Sejak didirikannya Uni Eropa secara resmi di tahun 1992, Eropa telah menerima sejumlah anggota melalui program enlargement sekaligus menjadikan program tersebut salah satu fokus dalam kebijakan Uni Eropa itu sendiri. Kesuksesan Eropa dalam melebarkan jumlah keanggotaan dan memperdalam integrasi antar anggotanya kemudian memunculkan anggapan bahwa Eropa dapat dipandang sebagai role model dalam hal regionalisme dan integrasi bagi negara-negara lain di dunia. Namun, integrasi Eropa juga tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai wilayah Balkan yang berbatasan langsung dengan Eropa di bagian tenggara. Menurut Šarić (2004), istilah “Balkan” merujuk pada negara-negara yang sebelumnya merupakan negara-negara Yugoslavia, antara lain Albania, Bosnia dan Herzegovina, Slovenia, Bulgaria, Kroasia, Kosovo, Montonegro, Macedonia Utara, Rumania, dan Serbia. Namun, jika meninjau negara-negara tersebut, hanya Slovenia, Kroasia, Rumania, Yunani, dan Bulgaria yang telah diterima dan bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Maka dari itu, hubungan negara-negara Balkan dan Eropa dan proses integrasi di antara keduanya kemudian menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas di era kontemporer.

Melanjutkan pemaparan di atas, sejak terpecahnya wilayah Yugoslavia pasca Perang Dingin, muncul pandangan dari negara-negara Balkan untuk menentukan posisinya dalam tatanan internasional. Dalam hal ini, Hajdinjak (2015) menjelaskan bahwa peristiwa tersebut menyebabkan pembahasan mengenai wilayah Balkan menjadi signifikan dalam diskursus politik, sosial, ekonomi, dan sosiologis di seluruh dunia, termasuk dalam wilayah Balkan itu sendiri. Menyikapi hal ini, baik dari sudut pandang Eropa maupun negara-negara Balkan sendiri kemudian melihat adanya kesempatan untuk saling berintegrasi. Pandangan ini dijelaskan oleh Hajdinjak (2015) yang menggunakan konsep nesting orientalism oleh negara-negara Balkan dan civilizing mission oleh Eropa.

Terkait kedua konsep tersebut, nesting orientalism merujuk pada upaya negara-negara aksesi untuk melepaskan diri dari lingkar negara periperi dan anggapan-anggapan negatif terhadapnya dengan cara meluaskan batasan wilayahnya ke wilayah yang lebih maju, yakni Eropa. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam proses penerapannya, negara-negara Balkan menggunakan cara self-civilizing yakni pendefinisian dirinya sebagai bagian dari Eropa tanpa paksaan dan dominasi militer atau politik di dalamnya (Hajdinjak, 2015). Sedangkan civilizing mission merujuk pada upaya Eropa untuk menghilangkan persepsi buruk mengenai negara-negara Balkan, sekaligus untuk mencegah konflik dari Yugoslavia menyebar hingga ke wilayah Eropa. Hajdinjak (2015) menjelaskan bahwa konflik agresif yang terjadi kemudian memunculkan keinginan yang kuat dari negara-negara Eropa untuk membangun koneksi politik dengan negara-negara Balkan dari aliansi ekonomi yang sebelumnya sudah ada.

Dengan adanya dua pandangan tersebut, proses integrasi kemudian mulai dilaksanakan, utamanya di Kroasia yang pada akhirnya berhasil diterima oleh Uni Eropa di tahun 2013. Dari sisi Kroasia, bergabung dengan Uni Eropa merupakan strategi penting untuk terlepas dari pengaruh wilayah Balkan sebagai wilayah periperi Eropa dan tidak berkembang dengan pesat. Nesting orientalism kemudian menjadi penting karena Kroasia berupaya untuk menunjukkan bahwa dirinya telah siap memasuki lingkar negara-negara Eropa dan tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Balkan yang kacau dan agresif (Hajdinjak, 2015). Akan tetapi, pasca kemerdekaan, Kroasia juga mengembangkan nilai-nilai nasionalisme yang diikuti dengan sejumlah konflik etnis, sehingga hal ini memengaruhi persepsi Eropa terhadapnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa selama ini, program enlargement seringkali dijelaskan dengan menggunakan kerangka kondisionalitas, yang menunjukkan bahwa diterimanya negara kandidat menjadi negara anggota membutuhkan pemenuhan kriteria tertentu dan stabilitas negara untuk bergabung dalam Uni Eropa. Namun, menurut Hajdinjak (2015), subjektivitas Eropa dalam memandang negara-negara tertentu seperti negara-negara Balkan kemudian dapat dilihat menggunakan analisis poskolonial.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis tersebut, negara-negara kandidat dipandang telah dikolonisasi dengan tuntutan untuk mengadopsi nilai-nilai Barat, atau dengan kata lain menjadi pengikut negara-negara Barat yang dianggap lebih maju dan superior (Hajdinjak, 2015). Namun, bagi negara-negara Balkan, sikap ini dapat dikatakan sebagai self-civilising karena pada dasarnya, nilai-nilai Eropa diadopsi tanpa paksaan dan didasari oleh penerimaan terhadap ideologi yang memandang mereka sebagai negara peri-peri. Dalam hal ini, penulis sendiri memandang bahwa sejatinya negara-negara Balkan memiliki kondisi yang cukup kompleks karena di satu sisi, negara-negara Eropa memang menganggap wilayah Balkan sebagai wilayah yang agresif dan terbelakang, sehingga hal ini menimbulkan adanya resiko bahwa Eropa dapat memanfaatkan Balkan untuk kepentingannya sendiri, sebagaimana yang ditakutkan oleh Rusia. Akan tetapi di sisi lain, negara-negara Balkan juga ingin terlepas dari persepsi buruk tersebut sehingga negara-negara seperti Kroasia kemudian berupaya untuk melakukan “Eropanisasi” agar dapat diterima dan dianggap pantas untuk bergabung dengan negara-negara Eropa, sebagaimana disebutkan oleh Šarić (2004) bahwa beberapa negara Balkan bahkan memandang dirinya sebagai bagian dari Eropa yang hilang dan kini adalah saatnya untuk kembali ke Eropa.

Akan tetapi, meski meski telah terdapat keinginan dari kedua pihak untuk saling berintegrasi, pada kenyataannya Uni Eropa belum menerima seluruh anggota Balkan untuk bergabung menjadi anggota. Menurut Subotic (2013) dan Šarić (2004), hal ini disebabkan oleh faktor historis dan identitas yang selama ini melekat pada negara-negara Balkan. Menurut Subotic (2013), sejarah negara-negara Balkan sejatinya unik, kontradiktif, dan eksklusif. Sehingga hal ini menyebabkan negara-negara tersebut seringkali dimanfaatkan sebagai instrumen politik, alienasi, dan ketidakadilan. Sebagai contoh, Subotic (2013) menjelaskan kontradiksi dan perbedaan sejarah yang dituliskan oleh Serbia dan Kroasia terkait peristiwa Operation Storm. Di satu sisi, Kroasia memandang peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang murni dan berbudi luhur, sedangkan Serbia memandang peristiwa tersebut suatu penyiksaan dan ketidakadilan bagi masyarakat Serbia. Terkait hal ini, penulis memandang bahwa sejatinya negara-negara Balkan memiliki sejarah peperangan di antara negara-negaranya sendiri, namun tetap ingin menunjukkan citra yang baik di tingkat internasional. Penulis sepakat dengan Subotic (2013) yang menyatakan bahwa konflik-konflik tersebut dapat menjadi hambatan bagi perwujudan keadilan di tingkat regional, sehingga diperlukan mekanisme tertentu yang diikuti dengan kesadaran masing-masing negara untuk memperbaiki situasi yang ada.

Selanjutnya, konflik-konflik tersebut kemudian memunculkan adanya stigma dan pandangan negatif terhadap negara-negara Balkan itu sendiri, sehingga identitas menjadi hal yang penting pula untuk dibahas. Šarić (2004) menjelaskan bahwa sejatinya istilah “Balkan” pada awalnya digunakan secara netral dan merujuk pada letak geografis, yakni negara-negara yang berada di bagian tenggara Eropa. Namun bersamaan dengan terjadinya konflik-konflik historis di wilayah tersebut, negara-negara bekas Yugoslavia kemudian dipandang sebagai sisi gelap dari Eropa dan diasosiasikan dengan kekerasan dan peperangan. Sehingga, hal ini menyebabkan istilah Balkan seringkali dihindari oleh masyarakat Balkan sendiri karena dianggap merujuk pada orang-orang yang kasar dan tidak sopan (Šarić, 2004). Maka dari itu, beberapa negara Balkan seperti Slovenia dan Kroasia kemudian menciptakan self image-nya sendiri dengan berupaya untuk berintegrasi dengan Eropa dan meninggalkan Balkan.

Dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai integrasi dan perluasan keanggotaan Uni Eropa tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai negara-negara Balkan. Selain adanya kedekatan geografis, keduanya juga memiliki nilai-nilai dan peristiwa yang mendorong adanya integrasi yang lebih dalam. Akan tetapi, integrasi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena adanya hambatan-hambatan khususnya terkait faktor historis dari negara-negara Balkan yang dianggap barbar dan terbelakang, juga faktor identitas terkait bagaimana persepsi Eropa terhadap negara-negara Balkan dan bagaimana negara-negara Balkan menentukan posisinya sendiri. Akhir kata, penulis beropini bahwa baik Uni Eropa maupun negara-negara Balkan sejatinya menginginkan dan memiliki kepentingannya masing-masing untuk berintegrasi, namun hal tersebut membutuhkan pengorbanan dan perubahan yang cukup signifikan di antara keduanya, sehingga hingga kini, belum ada negara Balkan yang berhasil menjadi anggota Uni Eropa pasca masuknya Kroasia di tahun 2013.

Referensi:

Hajdinjak, S. 2015. “Rocky Road to Europe: Disciplining Croatia and Montonegro through the Accession Process” dalam Croatian Political Science Review, 52 (4-5): 43-73

Šarić, L. 2004. “Balkan Identity: Changing Self-Images of the South Slavs” dalam Journal of Multilingual and Multicultural Development, 25 (5-6): 389-407

Subotic, J. 2013. “Remembrance, Public Narratives, and Obstacles to Justice in the Western Balkans” dalam Studies in Social Justice, 7 (2): 265-283

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com