Memasuki abad 21, perlu diketahui bahwa era modern telah berakhir. Globalisasi telah menjadi fenomena yang memberi dampak besar dalam pola kehidupan manusia, salah satunya adalah penemuan-penemuan baru yang tercipta, teknologi artifisial. Teknologi semakin dikembangkan dengan memudahkan arus jalannya informasi dan komunikasi dalam fasilitas yang disebut dengan internet. Bahkan transportasi pun dimudahkan dengan kemajuan teknologi, seperti kecanggihan pesawat, atau transportasi dengan media internet, yaitu transportasi online. Globalisasi telah menghilangkan batasan-batasan seperti jarak dan menyatukan entitas-entitas dari tiap belahan dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi telah membawa keuntungan dan bahkan era ini sudah disebut sebagai era digital yang mana warga dunia sudah bersedia untuk hidup dalam era ini. Namun, kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi tidak dapat menjamin keamanan manusia. Meskipun beberapa penemu telah menciptakan teknologi keamanan manusia dengan fasilitas canggih dan infrastruktur baik, aktor-aktor tidak baik pun juga memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur tersebut untuk niatan buruknya. Bahkan, katakanlah bukan aktor yang menyebabkan ketidakamanan manusia, pada era digital ini interkoneksi, kecepatan, atau interaksi antar negara berkembang sangat pesat dan canggih dan menjadikannya rentan dan mudah terancam (Valeriano & Maness, 2014: 348). Untuk itu, dalam tulisan ini, isu politik dan keamanan internasional akan dibahas dalam dimensi digital atau cyber.

Ketika membahas isu dalam dunia digital, kata yang akan sering muncul adalah kata cyber, yang dapat merujuk pada jaringan, elektronik, virtualitas, yang hampir tidak berbentuk fisik. Oleh karena itu, membahas keamanan internasional dalam dimensi digital akan melibatkan pembahasan konflik, perang, keamanan, dan bahkan ruang dengan kata cyber. Mendefinisikan bentuk ruang dengan kata cyber, cyberspace merupakan bentuk ruangan atau tempat yang muncul dan dihubungkan dengan elemen seperti mainframe, kabel, hard drives, dan jaringan (Valeriano & Maness, 2014: 348). Cyberspace pun dapat disebut juga sebagai dunia maya. Meskipun dalam cyberspace arus informasi dan komunikasi yang tak terhingga membuatnya seperti tidak mempunyai batasan, cyberspace tidak dapat disamakan dengan bentuk abstrak. Cyberspace itu ada karena elemen-elemen yang telah disebutkan tadi dan hanya dapat beroperasi dengan elemen-elemen tersebut. Ini menyebabkan batasan dari cyberspace adalah bentuk fisik dari dunia. Cyberspace dalam isu politik dan keamanan internasional merupakan “medan perang” terjadinya konflik dan perang antar aktor yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.  Dalam cyberspace, penyerang dapat menyamarkan identitasnya atau tindakan yang dilakukannya atau bahkan menuduh pihak tertentu dengan menyediakan bukti palsu (Clarke, 2009: 33).

Berfokus pada isu utama keamanan internasional, yaitu konflik, dan perang, cyber conflict merupakan tekonologi komputerisasi dalam jaringan atau dunia maya (cyberspace) yang digunakan untuk kejahatan dan kerusakan serta dapat mempengaruhi, mengubah, dan memodifikasi interaksi diplomatik dan militer antar aktor menjadi berperang dalam dunia maya (Valeriano & Maness, 2014: 348). Cyber conflict merupakan isu politik internasional karena melibatkan aktor-aktor internasional. Mengutip dari Nye (2011b dalam Valeriano & Maness, 2014: 348), terdapat tiga area dalam cyber conflict, yaitu pemerintah, organisasi, dan individu. Cyber conflict dalam area pemerintah biasanya terkait operasi jaringan untuk menangani konflik aktor pemerintah lain serta pembuat kebijakan luar negeri. Cyber conflict dalam area organisasi biasanya terkait dengan aktor non negara seperti teroris, grup peretas yang dianonimkan. Sedangkan cyber conflict dalam area individu biasanya terkait operasi cyber oleh individu untuk melakukan tindakan kejahatan yang tergolong kriminal. Istilah lain dari bentuk konflik digital ini adalah cyber war. Cyber war merupakan bentuk penggunaan jaringan oleh aktor negara dan non negara untuk mengacaukan, menolak, menurunkan, memanipulasi, serta menghancurkan informasi dalam komputer atau jaringan komputer aktor lain (Greathouse, 2014: 24).

Cyber conflict atau cyber war pun dipicu oleh serangan dan satu atau berapa pihak kepada pihak lain yang mana bentuk serangan ini populer menggunakan sebutan cyber attack. Namun, menurut Valeriano dan Maness (2014: 349) cyber attack merujuk pada bentuk serangan militer yang konvensional, tidak tepat digunakan untuk bentuk serangan dalam cyberspace  yang cenderung tidak berbentuk. Sebutan serangan dalam cyberspace ini lebih tepat menggunakan cyber incidents dan cyber disputes. Cyber incidents merupakan operasi individual yang dioperasikan untuk menyerang negara. Sedangkan cyber disputes merupakan bentuk kampanye spesifik, seperti militer, antar dua negara menggunakan cyber tactics dalam periode waktu tertentu yang dapat terdiri dari berbagai kejadian dan menyebabkan berbagai kejadian. Bentuk akibat dari cyber disputes adalah menghancurkan struktur perintah dan pengaturan militer dan kebijakan luar negeri, menghapus media komunikasi negara, mengancam data-data keuangan, dan menyebabkan kehancuran ekonomi suatu negara (Valeriano & Maness, 2014: 349).

Menilik awal mula maraknya isu cyber conflict atau cyber war, Valeriano dan Maness (2014: 347) menjelaskan bahwa operasi strategis militer negara dalam menghadapi konflik berubah sejak tahun 2001 yang mana pada tahun tersebut terorisme pun marak terjadi dan menimbulkan kewaspadaan baru terkait serangan melalui cyber. Department of Defense Amerika Serikat (2011 dalam Valeriano dan Maness, 2014: 347) menyadari bahwa cyber conflict menjadi isu ancaman keamanan internasional yang patut lebih diperhatikan karena kemajuan teknologi telah  menyebabkan teknologi dalam skala kecil pun mampu memberi ancaman pada keamanan Amerika Serikat tanpa negara-negara musuh perlu menggunakan senjata konvensional yang mahal. Cyber conflict pun menjadi semakin marak pada tahun-tahun berikutnya, seperti dalam selang waktu 11 tahun (2001-2011), telah terjadi 126 cyber dispute dan cyber incident (dyad) yang aktif di dunia. Contohnya adalah antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah terjadi 22 cyber incident bersamaan dengan lima cyber disputes sejak tahun 2001, dengan Tiongkok 20 kali menginisiasi dan Amerika Serikat menginisiasi 2 kali (Valeriano & Maness, 2014: 357). Tiongkok dalam isu ini kerap kali meretas mainframes Amerika Serikat untuk mencuri informasi rahasia Amerika Serikat.  Meski begitu, tahun 2001 tidak dapat disebutkan sebagai awal mula terjadinya cyber conflict. Ini dikarenakan isu interaksi cyber yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat memang telah terjadi setelah tahun 1999 yang mana NATO mengebom Kedutaan Besar Tiongkok di Belgrade, Yugoslavia (Howlett, 2016: 82). Sejak insiden tersebut Tiongkok semakin marak melakukan budaya peretasan terutama pada Amerika Serikat. Meski begitu, isu cyber conflict disebut salah satu isu keamanan internasional utama pada era 21 karena pada abad 20 aktor negara, non negara, atau individu pun masih mengupayakan pengembangan dan inovasi teknologi untuk masa mendatang, meski beberapa upaya seperti peretasan telah berhasil dilakukan.

Ketika membahas dampak dari adanya cyber conflict bagi keamanan internasional, dampaknya pun berbeda dengan dimensi keamanan lain. Katakanlah cyber conflict marak bersamaan dengan isu terorisme, dampaknya pun berbeda. Dampak dari cyber conflict dapat dikatakan tidak terlalu mengancam jiwa dan lebih terkait dengan dinamika espionase serta perang ekonomi (Rid, 2011 dalam Valeriano & Maness, 2014: 348). Meski begitu perang abad 21 ini hampir didominasi oleh cyber conflict, Clarke (2009: 31) mengatakan bahwa cyber conflict pun dapat berdampak pada dimensi fisik, seperti padamnya generator listrik, kereta api keluar jalur, pesawat jatuh, saluran transmisi listrik terbakar, serta lenyapnya dana. Ketika cyber conflict terjadi, serangan-serangan yang terjadi pun dilakukan dengan cyber weapons. Cyber weapons dapat berupa kode komputer yang digunakan untuk mengancam, atau menyebabkan ganguan fisik, fungsional, atau mental kepada suatu struktur, sistem, dan makhluk hidup (Rid & McBurney, 2012: 6 dalam Valeriano & Maness, 2014: 352). Bentuk cyber weapons adalah vandalism atau perusakan website, distributed denial of service method (DDoS), intrusi atau aksi gangguan, serta inflitrasi atau penyusupan.

Meski berbeda, isu cyber conflict ini yang tergolong baru layaknya isu terorisme pun juga memiliki persamaan, yaitu aksi pencegahan atau deterrence. Deterrence menjadi langkah defensif yang diambil para aktor disamping menyerang karena sulitnya memprediksi siapa musuh yang dihadapi dengan teknologi tanpa batas yang menghasilkan aksi-aksi serangan dengan lebih canggih. Meski aksi para aktor terlihat seperti menyerang dengan pengembangan cyber weapons yang mutakhir atau memperketat keamanan jaringan negara, pengembangan tersebut merupakan upaya agar aktor lain tidak menyerang atau mundur. Dalam kasus negara, Jervis (1979, 1989 dalam Valeriano & Maness, 2014: 350) pun mengatakan bahwa deterrence juga dapat diartikan sebagai perpanjangan diplomasi. Agar aktor lain tidak menyerang, negara membuat deklarasi deterrence dengan pernyataan “jangan lakukan ini, atau itu akan terjadi”. Apabila negara dan aktor lain mematuhi deklarasi deterrence tersebut, negara yang membuat deklarasi tersebut akan menjamin tidak adanya penalti, atau aksi penyerangan baru. Deklarasi deterrence ini  harus memiliki kredibilitas agar dipercaya, dan disertai dengan penyebaran rasa takut aktor lain agar tidak melakukan aksi serangan. Apabila deklarasi tersebut ditolak, negara yang membuat deklarasi akan melakukan penalti atau pembalasan (Goodman, 2010: 105).  Deklarasi deterrence ini tidak dapat berupa deklarasi asli, tetapi sebagai strategi deterrence dengan berdiplomasi dengan aktor lain agar tidak menyerang.

Terkait cyber deterrence ini, terdapat perdebatan terkait relevansi menggunakan deterrence dalam menghadapi cyber conflict. Valeriano & Maness (2014: 350) mengatakan bahwa deterrence sebenarnya tidak cukup sesuai untuk cyber conflict karena deterrence harus berupa dua pihak yang memiliki aksi represif secara seimbang. Sedangkan menurut Goodman (2010: 103), untuk mengetahui relevansi deterrence pada cyber conflict, perlu analisis studi kasus. Fenomena cyber deterrence ini dapat dianalisis apabila studi kasus tersebut merupakan contoh kasus gagal karena apabila kasus tersebut merupakan kasus sukses, tidak ada konflik yang dapat dianalisis serta tidak ada fenomena politik yang dapat diidentifikasi. Maka dari itu, studi kasus yang akan digunakan untuk melihat relevansi cyber deterrence ini adalah studi kasus cyber conflict antara Georgia dan Russia tahun 2008. Jadi, pada tahun 2008, beberapa hari sebelum invasi militer Russia ke Georgia, Georgia terkena cyber attack yang menyerang websites dan infrastruktur jaringan Georgia yang memadamkan komunikasi webnya ke dunia luar serta mempersulit media global untuk menilai konflik ini (Goodman, 2010: 114). Georgia pun berusaha memperbaiki kerusakan internetnya untuk mendapatkan dukungan internasional untuk membantu melawan serangan Russia. Russia justru menahan usaha Georgia dengan operasi militer Russia membatasi akses sumber sekunder yang dapat digunakan Georgia setelah serangan pertama memberi dampak fisik pada daya listrik  Georgia. Meski begitu, Georgia berhasil mendapatkan dukungan internasional seperti Estonia, Lithuania, dan Polandia serta industri privat seperti Google dengan bentuk bantuan sistem websites pemerintahan yang lebih defensif.

Melihat kasus ini, terdapat kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan cyber deterrence. Kekurangannya adalah skalabilitas dan temporalitas. Dalam skalabilitas, cyber deterrence cukup lemah digunakan karena dalam dunia cyber, aksi-aksi serangan musuh memberikan berbagai macam efek dari satu kapabilitas suatu aktor seperti pemadaman websites dan infrastuktur jaringan oleh Russia pada Georgia yang merambat pada dampak buruk lain seperti pada pemerintahan, listrik, atau bank di Georgia sehingga sulit bagi Georgia untuk membuat strategi deklarasi deterrence. Dalam temporalitas, strategi cyber deterrence pun lemah digunakan karena aksi cyber attack yang spontan membuatnya sulit diperkirakan siapa sebenarnya pelaku serangan karna aksi instan dan spontan pada cyber attack (Goodman, 2010: 116). Hal ini dapat dilihat ketika media global sulit menilai konflik yang terjadi antara Georgia dan Russia karena Georgia yang sulit mengirim sinyal komunikasi akibat pemadamaan websites dan infrastruktur jaringannya. Namun, terdapat kelebihan dalam menggunakan cyber deterrence bagi cyber conflict Georgia ini, yaitu futilitas. Futilitas berarti dampak dari aksi cyber attack masih mampu diperbaiki karena berbagai pihak yang telah membantu Georgia seperti Estonia, Lithuania, dan Google. Futilitas dapat dilihat juga dari sifat mudahnya perbaikan dalam sistem cyber yang sebenarnya tidak hanya memudahkan aksi penyerang, tetapi juga aksi yang diserang dengan mudah mengembalikan informasi-informasi hilang dari copies di internet. Dari kelebihan dan kekurangan cyber deterrence dalam kasus cyber conflict di Georgia ini, Goodman (2010: 117) menyimpulkan bahwa cyber deterrence pun pada akhirnya gagal. Ini pun kembali pada yang disebutkan oleh Valeriano & Maness (2014: 350), yaitu aksi dan kekuatan dua pihak harus seimbang. Dalam kasus cyber conflict di Georgia, terlihat jelas asimetri dari aksi-aksi bertubi-tubi yang mampu membuat suatu kemunduran bagi Georgia. Bahkan, ketika Georgia mampu mengembalikan kemunduran tersebut, Georgia bergantung pada bantuan dari negara tetangganya serta Google. Kalaupun cyber deterrence berhasil diterapkan, sulit pula memprediksi bahwa Russia hanya menyerang secara digital. Russia pun dalam skalabilitas mempunyai kapabilitas untuk membuat malware time-bomb yang menyebabkan Georgia lebih takut pada dampak fisik yang terjadi (Goodman, 2010: 117).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isu cyber conflict sebagai fokus keamanan dan politik internasional merupakan isu yang sangat kompleks. Meskipun banyak pengertian-pengertian dalam frasa cyber, dan frasa cyber yang satu dapat digunakan dalam kasus tertentu dan tidak dapat digunakan dalam kasus lain, frasa cyber tersebut menurut penulis mungkin saja digunakan. Katakanlah cyber attack kurang tepat digunakan dalam melihat serangan cyber conflict yang tidak berbentuk, cyber attack pun sebenarnya cukup relevan digunakan karena mampu memberikan dampak fisik bagi suatu negara, seperti kerusakan listrik dalam skala nasional, hilangnya dana pemerintah, atau pembajakan operasi pesawat dan kereta api, bahkan bom pun dapat diaktifkan dari malware time-bomb. Jadi, frasa cyber ini cukup bagus tetap pada pengertiannya, namun yang membuatnya kompleks adalah ketika dihadapkan dalam melihat isu dan kasus cyber conflict sendiri. Cyber conflict ini cenderung sulit digambarkan apakah hanya berdampak pada dunia digital atau mampu merambat pada dunia fisik. Selain itu, membahasnya dengan menggunakan cyber deterrence yang mana seharusnya cukup sesuai digunakan pada bentuk konflik abad 21 ini, cyber deterrence pun sulit pula diterapkan karena kembali lagi pada kompleksitas isu, dengan sulitnya memprediksi agar lawan tidak menyerang karena susahnya mengidentifikasi lawan atau bahkan melakukan aksi defensif dengan pengembangan keamanan jaringan nasional yang mana aksi tersebut dapat diakali oleh penyerang untuk menerobos jaringan dengan keahliannya yang pintar mengotak-atik cyber. Kompleksitas isu cyber conflict ini pun yang menjadikannya agenda penting dan patut diwaspadai dalam konteks keamanan dan politik internasional. Aktor-aktor manapun perlu waspada dengan adanya serangan yang dilakukan dari aktor-aktor peretas dan pembajak dengan aksi defensif manapun yang dilakukan. Pengetahuan tentang cyber pun juga perlu dikuasai untuk lebih memprediksi aksi serangan cyber ini, meskipun kembali lagi pada sulitnya prediksi aksi cyber karena kompleksitasnya. Setidaknya, antisipasi dan bentuk usaha yang dilakukan pun mampu membuat cyber attack ini tidak hanya berjalan secara satu arah, yaitu keberhasilan aksi serangan.

Referensi:

Clarke, Richard. 2009. “War From Cyberspace”, The National Interest, Center for the National Interest. No. 104, pp. 31-36.

Goodman, Will. 2010. “Cyber Deterrence: Tougher in Theory than in Practice?”, Strategic Studies Quarterly, Air University Press, 4(3), pp. 102-135.

Greathouse, Craig B., 2014. “Cyber War and Strategic Thought: Do the Classic Theorists Still Matter?”, Cyberspace and International Relations, Springer, pp. 21-38.

Howlett, William IV . 2016. “The Rise of China’s Hacking Culture: Defining Chinese Hackers”, Electronic Theses, Projects, and Dissertations, CSUSB ScholarsWorks, pp, 72-82

Valeriano, Brandon & Ryan C Maness. 2014. “The Dynamics of Cyber Conflict between Rival Antagonists, 2001-2011”, Journal of Peace Research, Sage Publications, Ltd. 51(3), pp. 347-360

Ditulis oleh: Dwijaya Shaviola, Universitas Airlangga, dwijayashaviola@gmail.com