Pada dasarnya, didalam suatu organisasi internasional terdapat empat kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi terkait kerjasama antar anggotanya yakni kolaborasi, koordinasi, suasi, dan jaminan. Kolaborasi dan koordinasi terjadi pada kondisi kepentingan yang simetris, sedangkan suasi dan jaminan terjadi pada kondisi kepentingan yang asimetris. Martin (1992) menjelaskan bahwa masalah kolaborasi dapat dicirikan dengan kondisi ekuilibrium yang suboptimal dan berkaitan erat dengan kondisi Prisoner’s Dilemma. Prisoner’s Dilemma merupakan suatu jenis permainan dua orang (an N-game) yang mana hasil dari permainan tersebut bergantung kepada pilihan oleh kedua aktor yang terlibat (Zagare, 1986). Prisoner’s Dilemma dapat digunakan untuk melihat bagaimana kooperasi dua aktor dapat terbentuk dalam suatu kondisi tertentu. Tulisan ini akan menggunakan studi kasus Kyoto Protocol untuk menjelaskan lebih lanjut dilema kolaborasi dalam PBB.

Analogi Prisoner’s Dilemma dapat dijelaskan melalui gambaran dua orang kriminal didalam penjara yang mendapat tuduhan bahwa masing-masing telah melakukan tindak kejahatan yang lebih parah sehingga pantas untuk mendapat hukuman yang lebih lama. Maka, kedua aktor tersebut memiliki dua opsi tindakan yakni dapat mengakui tindak kejahatan yang dilakukan, atau dapat menyangkal tindak tersebut dan menuduh pihak lawannya. Kemungkinan kondisi pertama adalah jika kedua aktor mengakui perbuatannya, maka masing-masing akan mendapat hukuman dua tahun penjara. Kondisi kedua adalah jika salah satu aktor mengakui perbuatannya, maka aktor tersebut akan bebas dari hukuman sedangkan aktor lainnya akan mendapat hukuman terberat yakni lima tahun penjara. Kondisi ketiga adalah ketika kedua aktor menolak untuk mengakui perbuatannya dan justru saling menuduh, maka keduanya akan mendapatkan hukuman tiga tahun penjara. Dilema yang dihadapi oleh kedua aktor adalah di satu sisi, menurut teori pilihan rasional, aktor sejatinya akan bertindak secara rasional sehingga keduanya akan memilih untuk menuduh lawannya demi terbebas dari hukuman, meski hal itu akan merugikan lawannya. Namun di sisi lain, kondisi yang paling menguntungkan akan didapat ketika aktor menjauhi ekuilibrium dan tidak menggunakan strategi dominasinya (Zagare, 1986).

Martin (1992) memaparkan bahwa untuk mendapat solusi dilema kolaborasi, maka diperlukan suatu kebijakan yang sama dari masing-masing pihak agar strategi dominan dapat dihilangkan. Beberapa cara yang dapat digunakan negara untuk mengatasi dilema kolaborasi antara lain (1) menggunakan strategi yang tepat; (2) memperluas bayangan keuntungan di masa depan; dan (3) mengandalkan mekanisme sentral melalui organisasi formal. Menurut Martin (1992), untuk dapat mewujudkan tiga solusi tersebut, terdapat dua faktor yang harus ada didalam sebuah organisasi formal untuk mengatasi permasalahan kolaborasi. Pertama, suatu organisasi formal harus memiliki program pengawasan yang intesif dan laporan penilaian kepatuhan anggotanya setelah suatu kasus terselesaikan. Program ini penting karena adanya kecurangan yang tidak terdeteksi dari satu anggota saja, akan sangat merugikan bagi anggota lain sehingga informasi menjadi krusial. Kedua, organisasi formal harus menciptakan mekanisme yang dapat menunjukkan bahwa kerugian yang harus ditanggung akan berdampak pada keuntungan yang lebih besar di masa depan. Organisasi formal memiliki peran besar dalam hal ini karena penyelenggaraan konvensi saja tanpa pengawasan tidak selalu dapat menjamin terjadinya kerjasama (Martin, 1992).

Lebih lanjut, Martin (1992) menganggap bahwa pentingnya sentralisasi untuk mengatasi dilema kolaborasi menyebabkan norma multilateralisme menjadi kurang cocok untuk digunakan. Norma pertama yakni diffuse reciprocity, hanya akan mengarahkan aktor untuk memilih keuntungan yang besar dalam jangka pendek saja karena hanya bergantung pada norma umum terkait obligasi dari masing-masing aktor sehingga tidak spesifik. Kemudian norma indivisibility yang eksklusif, cenderung akan membuka jalan bagi para free riders. Namun hal ini dapat diatasi dengan membuat pengecualian atas aktor-aktor tertentu untuk mengurangi efek buruk dari meningkatnya jumlah anggota yang bergabung (Martin, 1992). Selanjutnya dalam hal pengambilan keputusan, cara multilateral dianggap hanya akan menghambat penyusunan proposal dan agenda utama jika tidak ada pemaksaan yang dilakukan. Solusi yang ditawarkan Martin (1992) terkait hal ini adalah pembentukan delegasi dari beberapa anggota saja agar negosiasi dapat berlangsung dengan efektif.

Salah satu organisasi internasional yang menemui permasalahan kolaborasi beserta upaya penyelesaiannya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 dalam Konferensi San Fransisco dan menghasilkan Piagam PBB yang berisi aturan dan mekanisme pelaksanaan PBB (UN, t.t). Piagam pembentukan PBB kemudian ditandatangani oleh wakil dari 50 negara yang berpartisipasi. Hingga kini, PBB terdiri dari 193 negara berdaulat dan dua negara non-anggota sebagai pengamat yakni Tahta Suci dan Palestina. PBB dibentuk atas dasar kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan permasalahan Perang Dunia dan menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi multilateral. Beberapa asas yang tercantum dalam Piagam PBB antara lain mengakui persamaan kedaulatan semua anggotanya, semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan, dan dalam hubungan internasional semua anggota harus menghindari penggunakan kekerasan terhadap pihak lain (The United Nations Department of Public Information, 2011). Lebih lanjut, struktur PBB seperti yang tercantum dalam Bab III Pasal 7 Piagam PBB, terdiri atas enam organ utama PBB yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan Mahkamah Internasional (The United Nations Department of Public Information, 2011). Masing-masing organ memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, serta memiliki mekanisme kerjanya masing-masing pula.

Keanggotaan PBB yang terdiri dari banyak anggota kemudian menyebabkan pengaturan distribusi power didalamnya menjadi kompleks dan dapat menjadi hambatan tersendiri dalam kerjasama antar anggota. Untuk menganalisis permasalahan kolaborasi dalam PBB, penulis menggunakan studi kasus perjanjian Kyoto Protocol yang dibentuk di the United Nations Framework Convention on Climate Change di Kyoto, Jepang pada tahun 1997. Rincian impelementasi Kyoto Protocol terdapat dalam COP 7 di Morocco pada tahun 2001 yang disebut dengan Marrakest Accords (UNFCC, t.t). Pembentukan Kyoto Protocol lahir dari adanya kekhawatiran terkait fenomena global warming yang merefleksikan emisi gas rumah kaca yang telah dilepaskan oleh khususnya negara-negara industri. Diawali oleh konferensi di Villach, Austria pada tahun 1985 yang mana konferensi tersebut menghasilkan evaluasi pertama terkait potensi kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kesadaran ini sampai ke tingkat PBB hingga Intergovernmental Negotiating Committee dibentuk untuk menegosiasikan draft konvensi perubahan iklim. Draft tersebut kemudian dibawa ke Earth Summit pada tahun 1992 yang mengarah pada pembentukan Kyoto Protocol di tahun 1997. Hingga kini, terdapat 192 partisipan Kyoto Protocol termasuk 191 negara anggota PBB dan satu organisasi integrasi ekonomi regional yakni Uni Eropa (UNFCC, t,t).

Objektif utama Kyoto Protocol adalah menstabilkan konsentrasi atmosfer bumi dari level yang membahayakan sistem iklim. Dengan kata lain, Kyoto Protocol dapat mengontrol emisi gas rumah kaca melalui cara-cara yang merefleksikan perbedaan nasional terkait reduksi emisi, kekayaan, dan kapasitas yang harus dilakukan setiap negara. Kyoto Protocol meliputi enam gas rumah kaca yang tercantum dalam Annex A yakni Karbon dioksida, gas Metan, Nitrous oksida, Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons, dan Sulfur hexaoksida (UNFCC, t.t). Dalam Kyoto Protocol, terdapat tiga mekanisme utama yakni joint implementation, clean development mechanism, dan emission trading (UNFCC, t.t). Joint implementation memungkin suatu negara dalam Annex B Party untuk memberi atau menerima unit pengurangan emisi (ERUs) dari negara lain jika memenuhi ketentuan. Clean development mechanism memperbolehkan negara dari Annex B Party untuk membuat proyek investasi pengurangan emisi gas di negara berkembang. Sedangkan international emission trading memperbolehkan negara yang memiliki unit emisi yang tidak terpakai untuk dijual ketika negara tersebut sudah memenuhi targetnya.

Lebih lanjut, Kyoto Protocol dapat menjelaskan dilema kolaborasi dalam PBB karena didalamnya terdapat prisoner’s dilemma yang ditunjukkan pada hasil yang sangat bergantung kepada komitmen dari negara-negara partisipan. Kyoto Protocol membutuhkan kepatuhan negara untuk tidak melakukan kecurangan dan berkolaborasi untuk memenuhi tujuannya, meski masing-masing negara harus mengorbankan keuntungan jangka pendek yang dapat diperoleh dari emisi gas rumah kaca pada industri-industrinya. Maka dari itu, negara-negara sepakat untuk menerapkan suatu kebijakan yang sama terkait pengurangan gas emisi sesuai dengan aturan dan batasan yang tercantum dalam Kyoto Protocol itu sendiri. Sesuai dengan prisoner’s dilemma, kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak akan merugikan pihak yang lain karena ketika negara tidak patuh dengan pengurangan yang sudah ditetapkan, hal itu akan memberi keuntungan global dan tidak memberi defisit lokal, sedangkan negara yang patuh harus mengalami penurunan pertumbuhan industrinya.

Maka, merujuk pada solusi prisoner’s dilemma yang dijelaskan dalam Martin (1997), Kyoto Protocol menjalankan mekanisme sentralisasi untuk dapat mengatasi permasalahan kolaborasi didalamnya. Pertama, Kyoto Protocol memiliki mekanisme pengawasan yang digunakan untuk mencegah dan memastikan adanya kepatuhan dari anggota-anggotanya. Dalam Kyoto Protocol, terdapat dua persyaratan laporan berdasarkan Convention for Parties yang harus dilaporkan oleh setiap negara khususnya Annex I yakni laporan tahunan dan laporan komunikasi nasional periodik. Setiap laporan yang masuk kemudian ditinjau dan dinilai oleh the Expert Review Team (ERT) yang kemudian membentuk laporan review (UNFCC, t.t). Dalam satu periode, Kyoto Protocol sendiri mengeluarkan dua laporan yakni laporan penetapan jumlah pengurangan yang harus dilakukan setiap anggota di awal periode dan laporan terkait pemenuhan komitmen dari negara-negara di akhir periode. Selanjutnya, Kyoto Protocol memegang peran sentralisasi yang besar karena memiliki badan pengatur yakni Eksekutif CDM Board dan Joint Implementation Steering Committee yang mana keduanya beroperasi di bawah CMP. CMP merupakan pertemuan negara-negara anggota untuk membicarakan perkembangan dan hambatan yang terjadi didalam pelaksanaan Kyoto Protocol. CMP memiliki otoritas untuk memutuskan nilai kepatuhan, unit yang dikeluarkan dalam mekanisme Kyoto Protocol, dan menetapkan nilai nominal unit 1 ton karbon dioksida yang digunakan (Marcu, 2017).

Hal-hal diatas menunjukkan bahwa Kyoto Protocol berperan sebagai bentuk mekanisme formal untuk mengatasi dilema kolaborasi diantara negara-negara terkait masalah perubahan iklim. Kyoto Protocol lebih cenderung untuk menggunakan mekanisme yang tersentralisasi dibandingkan dengan menggunakan norma multilateralisme. Dalam hal ini, Kyoto Protocol memang menyediakan konvensi tahunan yang dapat digunakan negara-negara untuk bernegosiasi dan menyuarakan pendapatnya, namun pada dasarnya tetap terdapat unsur otoritas sentral dan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan negara-negara. Dengan demikian, permasalahan kolaborasi terkait kepentingan simetris negara-negara untuk mengurangi emisi gas dapat diatasi. Tidak hanya itu, negara kemudian dapat bekerjasama dan tidak menggunakan strategi dominasinya demi keuntungan jangka panjang terkait kelestarian lingkungan dan perubahan iklim di dunia.

Referensi:

Marcu, Andre. 2017. “Governance of Article 6 of the Paris Agreement and Lessons Learned from the Kyoto Protocol” dalam Fixing Climate Governance Series, No. 4

Martin, Lisa L. 1992. “Interests, Power, and Multilateralism” dalam International Organization, Vol. 46, No. 4, pp. 765-792

The United Nations Department of Public Information, 2011. Basic Facts about the United Nations. Tersedia dalam: http://munkiconference.weebly.com/uploads/1/5/4/2/15422056/basic-facts-about-the-un.pdf [diakses  6 Oktober 2018]

UN, t.t. “History of the United Nations” [online] tersedia dalam: http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/ [diakses 6 Oktober 2018]

UNFCC, t.t. “Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) [online] tersedia dalam: https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-serving-as-the-meeting-of-the-parties-to-the-kyoto-protocol-cmp [diakses 6 Oktober 2018]

UNFCC, t.t. “Reporting, Accounting, and Review” [online] tersedia dalam: https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/measurement–reporting-and-verification/reporting–accounting-and-review-under-the-kyoto-protocol [diakses 6 Oktober 2018]

UNFCC, t.t. “What is the Kyoto Protocol?” [online] tersedia dalam: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol [diakses 6 Oktober 2018]

Zagare, F.C. 1986. Recent Advancements in Game theory and Political Science. Tersedia dalam: https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/Chapters/Recent.PDF [diakses 6 Oktober 2018]