Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan sesamanya. Sehingga, salah satu kebutuhan pokok dari masing-masing individu adalah tidak hanya memenuhi kebutuhan dirinya saja, namun juga kebutuhan individu lain sebagai wujud keterkaitan antar manusia. Hubungan tersebut kemudian memunculkan rasa simpati dan saling peduli terhadap keadaan manusia di dunia. Hal ini sejalan dengan pandangan kosmopolitanisme, yang memandang manusia sebagai bagian dari warga dunia, sehingga tiap individu memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dunia, meski peristiwa tersebut tidak memengaruhinya secara langsung. Kosmopolitanisme menekankan pentingnya toleransi tanpa batas yang tidak menolak keberagaman identitas yang dimiliki seseorang, melainkan justru berupaya menciptakan keharmonisan diantara keberagaman tersebut. Prinsip ini kemudian melahirkan rasa kepedulian terhadap konflik-konflik global khususnya terkait tingginya urgensi penderitaan, kemiskinan, dan kelaparan masyarakat di negara berkembang yang membutuhkan bantuan.

Sebagai upaya penyelesaian konflik-konflik kemanusiaan global, bantuan luar negeri kemudian diberikan baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan, aksi filantropi, maupun intervensi langsung dari pemerintah ke pemerintah. Ketiganya merupakan variasi cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan global yang membutuhkan bantuan seperti krisis pangan hingga tidak tersedianya tempat tinggal yang dapat mengancam kematian seseorang. Dengan demikian, tulisan ini akan membahas lebih lanjut ketiga upaya diatas sebagai upaya manusia untuk saling membantu sesamanya dan mengaitkannya dengan pandangan kosmopolitanisme. Selain itu, penulis juga akan menyajikan kasus-kasus yang relevan dan efektivitas dari upaya-upaya solutif tersebut.

Jika merujuk pada pemahaman Peter Singer dalam Jamieson (2004: 151), setiap manusia di dunia memiliki sebuah obligasi moral untuk membantu manusia lain khususnya yang mengalami masalah kemiskinan di negara berkembang. Pernyataan ini didasari oleh prinsip bahwa kematian yang disebabkan oleh penderitaan dan kelaparan tidak seharusnya dirasakan oleh siapa pun. Dengan kata lain, penderitaan dan kematian akibat kekurangan dan ketiadaan ketersediaan makanan, tempat berlindung, dan bantuan kesehatan adalah hal buruk. Sehingga ketika seseorang atau suatu kelompok yang memiliki kapabilitas untuk mencegah terjadinya hal buruk, maka orang atau kelompok tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan preventif. Lebih lanjut, harga yang harus diberikan seseorang untuk membantu, sejatinya tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka rasakan untuk bertahan hidup (Jamieson, 2004:  152). Terlebih lagi, ketika adanya perkembangan teknologi yang menawarkan mekanisme-mekanisme alternatif dalam menyalurkan bantuan, maka seharusnya dunia mengarah pada pembangunan yang secara universal akan mengurangi angka ketimpangan antarnegara yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan kemanusiaan (Desai dan Kharas, 2010:1111).

Menurut Jamieson (2004: 153), macam-macam bantuan yang dapat diterima oleh negara-negara berkembang antara lain bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan, dan intervensi kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan dapat berupa donasi dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga yang diberikan oleh setiap orang dalam rangka membantu sesamanya dan pada umumnya diserahkan dari pemerintah ke pemerintah. Inisiatif bantuan luar negeri pertama merupakan the Marshall Plan oleh Amerika Serikat yang telah mengeluarkan dana sebesar lebih dari 13 miliar US Dollar untuk negara-negara yang mengalami krisis pasca Perang Dunia di Eropa Barat tahun 1948-1951 (Nowak, 2014: 455). Contoh lain terlihat pada kasus Ethiopia, negara-negara memberikan bantuan keuangan untuk membantu menyelesaikan masalah kelaparan yang telah berlangsung selama 30 tahun. Namun, seringkali bantuan kemanusiaan hanya dipandang terbatas pada respon atas mendesaknya kebutuhan masyarakat tidak bersalah yang hidupnya terancam oleh kelaparan. Pada kenyataannya, pernyataan tersebut tidak berbicara konteks, politik, dan sejarah dari kelaparan itu sendiri. Jamieson (2004: 154) memaparkan bahwa sejatinya kelaparan tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba dan menyerang masyarakat secara acak, melainkan memiliki sejarah yang panjang serta berhubungan dengan tindakan manusia seperti perang, kerentanan, kekerasan atas hak asasi manusia, dan ketimpangan power. Bantuan kemanusiaan kemudian berkembang menjadi industri yang memiliki unsur ketidakjujuran dan pengambilan keuntungan secara egois didalamnya akibat tidak adanya intensi mendalam dari pemerintah untuk benar-benar mengambil tindakan tegas dalam usaha penghapusan kemiskinan.

Bantuan pembangunan kemudian menjadi pilihan bantuan berikutnya yang dapat diberikan pada negara-negara berkembang. Jamieson (2004: 155) menjelaskan bantuan pembangunan sebagai bantuan jangka panjang dengan cara memberi bantuan teknis dan teknologi. Nowak (2014: 457) menggunakan contoh kasus the Point Four Program oleh Amerika Serikat di tahun 1949. Program tersebut bertujuan untuk memberikan program bantuan teknis untuk negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Tengah dan Selatan melalui transfer teknologi dan program edukasi. Tindakan ini diharapkan dapat menciptakan pemasukan kapital baru untuk pemerintah negara penerima hingga dapat memperbaiki ekonominya secara mandiri. Akan tetapi, Jamieson (2004: 155) menyatakan bahwa pada kenyataannya, lebih banyak negara yang mengalami kemajuan pesat tanpa bantuan bantuan pembangunan seperti Tiongkok dan Korea Selatan yang memiliki kebijakan pembangunan ekonominya sendiri.

Lebih lanjut, cara ketiga yang disebutkan adalah intervensi kemanusiaan. Beberapa permasalahan di dunia dianggap telah melebihi batas dan melanggar hak asasi manusia sehingga negara-negara maju merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dunia. Intervensi umumnya dilakukan ketika negara konflik dirasa sudah tidak mampu lagi mengatasi konflik yang terjadi hingga dapat membahayakan nyawa penduduknya. Akan tetapi, hadirnya langkah intervensi kemanusiaan menyebabkan kontroversi karena intervensi yang berkaitan erat dengan unsur militer kemudian dianggap membawa maksud terselubung yang dilakukan oleh negara-negara kuat sebagai bentuk imperialisme baru dan justru memperpanjang konflik.

Seringkali, bantuan luar negeri yang diberikan secara tradisional dari pemerintah ke pemerintah dianggap mengandung unsur korupsi dan minim transparansi sehingga muncul inovasi dari pihak-pihak non pemerintah untuk mentransformasi konsep bantuan luar negeri menjadi lebih efektif, salah satunya adalah tindakan filantropi. Adelman (2009: 24) menjelaskan bahwa untuk menilai bantuan luar negeri yang diberikan suatu negara secara keseluruhan, maka tidak cukup untuk melihat data Official Development Assistance (ODA)-nya saja, melainkan juga harus memasukkan data filantropi dan arus kapital swasta. Kini, pengukuran hubungan negara maju dan negara berkembang tidak hanya dilihat dari sektor formalnya saja namun juga sektor informal yang beragam dan membentuk pertumbuhan ekonomi dan pola sosial yang baru. Lebih lanjut, filantropi merupakan konsep dari Bangsa Yunani yang memiliki arti kebaikan atau rasa cinta terhadap kemanusiaan. Dalam konsep kosmopolitanisme, filantropi dapat dimaknai sebagai kesadaran seseorang untuk membantu manusia lain yang kesusahan dengan harapan agar bantuan yang diberikan dapat memberikan taraf hidup yang lebih baik (Adelman, 2009: 25). Namun, filantropi tidak sama dengan donasi yaitu pemberian hal yang dibutuhkan seseorang secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan sedangkan filantropi lebih menekankan rasa cinta terhadap manusia sehingga hal ini mendasari individu untuk saling membantu satu sama lain.

Berkaitan dengan paragraf di atas, Adelman (2009: 28) menyebutkan bahwa filantropi dapat dilakukan oleh beberapa aktor penting seperti yayasan, koorporasi, pihak swasta, organisasi sukarela, lembaga pendidikan, dan organisasi religius. Entitas-entitas tersebut bersifat independen dan berkonsentrasi pada kondisi serta kebutuhan dari penduduk lokal. Jamieson (2004: 155) menambahkan bahwa organisasi non profit dan individu dapat berperan dalam mengangkat isu kemiskinan di dunia hingga menggalang dana untuk dikirimkan secara langsung pada korban yang membutuhkan. Sebagai contoh, musisi asal Irlandia, Bob Geldof, menciptakan lagu berjudul “Do They Know It’s Christmas” yang diikuti oleh musisi asal Amerika Serikat dengan lagu “We are the World”, berhasil menjual 4 juta salinan di seluruh dunia yang hasilnya ditujukan untuk membantu kasus kelaparan di Afrika.

Hadirnya langkah intervensi kemanusiaan menimbulkan kontroversi dalam perspektif masyarakat. Telah diketahui secara umum bahwa tindakan intervensi berkaitan dengan unsur-unsur militer dan dapat melahirkan ketidakamanan. Bagaimanapun juga, militer selalu memiliki kemungkinan membunuh masyarakat dan merusak infrastruktur (Jamieson, 2005: 156). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi ke negara-negara konflik kemudian menerima respon positif dan negatif dari masyarakat. Terdapat dukungan dan kritik terkait intervensi karena di satu sisi, beberapa pihak merasa intervensi penting untuk menjaga stabilitas dunia namun di sisi lain, beberapa pihak menganggap intervensi dapat mengancam kedaulatan negara.

Kaldor (2000: 7-8) memaparkan adanya beberapa solusi dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan agar dekat dengan nilai-nilai kosmopolitanisme. Pertama, memperkuat politik kosmopolitan lebih penting jika dibandingkan dengan opsi untuk melakukan rekonsiliasi dengan kelompok eksklusif. Kedua, melaksanakan hukum kosmopolitan yang didasarkan pada hukum perang dan hukum HAM yang menyatakan bahwa intervensi kemanusiaan harus bertujuan untuk perlindungan masyarakat dan penangkapan penjahat perang, penyediaan zona aman dan sebagainya. Terakhir, perwujudan keadilan global yang dilaksanakan melalui rekonstruksi pasar global.

Diehl, Reifschneider, & Hensell (1996: 687) memaparkan bahwa upaya-upaya intervensi merupakan suatu hal yang esensial bagi pelaksanaan program-program sesuai dengan piagam PBB untuk mencapai perdamaian dunia. Netralitas PBB dianggap sebagai sebuah jembatan bagi PBB sebagai pihak ketiga untuk dapat menemukan solusi yang memenuhi kepentingan baik bagi pihak yang berkonflik maupun bagi masyarakat internasional. Aktor yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak memang dibutuhkan agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. PBB juga memiliki legitimasi yang lebih besar dari aktor lain dan banyak didukung oleh negara-negara karena dapat memberi tekanan pada kekuatan-kekuatan besar (Diehl, Reifschneider, & Hensell, 1996: 689). Selain itu, PBB juga dapat menginisiasi perjanjian-perjanjian yang mengikat dan menuntut kepatuhan dari negara-negara seperti non-proliferasi nuklir dan sanksi embargo ekonomi. Melalui perjanjian-perjanjian tersebut, PBB dapat menciptakan situasi damai dan restrukturisasi kondisi sosial pasca konflik sehingga tujuan peacebuilding dapat terwujud.

Sedangkan di sisi lain, beberapa pihak menganggap intervensi PBB kedalam konflik-konflik internasional sebagai hal yang negatif dengan menunjukkan kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas. Diehl, Reifschneider, & Hensell (1996: 692) menyebutkan bahwa intervensi PBB dapat membatasi hasil dari suatu konflik padahal tanpa adanya intervensi PBB, konflik dapat mengarah ke beberapa jenis resolusi berjangka panjang. Dengan kata lain, seringkali intervensi PBB hanya menunda konflik selanjutnya. Dengan demikian, Archibugi (2003: 6) memandang bahwa bentuk intervensi kemanusiaan kemudian dibutuhkan hanya ketika pelanggaran hak asasi manusia sedang dilakukan secara terang-terangan. Namun yang harus digarisbawahi ketika hendak melakukan bantuan kemanusiaan atau intervensi kemanusiaan adalah memperhatikan seperangkat pedoman yang dapat membantu menyesuaikan dengan kerangka kerja PBB tanpa kontroversi yang terjadi di kemudian hari (Archibugi, 2003: 7).

Sebagai kesimpulan, penulis menilai bahwa segala jenis bantuan yang dikirimkan oleh manusia pada saat ini merupakan wujud dari nilai-nilai kosmopolitan yang perlu untuk dipertahankan. Bantuan dari jauh yang dikirimkan oleh seorang individu kepada individu lain yang sedang mengalami situasi krisis menunjukkan bahwa terdapat rasa empati yang kuat dan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat solidaritas antar umat manusia. Bantuan finansial seperti remittance, filantropi, dan investasi swasta dinilai sebagai bantuan finansial yang lebih efektif dibandingkan dengan bantuan finansial yang berasal dari negara. Ketiga jenis bantuan finansial tersebut lebih berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Selain bantuan finansial, terdapat pula bantuan kemanusiaan yang biasa dikirimkan ke negara-negara yang sedang mengalami krisis. Penulis beropini bahwa bantuan kemanusiaan sebaiknya dilakukan oleh organisasi kemanusiaan tanpa melibatkan institusi negara atau militer. Hal ini disebabkan karena keterlibatan dua institusi tersebut dapat memengaruhi prioritas organisasi kemanusiaan yang murni berfokus pada isu-isu kemanusiaan.

Referensi:

Adelman, Carol. 2009. “Global Philanthropy and Remittance: Reinventing Foreign Aid”, dalam Brown Journal of World Affairs, volume XV, issue ii, Spring/Summer 2009, pp 23-33

Archibugi, Daniele. 2003. “Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention” dalam Italian National Research Council and London School of Economics and Political Science, pp 1-22.

Desai, Raj M and & Kharas, Homi. 2010. “Democratizing Foreign Aid: Online Philanthropy and International Development Assistance” dalam International Law and Politics, Vol. 42, pp. 1111- 1139.

Diehl, Paul F, Reifschneider, Jennifer, dan Hensell, Paul R. 1996. “United Nations Intervention and Recurring Conflict” dalam International Organization, Vol. 50, No. 4, pp. 683-700

Jamieson, Dale. 2005. “Duties to The Distant: Aid, Assistance, and Intervention in the Developing World” dalam The Journal of Ethics, vol. 9, pp. 151-170

Miller, Richard W. 1998. “Cosmopolitan Respect and Patriotic Concern” dalam Philosophy Public Affairs, Vol. 27, No. 3, pp. 202-224. Blackwell Publishing.

Kaldor, Mary. 2000. “Cosmopolitanism and Organised Violence” dalam Conference on ‘Conceiving Cosmopolitanism, pp 1-10

Nowak, Wioletta. 2014. “the Evolution of Development Assistance” dalam Journal of US-China Public Administration, Vol. 11, No. 5, pp. 454-462

Ditulis oleh: Divany Nadila R