Salah satu peristiwa tidak terduga yang telah menimpa negara-negara Eropa adalah krisis Eurozone di tahun 2008. Hingga kini, krisis 2008 adalah krisis ekonomi terbesar yang terjadi di Eropa hingga menyebabkan defisit dan hutang yang berlebih pada sejumlah negara anggota Uni Eropa seperti Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, dan Irlandia, serta negara-negara sekitar Eropa seperti Turki dan Cyprus. Pada dasarnya, beberapa ahli ekonomi serta dari sudut pandang Uni Eropa sendiri, memandang bahwa krisis ini tidak berawal dari Eropa, melainkan diawali oleh krisis yang terjadi di Amerika Utara, hingga kemudian berdampak pada sektor finansial di Eropa (Berek, 2014). Namun, menurut Frangakis (2015), dengan adanya perbedaan tingkat produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah lapangan bekerja antar negara-negara Eropa kemudian menyebabkan sistem integrasi mata uang yang telah diterapkan sejak tahun 2000-an menjadi lebih rentan terhadap krisis. Dengan kata lain, krisis Eurozone 2008 tidak hanya disebabkan oleh efek spillover dari krisis yang terjadi di Amerika Utara saja, melainkan juga disebabkan oleh ketidakseimbangan kapabilitas antar negara Eropa dan sistem integrasi mata uang yang kemudian juga meningkatkan ketergantungan antar negara.

Lebih lanjut, Frangakis (2015) menjelaskan bahwa selama ini, ketidakseimbangan ekonomi antar negara-negara Eropa telah menciptakan situasi yang kurang kompetitif karena negara-negara dengan ekonomi yang cenderung rendah seperti negara-negara Eropa Selatan banyak meminjam dana dengan suku bunga rendah kepada institusi-institusi finansial agar ekonomi Eropa yang telah terintegrasi dapat tetap stabil. Akan tetapi, dalam situasi krisis sebagaimana yang terjadi pada tahun 2008, hal ini tidak lagi dapat menjaga stabilitas ekonomi Eropa karena terjadi ketimpangan antara negara-negara Eropa Utara yang mengandalkan ekspor dengan negara-negara Eropa Selatan yang mengandalkan hutang untuk kemajuan perekonomiannya (Frangakis, 2015). Akibat krisis, suku bunga mengalami kenaikan sehingga negara-negara Eropa Selatan kemudian terjebak dalam hutang dan defisit yang signifikan. Terkait hal ini penulis memandang bahwa ketimpangan kapabilitas yang dimiliki oleh anggota-anggota Uni Eropa menyebabkan adanya kerentanan yang tidak dapat diprediksi oleh negara-negara Eropa. Ditambah dengan integrasi ekonomi yang tinggi, krisis kemudian tidak hanya menjadi permasalahan ekonomi nasional saja, namun juga stabilitas ekonomi regional dalam Uni Eropa.

Dalam menghadapi situasi krisis yang dapat mengancam stabilitas ekonomi Eropa secara umum, Uni Eropa kemudian melihat adanya urgensi untuk membuat kebijakan terkait hal ini. Frangakis (2015) memaparkan bahwa krisis memunculkan program-program penyesuaian ekonomi dan penghematan yang membutuhkan syarat-syarat, sanksi, dan prosedur yang lebih ketat dari institusi-institusi finansial. Sedangkan respon dari Uni Eropa sendiri adalah mendukung bank-bank dan institusi finansial dengan memberi setidaknya 40% GDP Uni Eropa untuk menyelamatkan sistem finansial negara-negara anggotanya. Namun pada kenyataannya, program-program tersebut tetap tidak dapat membendung dampak-dampak krisis pada negara-negara Eropa Selatan hingga terjadi resesi dan depresi ekonomi sejak tahun 2008 hingga 2011.

Mengambil studi kasus upaya Yunani untuk mengatasi krisis 2008, Frangakis (2015) menjelaskan bahwa sebelum 2008, Yunani memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pasca bergabung dengan Eurozone dengan mengambil hutang-hutang bersuku bunga rendah untuk memenuhi permintaan domestiknya. Kemudian saat terjadi krisis, Yunani memilih untuk meminjam dana dari mitra-mitra Eurozone pada tahun 2010 dan 2012 sejumlah tidak kurang dari 237 triliun, sekaligus menerapkan kebijakan penghematan fiskal, deregulasi, juga privatisasi aset publik dalam skala besar. Akan tetapi, hal ini tidak secara langsung menyelamatkan ekonomi nasional Yunani namun justru menyebabkan disinflasi dan deflasi, kontraksi konsumsi dan investasi, penurunan penjualan dan harga aset, kegagalan perusahaan, menurunnya output dan lapangan pekerjaan, serta penurunan ekspor (Flangakis, 2015). Penulis dapat berkomentar bahwa dalam hal ini penulis sepakat dengan Fangakis (2015) yang di akhir tulisannya menyimpulkan bahwa krisis Eurozone tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal saja namun juga faktor internal termasuk adanya celah dalam kebijakan Uni Eropa dan kelemahan ekonomi domestik dari masing-masing negara. Sapir (2011) menambahkan bahwa krisis juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar kebijakan negara untuk merespon krisis, sehingga berdampak pada kurangnya fleksibilitas dalam mata uang euro itu sendiri.

Melanjutkan paragraf di atas, krisis Eurozone 2008 menjadi krisis penting di Eropa karena tidak hanya berdampak secara finansial dan ekonomi saja, namun juga mengubah dinamika politik domestik dan regional Eropa. Bosco & Verney (2012) menjelaskan bahwa di negara-negara Eropa Selatan yang terkena dampak krisis paling besar di Eropa, terjadi perubahan tatanan politik domestik yang disebut dengan punished incumbent. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa pada November 2011, terjadi perubahan struktur pemerintahan di empat negara Eropa Selatan yakni Yunani, Italia, Spanyol, dan Portugal. Dinamika yang terjadi adalah adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berkuasa sebelumnya karena dianggap bertanggung jawab terhadap krisis yang terjadi di negaranya. Bosco & Verney (2012) menyertakan bukti bahwa di Italia, Beppe Grillo yang tidak memiliki background politik kemudian mulai aktif beropini dan mendapat dukungan masyarakat hingga terpilih dalam pemilihan lokal. Dijelaskan lebih lanjut bahwa meski demikian, sejatinya jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, situasi tersebut tidaklah mudah karena terdapat dilema untuk bersikap responsif dalam mendengarkan keinginan masyarakat atau bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan yang menjadi syarat peminjaman dana dari institusi finansial. Dengan kata lain, di satu sisi negara ingin menerapkan prinsip demokrasi dengan mengikuti rakyat namun akan kehilangan kredibilitas internasional dan dapat memperparah ekonomi nasionalnya jika tidak mengikuti kebijakan yang diberikan oleh institusi finansial.

Sementara itu, Knight & Stewart (2016) menjelaskan dinamika politik yang terjadi di negara-negara Eropa Selatan dari sudut pandang etnografis dan historis yang memengaruhi cara pandang masyarakat dan kemudian mendasari pergerakan serta protes terhadap pemerintah. Ia memaparkan bahwa program penghematan yang diterapkan pada negara-negara Eropa Selatan dapat dipandang sebagai suatu cultural violence yang berdampak pada dinamika sosial dan politik masyarakat negara-negara tersebut. Peristiwa krisis kemudian dipandang sebagai suatu titik balik yang memicu timbulnya ingatan masyarakat terhadap kemakmuran yang terjadi di masa lampau, sekaligus memicu pemikiran terkait kekhawatiran terhadap kesuksesan ekonomi di masa depan. Knight & Stewart (2016) menyatakan bahwa meningkatnya ketidakpastian akibat krisis kemudian mendasari protes dan kecaman dari masyarakat terhadap pemerintah untuk segera memperbaiki keadaan yang ada, sebagaimana ditunjukkan dalam meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok aktivis seperti Occupy dan partai anti-program penghematan di beberapa negara Eropa Selatan. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan masa lampau, masa kini, dan masa depan yang memengaruhi pemikiran masyarakat dalam merespon suatu krisis atau peristiwa.

Dapat disimpulkan bahwa krisis Eurozone yang terjadi sejak tahun 2008 di Eropa merupakan krisis besar yang berdampak pada kejenuhan ekonomi khususnya di negara-negara Eropa Selatan, serta berdampak pula pada dinamika politik domestik dan regional. Terjadinya krisis global yang diawali oleh Amerika hingga menyebar ke Eropa, ditambah dengan kelemahan sistem dan koordinasi negara-negara Eurozone kemudian menyebabkan krisis tersebut menjadi suatu pusaran konflik yang tidak dapat dihindari. Terkait kasus ini, penulis beropini bahwa dari beberapa bahan bacaan yang diberikan, telah dituliskan penjelasan dan data terkait krisis baik di tingkat nasional dengan menggunakan studi kasus per negara, maupun di tingkat regional Uni Eropa dengan melihat krisis secara lebih makro beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya. Penulis memandang bahwa secara ekonomi, krisis ini telah merugikan Eropa, baik dari negara-negara yang terkena dampak besar seperti Yunani maupun negara-negara Eropa yang lain seperti Jerman karena adanya ketergantungan tinggi antar negara dalam kerangka integrasi euro. Krisis ini kemudian dapat menjadi evaluasi bagi kebijakan Uni Eropa sendiri untuk melakukan reformasi dan antisipasi krisis di masa mendatang. Namun, penjelasan mengenai sikap dan kebijakan dari sudut pandang negara-negara Eropa yang lain belum penulis temukan dalam bacaan-bacaan yang tersedia sehingga hal ini dapat menjadi kritik bagi penulis-penulis tersebut agar memasukkan sudut pandang negara-negara besar Eropa seperti Jerman dalam merespon krisis, mengingat adanya peran besar dari negara-negara tersebut di Uni Eropa sendiri.

Referensi:

Beker, V.A. 2014. “The European Debt Crisis: Causes and Consequences” dalam Journal of Stock & Forex Trading, 3 (2): 1-9

Bosco, A. & Verney, S. 2012. “Electoral Epidemic: The Political Cost of Economic Crisis in Southern Europe, 2010-2011” dalam South European Society and Politics, 17 (2): 129-154

Frangakis, M. 2015. “Public Debt Crisis, Austerity and Deflation: the Case of Greece” dalam Review of Keynesian Economics, 3 (3): 295-313

Knight, D.M & Stewart, C. 2016. “Ethnographies of Austerity: Temporality, Crisis, and Affect in Southern Europe” dalam History and Anthropology, 27 (1): 1-18

Sapir, J. 2011. “Crisis of the Eurozone and Prospects of the Euro” dalam Studies on Russian Economic Development, 22 (3): 225-236

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com