Secara umum, Dark Age dianggap sebagai era yang memiliki dampak besar bagi peradaban manusia. Era ini dianggap sebagai era yang tidak memberikan kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan akibat besarnya pengaruh gereja dalam kehidupan bermasyarakat Eropa. Terlepas dari itu, praktek diplomasi justru mengalami kemajuan pada era ini. Dalam tulisan kali ini, penulis akan membahas mengenai sejarah serta perkembangan diplomasi pada era Byzantium hingga Dark Age.

Era ini diawali oleh terpecahnya imperium Romawi Kuno menjadi dua, yaitu Romawi Barat yang menjunjung sekularisme serta Romawi Timur yang memilih agama Nasrani sebagai ideologinya (Kurizaki, 2011:11). Sesudah keruntuhan Romawi Barat, Romawi Timur yang kemudian berkembang menjadi Byzantium berkembang sebagai penerus nama Romawi sebagai sebuah imperium merasa terancam oleh kekuatan-kekuatan asing. Oleh karena itu, Byzantium berinisiatif untuk mengembangkan teknik diplomasinya untuk mempertahankan keamanan mengingat kondisi militernya yang tidak lebih baik dibandingkan entitas-entitas lain (Kurizaki, 2011:12).  Byzantium kemudian menerapkan sebuah strategi diplomasi yang menurut Kurizaki (2011:12) sebagai diplomatic manipulation.

Taktik pertama dari diplomatic manipulation adalah dengan menggunakan diplomasi yang menunjukkan kemewahan dan keagungan Tuhan dibandingkan diplomasi yang penuh teror sebagaimana praktek-praktek diplomasi sebelumnya (Kurizaki, 2011:12-13). Para utusan diplomatik peradaban lain disuguhi dengan kemewahan Byzantium dengan seremoni-seremoninya serta pemberian citra bahwa Byzantium merupakan peradaban pilihan Tuhan sehingga setiap pihak tidak boleh menyalahinya. Taktik kedua adalah dengan melakukan penyuapan serta penyanderaan anggota keluarga peradaban lain untuk bekerjasama dengan Byzantium (Kurizaki, 2011:13-14). Taktik terakhir adalah penggunaan utusan diplomatik sebagai intelijen untuk mendapatkan informasi mengenai pihak asing (Kurizaki, 2011:14).

Di sisi lain Eropa, keberadaan Kekaisaran Romawi Suci serta Kepausan menciptakan struktur internasional baru yang sebelumnya balance of power di era Mesopotamia hingga Yunani Kuno menjadi relasi supra-statal dan infra-statal (Nigro, 2008:195). Baik Kekaisaran Romawi Suci ataupun Kepausan disebut sebagai supra-statal karena dianggap merupakan penerus dari peradaban Romawi Kuno, sementara entitas lain disebut sebagai infra-statal. Kombinasi supra-statal dan infra-statal kemudian menciptakan sebuah entitas baru yang disebut sebagai Christendom. Keberadaan Christendom inilah yang menjadi penyebab mengapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhambat, karena ilmu pengetahuan saat itu dianggap menyalahi kepercayaan gereja sehingga harus dilarang. Dalam era Christendom ini, utusan kepausan atau nuncii mendapatkan hak imunitas dan harus dilayani sebaik mungkin (Hanrahan, 2005:3).

Di Dark Age, terdapat beberapa inovasi dalam hal diplomasi yang prinsipnya kita gunakan hingga sekarang. Pada peradaban Byzantium, untuk pertama kalinya departemen luar negeri yang kemudian digunakan hingga era modern ini (Roy, 1995:60). Departemen ini bertugas untuk mengurusi isu-isu luar negeri serta memberikan pelatihan bagi calon utusan diplomatik. Mereka diberikan peraturan-peraturan tertulis dalam bertindak sebagai seorang utusan diplomatik nantinya. Selain itu, peran diplomat berkembang dari yang awalnya hanya representator dan negosiator menjadi pencari informasi. Dalam kekuasaan Christendom, utusan diplomatik mendapatkan hak imunitas serta perlakuan yang layak.

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Dark Age dimulai setelah peradaban Romawi Barat hancur dan munculnya Byzantium sebagai kekuatan baru di Timur. Peradaban Byzantium memiliki ciri khas dalam berdiplomasi, yaitu adanya strategi diplomatic manipulation. Di sisi lain, Kekaisaran Romawi Suci beserta Kepausan dan negara-negara lain membentuk Christendom yang menguasai Eropa bagian Barat. Pada era inilah departemen luar negeri pertama kali dibentuk serta peran utusan diplomatik yang berkembang menjadi informan dan adanya hak imunitas bagi utusan diplomatik.

Referensi:

Hanrahan, N. (2005). A History of Diplomatic Immunity and the Development of International Organization Immunity. CAIO, 1-14.

Kurizaki, Shuhei. (2011). A Natural History of Diplomacy. Di When Diplomacy Works (hal. 11-15).

Nigro, Louis J. (2008). Theory and Practice of Modern Diplomacy: Origins and Development to 1914. USAWC Guide to National Security Issues, Vol. 1, 195-207.

Roy, Samendra Lal. (1995). Diplomasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 60-61.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.