Arab Saudi merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak di bagian utara, Yaman di bagian selatan, dan Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di Timur. Pada awalnya, Arab Saudi didirikan oleh keluarga Al-Sa’ud yang kemudian menyebabkan Arab Saudi lekat dengan istilah Al Mamlakah Al-A’rabiyya As-Su’udiyah. Kerajaan monarki Arab Saudi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1932 dengan raja pertamanya yakni Raja Abd Al-Aziz (Raphaeli, 2003). Hingga sekarang, Arab Saudi merupakan salah satu negara dengan sistem pemerintahan berbentuk monarki absolut yang bersifat oligarki dan sangat terpusat. Hal ini menyebabkan adanya tantangan dan dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang unik dan kompleks di dalam masyarakatnya. Maka dari itu, tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut pengaruh kerajaan terhadap kestabilan politik di Arab Saudi, permasalahan-permasalahan yang dapat mengancam eksistensi kerajaan, dan seberapa jauh peran masyarakat sipil dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Dijelaskan di dalam Raphaeli (2003), pemerintahan Arab Saudi bersifat oligarki yakni pemerintahan dikuasai oleh beberapa pihak penguasa saja. Dalam kasus Arab Saudi, pihak yang dimaksud adalah keluarga kerajaan dari keturunan Raja Abd Al-Aziz yang sejak kematiannya di tahun 1953, memiliki 44 anak yang kemudian menjadi penerusnya. Sistem pemerintahan yang monarki dan absolut menyebabkan struktur pemerintahan Arab Saudi sangat hirarkis dan terpusat, serta pemerintah memiliki dominasi terhadap sumber daya dan pengambilan kebijakan. Opini publik sulit terdengar karena tidak ada mekanisme formal seperti survei atau pemungutan suara, sehingga pemerintah menggunakan jaringan informal seperti peneliti dan jurnalis untuk mendapat informasi (Champion, 1999). Pemerintah juga melakukan pengawasan dengan membentuk badan intelijen untuk mencari info terkait konotasi-konotasi politik dan menerapkan hukuman berat bagi pelanggar norma sosial dan politik. Hal ini menyebabkan partisipasi politik sangat terbatas karena tidak benar-benar ada struktur formal yang memfasilitasi dialog masyarakat. Praktik konsensus yang diterapkan cenderung bersifat tradisional melalui representasi elit yang disebut dengan “desert democracy” (Champion, 1999). Dengan kata lain, diskusi suatu isu dapat dilakukan namun proses pengambilan keputusan tetap dilakukan secara tertutup oleh kerajaan.

Penulis memandang bahwa mekanisme pemerintahan yang demikian hirarkis kurang efektif karena masih terdapat masalah-masalah krusial yang terjadi di tengah masyarakat Arab Saudi, sekaligus dapat menjadi penyebab dari permasalahan itu sendiri. Raphaeli (2003) memaparkan bahwa terdapat tiga masalah utama di Arab Saudi yakni ketergantungan terhadap minyak, peningkatan populasi secara drastis, dan pengangguran. Masalah yang pertama, Arab Saudi merupakan salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak sangatlah tinggi. Meski telah melakukan upaya-upaya diversifikasi, namun sektor energi masih menduduki 90% dari total ekspor dan 75% anggaran pemerintah (Champion, 1999). Ketergantungan yang tinggi kemudian menyebabkan ekonomi Arab Saudi sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia yang tidak pasti dan dapat berubah sewaktu-waktu. Meski dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menerapkan globalisasi ekonomi dengan melakukan privatisasi, bergabung dengan World Trade Organization (WTO), dan menerapkan perdagangan bebas, namun ekonomi Arab Saudi masih belum meningkat secara signifikan. Champion (1999) berpendapat bahwa jika Arab Saudi melakukan reformasi ekonomi saja tanpa diikuti reformasi politik, maka keuntungan globalisasi tidak akan dapat benar-benar dirasakan.

Masalah kedua adalah peningkatan populasi yang pada dasarnya disebabkan oleh keberhasilan pemerintah Arab Saudi dalam memperbaiki sistem kesehatannya sehingga angka kematian menurun dan angka harapan hidup meningkat. Namun, Raphaeli (2003) mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak diikuti dengan program keluarga berencana sehingga pertumbuhan tidak terkontrol dan dapat berakibat pada kekurangan air bersih. Masalah ketiga adalah pengangguran yang diikuti dengan kemiskinan dan kriminalitas. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan upaya seperti memberikan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, serta membuka lapangan pekerjaan di sektor publik sehingga 65% anggaran pemerintah dialokasikan untuk membayar gaji (Raphaeli, 2003). Selain itu, Arab Saudi telah melakukan reformasi dengan menyetujui Vision 2030 yang salah satu programnya adalah menambah jumlah lapangan pekerjaan bagi wanita (Hvidt, 2018). Akan tetapi, penulis beropini bahwa jika dibandingkan dengan golongan elit di Arab Saudi, perkembangan ini tidak berarti banyak karena kesenjangan sosial dan korupsi masih sangat tinggi.

Namun, Montagu (2010) berargumen bahwa diluar anggapan bahwa Arab Saudi sangat hirarkis dan hegemon, pada kenyataannya Arab Saudi juga memiliki unsur demokrasi melalui civil society yang dapat menjadi penghubung antara negara dan masyarakat. Di Arab Saudi, proses demokrasi dilakukan secara lebih dinamis melalui interaksi tradisional dan tidak hanya terbatas pada partai politik saja namun dalam kelompok yang luas dan struktur yang informal (Montagu, 2010). Praktik politik praktis seperti demonstrasi, partai politik, dan serikat buruh memang dilarang oleh pemerintah, sehingga civil society yang digunakan adalah melalui voluntary sector atau sektor sukarela. Sektor sukarela dapat dipahami sebagai bentuk gerakan yang dilakukan melalui program-program yang dilakukan oleh keluarga kerajaan sebagai bentuk oposisi informal yang membentuk tradisi shura (diskusi) secara horizontal (Montagu, 2010). Heterogenitas yang terdapat di masyarakat kemudian dapat disalurkan melalui representasi pangeran-pangeran di keluarga kerajaan. Dalam hal ini, pemerintah memperbolehkan praktik sektor sukarela karena dapat menciptakan stabilitas masyarakat dan dapat mengakomodasi keadaan heterogen yang ada. Namun di sisi lain, pemerintah tetap menginginkan kontrol atas sektor ini dengan cara melarang kelompok-kelompok tersebut untuk beroperasi atau melakukan integrasi dengan pihak eksternal di luar Arab Saudi (Montagu, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Arab Saudi yang monarki absolut mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat domestiknya baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Pemerintah cenderung menggunakan intimidasi dan menumbuhkan rasa takut di kalangan masyarakat dengan memberi hukuman yang berat dan pengawasan. Selain itu, pemerintah juga memiliki dominasi kepemilikan aset dan sumber daya yang ada sehingga aktivitas ekonomi juga dikuasai oleh pemerintah. Sehingga, cara yang digunakan masyarakat adalah melalui sektor sukarela dalam program dan kelompok oleh keluarga kerajaan agar tidak menentang pemerintahan secara terang-terangan. Penulis beropini bahwa di era globalisasi, pemerintah Arab Saudi telah melakukan upaya-upaya reformasi baik di bidang ekonomi maupun bidang politik untuk memastikan eksistensinya di dunia internasional. Namun, terdapat dilema yang dihadapi karena dalam masyarakat terdapat perdebatan antara kaum modernis yang menuntut reformasi lebih lanjut dan kaum konservatif yang menginginkan pelestarian budaya dan hukum tradisional.

Referensi:

Champion, Daryl. 1999. “The Kingdom of Saudi Arabia: Elements of Instability within Stability” dalam Middle East Review of International Affairs, Vol. 3, No. 4.

Hvidt, Martin. 2018. “The New Role of Women in the New Saudi Arabian Economy” dalam Center for Mellemoststudier: News Analysis, April 2018.

Montagu, Caroline, 2010. “Civil Society and the Voluntary Sector in Saudi Arabia” dalam Middle East Journal, Vol. 64, No. 1.

Raphaeli, Nimrod. 2003. “Saudi Arabia: A Brief Guide to its Politics and Problems” dalam Middle East Review of International Affairs, Vol. 7, No. 3.