Peperangan yang telah dilalui Eropa utamanya ketika PD I dan PD II memicu masyarakat Eropa untuk membangun kemungkinan kerjasama di kawasan Eropa. Hal ini diupayakan oleh masyarakat Eropa dengan dipengaruhi paham neo institusionalis yang menjelaskan bila usaha pencapaian keteraturan dan perdamaian membutuhkan sebuah institusi yang mampu menyokong kepentingan dan aspirasi para aktor internasional secara efektif guna mencapai kepentingan kolektif (Goodin dalam Surbakti, 1992). Pandangan ini juga menyatakan jika seluruh aktivitas aktor dan kelompok dimana kegiatan mereka berada dalam sebuah pengawasan yang secara kolektif dapat menghadirkan sebuah peluang dan kekuatan tersendiri bagi mereka  (Goodin dalam Surbakti, 1992).  Maka dari itu, Robert Schumann selaku Menteri Luar Negeri Perancis era 1950-an, mencetuskan idenya terkait pembentukan kerjasama antara Perancis dan Jerman dalam bidang batu bara dan baja yang tercantum pada European Coal and Steel Community (Farndon, 2005). Ide Schumann tersebut ditandatangani oleh 6 negara di Eropa yaitu Perancis, Jerman Barat, Belgia, Italia, Luxemburg, dan Belanda pada tanggal 18 April 1951 hingga diberlakukan tanggal 23 Juli 1952 (Farndon, 2005).

Setelah itu, The Inner Six sebagai 6 negara perintis ECSC mempunyai rencana untuk memperluas cakupan integrasi ke hampir seluruh aspek ekonomi. Hal itu kemudian direalisasikan dalam Perjanjian Roma tanggal 25 Maret 1957, yang mengesahkan berdirinya European Economic Community dan European Atomic and Energy Community (Farndon, 2005). Namun akhirnya Eropa dilanda masa krisis atau disebut era Eurosclerosis yakni era dimana para politisi dan akademisi Eropa mulai kehilangan kepercayaan mereka terhadap institusi-institusi Eropa pada akhir periode 1970 dan awal 1980 (Moravcsik, 1991). Tragedi inilah yang memicu integrasi Eropa ke tahap baru yang lebih tinggi yakni tahapan pembentukan pasar tunggal atau common market. Hal ini kemudian diwujudkan oleh European Community di tahun 1986 dengan ditandatanganinya Single European Act (SEA) dan kemudian diratifikasi serta dilaksanakan secara resmi oleh semua anggota European Communitytahun 1987 (Moravcsik, 1991).

Hubungan antar negara Eropa semakin erat mulai pasca berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Soviet. Sehingga masyarakat Eropa memulai negosiasi tentang tahapan baru terkait proses kerjasama dan integrasi di Eropa. Hasil dari negoisasi ini akhirnya menghasilakan Treaty on European Union yang resmi tahun 1993 (Moravcsik, 1991). Itu pula yang menjadi permulaan era baru di Eropa yakni dengan adanya Uni Eropa. Dalam arti Eropa memiliki sebuah organisasi yang sifatnya supranasional yang mana negara-negara anggota Uni Eropa kemudian harus patuh dengan segala kebijakan dan regulasi Uni Eropa yang sifatnya direktif. Akan tetapi meskipun sifat supranasional terkesan memaksa, nyatanya hal itu malah membangun harmonisasi di region Eropa, akhirnya integrasi dan regionalisme berhasil dicapai sebagai keputusan bersama 344 juta masyarakat Eropa tanpa adanya penolakan dan timbulnya konflik-konflik (Garrett, 1992).

Akan tetapi jika ditiik dari perspektif neo-institusionalisme, perspektif neo-institusionalisme tidak memiliki pendapat langsung mengenai integrasi regional yang terjadi di Eropa, namun pandangan-pandangannya dianggap mampu menjelaskan peristiwa tersebut berdasarkan pola-pola yang telah ada. Menurut Pollack (2009), terdapat tiga aliran dari neo-institusionalisme yaitu rational choice institutionalism, sociological institutionalism, dan historical institutionalism. Rational choice institutionalism menyebutkan bahwa keberadaan sebuah institusi merupakan keputusan yang diambil oleh aktor politik untuk memenuhi kepentingannya (Rosamond, 2000). Dengan demikian, terbentuknya integrasi regional di Eropa semata-mata merupakan wujud tindakan dai upaya-upaya negara-negara Eropa untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Sociological institutionalism sendiri menyatakan bahwa justru institusi lah yang membentuk perilaku aktor-aktor didalamnya. Pollack (2009) melihat bahwa keberadaan Uni Eropa telah mengarahkan perilaku politik dalam negeri dan luar negeri negara-negaranya. Sementara itu, pandangan historical institutionalism menyebutkan bahwa keputusan-keputusan yang pernah diambil negara sebelumnya telah membentuk perilaku aktor saat ini (Pollack, 2009). Jika dikaitkan dengan integrasi Eropa, sejarah Eropa yang berasal dari suatu identitas yang samalah kemudian mendorong negara-negara modern di Eropa untuk membentuk kesamaan identitas kembali.

Regionalisme berdampak pada pembukaan pasar oleh negara-negara yang berada pada region tersebut. Contohnya adalah cikal bakal European Union yaitu European Community yang diawali dengan tujuan memperkuat daya saing barang dan jasa dari Eropa ke pasar global (Garret, 1992). Akibat dari pembukaan pasar antar negara region ini, hilanglah penghalang-penghalang untuk perdagangan yang diikuti dengan bantuan keuangan yang luas dalam menanggulangi dampak ketidaksuaian arus pasar oleh salah negara region yang kurang bisa bersaing (Garret, 1992). Tetap membuka lebar pasarnya karena dengan memanfaatkan pembukaan pasar ini dapat menguntungkan dalam segi ekspor. Perkembangan lainnya merupakan munculnya mata uang Euro sebagai mata uang Eropa, walaupun Inggris tidak menggunakan mata uang Euro dan menggunakan poundsterling. Integrasi ekonomi Eropa sangat terlihat dengan tumbuhnya perekonomian yang stabil.

Dampak lain dari adanya regionalisme adalah munculnya trade dilemma atau dilemma perdagangan (Garret, 1992). Dilema perdagangan ini muncul karena pasti ada satu pihak yang paling diuntungkan dalam satu region yang menjalankan regionalisme, yakni dari aspek perdagangan dengan pembebasan pasar. Sebagai pemimpin exporter, ketergantungan pada European Community mendekati separuh eksportnya dan keuntungan Jerman langsung dating dari integrasi ekonomi (Moravsik, 1991). Jerman merupakan negara yang merasakan keuntungan ekonomi dari regionalisme Eropa. Pembebasan pasar akan menimbulkan kecenderungan total benefits bagi negara-negara besar region tersebut dan negara-negara kecil justru semakin terpuruk karena kekuatan asimetris antar negara serta ketidaksesuaian dengan pasar. Ketika negara-negara kecil mengalami ketidaksesuaian pasar disini, pemerintahan region akan memberi bantuan berupa suntikan dana—atau disebut dana asisten—untuk menanggulangi asimetrisme pasar tersebut.

Selain dalam ekonomi, integrasi Eropa juga mempengaruhi pembuatan keputusan politik negara. Anggota negara kawasan dalam pembuatan keputusan politik—khususnya yang nantinya mempengaruhi bidang ekonomi—akan sangat berhati-hati dan lebih menyesuaikan kondisi kawasan yang ada. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi keputusan pemerintah dalam integrasi ekonomi regional, yaitu faktor politik dan ekonomi itu sendiri. Penyesuaian kebijakan politik ekonomi bertujuan untuk mengikuti perkembangan pasar kawasan dan sebagai penyelamatan pasar sendiri. Regionalisme mendorong persaingan ke arah yang lebih baik dan mengarahkan liberalisasi ke arah yang lebih luas sehingga dapat mendorong kedekatan politik dengan pemerintah untuk hal yang berhubungan dengan ekonomi (Ravenhill, 2008). Namun, penerapan kebijakan perdagangan bebas diikuti dampak politik pada sektor wilayah negara yang lemah dan megalami ketidaksesuaian dalam pasar dan kalah dalam persaingannya berupa aspek aspek materiil pada masyarakat (Garret, 1992). Meskipun pembebasan perdagangan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian mekanisme pasar pada jangka pendek, perdagangan bebas juga menguntungkan secara sosial dan ekonomi dalam jangka panjang (Garret, 1992). Integrasi lainnya adalah integrasi keamanan Eropa berupa Europol yang dibuat oleh negara-negara anggota dengan tujuan mengamankan Eropa dari tindakan kriminal antar batas negara, karena melintasi batas antar negara di Eropa begitu mudah.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah berakhirnya PD II munculnya kesadaran dari masyarakat Eropa untuk membangun adanya kerjasama secara regional. Regionalisasi menimbulkan integrasi ekonomi di Eropa dengan dibukanya pasar perdagangan atau disebut sebagai common market. Integrasi ini membuat ekonomi dan politik Eropa mengalami berbagai penyesuaian. Pemanfaatan pembebasan pasar dalam aspek ekonomi kemudian mempengaruhi aspek politik dengan dibuatnya berbagai regulasi oleh negara-negara anggota untuk memudahkan proses perdagangan. Terdapat tiga pandangan dari perspektif neo-institusionalis tentang kerjasama regional negara-negara di Eropa yaitu, rational choice institutionalism, sociological institutionalism, dan historical institutionalism. Meskipun integrasi ini tampak memiliki beberapa kekurangan, namun keuntungan yang ditimbulkan memiliki dampak jangka panjang bagi seluruh anggota European Community.

Referensi:

Farndon, John. 2005. 2000 Things You Should Know About World History. Essex : Miles   Kelly Publishing Ltd.

Moravcsik, Andrew. 1991. “Negotiating the Single European Act: National Interests and  Conventional Statecraft in the European Community”. International Organization 45(1), hal. 19-56.

Garret, Geoffrey. 1992. “International Cooperation and Institutional Choice: the European Community’s Internal Market”. International Organization 46(2): 533-560.

Pollack, M. 2009. “The New Institutionalisms and European Integration”, dalam Wiener & Diez (eds.) European Integration Theory. Oxford: Hampshire, hal. 125-144.

Rosamund, B. 2000. Theories of European Integration. Palgrave Macmillan.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.