yaitu ASEAN Regional Forum (ARF) yang digawangi oleh negara-negara Asia Tenggara. ARF sendiri merupakan jenis aliansi militer yang membahas isu-isu keamanan Asia Pasifik sekaligus menjadi broad-based forum bagi negara-negara Asia Tenggara. Sebelum ARF terbentuk, terdapat juga Southeast Asia Treaty Organisation (SEATO) yang juga dibentuk berdasar isu keamanan, namun SEATO pada dasarnya hanya merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar aliansi di era Perang Dingin (Muni 2005). Jenis kedua adalah regionalisme yang didasari oleh isu-isu kerjasama dalam bidang ekonomi antara negara-negara kawasan itu sendiri. Muni (2005) berpendapat setidaknya terdapat enam regionalisme di wilayah Samudra Hindia, antara lain adalah The Colombo Plan, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Greater Mekong Subregion (GMS), Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), Indian Ocean Rim Initiative and Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOC-ARC), dan Mekong–Ganga Cooperation (GMC). Sedangkan jenis ketiga regionalisme dalam kawasan Samudra Hindia adalah regionalisme yang terbentuk berdasarkan penggabungan antara isu kerjasama ekonomi dengan kerjasama dalam bidang keamanan. Terdapat lima regionalisme yang dapat dikategorikan dalam jenis regionalisme ini, antara lain yaitu ASEAN, Gulf Cooperation Council (GCC), South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Economic Cooperation Organization (ECO), South African Development Community (SADC) (Muni 2005).

Integrasi yang terbentuk dalam kawasan Samudra Hindia, lebih didasarkan pada integrasi ekonomi. Regionalisme yang terdapat dalam kawasan Samudra Hindia secara umum menggunakan ASEAN dan APEC sebagai platform dari institusinya, sehingga pada institusi regionalisme yang terbentuk negara-negara hegemon tidak ada yang secara langsung memegang kendali didalamnya. Fokus ASEAN dalam sektor perekonomian sebagaimana institusi ini tengah membangun integrasi ekonomi, seperti yang akan diaktualisasikan pada AEC atau Asean Economic Community akan segera dimulai tahun 2016 (Muni 2005). Sedangkan APEC juga berorientasi pada lingkup ekonomi yang menerapkan open regionalism yang berguna untuk menunjang liberalisasi dan perdagangan bebas dalam wilayah Asia-Pasifik (Nesadurai 2005). Berbeda halnya dengan apa yang terjadi dalam SAARC dan SADC, India serta Afrika Selatan menjadi pusat regionalisme yang kemudian secara tidak langsung memiliki pengaruh terbesar baik dalam institusi SAARC dan SADC. Hal tersebut kemudian menimbulkan banyak protes dari negara-negara lain yang tergabung baik dalam SAARC maupun SADC karena peranannya yang cenderung relatif minim dibanding dengan India maupun Afrika Selatan. Negara-negara tersebut kemudian menganggap India dan Afrika Selatan sebagai penghalang untuk melakukan integrasi, sehingga dalam perkembangannya integrasi ekonomi yang terbentuk antar negara hanya didasarkan pada kerjasama bilateral saja (Muni 2005).

Namun integrasi ekonomi dalam kawasan Samudra Hindia ini juga terdapat permasalahan didalamnya, antara lain terdapat tiga permasalahan utama yaitu: (1) tidak semua kelompok ekonomi regional berfokus pada integrasi ekonomi secara objektif; (2) terdapat perbedaan perspektif politik antar negara; (3) globalisasi (Muni 2005). Permasalahan pertama, kelompok ekonomi regional di kawasan Samudra Hindia berstruktur terbuka dan hanya berfokus pada  keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama perekonomian. Permasalahan kedua, perbedaan perspektif politik dapat mengganggu proses integrasi ekonomi seperti yang terjadi pada konflik India-Pakistan kemudian dianggap sebagai penghalang dari terjadinya integrasi ekonomi dikawasan Asia-Pasifik. Permasalahan ketiga yaitu adanya dampak yang diberikan dari globalisasi terhadap perdagangan regional dan penarikan modal asing, sehingga negara-negara dikawasan Samudra Hindia terutama negara berkembang harus berjuang untuk menghadapi globalisasi. Akan tetapi globalisasi ini kemudian menghadirkan pola-pola baru dalam integrasi perekonomian yang inovatif dan berbeda dari zaman yang lainnya (Muni 2005).

Sedangkan dalam kawasan Pasifik Selatan, integrasi regional yang terbentuk diwujudkan dalam South Pacific Forum (SPF) atau Forum Pasifik Selatan yang terbentuk pada tahun 1971. SPF terdiri dari empat belas negara Kepulauan Pasifik ditambah dengan Australia dan New Zealand yang berhubungan secara aktif dalam kerjasama regional pada kurun waktu hampir tiga dekade (Ogashiwa 2002). Dalam SPF terdiri dari sebelas negara merdeka sedangkan sisanya merupakan negara-negara kepulauan micronesia. SPF pada dasarnya terbentuk dari adanya South Pacific Commission (SPC) yaitu pertemuan kepala-kepala negara di kawasan Pasifik untuk membahas mengenai permasalahan negaranya  masing-masing. Namun SPC ini dalam perkembangannya dirasa kurang mengakomodasi kepentingan negara-negara yang tergabung didalamnya karena negara-negara yang pernah menjajah kawasan Pasifik tersebut turut memegang kendali diadalmnya. SPF tidak hanya membahas permasalahan regional tetapi juga turut membahas permasalahan internasional, hal yang sangat disayangkan kemudian adalah ketidakmampuan SPF dalam membahas isu keamanan seperti yang dilakukan ASEAN dengan membentuk ARF (Ogashiwa 2002).

Integrasi dalam SPF sendiri terbentuk karena adanya kerentanan pada posisi mayoritas negara-negara dalam hubungan internasional, sehingga alasan dari integrasi dalam SPF ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu: (1) ketidakuntungan dalam perekonomian, mengingat negara-negara kawasan Pasifik Selatan seringkali dilanda bencana alam yang kemudian merusak SDA sebagai sumber dari perekonomian; (2) pengaruh politik internasional yang sedikit, negara-negara kawasan Pasifik Selatan terdiri negara-negara dunia ketiga yang belum memiliki pengaruh kuat dalam sistem internasional; (3) adanya kesenjangan politik dan militer dan seringkali mendapatkan interferensi dari negara-negara dunia pertama (Ogashiwa 2002). Sehingga SPF dalam tujuannya menyebutkan mengenai upaya peningkatan perekonomian regional melalui cara merinci potensi perekonomian negara kepulauan dan mengkoordinasikannya dengan pemerintahan domestik. Selain itu SPF dalam integrasi ekonominya juga mengandalkan kerjasama dengan ASEAN dan APEC. Meskipun memiliki persamaan nasib dan berusaha bersama-sama memajukan perekonomian regional, integrasi SPF juga terdapat beberapa permasalahan didalamnya. Permasalahan tersebut antara lain berupa kesenjangan status negara-negara merdeka dengan negara-negara micronesia, hal ini dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan serta proses diskusi yang dilakukan. Selain itu permasalahan juga dapat berupa perbedaan situasi geografi dan keanekaragaman budaya, hal ini dikarenakan setiap negara memiliki budaya yang berbeda dan harus dijunjung tinggi (Oshigawa 2002).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses regionalisme yang terjadi dalam kawasan Samudra Hindia dan Pasifik Selatan hampir sama penyebabnya yaitu adanya persamaan nasib seperti halnya regionalisme di ASEAN dan SPF. Selain itu dalam proses integrasinya terdapat berbagai persoalan yang kemudian menghambat proses regionalisasi pada kedua kawasan itu sendiri. Integrasi dalam bidang perekonomian berperan penting dalam proses regionalisasi suatu kawasan, karena juga dapat mempengaruhi integrasi dibidang lainnya. Namun terdapat perbedaan antara kedua kawasan tersebut yaitu kematagan dari regionalisme pada masing-masing kawasan, contohnya SPF yang masih belum dapat membahas isu keamanan kawasan seperti halnya ASEAN yang membentuk ARF.

Referensi:

Muni, SD. 2005. “Regionalism in the Indian Ocean Region” dalam Global Politics of Regionalism: Theory and Practice, oleh May Farrell, Bjorn Hettne dan Luke Van Langenhove. London: Pluto Press.

Nesadurai, Helen. 2005. “The Global Politics and Regionalism: Asia and the Asia-Pacific” dalam Global Politics of Regionalism: Theory and Practice, oleh Mary Farrell, Bjorn Hettne, Luk Van Langenhove. London: Pluto Press.

Ogashiwa, Yoko. 2002. “South Pacific Forum: Survival Under External Pressure” dalam New Regionalisms in the Global Political Economy, oleh Shaun Breslin, Christoper W. Hughes, Nicola Phillips dan Ben Rosamond (eds.) London: Routledge.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.