Kawasan Asia Tenggara yang kaya akan Sumber Daya Alam telah menjadi kawasan yang strategis bagi negara-negara maju khususnya negara-negara Barat. Dari perspektif negara-negara Asia Tenggara sendiri, menjalin hubungan dengan negara diluar regionnya, khususnya dengan dua negara terkuat di dunia saat ini yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, dapat menjadi potensi kerjasama yang menguntungkan dalam rangka menjaga stabilitas kawasan baik dari sisi politik, ekonomi, maupun keamanan. Prinsip institusi regional ASEAN yang nonintervensionis kemudian menyebabkan negara-negara anggotanya bebas untuk memiliki kecenderungan tertentu terhadap satu atau lebih negara besar yang dianggap paling strategis bagi negaranya. Maka dari itu, untuk menjaga stabilitas dan menghindari konflik, negara-negara ASEAN cenderung menggunakan metode bilateral, meski peran ASEAN juga tidak dapat diabaikan. Myanmar merupakan negara yang dapat dikatakan paling netral sejak masa Perang Dingin jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan kata lain, Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memihak pada negara tertentu, justru cenderung isolasionis di masa pemerintahan junta militernya. Namun seiring berjalannya waktu, reformasi politik yang dilakukan Myanmar juga membawa dampak pada hubungan dan kerjasama yang dilakukan khususnya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Berbicara perihal sistem internasional saat ini tentu erat kaitannya dengan pembahasan tentang siapakah pemegang tatanan global yang sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika sistem internasional sendiri. Apabila dikaji berdasarkan catatan sejarah, tentu nama Amerika Serikat akan selalu dikenang sebagai negara pemenang dari Perang Dunia maupun Perang Dingin hingga tahun 1991. Usainya Perang Dingin pun kemudian seakan menjadikan dunia bersifat unipolar dengan Amerika Serikat sebagai pemegang tatanan internasional saat itu. Hal ini juga dirasakan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara sehingga kestabilan regional pun dapat tercapai berkat peran dari Amerika Serikat melalui pembentukan aliansi termasuk kerja sama dalam bidang perekonomian (Goh, 2007: 113). Namun kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang notabene paling maju di dunia ini mulai memiliki pesaing yang datangnya dari Kawasan Asia Timur yakni Tiongkok.

Di dalam tulisannya yang berjudul China Between Region and World, Brantly Womack (2009: 19) memaparkan bahwa kebangkitan perekonomian Tiongkok didukung oleh tindakan efektif yang dilakukan dalam menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga termasuk kawasan Asia Tenggara khususnya kerja sama di bidang ekonomi. Dengan Myanmar sendiri, Tiongkok telah menjalin kerjasama sejak 8 Juni tahun 1950. Perjanjian perdagangan bebas pertama diantara keduanya kemudian disusun tahun 1954 hingga hubungan keduanya berjalan dengan baik yang mana pada tahun 2000, ditandatangani “Pernyataan Bersama Tingkok-Myanmar Mengenai Dokumen Kerangka Kerjasama Bilateral Masa Depan” dan dilanjutkan dengan kunjungan persahabatan Hu Jintao ke Myanmar pada bulan Juli di tahun yang sama. Bidang kerjasama ekonomi antara keduanya kemudian juga berkembang hingga melebar ke penanaman proyek, investasi, dan kerjasama multilateral.

Salah satu bukti eratnya kerja sama perekonomian Tiongkok dengan kawasan Asia Tenggara dapat dilihat dari pembentukan ACFTA yakni The ASEAN-China Free Trade Area yang mendukung praktik dari perdagangan bebas antara negara-negara Asia Tenggara dengan Tiongkok. Pembentukan ACFTA tersebut ditandatangani di Kamboja pada tahun 2002 dan mulai dijalankan secara efektif sejak tahun 2010. Di dalam praktik kerja sama ekonomi yang dilakukan, tentu hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tenggara memiliki dinamika perubahan yang tidak dapat dihindari. Salah satu contoh tersebut dapat dilihat dari menurunnya nilai investasi Tiongkok terhadap Myanmar sejak memasuki akhir tahun 2011. Kejadian demikian diketahui karena Myanmar pada saat itu mulai memasuki era transisi menuju kepemimpinan pemerintah yang bersifat demokratis. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi domestik dari Myanmar sendiri yang diketahui sedang tidak stabil terutama sejak marak terjadinya kasus pegungsi Rohingya (SUN, 2012: 64). Beberapa faktor yang telah disebutkan inilah yang menjadikan hubungan kerja sama ekonomi bilateral antara Tiongkok dengan Myanmar menjadi kurang stabil hingga era kontemporer seperti sekarang.

Tidak hanya Tiongkok, Amerika Serikat sebagai kekuatan terbesar di dunia saat ini juga menganggap Asia Tenggara sebagai kawasan yang strategis dan menguntungkan untuk diajak bekerjasama. Maka dari itu, kepentingan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di negara Asia Tenggara kemudian juga berpengaruh pada dinamika perpolitikan negara Myanmar. Liddel (2001) menjelaskan bahwa Myanmar yang terdapat di kawasan mainland di Asia Tenggara mulai dipengaruhi oleh dominasi Amerika Serikat pada tiga periode. Periode pertama terjadi melalui bantuan-bantuan yang diberikan pada era Perang Dingin. Periode kedua terjadi ketika Myanmar memiliki dinamika politik internal dengan berbagai kemunculan kelompok-kelompok insurjensi. Periode ketiga terjadi pada era paska Perang Dingin terkait bagaimana Myanmar menyesuaikan dengan tekanan negara-negara dominan, seperti AS. Ketiga periode tersebut kemudian menciptakan suatu struktur internasional dilemma yang kemudian memengaruhi kebijakan-kebijakan Myanmar (Liddel, 2001). Respon Myanmar kemudian juga berbeda-beda pada setiap periodenya. Berakhirnya Perang Dunia II membuat Amerika Serikat gencar dengan memberi bantuan pada Myanmar untuk membendung pengaruh komunisme. Hal tersebut dilakukan dengan Amerika Serikat untuk dominasi di Myanmar dengan berusaha memberi pendampingan ekonomi dan militer yang telah dilakukan sejak Myanmar merdeka hingga era kontemporer (Liddel, 2001). Namun Myanmar tetap mempertahankan prinsipnya sebagai negara yang netral melalui dua hal. Pertama dengan menjauhi penandatanganan perjanjian ekonomi yang mengikat dan dianggap merugikan. Kedua, dengan mengimbangi hubungan dengan Tiongkok. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan posisi netral Myanmar agar AS tidak menerapkan dominasi besarnya di Myanmar (Liddel, 2001).

Dinamika politik Myanmar terkait kelompok insurjensi juga memengaruhi respon Myanmar terhadap upaya dominasi AS. Kelompok insurjensi kemudian mendorong bagi junta militer untuk mengambil alih pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan tragedi yang dimulai di Yangoon, hingga berujung pada penangkapan Aung San Suu Kyi. AS kemudian memberikan hukuman dengan embargo senjata pada Myanmar (Seth, 2012). Hal tersebut dilakukan AS atas dalih pelanggaran HAM. AS juga mendorong institusi internasional seperti IMF untuk kemudian turut memberi sanksi pada Myanmar. Dominasi AS dengan pengaruh yang besar kemudian dilakukan untuk menciptakan situasi Myanmar yang sesuai dengan nilai demokrasi (Seth, 2012). Namun, respon yang diberikan Myanmar kemudian tidak menghiraukan upaya dominasi AS tersebut. Lebih lanjut, Myanmar pernah mengaplikasikan isolasionaisme untuk bisa kemudian secara mandiri berdiri sendiri. Pada era paska perang dingin hingga kontemporer, dominasi AS kemudian dilakukan dengan fokus pada junta militer di Myanmar terkait dengan kelompok-kelompok separatis. Pembunuhan yang dilakukan pemerintah Myanmar kemudian menyebabkan kecaman dari AS yang kemudian AS mengintervensi melalui sanksi-sanksi yang kemudian merugikan Myanmar (Seth, 2012). Alhasil, upaya bertahan yang dilakukan Myanmar kemudian melalui menciptakan hubungan dengan Tiongkok. Tiongkok kemudian membantu persenjataan junta militer di Myanmar. Myanmar dengan posisi netralnya terhadap dua kekuatan besar, AS dan Tiongkok, kemudian memanfaatkan situasi yang ada yang kemudian dianggap menguntungkan oleh Myanmar (Seth, 2012).

Lebih lanjut, dalam konteks keteraturan dalam ASEAN, salah satu hal yang dapat diupayakan oleh negara-negara anggotanya adalah Omni-enmeshment negara major power yang ada di dunia kepada tatanan negara ASEAN (Goh, 2007: 120). Omni-enmeshment yang dimaksud adalah suatu proses interaksi suatu negara dengan maksud agar terjadi suatu keterlibatan secara intens antara negara yang bersangkutan dengan sekelompok negara dalam suatu kawasan dengan tujuan untuk tercapainya integrasi jangka panjang dalam bentuk kooperasi serta relasi yang mutual. Dalam proses integrasinya, akan terjadi suatu proses penyesuaian baik dari negara maupun kelompok negara yang bersangkutan dengan adanya redefinisi kepentingan atau bahkan akan terjadi proses alterisasi identitas pada kedua pihak. Proses sedemikian rupa memiliki tujuan untuk keteraturan dan ketertiban wilayah kawasan serta untuk terciptanya serta adanya akomodasi terhadap berbagai kepentingan negara yang tercakup di dalamnya menjadi satu kesatuan kepentingan regional melalui proses alterasi dan integrasi tersebut.

Dalam perkembangannya, strategi Omni-enmeshment yang diberlakukan oleh negara-negara region Asia Tenggara membutuhkan presensi negara major power dalam berbagai aspek interaksi regional layaknya institusi multilateral, perdagangan bebas kawasan, hingga pada upaya keamanan multilateral (Goh, 2007: 123-124). Di level regional, ASEAN sebagai organisasi kawasan memegang peran penting dalam upaya Omni-enmeshment tersebut yang telah diupayakan melalui berbagai dialog multilateral yang dilaksanakan layaknya Post-Ministerial Conference yang diadakan pada 1978 dengan melibatkan Australia, Kanada, Uni-Eropa, Jepang, Selandia Baru, hingga Amerika Serikat. Lebih dari itu negara industri lain juga turut bergabung pada 1990 seperti China, Rusia, India, dan Korea Selatan (Goh, 2007: 124). Meskipun dialog multilateral tersebut pada awalnya ditujukan untuk memperkuat ikatan ekonomi ASEAN dengan negara-negara industri dunia, namun secara implisit keterikatan ekonomi tersebut adalah upaya pelibatan negara major power dalam hubungan multilateral ASEAN serta sebagai upaya dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara baik secara politis maupun ekonomi.

Selain Post-Ministerial Conference, ASEAN juga melakukan inisiasi lain untuk melibatkan negara-negara major power dalam hubungan multilateralnya dalam ASEAN Regional Forum atau yang sering kali disebut sebagai ARF yang melibatkan negara-negara superior layaknya Amerika Serikat, Rusia, China, Uni Eropa, Jepang serta India (Goh, 2007: 124). Forum dialog ini ditujukan sebagai wadah bagi negara-negara yang terlibat untuk mendiskusikan isu politis dan keamanan sebagai kepentingan bersama serta untuk membangun kesiapan keamanan dan diplomatik Asia Tenggara sebagai suatu region penunjang utama di Asia-Pasifik. Lebih dari itu, ARF juga menjadi wadah bagi para akademisi dan think-tanks untuk merumuskan serta mengkaji isu-isu multilateral di Asia Tenggara guna menyediakan berbagai opsi hingga rekomendasi kebijakan luar negeri yang cocok untuk diterapkan di kala tertentu. Bahkan, ASEAN masih memiliki wadah lain untuk melibatkan kekuatan eksternal regionalnya dalam hubungan multilateralnya yakni ASEAN Plus Three yang ditujukan untuk mempererat hubungan multilateral ASEAN dengan China, Korea Selatan serta Jepang utamanya dalam ikatan ekonomi. Kemunculan ASEAN Plus Three merupakan upaya prevensi negara-negara Asia Tenggara agar kejadian krisis ekonomi di tahun 1997 yang berimbas pada runtuhnya nilai mata uang negara-negara ASEAN tidak terulang kembali dengan keterlibatan ketiga negara tersebut dengan kekuatan ekonomi yang relatif lebih superior ketimbang negara-negara ASEAN (Goh, 2007: 124).

Munculnya Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dapat dipahami melalui beberapa pandangan atau perspektif. Salah satu pandangan yang dapat menjelaskan terkait dominasi kekuatan Tiongkok di negara-negara Asia Tenggara adalah teori neo-liberalisme yang merupakan turunan dari teori induknya, yakni teori liberalisme (Yue, 2008: 45). Pertama, Tiongkok dinilai telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan adanya liberalisasi di negaranya, yang mana kebijakan tersebut menghasilkan pengaruh positif pada perkembangan ekonomi Tiongkok yang dapat menyetarakan posisi Tiongkok dengan negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat juga. Proses liberalisasi di Tiongkok telah mengintegrasikan seluruh aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan perekonomian, sehingga mampu untuk mengeluarkan Tiongkok dari penurunan Gross Domestic Product atau GDP melalui perdagangan dan pertukaran internasional (Yue, 2008: 441-2). Kedua, liberalisasi yang terjadi di Tiongkok menyebabkan adanya pertumbuhan perekonomian yang tinggi di Tiongkok telah membuat Tiongkok menjadi salah satu negara yang berpengaruh terhadap kurva penawaran dan permintaan. Hal tersebut dapat dipandang sebagai hasil liberalisasi di Tiongkok, yang mana membuat Tiongkok menjadi salah satu aktor yang bermain dalam perekonomian internasional (Yue, 2008: 442). Ketiga, liberalisasi yang dilakukan oleh Tiongkok berdampak pada efek spillover terhadap perekonomian di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Dampak liberalisasi tersebut pada akhirnya juga dirasakan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara secara khusus karena kedekatan kondisi geografis. Dengan demikian, Tiongkok mulai terintegrasi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terkait dengan ekonomi dan perdagangan, terkhusus pada Myanmar yang merupakan salah satu negara tetangga dari Tiongkok (Yue, 2008: 442).

Di sisi lain, Amerika Serikat juga hadir sebagai salah satu negara yang berpengaruh dalam kehidupan Myanmar di kawasan Asia Tenggara. Campur tangan Amerika Serikat dalam kehidupan bernegara di Myanmar dan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara dapat dipahami dengan teori stabilitas hegemoni. Teori stabilitas hegemoni menjelaskan tentang pentingnya suatu negara hegemon dalam mengatur solusi kooperatif di negara-negara non-hegemon yang didasarkan pada nilai liberalis terkait kestabilan politik. Selain itu, teori stabilitas hegemoni juga berfokus pada peranan negara hegemon untuk menjaga perekonomian suatu kawasan dengan menjunjung nilai-nilai ekonomi liberal internasional (Gilpin, 2001: 93). Terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa kooperasi negara-negara non-hegemon di suatu kawasan dapat terjadi, namun negara hegemon berfungsi sebagai menjaga kestabilan kooperasi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dengan pengawasan maupun intervensi secara langsung (Gilpin, 2001: 93-4). Hal tersebut dapat dilihat melalui hadirnya Amerika Serikat sebagai observer dalam jalannya regionalisme di kawasan Asia Tenggara, yang mana kehadiran dari Amerika Serikat sendiri membawa pengaruh kepada setiap negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, termasuk Myanmar.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Myanmar yang memiliki status sebagai negara berkembang membutuhkan hubungan dan kerjasama baik di bidang politik maupun ekonomi dengan negara lain. Diantara dua negara terkuat didunia saat ini yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, pada dasarnya prinsip yang dipegang oleh Myanmar bersifat netral atau dengan kata lain tidak lebih condong ke salah satu pihak saja. Meski pada pemerintahan junta militer yang dialaminya dalam beberapa dekade Myanmar sempat melakukan strategi isolasionisme dari negara-negara lain, namun melalui usaha-usaha reformasi politik dan demokratisasi yang dilakukan, Myanmar mulai membuka diri dan menjalin kerjasama baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok. Hubungan Myanmar dengan Tiongkok dimulai sejak tahun 1950 dan mengalami perkembangan yang cukup pesat di bidang ekonomi. Meski hubungan tersebut mengalami pasang surut di setiap periode rezim pemerintahan yang ada, namun hubungan keduanya masih tergolong baik. Sedangkan hubungan Myanmar dengan Amerika dapat dikatakan cukup dekat karena sejak masa Perang Dingin, Amerika mengirimkan bantuan ke Myanmar untuk membendung pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Uni Soviet dan Tiongkok.

Referensi:

Gilpin, Robert. 2001. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton: Princeton University Press.

Goh, Evelyn. 2007. “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies”, dalam Project Muse: Scholarly Journals Online.

Liddel, Zunetta. 2001. International Politics Towards Burma: Western Governments, NGOs and Multilateral Institutions. Challenges to Democratization in Burma: Perspectives on Multilateral dn Bilateral Responses. Stockholm: International IDEA

Seth, Andrew. 2012. United States Relations with Burma: From Hostility To Hope. Nathan: Griffith Asia Institute

SUN, Yun, 2012. “China and the Changing Myanmar” dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs, pp. 51-77.

Womack, Brantly, 2009. “China Between Region and World” dalam The China Journal, No. 61. The University of Chicago Press on behalf of the College of Asia and the Pacific, The Australian National University,pp.1-20

Yue, Jianyong. 2008. “Peaceful Rise of China: Myth or Reality”, dalam International Politics, Vol. 45, pp. 439-456