Asia Timur merupakan kawasan yang memiliki sejarah dan perkembangan pesat sejak abad ke-20 yang mana negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan telah menggunakan strateginya masing-masing untuk memajukan perekonomiannya. Saat ini Tiongkok merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dan berpotensi untuk mengalahkannya (Sond & Golley, 2011). Aktifnya partisipasi Tiongkok dalam pasar internasional kemudian dapat memberi pengaruh signifikan pada peningkatan produktivitas global, konsumsi dan perdagangan, serta potensi kesejahteraan masyarakat dunia. Namun, disamping banyaknya keuntungan dan manfaat yang didapat dari kenaikan perekonomian Tiongkok saat ini, integrasi Tiongkok dalam perdagangan internasional juga menyebabkan semakin maraknya relokasi aktivitas ekonomi di dunia. Di sisi lain, peningkatan pesat yang terjadi pada perekonomian Tiongkok dapat menimbulkan rasa khawatir dan keresahan dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat yang merasa kedudukannya sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia dapat terancam dan tergantikan oleh Tiongkok. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas proses dan strategi yang digunakan Tiongkok untuk meningkatkan perekonomiannya hingga muncul istilah The Rising of China, dan skenario yang dimainkan Tiongkok dengan perubahan statusnya.

Sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan pesat karena pada tahun 1980-an Tiongkok menerapkan kebijakan open door yang mulai menggunakan sistem pasar terbuka dan penurunan tarif pada kegiatan ekspor dan impor. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menyebabkan adanya ketimpangan finansial antara Amerika Serikat dan Tiongkok sehingga Tiongkok perlu melakukan reformasi struktural yang mengarah pada liberalisasi. Overholt dalam Sond & Golley (2011) menyebutkan bahwa Tiongkok dapat fokus pada manufaktur dengan nilai yang lebih tinggi, fokus pada perusahaan domestik, mengarahkan arus pertumbuhan dari pusat ke wilayah peri-peri, meluaskan bisnis di bidang jasa, dan menjaga dinamisme perusahaan kecil dan menengah untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi dengan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pergeseran Tiongkok menuju market balance exchange kemudian penting untuk mentransformasi struktur pemerintahannya. Kebijakan yang diambil Tiongkok untuk mereformasi struktur pemerintahannya kemudian juga dapat mempengaruhi negara-negara lain karena perekonomian sudah mulai bergeser tidak hanya bergantung kepada Amerika Serikat saja namun juga Tiongkok. Dengan adanya reformasi tersebut, Tiongkok diharapkan dapat meningkatkan kerjasama baik regional maupun global dan menjadi penggerak tatanan dunia.

Namun, peningkatan ekonomi yang dialami oleh Tiongkok tidak sepenuhnya mendapat respon yang positif dari negara-negara di dunia khususnya Amerika Serikat. Dalam hal ini Amerika memandang Tiongkok sebagai ancaman yang dapat menggeser posisinya sebagai negara terkuat di dunia saat ini. Kaplan (2010) menjelaskan bahwa Tiongkok menggunakan strategi yang dapat mengkombinasikan modernitas Barat dengan hydraulic civilization yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianutnya. Penggunaan sistem Barat dalam negara Tiongkok yang komunis kemudian menghasilkan sebuah sistem kultural yang unik dengan membentuk relasi tributal yang erat dengan negara lain. Dinamisme internal yang ada kemudian mendorong munculnya ambisi eksternal karena ketika sebuah negara menjadi semakin kuat maka kebutuhannya pun semakin meningkat. Saat ini Tiongkok lebih condong pada orientasi keluar khususnya di wilayah regional yang mana Tiongkok telah menjangkau daerah Asia Pasifik dengan kekayaan mineral dan hidrokarbon serta menjadi pusat jalur perdagangan baik di darat maupun laut. Tiongkok telah menjadi kekuatan kontinental yang besar dengan mempengaruhi wilayah dari Asia Tengah hingga Laut Cina Selatan dan dari Rusia hingga Samudera Hindia (Kaplan, 2010).

Lebih lanjut, terdapat perdebatan diantara negara-negara didunia mengenai posisi Tiongkok sebagai negara status quo atau negara revisionis dalam komunitas internasional. Peningkatan ekonomi yang dialami oleh Tiongkok telah mengubah tatanan dunia karena mempengaruhi hubungan kerjasama Tiongkok dan Amerika Serikat serta adanya ekspansi ke wilayah Asia Pasifik. Namun, Tiongkok masih dianggap belum memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga stabilitas internasional meski kekuatan yang dimiliki sudah cukup besar. Johnston (2003) menjelaskan bahwa suatu negara dapat disebut sebagai negara status quo jika berperan sebagai penyusun rules of the game yang berlaku saat itu sedangkan negara revisionis adalah negara-negara yang menentang sistem yang ada dengan menggunakan aturannya sendiri. Menilik lebih dalam, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai posisi dan peran suatu negara dalam tatanan global (Johnston, 2005). Indikator pertama dapat dilihat dari partisipasi negara tersebut dalam institusi internasional. Dalam hal ini, keanggotaan Tiongkok dalam organisasi internasional telah mengalami peningkatan sejak masa pemerintahan Mao Zedong yang mana pada tahun 1960-an Tiongkok telah membuka diri terhadap konsensus dan perjanjian-perjanjian multilateral.

Ditinjau dari kepatuhan Tiongkok pada organisasi yang diikuti, Tiongkok termasuk mematuhi peraturan-peraturan organisasi ketika sudah bergabung didalamnya. Akan tetapi, beberapa pakar berpendapat bahwa Tiongkok seringkali mencari celah pada aturan dan norma yang ada untuk memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri (Johnston, 2005). Keadaan dunia internasional yang sebelumnya didominasi oleh kekuatan Amerika Serikat sepenuhnya kemudian semakin menurun hingga mengarah ke tatanan yang multipolar. Para pakar sependapat bahwa tujuan Tiongkok masih belum terlihat jelas dalam menyikapi potensi multipolaritas yang ada karena terdapat ambiguitas dalam pembuatan kebijakan luar negerinya. Namun nampaknya bagi Tiongkok, tatanan yang unipolar dapat juga dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi dan stabilitas global karena hingga saat ini, Tiongkok belum menggunakan ancaman militer, mengintervensi secara finansial dalam perdebatan politik, dan menolak untuk bekerjasama dengan Jepang dan Korea meski keduanya telah menjalin aliansi erat dengan Amerika Serikat (Johnston, 2005). Perilaku tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok tidak menentang sistem yang ada, namun lebih fokus pada pendirian institusi untuk negara kuat lainnya agar Amerika Serikat tidak menjadi kekuatan yang unipolar, sehingga Tiongkok lebih cenderung berperan sebagai negara status quo di dunia global saat ini.

Meski tergabung kedalam negara status quo, dalam pembuatan kebijakannya Tiongkok juga masih dipengaruhi oleh masa lalu imperialnya dalam bentuk kepercayaan terhadap Tianxia sebagai solusi tradisional Tiongkok terhadap permasalahan dunia yang mengkombinasikan nasionalisme dan kosmopolitanisme di dunia kontemporer (Calahan, 2008). Melalui pemikiran ini, Tiongkok menganggap permasalahan yang terjadi di dunia bukanlah failed state melainkan failed world. Zhou dalam Calahan (2008) kemudian menjelaskan bahwa kekacauan yang dimaksud terletak pada masalah konseptual. Tianxia yang dapat diartikan sebagai “institusi dunia” dan “kerajaan” menganggap bahwa sistem Westphalia yang dibentuk oleh negara Barat telah menyebabkan kekacauan dunia karena mengarah pada konflik kepentingan. Tianxia menawarkan pemikiran yang sepenuhnya global karena persatuan dunia dianggap sebagai kunci perdamaian dan harmoni (Calahan, 2008). Tianxia tidak mengenal perbedaan berdasarkan ras dan etnis, namun menganggap semua bagian dari dunia adalah satu sehingga tujuan Tianxia adalah mentransformasi batasan-batasan yang ada menjadi satu kesatuan. Tiongkok memandang prioritas yang seharusnya dimiliki setiap individu bersifat top down yakni Tianxia, negara, dan keluarga secara berurutan. Sistem demokrasi menjadi sistem yang dianggap tidak tepat karena bottom up dan mengedepankan kepentingan individu saja. Maka solusi yang ditawarkan Tianxia adalah tributal state sebagai bentuk sistem hirarkis yang menonjolkan keteraturan, etika, dan pemerintahan elit (Calahan, 2008). Beberapa pakar memandang konsep Tianxia sebagai realisasi soft power Tiongkok untuk mencari legitimasi sebagai hegemon baru di dunia. Namun dipandang dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan, Tiongkok tidak ingin mengubah struktur dunia yang ada, namun memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan global dengan menawarkan Tianxia sebagai landasan pemikiran.

Dapat disimpulkan bahwa Tiongkok telah mengalami peningkatan ekonomi secara pesat sejak masa Deng Xiaoping karena telah melakukan restrukturisasi melalui kebijakan open door yang mengarah pada liberalisasi pasar. Peningkatan tersebut kemudian memberi dampak pada tatanan dunia yang sebelumnya sangat didominasi oleh kekuatan Amerika Serikat sebagai negara hegemon. Dengan munculnya Tiongkok sebagai kekuatan baru maka tatanan dunia semakin mengarah ke sistem yang multipolar. Kemudian terdapat perdebatan mengenai posisi Tiongkok di dunia yang mana sebagian pakar menganggap Tiongkok adalah negara status quo dan sebagian mengatakan Tiongkok adalah negara revisionis. Terkait hal ini, kemudian para pakar merasa penting untuk mempelajari cara Tiongkok sebagai kekuatan baru dalam memandang dunia karena meski telah menerapkan perdagangan bebas dan liberalisasi, Tiongkok masih dipengaruhi oleh pemikiran tradisionalnya yang disebut dengan Tianxia. Penulis beropini bahwa peningkatan ekonomi yang dialami Tiongkok memiliki potensi yang besar untuk bisa menjadi negara hegemon yang menyaingi bahkan melebihi Amerika Serikat. Kemajuan ekonomi Tiongkok yang terus mengalami peningkatan hingga saat ini diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap negara-negara lain khususnya di Asia. Tiongkok dapat berperan sebagai penjaga stabilitas ekonomi di Asia seperti peran Amerika bagi negara-negara Barat pasca perang.

Referensi:

Calahan, William A. 2008. “Chinese Vision of World Order: post-Hegemonic or a New hegemony?” dalam International Studies Review, vol. 10, pp. 749-761

Song, Ligang & Gooley, Jane. 2011. “China’s Rise in a Changing World”, pp. 1-8 dalam Rising China: Global Challenges and Opportunities. Canberra: ANU E Press

Johnston, Alastair Ian. 2003. “Is China a Status Quo Power?” dalam International Security, vol. 27, no. 4. pp. 5-56

Kaplan, Robert D. “The Geography of Chinese Power: How Far Can Beijing Reach on Land and at Sea” dalam Foreign Affairs, vol. 89, no. 3, pp-22-41

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com