Dinamika dunia internasional akan memunculkan konflik-konflik kontemporer yang memerlukan pembaruan strategi dan solusi. Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan lahirnya globalisasi yang kemudian membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Setelah menghadapi perkembangan baru dalam konflik militer internasional pasca serangan terorisme 9/11 di tahun 2001, kini konflik kontemporer memunculkan konflik cyber war dan perang digital. Era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya kecepatan alur pertukaran informasi, memudarnya batas-batas geografis, interdependensi, dan meningkatnya interaksi menyebabkan timbulnya usaha untuk melibatkan teknologi dalam kontestasi power antar negara. Mudahnya akses internet menyebabkan perang cyber dan perang digital dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, kelompok masyarakat, bahkan individu. Konflik yang relatif baru ini kemudian menghasilkan perdebatan baru antar penstudi Hubungan Internasional (HI) terkait solusi dan langkah kebijakan yang dapat mengatasinya. Dengan demikian, tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut peran perang cyber dan perang digital dalam dinamika politik dan keamanan internasional serta bagaimana konflik tersebut dapat menciptakan perdebatan baru dalam studi HI.

Perang dan konflik merupakan hal yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan munculnya kemungkinan miskalkulasi dan instabilitas.  Cyber war dan digital war merupakan hasil dari miskalkulasi tersebut. Nye dalam Valeriano & Maness (2014) mendefinisikan cyber war sebagai bentuk tindakan koersif yang terjadi dalam dimensi cyberspace dan dapat memberi dampak yang setara dengan kekerasan kinetik. Sedangkan digital war dapat dipahami sebagai bagian dari perang informasi yang melibatkan serangan non-fisik pada informasi, proses informasi, dan infrastruktur informasi hingga dapat menghancurkan atau menghambat arus informasi (Alberts, 1996). Dari kedua definisi tersebut cukup jelas bahwa cyber war cenderung melibatkan militer dan dapat menimbulkan kerusakan material pada korban, namun digital war cenderung bertujuan untuk mencuri atau menghambat arus informasi melalui perantara non-fisik. Namun meski keduanya berbeda dengan perang konvensional, Valeriano & Maness (2014) berpendapat bahwa cyberspace juga memiliki unsur fisik seperti kabel, hard drive, dan jaringan, sehingga cyber war terjadi di dimensi antara fisik dan sintesis. Hal ini didukung oleh Giacomello & Siroli (2016) yang berpendapat bahwa cyber war dan digital war tidak pernah benar-benar cyber sepenuhnya namun selalu melibatkan peran materiil.

Lebih lanjut, cyber war dan digital war merupakan jenis peperangan yang unik dan berbeda dari perang konvensional. Pertama, cyber war dan digital war memiliki jangkauan aktor yang luas karena tidak membutuhkan alat yang canggih dan tidak terbatas pada aktor makro saja. Nye dalam Valeriano & Maness (2014) menyebutkan bahwa terdapat tiga kelompok aktor yang terlibat yakni pemerintah negara, organisasi atau kelompok sosial, dan individu. Pemerintah negara memiliki keuntungan berupa angkatan bersenjata, servis intelijen, dan finansial sehingga memiliki kapabilitas yang lebih besar. Kelompok masyarakat formal umumnya tidak memiliki kekuatan yang setara dengan pemerintah namun dapat menyebabkan kerusakan yang cukup parah jika didukung oleh pemerintah dari negara lain. Sedangkan individu yang memiliki kapabilitas dan kemampuan teknologi yang memadai dapat melakukan aksi meretas sistem baik di tingkat nasional maupun internasional (Alberts, 1996). Selanjutnya, keunikan cyber war dan digital war adalah adanya unsur asimetri di dalamnya karena setiap aktor memiliki tingkat ketergantungan terhadap infrastruktur yang berbeda-beda sehingga pendekatan yang dibutuhkan untuk meneliti cyber war dan digital war di tiap tingkat aktor berbeda-beda pula.

Hingga kini, cyber war dan digital war merupakan isu yang banyak dibahas dalam kajian politik dan keamanan internasional. Hal ini diawali dengan masuknya teknologi ke dalam operasi militer dalam suatu negara. Militer dapat menggunakan alat-alat elektronik, mengoperasikan alat-alat tersebut secara daring, dan melakukan komunikasi digital (Libicki, 2014). Dengan demikian, muncul kekhawatiran dan resiko baru bagi negara terkait keamanan nasionalnya, utamanya ketika pelaku tidak hanya berasal dari pemerintah negara lain saja namun juga dapat berasal dari aktor non negara. Dengan menggunakan kapabilitas teknologi, pelaku cyber war dan digital war dapat mengirimkan rudal, menghancurkan gardu listrik, dan menghambat kabel telepon sehingga dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur di sebuah negara dan berdampak pada aspek transportasi finansial, energi, dan komunikasi (Clarke, 2009). Cyber war dan digital war kemudian juga dapat memengaruhi politik internasional karena berkaitan dapat mengancam sistem dan informasi negara. Resiko tersebut semakin kompleks dengan sulitnya identifikasi aktor yang melakukan serangan yang disebut juga dengan masalah atribut. Hal ini dapat terjadi karena dalam cyberspace terdapat ketidakpastian yang tinggi dimana seseorang dapat melakukan sesuatu dan menyembunyikan jejaknya, sehingga kemudian juga dapat menuduh pihak lain untuk bertanggung jawab (Clarke, 2009). Oleh karenanya, kemudian timbul perdebatan antar penstudi terkait cara atau strategi efektif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik cyber war dan digital war.

Meski pada umumnya peneliti sepakat bahwa cyberspace telah membawa perubahan dan tantangan baru dalam dunia internasional, namun masih terdapat perdebatan mengenai cara mengatasinya. Menurut Giacomello & Siroli (2016), terdapat dua macam strategi defensif yang dapat dilakukan negara yakni dalam lingkup perimeter dan kedalaman. Dalam lingkup perimeter, pemerintah dapat menutup firewall, mendeteksi intrusi, dan menerapkan sistem pencegahan sedangkan dalam lingkup kedalaman, dapat diterapkan sistem internal secara individual dan melindungi komponen-komponen elektronik. Namun di sisi lain, terdapat anggapan bahwa cyber war dan digital war hanya dapat diminimalisir menggunakan strategi deterrence. Goodman (2010) menjelaskan bahwa cyber deterrence terjadi ketika suatu pihak memutuskan untuk tidak bertindak agresif dan mempertimbangkan harga dan keuntungan yang didapat. Sedangkan Iasiello (2014) mendefinisikan cyber deterrence sebagai strategi ketika negara berusaha untuk mempertahankan status quo dengan menunjukkan intensinya untuk membalas aktivitas cyber yang terjadi secara koersif sehingga kedua pihak menghindari aktivitas tersebut. Namun, deterrence dalam cyber war dan digital war tidak dapat disamakan dengan deterrence pada konflik nuklir, terorisme, dan rogue state karena terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak dapat diabaikan. Berbeda dengan konflik nuklir, cyber crime tidak memiliki identitas pelaku yang jelas, tidak dapat diawasi, dan tidak terdapat transparansi. Aktor yang dapat berasal dari non negara juga menyebabkan adanya kemungkinan kelompok-kelompok proxy dan pihak ketiga yang semakin menambah kompleksitas.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan deterrence yang terdapat pada konflik terorisme, kelemahan cyber crime yang rendah transparansi dan ambigu menyebabkan strategi pada terorisme tidak dapat digunakan. Kelompok terorisme banyak bergantung pada pemimpin kelompoknya, sehingga pemimpin kelompok teroris umumnya menjadi target utama negara-negara. Namun dalam cyber crime, belum tentu penyerang menjalankan perintah dari pihak tertentu karena aksi penyerangan dapat dilakukan secara individu dan dapat berlokasi di mana saja (Iasiello, 2014). Sedangkan jika dibandingkan dengan konflik rogue state, pemaksaan hukum dan ancaman militer juga tidak dapat diterapkan dalam cyber crime karena target tidak diketahui secara pasti dan dapat berpotensi menimbulkan konflik baru. Dengan demikian, strategi deterrence pada cyber war dan digital war membutuhkan empat elemen pertama yakni komunikasi, pemberian isayarat, atribut, dan proporsionalitas (Iasello, 2014).

Dalam komunikasi, negara mengosiasikan batas dan intensi yang akan dilakukannya jika terjadi penyerangan terhadapnya. Goodman (2010) menjelaskan bahwa deterrence membutuhkan aktor yang rasional dan memiliki informasi penuh, sehingga penting untuk melakukan dialog secara berkelanjutan dan bertukar intensi antar negara. Dalam pemberian isyarat, negara mampu memberi sinyal bagi pihak lain terkait intensi yang sesungguhnya tanpa menghasilkan kesalahan interpretasi dari pihak lawan. Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan kredibilitas dan struktur kerja yang baik. Kemudian dalam atribut, memang sulit untuk mengidentifikasi lawan jika identitas sengaja disembunyikan, namun jika identitas diketahui maka akan menjadi suatu keuntungan besar bagi negara karena dapat menilai seberapa besar kapabilitas yang dimiliki. Dan terakhir dalam proporsionalitas, penting bagi negara untuk mempertimbangkan tindakannya agar tidak berlebihan. Tindakan yang berlebihan memiliki resiko yang lebih besar bagi negara itu sendiri dan respon negatif dari masyarakat internasional yang dapat memengaruhi reputasi dan legitimasi negara. Namun, optimisme di atas dikritik oleh Giacomello & Siroli (2016) yang menyatakan bahwa strategi deterrence akan terhambat dalam aspek atribut sehingga cara yang lebih efektif untuk mengatasi cyber crime adalah dengan melakukan usaha deteksi dan investigasi yang cermat, sehingga dapat memberikan respon yang tepat.

Perdebatan mengenai strategi apa yang tepat dalam menyelesaikan konflik cyber war dan digital war kemudian mendasari pemikiran Libicki (2014) yang menyatakan bahwa konflik ini tidak memiliki literatur klasik sebagai acuan dan memang tidak membutuhkan penciptaan strategi khusus karena diliputi ketidakpastian yang tinggi. Penulis sepakat dengan pernyataan tersebut, bahwa sulit untuk dapat menyusun teori besar cyber war dan digital war karena konflik ini sangat bergantung pada perkembangan teknologi yang sangat cepat berubah dan berkembang. Konflik ini juga tidak memiliki dasar seperti konflik pada umumnya, pada cyber war dan digital war, sistem dan mekanisme dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa cyber war dan digital war tidak dapat dilepaskan dari alat-alat konvensional, maka penulis memandang bahwa strategi dapat mengikuti perkembangan zaman konvensional saat ini namun disesuaikan dengan keadaan cyberspace yang tidak pasti.

Salah satu contoh cyber crime yang telah terjadi adalah penyebaran malware bernama Notpetya yang menyerang komputer dan alat-alat elektronik di Ukraina. Notpetya telah menyerang setidaknya empat rumah sakit di Kiev, enam perusahaan energi, dua bandara, dan lebih dari 20 bank di Ukraina (Greenberg, 2018). Lebih lanjut, Ukraina dan Inggris menduga bahwa serangan tersebut dilakukan oleh Rusia yang sebelumnya memiliki hubungan kurang baik dengan Ukraina. Namun hal ini dibantah oleh Rusia dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut didasari oleh “Russophobic” (Pinchuk, 2018). Hal ini menunjukkan adanya masalah atribut dalam cyber war karena pelaku cyber crime tidak dapat benar-benar dideteksi sehingga terdapat ketidakpastian yang tinggi. Berkaca dari kasus di atas, penulis menilai bahwa cyber war kemudian tidak dapat dipisahkan dari preferensi politik yang dimiliki negara karena kurangnya informasi dan transparansi yang ada menyebabkan negara memiliki dugaan dan interpretasinya masing-masing terhadap pelaku cyber crime, sehingga pada akhirnya akan memunculkan situasi deadlock.

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa cyber war dan digital war merupakan konflik kontemporer yang lahir di era globalisasi dan telah membawa perubahan serta tantangan baru bagi para penstudi HI. Cyber war dan digital war dapat memengaruhi berbagai aspek dalam sebuah negara termasuk politik dan keamanan karena dapat berhubungan dengan penyebaran informasi, hingga dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur. Oleh karenanya, dibutuhkan pemahaman dan strategi baru untuk menghadapi cyber attack yang semakin mudah dilakukan seiring dengan berkembangnya internet. Penulis berpendapat bahwa cyber dan digital war merupakan konflik yang interdisipliner dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sehingga di era globalisasi, penting bagi setiap entitas baik di tingkat terendah yakni individu maupun di tingkat tinggi seperti negara untuk selalu terbuka terhadap informasi baru dan cara-cara baru karena teknologi berkembang dengan sangat cepat dan masyarakat beradaptasi dengan lebih cepat pula. Edukasi mengenai etika dalam cyberspace juga dibutuhkan agar pengguna tidak terlepas dari norma dan nilai meski terdapat kebebasan dan keterbukaan akses internet dan cyber crime dapat dihindari.

Referensi:

Alberts, David S. 1996. Defensive Information Warfare.

Clarke, Richard. 2009. “War from Cyberspace” dalam The National Interest, No. 104, hal. 31-36. Center for National Interest

Giacomello, Giampiero & Siroli, G. Piero. 2016.  War in Cyberspace.

Goodman, Will. 2010. “Cyber Deterrence: Tougher in Theory than in Practice?” dalam Strategic Studies Quarterly, Vol. 4, No. 3, hal. 102-135

Greenberg, Andy. 2018. “The Untold Story of NotPetya, the Most Devastating Cyberattack in History” [online] tersedia dalam https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/ [diakses 2 Desember 2018]

Iasiello, Emilio. 2014. “Is Cyber Deterrence an Illusory Course of Action?” dalam Journal of Strategic Security, Vol. 7, No. 1, hal. 54-67

Libicki, Martin C. 2014. “Why Cyber War Will Not and Should Not Have Its Grand Strategist” dalam Strategic Studies Quaterly.

Pinchuk, Denis. 2018. “Russia Denies British Allegations that Moscow was Behind Cyber-Attack” [online] tersedia dalam https://www.reuters.com/article/us-britain-russia-cyber-kremlin/russia-denies-british-allegations-that-moscow-was-behind-cyber-attack-idUSKCN1FZ102?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5a856a8a04d30166eab264c0&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter [diakses 2 Desember 2018]

Valeriano, Brandon & Maness, Ryan C. 2014. “The Dynamics of Cyber Conflict Between Rival Antagonists, 2001-11” dalam Journal of Peace Research, Vol. 51, No. 3, hal. 347-360