Berakhirnya Perang Dingin sejalan dengan pergeseran urgensi keamanan. Sebagai kelanjutan dari konsep keamanan yang berkembang di abad ke-21 yakni societal security yang disebutkan oleh Barry Buzan (1991) bahwasannya migrasi daari masyarakat periperi ke negara- negara maju kemudian menciptakan adanya ancaman migrasi yang kemudian berdampak pada benturan kultur antara masyarakat asli dengan pendatang. Buzan mencontohkan dengan adanya perselisihan antara Barat dengan Islam, yang mana pada satu titik, kultur mereka tidak mampu terakomodasi antara satu dengan yang lain, kemudian penduduk asli menjadi sulit dalam menerapkan kebiasaan masyarakat dengan cara lama. Hal ini bisa di lihat pada ketakutan orang- orang Palestina atas kedatangan orang Yahudi, serta resistensi Bangsa Eropa atas orang-orang Timur Tengah (Buzzan, 1991). Secara tidak langsung, kondisi demikian menunjukan bahwa ancaman akhirnya timbul di suatu negara yang resisten terhadap kedatangan masyarakat asing. Tak dapat dihindarkan pula konflik saudara menjadi salah satu tren di era saat ini.

Perkembangan isu-isu pertahanan yang semula hanya berfokus dalam mengamankan kedaulatan negara dari intervensi asing, kini mengalami pergeseran. Sejalan dengan pandangan Barry Buzan, Victor D. Cha (2000) mengenai permasalahan keamanan tidak lagi hanya terbatas bagaimana dapat memenangkan peperangan, tetapi munculnya globalisasi yang terpenetrasi dengan identitas nasional turut mengubah ruang lingkup pertahanan itu sendiri. Ia juga menambahkan bahwasannya peran konvensional oleh militer dalam pertahanan, mengalami perluasan yakni dalam hal aktor, isu low politics, serta taget dan jenis peperangan (Cha, 2000). Pendapat ini kemudian di dukung dengan munculnya aktor baru dalam hubungan internasional yakni terorisme sebagai salah satu wujud kejahatan yang seringkali di kutuk oleh negara-negara di dunia. Tren pertahanan di abad ke-21 ini kemudian lebih dikenal dengan agenda War on Terror. Semenjak tragedi 9/11 yang mana Amerika Serikat sebagai negera hegemon kemudian menggemakan semangat anti terorisme yang mana secara tidak langsung berdampak pada golongan tertentu. Al-Qaeda sebagai kelompok yang disinyalir melakukan aksi penabrakan terhadap menara kembar World Trade Centre kemudian menjadi titik balik adanya anggapan bahwa terorisme selalu berasal dari kaum Muslim (Abdulla, 2007).

Terorisme telah menjadi salah satu isu terpenting dalam kajian pertahanan kontemporer. Hal ini dikarenakan banyaknya serangan teror yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi teroris tertentu serta korban jiwa yang ditimbulkan tidaklah sedikit jumlahnya. Terkait dengan hal itu, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Institute for Economics and Peace (2017), terungkap bahwa jumlah kematian yang disebabkan oleh serangan organisasi teroris terus meningkat dari tahun 2000 hingga tahun 2014. Adapun peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2001 dengan adanya peristiwa 911. Namun demikian, dari tahun 2014 hingga tahun 2017, jumlah kematian yang disebabkan oleh serangan organisasi teroris mengalami penurunan. Berdasarkan data tersebut pula, dapat dikatakan bahwa tahun 2014 menjadi titik puncak dalam hal kematian yang disebabkan oleh serangan organisasi teroris.

Serangan teror yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi teroris sesungguhnya merupakan bentuk aplikasi dari ideologi terorisme. Terkait dengan terorisme sebagai sebuah ideologi, Ackoff dan Strümpfer (2003) menyatakan bahwa terorisme merupakan perilaku yang sarat dengan nuansa kekerasan dan seringkali dianggap hanya terdapat sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan kelompok minoritas adalah dari sekian banyak individu dalam masyarakat, hanya sedikit individu yang menganut ideologi terorisme dan dari sedikit individu yang menganut ideologi terorisme tersebut, hanya sangat sedikit individu yang akan mengaplikasikannya dalam bentuk serangan teror. Lantas, mereka yang sungguh-sungguh mengaplikasikan ideologi terorisme dalam bentuk serangan teror disebut sebagai teroris. Teroris melakukan serangan demi mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa motif keagamaan, sosial, politik, ataupun ekonomi. Harapannya, dengan melakukan serangan teror, secara bertahap masyarakat akan menerima tujuan dari para teroris.

Islamophobia sebagai label bagi orang-orang yang menganggap bahwa terorisme tersebut berasal dari suatu agama dan ikatan kultur, menjadikan identitas akhirnya memicu permasalahan dalam masyarakat (Bar, 2004). Bahkan tidak jarang tindakan ini menyamakan antara terorisme dengan Timur Tengah. Mengutip dari laman laporan Pemerintah Amerika Serikat sepanjang tahun 2016, tercatat setidaknya terjadi penurunan angka penyerangan oleh terorisme global di tahun 2016 sebanyak 9% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 11.774 juta serangan teroris dan menyebabkan 28.300 kematian di seluruh dunia (U.S. Department of State, 2015; 2016). Setidaknya terjadi penyerangan yang sering diasosiasikan dengan kelomok radikal Timur Tengah yang berupa aksi terorisme seperti di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada tahun 2004, aksi pengeboman di Madrid, kemudian pada tahun 2005 terjadi penyerangan di London, serta di tahun 2006 adanya aksi brutal terorisme di Amerika Serikat (Archick, 2006). Hal ini sejalan dengan data dari Statista (2017) bahwa jumlah pelaku terorisme sebagai besar berasal dari  Timur Tengah dengan sekitar 2.965 orang berasal dari Irak. Hal tersebut kemudian menunjukan bahwa permasalahan tidak lagi hanya berasal dari ekternal seperti ancaman state to state tetapi ancaman kini berupa identitas yang kemudian dapat mengancam orang lain. Dalam tulisan Seth Schwartz et al yakni Terrorism: An Identity Theory Perspective (2009), permasalahan identitas dalam terorisme ini kemudian memunculkan gagasan “us versus them” yang mengacu pada us adalah seperangkat norma yang baik dan di terima sebagai suatu kebenaran, sedangkan them lebih kepada yang buruk dan tidak bermoral. Trend yang memojokan salah satu keyakinan yakni melibatkan Islam muncul karena di dalam kepercayaan tersebut juga terjadi pertentangan dimana sekte-sekte tertentu berpendapat bahwa dengan mengorbankan diri baik itu serangan bunuh diri dan sebagainya akan mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosanya. Sehingga hal ini menunjukan bahwa kepercayaan akhirnya berperan penting dalam pembentukan identitas terorisme itu sendiri (Schwartz et al, 2009). Namun sayangnya, pemikiran demikian akhirnya mencederai pemeluk keyakinan serupa tetapi tidak menyatakan bahwa tindakan tersebut benar adanya. Sehingga permasalahan terorisme ini menjadi lebih penting selain mengancam kedaulatan suatu negara tetapi lebih kepada individu-individu yang kemudian memiliki identitas berseberangan dengan kelompok teroris tersebut.

Perkembagan upaya pertahanan kontemporer melihat tren kemunculan terorisme sebagai suatu ancaman yang tidak selalu berasal dari eksternal tetapi juga internal. Masalah yang ditimbulkan dapat bersifat sama kuatnya dengan external threats. Hal ini juga merujuk pada kenyataan bahwa sebagian besar terorisme berasal dari kelompok insurgensi dalam suatu negara. Awalnya hanya menolak pemerintahan yang berkuasa, seperti di Kolombo, atau di Sri Lanka (Jackson dan Sorensen, 2013). Isu yang ditimbulkan tidak lagi bersifat konvensional tetapi secara gerilya yang mana spontanitas dan tingkat destruktifnya tidak dapat dengan mudah di lawan oleh counterinsurgency, dalam hal ini militer atau pemerintah (Galula, 1964). Jackson Robert dan Georg Sorensen (2013) turt menjelaskan bahwa permasalahan terorisme khususnya yang telah sampai pada tahap intenasional atau lintas batas adalah seluruh masyarakat yang terbuka dan bebas seringkali mendapatkan kontrol yang terbatas sehingga banyak kaum ekstrimis dengan mudah merekrut warga dengan identitas dan pola pikir yang sama.

Sementara itu, terkait dengan strategi yang digunakan oleh orang atau sekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi teroris dalam melakukan serangan teror, Ackoff dan Strümpfer (2003) menyatakan bahwa faktor utama yang dapat menentukan kesuksesan serangan teror adalah efek rasa takut dan kelumpuhan masyarakat yang ditimbulkan. Dengan melakukan serangan teror, yang selanjutnya diharapkan adalah masyarakat akan hidup dalam suasana yang sarat akan rasa ketidakamanan dan ketakutan sehingga kehidupan masyarakat sehari-hari tidak akan berjalan dengan normal atau bahkan berhenti seluruhnya. Strategi yang demikian sejatinya cukup masuk akal mengingat teroris secara tidak langsung turut memanfaatkan aktor yang dapat memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, yaitu media. Media yang meliput tentunya akan menginformasikan kepada masyarakat serangan teror seperti apa yang terjadi, bagaimana serangan teror terjadi, bagaimana dampak yang ditimbulkan, berapa jumlah korban yang berjatuhan, dan yang paling penting adalah siapa yang melakukannya. Adapun yang pada umumnya terjadi setelah adanya serangan teror adalah pihak kepolisian mengumumkan siapa yang diduga melakukannya atau organisasi teroris secara blak-blakan mengaku bertanggungjawab atas serangan teror. Melalui dua cara inilah, organisasi teroris lantas mendapat sorotan dari media dan situasi yang demikian memberikan peluang yang besar bagi teroris untuk menyampaikan maksud, tujuan, dan pesan mereka secara jelas.

Keadaan yang demikian lantas menjadi masalah tersendiri khususnya bagi pemerintahan suatu negara dalam konteks kajian pertahanan kontemporer. Adapun salah satu permasalahan tersebut adalah bagaimana pemerintah dapat mengidentifikasi orang atau sekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi teroris sebelum terjadinya serangan teror. Hal ini menjadi penting mengingat keamanan masyarakat seolah selalu dipertaruhkan karena pertanyaannya adalah bukan akankah ada serangan teror kembali, tetapi kapan serangan teror akan terjadi dan bagaimana pemerintah dapat mencegahnya untuk terjadi. Terkait dengan bagaimana pemerintah dapat mengidentifikasi orang atau sekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi teroris, Keatinge (2015) menyatakan penting bagi pemerintah untuk mengidentifikasi individu yang secara khusus melakukan perjalanan ke daerah atau negara yang tengah mengalami konflik atau peperangan sebagai langkah awal yang dapat menjadi informasi intelijen preemptif. Dalam tulisannya yang didasarkan pada studi kasus mengenai orang atau sekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Keatinge (2015) mengungkapkan bahwa negara yang sedang mengalami konflik atau peperangan berperansebagai tempat bagi para calon teroris untuk dilatih dalam hal penggunaan senjata demi melakukan serangan teror. Hal ini dapat berlangsung oleh karena pada umumnya negara yang sedang berkonflik atau berperang tersebut tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat atau mengalami Vacuum of Power. Dengan adanya kekosongan kekuasaan, praktis tidak ada pihak yang mengawasi arus orang dan barang apalagi pengawasan terhadap kegiatan pelatihan paramiliter.

Selain itu, Keatinge (2015) juga menjabarkan beberapa kriteria yang perlu diwaspadai yang berkaitan dengan orang atau sekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi teroris. Dalam kriteria yang pertama, yaitu usia, individu yang lebih berpotensi untuk direkrut menjadi seorang teroris adalah berasal dari kaum remaja hingga dewasa – khususnya dewasa muda – dalam rentang usia 15 hingga 29 tahun. Mereka yang berada dalam rentang usia yang demikian lebih berpotensi untuk direkrut menjadi seorang teroris oleh karena mereka sedang berada pada masa pencarian jati diri. Kemudian, dalam kriteria yang kedua, yaitu gender, pria pada umumnya lebih berpotensi untuk direkrut menjadi seorang teroris bila dibandingkan dengan wanita. Meskipun demikian, perlu diakui pula bahwa jumlah wanita yang menjadi teroris belakangan ini mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang terdapat dalam tulisan Keatinge (2015), kenaikan jumlah wanita yang direkrut untuk menjadi seorang teroris adalah sebesar 18%. Pria dipandang lebih berpotensi untuk direkrut menjadi seorang teroris oleh karena aktivitas teroris yang sarat dengan kekerasan pada umumnya lebih akrab dengan pria. Selanjutnya, dalam kriteria yang ketiga, yaitu kemampuan bertempur, pada umumnya mereka yang direkrut menjadi seorang teroris sebelumnya tidak memiliki kemampuan bertempur sama sekali atau segala bentuk pelatihan militer. Inilah kriteria yang menarik untuk dilihat oleh karena untuk menjadikan seseorang memiliki kemampuan bertempur layaknya personil militer tidaklah mudah. Secara tidak langsung, dapat terlihat bahwa organisasi teroris tidak hanya menguasai kemampuan taktis dan juga strategis, tetapi juga telah memiliki metode pengajaran tersendiri yang terbukti secara efektif mampu menjadikan seseorang untuk maju bertempur.

Berikutnya, dalam kriteria yang keempat, yaitu motivasi, motivasi bagi seseorang yang lebih berpotensi untuk direkrut menjadi seorang teroris sangatlah beragam. Menurut Keatinge (2015) berbagai macam motivasi yang dapat menjadikan seseorang lebih berpotensi untuk direkrut menjadi seorang teroris antara lain adalah melawan pemerintah demi membawa‘keadilan’ bagi mereka yang menjadi korban kekejaman pemerintah. Adapula yang menjadi teroris oleh karena termotivasi atas dasar murni untuk memerangi mereka yang tidak percaya akan agama tertentu dan dengan melakukan hal tersebut menurut para teroris merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh karena akan mendapatkan timbal balik tertentu di kehidupan selanjutnya. Terakhir, dalam kriteria yang kelima, yaitu pendidikan, mereka yang lebih berpotensi untuk direkrut menjadi seorang teroris memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Tidak hanya mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah seperti putus sekolah dan sebagainya, tetapi juga mereka yang berpendidikan tinggi seperti yang memiliki gelar magister atau bahkan doktor dapat menjadi teroris.

Setelah pemerintah mengetahui cara untuk mengidentifikasi calon teroris dan orang atau sekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi teroris, langkah yang kemudian perlu dilakukan pemerintah adalah mencegah terjadinya serangan teror. Sekilas, hal tersebut terkesan mudah untuk dilakukan mengingat pemerintah secara khusus memiliki akses terhadap segala cara yang dapat digunakan untuk menjamin keamanan masyarakat. Namun, pada praktiknya hal itu sangat sulit untuk dilakukan mengingat terdapatnya beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti jumlah populasi, kecanggihan teknologi, hingga ketersediaan sumber daya. Adapun salah satu cara yang paling umum dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan. Pengawasan sebagai sebuah konsep abstrak pada pelaksanaannya tidak semudah yang dipikirkan. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pengawasan, kepentingan pemerintah yang demikian berbenturan dengan kepentingan masyarakat, yaitu hak privasi dan kebebasan. Dilema yang lantas dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah dapat melakukan pengawasan tanpa mengusik hak privasi dan kebebasan masing-masing individu dalam masyarakat. Terkait dengan hal ini, Preneel et al (2014) menyatakan bahwa untuk memahami inti permasalahan, perlu diketahui bahwa privasi dan kebebasan bukan hanya sebatas hak individu, melainkan juga penting bagi kesehatan masyarakat yang demokratis. Menurutnya, masyarakat secara luas memperoleh keuntungan dari kemampuan setiap orang untuk dapat memperoleh hak privasi dan kemerdekaannnya masing-masing. Dengan adanya pengawasan, seringkali hak privasi dan kebebasan masyarakat menjadi berkurang atau bahkan tereliminasi sama sekali. Memang, dalam keadaan tertentu, individu dapat kehilangan hak privasi dan kebebasannya dalam masyarakat. Tentunya bukan tanpa sebab. Hal ini dapat dicontohkan  dengan individu yang terindikasi sebagai calon atau memang telah menjadi seorang atausekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi teroris tertentu sehingga segala aktivitasnya diawasi oleh pemerintah dan dengan demikian praktis kehilangan hak privasi dan kebebasannya. Dalam hal ini, pengurangan atau bahkan pencabutan hak privasi dan kebebasan seorang individu berlaku dalam konteks mekanisme hukuman.

Konsep pengawasan demi menjamin keamanan masyarakat secara luas umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui badan atau agensi intelejen. Badan atau agensi intelejen bergerak secara rahasia dan memberikan informasi yang dinilai penting kepada pemerintah. Dalam praktiknya, berbagai taktik digunakan oleh badan atau agensi intelejen bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk memperoleh informasi. Adapun cara-cara yang digunakan antara lain dengan melakukan penyadapan di berbagai alat komunikasi, seperti telepon genggam, surat elektronik, dan bahkan media sosial. Singkatnya, Internet of Things yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain dapat digunakan oleh badan atau agensi intelejen untuk melakukan penyadapan sebagai bagian dari pengawasan dalam rangka menjamin keamanan. Hal yang demikian tentunya turut disadari oleh masyarakat. Terkait dengan hal ini, Preneel et al (2014) menyatakan bahwa masyarakat secara keseluruhan harus diberikan jaminan yang kuat bahwa badan atau agensi intelejen beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan secara bersamaan memungkinkan bagi mereka untuk menjalankan peran institusional dalam penuh kerahasiaan. Lantas muncullah beberapa gagasan yang dinilai dapat memfasilitasi badan atau agensi intelejen untuk berpoperasi dengan tetap dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan yang berlaku. Gagasan yang pertama adalah memberikan batasan bagi jumlah data yang dapat dikumpulkan oleh badan atau agensi intelejen. Dengan terbatasnya jumlah data yang boleh dikumpulkan, diharapkan agar badan atau agensi intelenjen dapat lebih selektif dalam memilih target operasi sehingga hasil analisispun lebih akurat. Gagasan yang kedua adalah melalui komunitas kripto dan pihak keamanan dapat berusaha membuat internet lebih aman, sehingga dengan demikian dapat membuat pengawasan populasi tidak layak secara teknis atau ekonomis.

Upaya pertahanan untuk mengatasi persebaran terorisme yang semakin masif dapat ditunjukan oleh sinergitas antara pemerintah dengan meningkatkan kemampuan pemberantasan melalui tindakan preventif dengan kecanggihan teknologi. Berdasarkan data dari Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) (dalam Watt, 2017), badan intelijen Inggris telah memasang alat penyadap di dalam jaringan kabel fiber optic bawah lautnya. Hal tersebut bertujuan untuk memantau secara keseluruhan aktivitas apa saja yang terjadi di dalam jaringan internet negaranya. Hal ini menjadi permasalahan mengingat aktivitas yang dilakukan oleh penduduk yang berada di Inggris tidak sepenuhnya dilakukan oleh warga negara Inggris. Selain itu, penyadapan terhadap jaringan internet tersebut dapat juga memperlihatkan akses terhadap data-data yang sedang diakses oleh pengguna internet di Inggris yang secara legal berada dalam kepemilikan negara lain dan dapat berbentuk sebagai sesuatu yang rahasia. Maka dari itu, PACE melakukan proposal terhadap pembentukan perjanjian internasional terkait hal tersebut yang disebut sebagai “Intelligence Codex” (Watt, 2017). Proposal perjanjian tersebut membahas tentang bagaimana negara-negara di Eropa untuk tidak menggunakan kapasitas spionasenya dan bekerja sama terhadap upaya pemberantasan terorisme, meskipun pada akhirnya ditolak oleh Belanda akibat dianggap terlalu tidak realistis.

Fondasi utama dari tata aturan bagaimana Inggris melakukan pengawasan terhadap alur komunikasinya dapat dilihat dari Regulation of Investigatory Powers Act pada tahun 2000 (Watt, 2017). Dalam peraturan tersebut, alur komunikasi yang dipantau dibagi menjadi dua yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal (Parliament of United Kingdom, 2000). Pembeda utama dari keduanya adalah lokasi pengiriman maupun penerimaan komunikasi yaitu apakah berada di dalam ataupun di luar dari Inggris Raya. Namun, terdapat permasalahan di dalam peraturan tersebut yaitu penggunaan pengawasan komunikasi secara internal hanya dapat diotorisasi dengan surat perintah dari otoritas keamanan. Hal tersebut kemudian menjadi permasalahan secara inheren dalam fondasi legal pengawasan oleh Inggris, karena inkonsistensi tata aturan (Watt, 2017). Secara internal, surat perintah tidak memiliki definisi yang jelas sehingga pengawasan dapat dilakukan dapat dilakukan hanya dengan menggunakan suatu kata kunci tertentu yang umumnya memiliki cakupan yang luas. Dengan demikian, pengawasan dilakukan dengan lebih intens kepada publik Inggris sehingga privasi penduduknya dapat berkurang. Secara eksternal, pengawasan justru tidak membutuhkan surat perintah khusus sehingga permasalahan akan pengawasan yang berlebihan juga dapat mengancam privasi dari komunikasi yagn terjadi.

Menurut Lachmayer & Witzleb (2014), kebijakan peningkatan pengawasan sebagaimana yang terjadi di Inggris terjadi dikarenakan adanya 9/11 effect. Dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya aksi terorisme di negaranya sebagaimana yang terjadi dalam aksi terorisme 11 September 2001 di Amerika Serikat, maka pergerakan untuk menangkal aksi terorisme meningkat. Permasalahan muncul ketika upaya penangkalan terorisme bertabrakan dengan konstitusi-konstitusi yang telah disepakati secara internasional terkait dengan hak asasi manusia. Lachmayer & Witzleb (2014) kemudian berpendapat bahwa pengawasan dalam internet sebagaimana yang dilakukan oleh Inggris termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dalam artikel 12 di Universal Declaration of Human Rights (United Nations General Assembly, 1948), disebutkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk terjaminnya privasi serta kebebasan dari adanya interfensi dari kehidupannya. Dengan adanya pengawasan dengan dalih penangkalan terorisme, pengawasan terhadap komunikasi di internet dianggap sebagai pelanggaran privasi sehingga hak asasi manusia juga terlanggar oleh peraturan tersebut.

Permasalahan terkait pengawasan untuk penangkalan terorisme dengan privasi warga negaranya menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh Inggris. Permasalahan ini dapat dilihat dari kasus aksi teror bom bunuh diri 7 Juli 2005 di London. Menurut data dari Intelligence and Security Committee (2009), pada awal tahun 2003 nama Mohammed Qayum Khan teridentifikasi sebagai pemimpin jaringan Al-Qaida di Inggris berdasarkan hasil dari operasi intelijen MI5. Berdasarkan data tersebut, dibentuk operasi khusus yang disebut dengan Operation CREVICE yang merujuk pada upaya pengawasan dari Qayum Khan. Operasi tersebut tidak hanya menggunakan operasi intelijen konvensional, namun juga menggunakan identifikasi data dan pengawasan komunikasi dari data-data yang didapat dari sistem pengawasan Inggris. Identitas-identitas serta keterkaitan baru muncul setelah adanya operasi tersebut. Permasalahan muncul ketika MI5 memiliki keterbatasan terhadap langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan setelah identifikasi awal (Intelligence and Security Committee, 2009). Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya dan batasan-batasan legal yang melanggar privasi individu. Minimnya kekuasaan bagi otoritas keamanan atas privasi dianggap sebagai alasan akan terjadinya aksi terror 7 Juli tersebut, karena sejatinya keterkaitan jaringan dari Qayum Khan dengan rencana aksi terorisme telah ditemukan.

Lebih lanjut, Rifkind (dalam Lewis et al, 2014) berpendapat bahwa terdapat perbedaan dalam bagaimana pengawasan berlangsung di negara demokratis seperti Inggris dan Amerika Serikat berbeda dengan negara-negara dengan rezim otoritarian seperti Tiongkok dan Rusia. Menurutnya, kekhawatiran akan permasalahan privasi dan pengawasan penangkalan terorisme seharusnya dipandang dengan cara yang berbeda di kedua jenis negara tersebut. Dalam negara dengan sistem demokratis, penggunaan pengawasan sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya untuk pengawasan akan terorisme. Sementara itu di negara otoritarian pengawasan dilakukan dengan dalih penangkalan terorisme, namun digunakan untuk mengawasi aktivitas- aktivitas politik yang dianggap membahayakan rezimnya (Rifkind dalam Lewis et al, 2014). Namun di satu sisi, Rifkind juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan pengawasan di Inggris dilakukan tidak sebagaimana di Tiongkok dan Rusia adalah minimnya interest di dalamnya. Hal tersebut justru menunjukkan adanya celah di sistem yang dapat dieksploitasi baik saat ini maupun di kemudian hari, yaitu meningkatkan interest untuk melakukan hal tersebut.

Oleh karena itu, terdapat perdebatan di dalam publik Inggris terkait dengan isu tersebut. Untuk melihat bagaimana reaksi publik, media dapat menjadi salah satu acuan. Menurut Barnard-Wills (2011), isu tersebut berada dalam dua bingkai dalam representasi isu tersebut di media. Pertama, yaitu bingkai terkait dengan appropriate surveillance yang membahas mengenai manfaat dari pengawasan dan kaitannya dengan keamanan kolektif. Dalam bingkai ini, pengawasan dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan dan penting terutama untuk mencegah aksi kriminal dan terorisme. Bingkai kedua yaitu inappropriate surveillance yang membahas mengenai diskursus terkait dengan privasi, kebebasan personal, dan konsep big brother yang mengawasi seluruh perilaku publik Inggris. Hal ini menempatkan pengawasan sebagai sesuatu yang melanggar ranah pribadi seseorang. Namun, Barnard-Wills (2011) juga berpendapat bahwa dalam praktiknya kedua bingkai tersebut tidak serta merta berdiri dengan independen namun juga terdapat interseksi di antara keduanya.

Isu tersebut kemudian berkembang dan dianalisis masing-masing dengan menggunakan bingkai di atas ke dalam lima poin utama. Pertama terkait dengan poin ekonomi yang menurut Barnard-Wills (2011) menimbulkan perbincangan mengenai apakah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan merupakan sesuatu yang layak apa tidak. Biaya terhadap pengawasan yang tinggi dianggap merupakan sebuah kesia-siaan, namun di sisi lain dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk mengefektifkan pengawasan. Poin kedua adalah poin mengenai kemanusiaan. Pengawasan dianggap melanggar ranah privasi sehingga memunculkan konsep victim of surveillance terhadap objek dari pengawasan karena adanya keterbukaan isu personal di dalam pengawasan yang terjadi (Barnard-Wills, 2011). Namun di satu sisi, berkurangnya privasi diimbangi dengan meningkatnya keamanan setiap individu secara ideal karena hal tersebut termasuk ke dalam program penangkalan terorisme. Poin ketiga  adalah terkait dengan pembagian kelompok secara sosial antara pihak pengawas dan yang diawasi. Adanya isu ini menunjukkan seakan-akan adanya pembagian divisi antara kelompok masyarakat serta pengawasan yang sifatnya massal dibanding selayaknya interogasi per individu yang konvensional (Bernard-Wills, 2011). Poin keempat adalah terkait dengan kontrol oleh kelompok pengawas. Dalam hal ini, pengawasan dianggap dalam dua sisi, yaitu yang menganggap bahwa pengawasan dianggap berbeda dengan kontrol atau pengawasan dianggap sebagai sebuah kontrol sebagaimana totalitarianisme. Poin kelima adalah terkait dengan nilai moral dari pengawasan itu sendiri (Barnard-Wills, 2011). Sisi pertama melihat bahwa pengawasan terhadap publik Inggris dengan dalih perlawanan terhadap terorisme merupakan bentuk perlindungan publik dan manajemen dari resiko. Sisi kedua justru melihat bahwa pengawasan yang terjadi justru melanggar nilai-nilai privasi dan demokrasi dari Inggris.

Dari penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa pergeseran dalam bidang militer tidak lagi sebatas bagaimana ancaman ekternal berusaha merusak kedaulatan dengan mengumandangkan perng, tetapi lebih berbahaya ditambah adanya ancaman internal. Hal ini dilihat setelah Perang Dingin usai, dimana negara-negara pecahannya kembali membangun jati dirinya bahkan dengan cara yang ekstrim. Kemunculan identitas yang justru menolak ideologi yang ada akhirnya menimbulkan pergolakan internal negara tersebut. Dalam hal ini, kemunculan terorisme dianggap sebagai salah satu bentuk pergolakan di internal negara yang berasal dari kelompok pemmberontak. Permasalahannya adalah di abad-21 ini, terorisme tidak lagi hanya mengancam negara asal tetapi menyebar ke negara lain dan menimbulkan kegaduhan dimana-mana. Selain itu, terorisme yang terdahulu di kenal dalam bentuk kelompok-kelompok, saat ini menunjukan pola yang berbeda dimana mereka bertindak secara perseorangan (lone wolf) bahkan tidak jarang bukan merupakan kelompok teroris manapun. Hal ini tidak lebih karena adanya kekecewaannya terhadap pemerintah atau kelompok tertentu dalam masyarakat tersebut. Sehingga tindakan demikian dapat dikatakan sebagai bentuk terorisme karena dilakukan secara mendadak dan diam-diam sehingga sulit bagi pemerintah untuk melacak upaya terorisme dengan gampang. Maka dari itu penting peranan dari badan intelijen untuk mampu mengusut asal usul dari teroris serta pergerakan yang dilakukan. Badan ini dengan kemampuan berkamuflase yakni dalam artian mampu menggali informasi lebih dalam, dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya friksi di lapangan. Untuk itu sinergi dari masyarakat dan pemerintah ini sangat dibutuhkan untuk kesuksesan dalam memutus rantai terorisme.

Referensi:

 Abdulla, R. (2007). Islam, jihad, and terrorism in post-9/11 Arabic discussion boards. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(3), article15. https://www.it.uu.se/edu/course/homepage/avint/vt09/2.pdf

Archick, Kristin. U.S.-EU Cooperation Against Terrorism. CRS Report for Congress. https://www.investigativeproject.org/documents/testimony/29.pdf

Ackoff, Russell L. dan Johan P. Strümpfer, 2003. “Terrorism: A Systemic View” dalam System Research and Behavioral Science 20 (3). Hoboken: John Wiley & Sons, pp. 287-294.

Bar, Shmuel. 2004. “The religious Sources of Islamic Terrorism”, dalam Policy Review. [online]. Dalam                       https://www.aclu.org/files/fbimappingfoia/20111019/ACLURM001331.pdf [diakses pada 1 April 201].

Barnard-Wills, 2011. UK News Media Discourses of Surveillance. The Sociological Quarterly, Vol. 52, No. 4, hal. 548-567.

Buzan, Barry. 1991. “New Pattern of Global Security in The Twenty-First Century” dalam International Affairs (RoyalInstitute of International Affairs 1944-) Vol. 67(3). Blackwell Publishing. pp. 431-451.

Cha, Victor David. 2000. “Globalization and the Study of International Security”. Journal of Peace Research, vol. 32, no. 3, pp. 391-403.

Galula, David. 1964. “Revolutionary War: Nature and Characteristics”, dalam Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. London: Praeger Security International, pp. 1-10

Intelligence and Security Committee, 2009. Could 7/7 Have Been Prevented?.

Institute for Economics and Peace, 2017. Global Terrorism Index 2017: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism. Sydney: Institute for Economics and Peace.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2013. ‘Terorisme Internasional”, dalam Pengantar Hubungan Internasional: teori dan pendekatan (ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Keatinge, Tim, 2015. “Who Travels and Why?” dalam Identifying Feoreign Terrorist Fighters: The Role of Public-Private Partnership, Information Sharing and Financial Intelligence. The Hague: International Centre for Counter-Terrorism, pp. 13-15.

Lachmayer, Konrad & Witzleb, Normann, 2014. The Challenge to Privacy from Ever Increasing State Surveillance: A Comparative Perspective. UNSW Law Journal, Volume 32, No. 2, hal. 748-783.

Lewis, Patricia, et al, 2014. The Challenge to Privacy from Ever Increasing State Surveillance: A Comparative Perspective. Chatham House.

Parliament of United Kingdom, 2000. Regulation of Investigatory Powers Act 2000.

Preneel, Bart, Phillip Rogaway, Mark D. Ryan, dan Peter Y. A. Ryan, 2014. “Privacy and Security in an Age of Surveillance” dalam Dagstuhl Manifesto 5 (1). Wadern: Dagstuhl Publishng, pp. 25-37.

Schwartz, Seth J et al. 2009. “Terrorism: An Identity Theory Perspective” dalam Studies in Conflict and Terrorism Vol. 32. Routledge. pp. 537-559.

Statista. Number of terorrist attack in 2016. [online]. Dalam https://www.statista.com/statistics/236983/terrorist-attacks-by-country/ [diakses pada 1 April 2018].

United Nations General Assembly, 1948. Universal Declaration of Human Rights.

U.S. Department.of State. 2015. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism: Annex of Statistical Information. [online]. Dalam https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/257526.htm [diakses pada 1 April 2018].

                                      . 2016. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism: Annex of Statistical Information. [online]. Dalam https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272241.htm 2016 [diakses pada 1 April 2018].

Watt, Eliza, 2017. The right to privacy and the future of mass surveillance. The International Journal of Human Rights.

Ditulis oleh:
Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com,
Matius Chavin Fg,
Ni Putu Triska Paramitha.